TETESAN AIR MATA IBUNDA

Oleh: Selpius Bobi Dalam hukum internasional, masyarakat pribumi memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination), yang diakui secara luas sejak tahun 1960-an sebagai hak wilayah kolonial atau jajahan untuk menjadi merdeka.  1. Hak Wilayah Kolonial. Semua wilayah yang dikategorikan sebagai koloni/jajahan di bawah hukum internasional berhak menentukan nasib sendiri, termasuk menjadi negara merdeka.  2. Proses Dekolonisasi. Kemerdekaan sering kali dicapai melalui proses dekolonisasi, di mana wilayah koloni dipisahkan dari negara induk (penjajah).  3. Pengakuan PBB. PBB memainkan peran penting dalam memfasilitasi kemerdekaan wilayah kolonial, sering kali melalui mekanisme seperti plebisit atau referendum (contoh: Samoa Barat). Dan juga Penentuan Nasib Sendiri melalui pemberian langsung (pembentukan negara bangsa baru) oleh Negara Induk (Penjajah).  4. Tidak semua wilayah yang menginginkan kemerdekaan otomatis dianggap sebagai ...

WP. Port Numbay, 25 April 2026. Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Mumbay -Melangkah Tanpa Alas Kaki-Jayapura Penjelasan singkat dan sederhana mengenai konsep, konteks, dan penerapan Jeda Kemanusiaan,  (Humanitarian Pause), khususnya dalam konteks konflik di Papua, serta contoh penerapannya di berbagai belahan dunia. Jeda Kemanusiaan, adalah kesepakatan penghentian perang/pertempuran dan kekerasan bersenjata untuk sementara waktu di wilayah konflik.  Penting untuk dipahami bahwa Jedah Kemanusiaan  ini **bukanlah akhir dari perang atau penyelesaian Masalah atau Konflik Politik**, melainkan sebuah "waktu istirahat" yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai/berkonflik. Fokus utamanya murni untuk menyelamatkan rakyat sipil yang terjebak dalam Konflik maupun korban akibat konfik l/perang demi kepentingan rasa kemanusiaan, dan bukan penyelesaian masalah politik integrasi,dll. 1. *Konteks Konflik di Papua;*  Konteks dasar mengapa Jeda Kemanusiaan sangat dibu...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Port Mumbay -Melangkah Tanpa Alas-Kaki_ Rilis Dokumen Ini Menandai Peringatan 35 Tahun Pemungutan Suara dan Aneksasi yang Kontroversial. File Rahasia Menunjukkan Dukungan AS untuk Indonesia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Militer Indonesia   ________ Washington, DC - 8 Juli 2004 - "Anda harus memberi tahu [Suharto] bahwa kami memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat," tulis penasihat keamanan nasional Henry Kissinger kepada Presiden Nixon menjelang kunjungan Nixon ke Indonesia pada Juli 1969. Pada peringatan ke-35 apa yang disebut "Akta Pilihan Bebas" Papua Barat dan pemilihan presiden langsung pertama Indonesia, Arsip Keamanan Nasional baru-baru ini mempublikasikan dokumen yang telah dideklasifikasi tentang pertimbangan kebijakan AS yang mengarah pada aneksasi kontroversial Indonesia atas wilayah tersebut pada tahun 1969. Dokumen-dokumen tersebut merinci dukungan Amerika Serikat terhadap pengambilalihan Pap...

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua Port Mumbay -Melangkah Tanpa Alas Kaki-Jayapura , Kami, perwakilan terpilih dari Otoritas Nasional Papua Barat, bersidang untuk Kongres Pra-Nasional di Port Numbay dari 16 hingga 19 April 2026, menegaskan kembali komitmen kami yang tak tergoyahkan terhadap hak universal, martabat, dan aspirasi politik yang sah dari orang-orang Papua Barat dan komunitas Melanesia Barat yang lebih luas. Kongres ini berdiri sebagai platform pemersatu dan inklusif, menyatukan suara-suara dari seluruh nusantara dan dari Diaspora di pengasingan. Kami bersatu dalam visi bersama kami tentang masa depan yang berakar pada perdamaian, keadilan, dan penentuan nasib sendiri yang tulus, dan kami mengakui penderitaan abadi yang dihadapi oleh komunitas kami. Sebagai tanggapan, kami dengan tegas menganjurkan pendekatan yang damai, demokratis, dan sejalan dengan norma dan mekanisme yang diakui secara internasional. Oleh karena itu kami mengeluarkan daya tarik yang diperbarui ...

