HARUS MENHAPUS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Dan BANGUNAN (BPHTB) DI SELURUH INDONESIA
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal itu guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak. Tito pun menyebut, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia harus menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait kebijakan tersebut maksimal di akhir Januari 2025. Ia juga mengatakan, kebijakan itu hanya berlaku bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu. "Saya sampaikan, paling lambat akhir Januari setiap daerah, Kabupaten/Kota membuat Peraturan Kepala Daerah yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari," sebutnya. Baca Juga Mendagri Minta Pemda Harus Kerjakan Program 3 Juta Rumah Tito mengungkapkan, penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG...