TETESAN AIR MATA IBUNDA

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Jayapura -Melangkah Tanpa Alas Kaki- JAYAPURA – Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano, angkat bicara dan menegaskan sikap resmi manajemen pasca dijatuhkannya sanksi berat oleh Komite Disiplin PSSI.  Persipura dipastikan akan melayangkan gugatan permohonan banding ke Komisi Banding PSSI, dengan harapan hukuman larangan bermain tanpa kehadiran penonton selama satu musim penuh di Liga 2 Championship 2026/2027 dapat dikaji ulang dan diringankan.   Dalam pernyataannya yang tegas dan penuh harap, Benhur Tomi Mano menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menyelamatkan keberlangsungan klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Sanksi larangan penonton selama satu musim penuh di Stadion Lukas Enembe dinilai terlalu berat dan berpotensi melumpuhkan roda keuangan Persipura Jayapura, mengingat kontribusi besar para pendukung setia.   "Kita akan ajukan banding. Kami berharap ada keringanan, mungkin satu atau dua pertandingan saja...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Jayapura Papua -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Jayapura The chaos on 08 May 2026 at the Lukas Enembe Stadium in Jayapura, not because they received a 1-0 defeat, but because the FIFA Referee made a leadership error in the match from the start to the end of the match.  Supporters of Persipura, the Black Pearl of Papua, hope that this problem will be resolved by the leadership of the FIFA president, not by the leadership of PSSI and League 1 in Indonesia.  Once again, Black Pearl supporters will not remain silent about the damage to the Lukas Enembe Stadium facilities in Jayapura, if the problem is not resolved by the FIFA President.  Our independence and self-respect require special attention from FIFA, FIFA referees destroy our independence as Papuan people.  The photos below are many of the photos taken during the match at the Lukas Enembe stadium in Jayapura on May 8.  The problem of footballers is a matter ...

Tetesan air Mata Ibunda Kota Tua Timika Papua Tengah-Melangkah Tanpa Alas Kaki- siaran pers markas pusat komando Daerah pertahanan Papua Barat/ OPM TPNPB melalui Sebaby Sambom menjelaskan bahwa militer Indonesia melakukan operasi besar-besaran di Papua Barat adalah Kejahatan Kemanusiaan yang tidak manusiawi. Berikut ini pernyataan  Goliat Naman Tabuni. Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan dari PIS TPNPB dari Timika bahwa aparat militer Indonesia telah melakukan operasi sejak hari Kamis, 7 Mei 2026 malam hingga pagi ini Jumat (8/5) di sepanjang Kali Kabur, Tembagapura Papua. Dalam operasi tersebut aparat militer indonesia melakukan penembakan brutal terhadap warga sipil yang berada dalam kamp-kamp pendulangan hingga lima orang warga sipil yang berada di lokasi kejadian mati di tempat dan seorang balita mengalami luka-luka pada bibir korban setelah terkena peluru milik aparat militer Indonesia kejadian tersebut juga mengakibatkan ribuan warga sipil m...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Kota  J eruk 🍊 Melangkah Tanpa Alas Kaki- Nabire _ Lubang Pangan Merauke adalah Pangan Nasional yang dikelola oleh Militer Indonesia untuk Indonesia . Rp 36 miliar mengalir tiap hari ke 179 titik yang dikelola partai penguasa, militer, dan oligarki pangan asal Thailand. Sementara dana Otsus untuk Orang Asli Papua dipangkas. Anak-anak terlantar di lingkungan tambang emas Mimika dan lumbung pangan di Merauke tak mendapat gizi. Ini bukan program kemanusiaan — ini kolonialisme baru. Papua adalah tanah yang aneh. Tanahnya subur, hutannya lebat, lautnya kaya ikan. Tapi masyarakatnya kelaparan. Dan Jakarta menjawab kelaparan itu bukan dengan memberikan kail, bukan dengan memulihkan kebun yang dirampas, bukan dengan menghentikan konflik yang mengusir petani dari ladang mereka. Jakarta menjawab dengan mengirim nasi bungkus. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas Presiden Prabowo Subianto dan di kelola Badan Gizi Nasional (BGN) kini had...

Oleh: Selpius Bobi Dalam hukum internasional, masyarakat pribumi memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination), yang diakui secara luas sejak tahun 1960-an sebagai hak wilayah kolonial atau jajahan untuk menjadi merdeka.  1. Hak Wilayah Kolonial. Semua wilayah yang dikategorikan sebagai koloni/jajahan di bawah hukum internasional berhak menentukan nasib sendiri, termasuk menjadi negara merdeka.  2. Proses Dekolonisasi. Kemerdekaan sering kali dicapai melalui proses dekolonisasi, di mana wilayah koloni dipisahkan dari negara induk (penjajah).  3. Pengakuan PBB. PBB memainkan peran penting dalam memfasilitasi kemerdekaan wilayah kolonial, sering kali melalui mekanisme seperti plebisit atau referendum (contoh: Samoa Barat). Dan juga Penentuan Nasib Sendiri melalui pemberian langsung (pembentukan negara bangsa baru) oleh Negara Induk (Penjajah).  4. Tidak semua wilayah yang menginginkan kemerdekaan otomatis dianggap sebagai ...

WP. Port Numbay, 25 April 2026. Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Mumbay -Melangkah Tanpa Alas Kaki-Jayapura Penjelasan singkat dan sederhana mengenai konsep, konteks, dan penerapan Jeda Kemanusiaan,  (Humanitarian Pause), khususnya dalam konteks konflik di Papua, serta contoh penerapannya di berbagai belahan dunia. Jeda Kemanusiaan, adalah kesepakatan penghentian perang/pertempuran dan kekerasan bersenjata untuk sementara waktu di wilayah konflik.  Penting untuk dipahami bahwa Jedah Kemanusiaan  ini **bukanlah akhir dari perang atau penyelesaian Masalah atau Konflik Politik**, melainkan sebuah "waktu istirahat" yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai/berkonflik. Fokus utamanya murni untuk menyelamatkan rakyat sipil yang terjebak dalam Konflik maupun korban akibat konfik l/perang demi kepentingan rasa kemanusiaan, dan bukan penyelesaian masalah politik integrasi,dll. 1. *Konteks Konflik di Papua;*  Konteks dasar mengapa Jeda Kemanusiaan sangat dibu...