Tetesan air Mata Ibunda Kota Tua Kota jeruk 🍊 Melangkah Tanpa Alas Kaki- Presiden Kolonial Indonesia, Permesinan Dewan HAM PBB dan Menteri HAM Kolonial Indonesia Adalah Dalang Dibalik Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggan HAM Berat Di Sinak Kab Puncak Jaya Papua  (Prabowo Subianto, Sudharto Reza Suryodipuro Dan Natalius Pigay HARUS BERTANGGUNG JAWAB Atas Pembunuhan Masyarakat Sipil Papua Sebagai Tindakan PELANGGARAN HAM BERAT TINGKAT TINGGI Dimata Tuhan, Dimata PBB dan Dimata Masyarakat Internasional)._* _____________________ *GUBERNUR GUBERNUR, MRP, DPRD, DPRK, DPRP, DPD-RI & MPR-RI SEGERA MENDORONG TUNTUTAN PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN INVESTIGASI INDEPENDEN DARI DEWAN HAM PBB DAN SEGERA MENDUKUNG PERUNDANGAN INTERNASIONAL ANTARA OPM TPNPB & PEMERINTAH INDONESIA YANG DIMEDIASI OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA "PBB".* ____________________ Syukur BagiMu Tuhan, Hai Tanahku Papua!!!. Skenario Kejahatan Kemanusiaan yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur ...

SIARAN PERS  Koalisi Penegak Hukum Dan Hak Asasi Manusia Papua Nomor : 008 / SP-KPHHP / IV / 2026 PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN SE-PAPUA SEGERA RUMUSKAN DAN SAHKAN PERDA TENTANG TINDAK PIDANA ADAT PAPUA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA “Seluruh Anggota MRP Se-Papua Segera Mendesak dan Memantau Kepala Daerah Dan DPR Propinsi Dan Kabupaten Se-Papua Segera Rumuskan Dan Sahkan Perda Tentang Tindak Pidana Adat Papua Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Papua” Pada prinsipnya Hukum Pidana Adat telah diakui dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan Asas Legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam UndangUndang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasa...

POV Suami “Aku mencintainya… tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Dia sudah berubah. Dan aku mulai mencari hangat itu… di wanita lain.” BAB 1 – SENTUHAN YANG DITEPIS Lampu kamar sudah padam sejak satu jam lalu. “Aku belum tidur, Mas…” suara Marlina pelan, nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Di sisi lain ra njang, napas Johan terdengar teratur. Terlalu tenang. Marlina menatap gelap. Lalu bergeser sedikit. “Mas…” Hanya itu. Ujung jarinya menggantung di udara, ragu. “Aku cuma… mau dekat,” gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia akhirnya menyentuh punggung Johan. Hangat. Namun terasa jauh. Belum sempat ia mendekat— Johan bergerak. Menjauh. Sedikit saja. Namun cukup terasa. “Tidur saja, ya,” ucap Johan datar. “Aku capek.” Marlina terdiam. “Oh… iya.” Tangannya perlahan ditarik. “Maaf… aku ganggu ya.” Tidak ada jawaban. Ia kembali membelakangi. Matanya terbuka. “Aku cuma kangen…” bisiknya pelan. Sunyi. Johan tidak merespon. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Marlina ...

Artikel, Eko Vinsen  Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat sebagai Solusi “Tutup Freeport, Kembalikan Otsus, Bubarkan MRP, dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat” Momentum 59 tahun kontrak karya tambang di Papua menjadi titik refleksi penting bagi rakyat Papua. Aksi Nasional 7 April 2026 bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dalam perspektif ini, kehadiran perusahaan tambang seperti Freeport-McMoRan dipandang sebagai akar dari berbagai persoalan struktural di atas tanah Papua. Awal Penemuan dan Kepentingan Global Sejarah eksploitasi sumber daya Papua bermula dari penemuan bijih mineral oleh Jean Jacques Dozy pada tahun 1936 di wilayah pegunungan Jayawijaya. Temuan ini kemudian menarik perhatian dunia internasional, terutama ketika ekspedisi ke kawasan Cartenz dilakukan untuk membuktikan keberadaan salju di daerah tropis sebuah fenomena yang sebelumnya diragukan o...

Tetesan air mata Ibunda, Kota Tua Senayan Jakarta, Melangkah Tanpa Alas Kaki- Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI.  Berikut adalah poin-poin utama terkait keputusan tersebut per April 2026 : Hasil Rapat BK DPD RI : Berdasarkan rapat Badan Kehormatan, Paul Finsen Mayor dikonfirmasi tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran etik yang sebelumnya dilaporkan. Polemik dengan MRP : Keputusan ini muncul di tengah polemik antara Paul Finsen Mayor dengan Majelis Rakyat Setanah Papua (MRP) Papua Barat Daya, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, sempat meminta agar perselisihan tersebut dihentikan demi menjaga stabilitas institusi. Konteks Kasus : Kasus ini sebelumnya mencakup saling lapor dan tuduhan di media sosial, termasuk kritik dari anggota MRP, Selly Kareth, terkait pernyataan-pernyataan Paul di ruang publik di Indonesia. Sikap Senator : Pasca putusan BK,...