TETESAN AIR MATA IBUNDA

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Numbay -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Numbay Jayapura- Upaya pembungkaman kebebasan berekspresi dan melakukan tindakan represif terhadap masa Aksi adalah Kejahatan negara Dalam Republik ini. Dalam Republik ini pula tidak ada pembumkaman Kejahatan sataupun yang harus dilindungi sebagai jantung negara. Kemerdekaan Adalah Hak segala Bangsa . PERNYATAAN SIKAP POLITIK Tentang; Status Wilayah West Papua Sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan Hak penentuan nasib sendiri merupakan unsur hak asasi manusia yang patut dihormati oleh setiap bangsa dan setiap negara di Dunia dan Penduduk pribumi west Papua adalah bangsa Papua yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena, perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua didasarkan pada standar hak asasi manusia, demokrasi, prinsip-prinsip hukum Internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Maka, Pemerintah Kerajaan Nederland Niew Guinea Mempersiapkan Pemerinatahan Papua Barat Ber...

SIARAN PERS Wamena, 25 Juli 2026 Ringkasan Fakta Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Jaya Wijaya Wamena -Tanpan Alas Kaki  _Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menerima informasi mengenai peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya Yentinus Kogeya dan Sely Wenda pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, di Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan informasi yang berkembang, peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh anggota TPNPB Kodap XVI Yahukimo.  Atas peristiwa tersebut, YKKMP menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan dalam menghadapi duka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan penghormatan terhadap hak hidup, perlindungan masyarakat sipil, serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internas...

Oleh: Raimondus mote Pengamat Sosial Politik Papua)  ====================== Pendahuluan Banyak orang di Papua dan di Indonesia kpd bung NP mengapa tdk berbicara keras kpd Resim Prabowo ketika banyak Pelanggaran Ham terjadi di Papua, Ketika Penembakan membabi buta mengorbankan warga sipil papua, banyak terjadi marak pembabatan hutan atas nama proyek strategis nasional, banyak terjadi ilegal maining dan Ilegal fishing marak di papua dengan melibatkan banyak satuan Tni, Polri atas nama negara. Mengapa bung NP ketika jdi menteri Ham dihujat dengan bahasa Rasis baik dari orang Papua sendiri dan orang non Papua Indonesia umumnya. Berikut ini akan saya jelaskan dalam artikel Membaca "pikiran dan hati nurani" Natalius Pigai memerlukan pemahaman bahwa ia adalah sosok yang hidup di persimpangan tiga dunia: dunia adat Papua, dunia akademis/intelektual, dan dunia birokrasi negara Indonesia. Posisinya saat ini sebagai Menteri HAM RI (di bawah rezim Prabowo) adalah kulminasi da...

