Politik DOB di Papua: Ekonomi Politik, Militerisasi, dan Ancaman Fragmentasi Sosial dalam Wacana Pembentukan Kabupaten Moni
Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Holandia Jayapura -Melangkah Tanpa Alas Kaki - Jayapura Kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua terus menjadi ruang perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah sering mempresentasikan DOB sebagai instrumen percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, tokoh gereja, dan kalangan intelektual kritis memandang DOB bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari proyek ekonomi-politik yang lebih luas. Dalam konteks Papua, pemekaran wilayah tidak dapat dibaca secara terpisah dari sejarah panjang konflik, penguasaan sumber daya alam, investasi skala besar, serta militerisasi. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah DOB murni untuk kepentingan rakyat, atau justru menjadi jalan pembukaan ruang-ruang baru bagi penetrasi modal dan penguatan kontrol negara? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika muncul...
