-Maximilianus Herson Loi-
Sebuah keuskupan di Pulau Flores yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dituduh mendorong kekerasan setelah sebuah perusahaan yang dikelolanya menghancurkan puluhan rumah dalam upaya untuk mengusir sekitar 200 masyarakat adat dari tanah yang disengketakan.
Sekelompok orang yang disewa oleh PT Kristus Raja Maumere, perusahaan milik Keuskupan Maumere, menghancurkan 50 rumah dan tanaman di lahan pertanian milik masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Nangahale, Kabupaten Sikka pada 22 Januari 2025.
Gambar video juga menunjukkan sekelompok pekerja bayaran menghancurkan rumah-rumah dan mengabaikan protes penduduk asli.
Beberapa perempuan dari masyarakat adat terlihat duduk di atas peralatan berat dan memprotes, menangis dan menjerit, serta memasukkan tanah ke dalam mulut mereka sebagai ekspresi keputusasaan yang ekstrem.
Tindakan penggusuran itu dilakukan di tengah persidangan pengadilan yang sedang berlangsung terhadap delapan orang masyarakat adat yang ditangkap oleh polisi tahun lalu karena diduga merusak aset perusahaan.
Antonius Toni, seorang anggota suku Goban, mengatakan bahwa dia berada di Pengadilan Negeri Sikka mendampingi delapan warga ketika dia mendengar bahwa rumahnya hancur dan istrinya terluka akibat tertimpa reruntuhan.
Ia mengatakan istrinya dan beberapa penghuni lainnya sedang berada di rumah ketika sekelompok orang datang, memaksa masuk, dan mengendarai ekskavator melewati halaman. Istrinya saat ini dirawat di rumah sakit.
Konflik berpusat pada 868.730 hektar tanah yang dirampas selama pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan, tanah tersebut diserahkan kepada Keuskupan Agung Ende melalui perseroan terbatas, PT. Perkebunan Kelapa Diag.
Keuskupan Maumere mulai memilikinya setelah berdiri pada tahun 2005.
Izin tanah perusahaan keuskupan berakhir pada tahun 2013, dan masyarakat Pribumi yang tinggal dan menggarap tanah tersebut berupaya mengklaimnya.
Namun pada tahun 2023, perusahaan memperoleh perpanjangan izin, tetapi perselisihan tetap berlanjut.
Konsorsium Pembaruan Agraria (ARC), aliansi yang beranggotakan 92 organisasi advokasi dan masyarakat adat, dalam pernyataan pada 23 Januari mengecam tindakan perusahaan tersebut sebagai “brutal, biadab, dan tidak manusiawi.”
Sekitar 200 orang yang digusur kini terpaksa bermalam di reruntuhan rumah mereka. Penggusuran yang dilakukan saat proses peradilan masih berlangsung, merupakan "bentuk arogansi" dari pihak perusahaan.
“Langkah ini sungguh ironis,” mengingat tindakan tersebut datang dari keuskupan yang seharusnya “melindungi masyarakat dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” kata aliansi tersebut.
Mereka juga mengkritik pemerintah karena “mengabaikan kejahatan agraria” yang dilakukan oleh perusahaan.
Uskup Martinus Ewaldus Sedu dari Maumere menolak berkomentar ketika UCA News menghubungi.
Maximilianus Herson Loi, Ketua Pelaksana Cabang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Flores, mengatakan, “Para imam harusnya melindungi masyarakatnya dari ancaman pengusiran dan kriminalisasi. Gereja harus mengutamakan dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik semacam itu."
Loi juga mengritik aparat keamanan yang bertindak sebagai pelindung dan penjaga perusahaan.
“Apakah karena Masyarakat Adat tidak punya uang sehingga mereka tidak layak dilindungi?” tanya Herson.
Pada tahun 2024, setidaknya terdapat 111 kasus konflik agraria akibat konsesi perkebunan masyarakat adat, menurut ARC.
Konflik perkebunan selalu menjadi penyumbang tertinggi konflik agraria, dengan 1.242 konflik agraria yang tercatat dalam dekade terakhir, kata kelompok itu.
“Hal ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dan akut terkait dengan penerbitan, perpanjangan, dan pembaharuan hak atas tanah di Indonesia, ” tandasnya.
Diterjemahkan dengan google translate dari sumber di bawah ini (kesalahan hasil terjemahan terbuka untuk dikoreksi), Fransia
https://www.ucanews.com/news/indonesian-diocese-under-fire-for-evicting-indigenous-people/107660
Jakarta, 24 Januari 2025
post. Admin
Komentar
Posting Komentar