TETESAN AIR MATA IBUNDA

_Oleh: Jhon Anari, Diplomat West Papua - WPLO_ Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua New York Amerika Serikat Melangkah Tanpa Alas kaki - New York  Bangsa Papua berdiri di atas fakta dan data sejarah, bukan mengarang cerita. Dan fakta itu sudah sangat jelas. Benang merah masalah Papua sudah ditemukan. Tinggal selangkah lagi rakyat dan Bangsa Papua Barat akan memiliki pemerintahan sendiri atau Rights of Self Government sesuai Piagam PBB Pasal 73e dan Resolusi 448 PBB. Selangkah lagi itu adalah satu negara sponsor yang berani membawa kasus Papua kembali ke Komisi Politik dan Dekolonisasi PBB. I. BENANG MERAH SUDAH DITEMUKAN: NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962, PERJANJIAN ROMA 30 SEPTEMBER 1962 DAN PEPERA 1969 Ada tiga dokumen yang mengunci nasib bangsa Papua selama 64 tahun. Dokumen pertama adalah New York Agreement 15 Agustus 1962. Perjanjian ini ditandatangani di Markas PBB di New York oleh Belanda dan Indonesia tanpa kehadiran satu pun wakil bangsa Papua. Tanpa Nieuw Guinea...

Tetesan Air Mata Ibunda -Kota Tua JAKARTA -Melangkah Tanpa Alas kaki- JAKARTA Demokrasi konstitusional bangsa kita hari ini tengah diuji oleh perkara krusial di Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Wakil Presiden. Perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat tidak boleh disederhanakan sekadar sengketa administratif, sebab implikasinya menyentuh langsung fondasi negara hukum kita dalam merespons dugaan cacat perolehan mandat rakyat tanpa harus mengorbankan desain konstitusi yang ada.   Sebagai negara hukum yang matang, kita harus sepakat bahwa finalitas pemilu bukanlah sebuah impunitas bagi pelanggaran. Namun, niat mulia untuk mengoreksi kekuasaan juga tidak boleh dilakukan lewat jalan pintas yang justru melompati struktur UUD 1945. Berikut pandangan lengkap BKH mengenai pentingnya menjaga akal sehat berkonstitusi, agar kedaulatan rakyat dan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.  ----- KONSTITUSI MENOLAK JALAN PINTAS Oleh: Benny K. Harman, Pakar K...

APA KATA ALBERT BARUME TENTANG PAPUA?. Oleh: Admin  Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua New York Amerika Serikat -Melangkah Tanpa Alas kaki- New York , Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seorang Pelapor Khusus PBB diizinkan masuk ke tanah Papua. Namanya Albert Kwokwo Barume Orang Kongo, Afrika Dia bukan aktivis Papua. Dia adalah utusan resmi Dewan HAM PBB di Geneva Dia datang 3-11 Juli 2025. Ke Jakarta, Bogor, dan ke Merauke Dia duduk dengan mama-mama Malind di atas tanah yang sudah jadi lumpur karena buldozer Dan apa yang dia bawa pulang ke Geneva untuk lapor ke dunia? Satu kalimat yang menghancurkan narasi Jakarta:  "The biggest issue in West Papua is lack of recognition of  Indigenous Peoples." Masalah terbesar di Papua adalah Indonesia tidak mengakui Orang Papua sebagai Masyarakat Adat. Jakarta punya alasan aneh: "Semua warga negara  Indonesia adalah pribumi, jadi tidak ada masyarakat adat." Bagi Barume, ini bukan alasan hukum,  Ini adalah akar d...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua JAKARTA -Melangkah Tanpa Alas kaki- JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Jika dihitung, Total terdapat 26 nama dalam jajaran Wantimpres yang ditetapkan.  Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mantan pejabat negara, hingga purnawirawan TNI Pengangkatan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan. CabangEksekutif Rocky Gerung Digugat  Perlu mempertanyakan posisi Rocky Gerung di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak paradoks muncul ketika seorang intelektual seperti Rocky harus memberikan masukan kepada Presiden Prabowo yang selama ini tidak cukup terbuka terhadap kritik dari para pengamat dan pakar. Banyak hal yang menurutnya perlu dicermati dari penunjukan Rocky sebagai Wantimpr...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua New York Amerika Serikat-Melangkah Tanpa Alas kaki- New York Pada sidang umum PBB ke 81 pada 24  September 2026 di New York. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale sebut tiga bangsa dalam satu pidato yaitu Kanaky New Caledonia Maohi Nui French Polynesia dan West Papua tapi perlakuan hukumnya beda total Kanaky dan Maohi dibicarakan dengan jujur dalam kerangka dekolonisasi hak penentuan nasib sendiri lewat Komite Dekolonisasi PBB C dua empat yang lahir dari Resolusi lima belas empat belas tahun enam puluh sedangkan West Papua ditaruh dalam kerangka pelanggaran HAM dengan tetap hormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia artinya satu panggung dua standar tiga nasib inilah jebakan dua pintu di PBB yang harus dipahami orang Papua pintu pertama adalah pintu dekolonisasi C dua empat syaratnya wilayah masuk daftar Non Self Governing Territory kalau sudah di daftar itu penjajah wajib lapor tiap tahun ke Sekjen PBB PBB boleh kir...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Jaya Wijaya  Wamena -Melangkah Tanpa Alas kaki- Jaya Wijaya _Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memandang bahwa pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, yang mengecam pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu disikapi secara bijaksana, terbuka, dan dalam kerangka negara demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkataan direktur yayasan pada  28 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 2026. Dalam pemberitaan 26 September 2026, Abraham Sridjaja mempertanyakan sumber informasi yang digunakan PM Matthew Wale ketika menyinggung persoalan HAM di Papua dan menilai pernyataan tersebut sepihak. YKKMP menghormati hak pemerintah Indonesia untuk memberikan bantahan terhadap setiap tuduhan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia tentu memiliki hak untuk menjelaskan posisi, data, fakta, dan hasil penyelidikan y...