Keterlibatan ANak SD dalam Orasi Politik sebagai kepedulian terhadap Kemanusiaan. Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua -Kota🍊 Jeruk Nabire Papua Tengah -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Nabire, Selama ini Mahasiswa intan jaya demostrasi damai di Kantor DPR Provinsi di Papua Tengah,  selama ini tuntutannya tidak ada jawaban atas apa yang mereka sampaikan beberapa kali, kali ini mahasiswa tuntut Gubernur Mecky Nawipa dihadirkan sebelum orasi disampaikan, pada kamis 23/07/2026. Masa aksi sampai di kantor DPR Provinsi Papua Tengah tidak langsung menyampaikan orasi tetapi menuntut Gubernur PAPUA Tengah hadir untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan,  karena selama ini Mahasiswa demostrasi tuntutan tidak terjawab satu pun, konflik bersenjata masih meluas, dugaan pelanggaran HAM tetap sebagai makan pokok TNI dan polri, pengungsian warga sipil tidak terhenti, termasuk penolakan aktivitas pertambangan juga bekerja Eksis hingga hari ini.  Mereka justru berkali-kali meminta ...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Singapur-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Di Singapura, seorang pejabat tidak harus menunggu menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk meninggalkan jabatannya. Ketika perilakunya dianggap tidak lagi memenuhi standar yang dituntut dari pemegang kekuasaan, tanggung jawab politik dapat berlaku meskipun hukum pidana tidak dilanggar. Prinsip itulah yang terlihat dalam pengunduran diri Muhammad Faishal Ibrahim pada 20 Juli 2026. Faishal melepaskan seluruh jabatan politiknya setelah interaksinya dengan seorang perempuan dinilai tidak sesuai dengan standar perilaku pejabat publik. Saat itu, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim Singapura dan Menteri Negara Senior untuk Urusan Dalam Negeri. Ia juga menjadi anggota parlemen dari Marine Parade-Braddell Heights GRC serta bagian dari pimpinan Partai Aksi Rakyat atau PAP. Pengunduran dirinya tidak hanya berlaku untuk posisi di pemerintahan. Ia turut melepaskan kursi parlemen dan ke...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Holandia Jayapura -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Jayapura, Nama lengkapnya Filep Jacob Semuel Karma — banyak orang Papua memanggilnya dengan akrab Felep Karma, dan menyematkan gelar yang paling ia hargai: Bapak Bangsa Papua. Selama hampir setengah abad, ia berjalan di jalan yang paling sulit: menuntut kemerdekaan tanah leluhurnya, tapi tidak pernah sekali pun mengajarkan atau menggunakan kekerasan. Baginya, bendera bukan alasan untuk berperang — melainkan alasan untuk berdiri tegak dengan kepala tinggi, meski harganya adalah belasan tahun di balik jeruji besi.       Dari Anak Pejabat Jadi Orang yang Paling Diburu Negara   Filep lahir pada 14 Agustus 1959 di Jayapura, dari keluarga yang sangat terpandang di tanah Biak. Ayahnya, Andreas Karma, adalah bupati yang disegani — pernah memimpin Wamena, Serui, dan menjadi wakil bupati Jayapura di era Orde Baru. Masa kecil Filep penuh kenyamanan: ia sekolah di sekolah terbaik, kuliah I...

Siaran Pers  Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Nomor : 017 / SP-KPHHP / VII / 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA CARI LAKAH-LAKAH PENYELESAIAN PERSOALAN POLITIK ANTARA INDONESIA UNTUK MENGHENTIKAN PENDEKATAN KEAMANAN DI PAPUA  “Mentri HAM RI Segera Beck-Up Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hock Untuk Menyelidiki Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Di Kabupaten Intan Jaya Yang Mengorbankan 14 Orang Masyarakat Sipil” Eskalasi Konflik Bersenjata antara TNI-Polri melawan TPN PB di Wilayah Kabupaten Intan Jaya terus meningkat terhitung sejak Bulan Mei 2026 sampai dengan awal Juli 2026. Sepanjang 3 (tiga) Bulan tersebut terdata telah terjadi beberapa peristiwa yang telah mengorbankan Masyarakat Sipil di Kabupaten Intan Jaya. Kondisi itu tentunya mempertanyakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan perintah ketentuan “melakukan klarifikasi sejarah Papua dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” sesuai Pasal 46 aya...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Holandia Jayapura -Melangkah Tanpa Alas Jayapura -Di antara sekian banyak korban yang jatuh dalam perang saudara Timor tahun 1975, nama Letnan Kolonel Rui Alberto Maggiolo Gouveia menempati tempat yang istimewa dalam sejarah Portugal maupun Timor. Ia bukan seorang politikus, bukan pula tokoh yang memimpin sebuah gerakan politik. Ia adalah seorang perwira Angkatan Bersenjata Portugal yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada negaranya. Lahir di Sintra pada 11 Oktober 1929, Maggiolo Gouveia meniti karier militer sejak muda dan berkali-kali bertugas di Angola pada masa perang kolonial Portugal.  Pengabdiannya membuat ia menerima berbagai penghargaan militer atas keberanian dan dedikasinya. Ketika ditugaskan ke Timor Portugis pada tahun 1973 sebagai Komandan Polícia de Segurança Pública (PSP) di Dili, tidak seorang pun membayangkan bahwa pulau kecil di ujung timur Nusantara itu kelak menjadi tempat di mana ia menghembuskan napas terak...