Aksi Mahasiswa Asal Intan Jaya di Halaman DPR Provinsi Papua Tengah, Mereka Ingin Aspirasi Harus Terima Gubernur Papua Tengah

Keterlibatan ANak SD dalam Orasi Politik sebagai kepedulian terhadap Kemanusiaan.

Tetesan Air Mata Ibunda Kota Tua -Kota🍊 Jeruk Nabire Papua Tengah -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Nabire,
Selama ini Mahasiswa intan jaya demostrasi damai di Kantor DPR Provinsi di Papua Tengah,  selama ini tuntutannya tidak ada jawaban atas apa yang mereka sampaikan beberapa kali, kali ini mahasiswa tuntut Gubernur Mecky Nawipa dihadirkan sebelum orasi disampaikan, pada kamis 23/07/2026.

Masa aksi sampai di kantor DPR Provinsi Papua Tengah tidak langsung menyampaikan orasi tetapi menuntut Gubernur PAPUA Tengah hadir untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan,  karena selama ini Mahasiswa demostrasi tuntutan tidak terjawab satu pun, konflik bersenjata masih meluas, dugaan pelanggaran HAM tetap sebagai makan pokok TNI dan polri, pengungsian warga sipil tidak terhenti, termasuk penolakan aktivitas pertambangan juga bekerja Eksis hingga hari ini.

 Mereka justru berkali-kali meminta agar Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, hadir menemui mereka adalah harapan kalai ini, dan melalui gubernur boleh mendengar aspirasi masyarakat Intan jaya kepada pemerintah pusat jakarta terutama Komnas HAM RI Presiden Indonesia dan panglima TNI.

"Hadirkan gubernur!"
Permintaan itu diulang melalui pengeras suara (Mekapon).
Mereka bukan pertama kali datang ke DPR Papua Tengah. Selama beberapa tahun terakhir, mereka berulang kali menyampaikan aspirasi di tempat yang sama. 
Demostrasi selama ini pun Isunya berganti-ganti: konflik bersenjata, dugaan pelanggaran HAM, pengungsian warga sipil, hingga penolakan aktivitas pertambangan.

DPR pun bukan lembaga yang asing bagi mereka. DPR Papua Tengah, mereka pernah membawa berbagai persoalan Papua Tengah ke Jakarta. Mereka pernah bertemu pejabat pemerintah pusat, anggota DPR RI, Komnas HAM, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Namun tidak terwujud penyampaian itu, seakan Aspirasi penolakan kami menjadi memperluas tuntutan  penolakan.

Karena itulah, kali ini sasaran mereka bukan lagi DPR tetapi Gubernur PAPUA Tengah Mecky Nawipa dan sebagai pimpinan Asosiasi Gubernur di tanah Papua.

Tuntutan itupun Bukan karena gubernur memiliki kewenangan menarik pasukan TNI atau Polri non-organik yang berada di Instan jaya termasuk di seluruh tanah Papua tetapi karena Kejahatan adalah Musuh Bersama pemerintah dan masyarakat sipil di Papua termasuk  negara Ini.

Mahasiswa menyadari keputusan itu berada di pemerintah pusat,  tetapi  mahasiswa juga menyadari bahwa pemimpin Pemerintahan Daerah sebagai sayap dari pemerintah pusat, untuk itulah tuntutan ini harus diterima gubernur Papua Tengah.

Masa demostrasi juga menuntut Gubernur PAPUA Tengah sebagai ASOSIASI Gubernur PAPUA maka mulai dari Papua Tengah sebagai tolak ukur penyelesaian masalah-Masalah kemanusiaan di Tanah  Papua.

Pemimpin Daerah Papua Tengah dan juga Gubernur sebagai ASOSIASI Gubernur di tanah Papua harus bagimana mengatasi masalah kemanusiaan yang ada diatas Tanah PAPUA.
Mahasiswa juga menyadari dan berharap agar gubernur menggunakan kewenangan politiknya sebagai kepala daerah untuk membawa persoalan Intan Jaya ke Jakarta, dan diharapkan Gubernur PAPUA Tengah sebagai ASOSIASI Gubernur harus bahas bersama 6 Gubernur di tanah Papua bahwa bagimana penyelesaian persoalan Diatas Tanah Papua adalah masalah besar hampir sama.

Mereka ingin gubernur mendengar sendiri alasan mengapa mereka meminta penarikan pasukan non-organik dari Intan Jaya dan di Tanah Papua.

Saat menunggu Gubernur PAPUA Tengah, massa memilih tidak terus-menerus berorasi. Lagu-lagu daerah diputar seakan kedengarannya sangat menyisihkan, bahwa masalah kemanusiaan adalah masalah besar di Indonesia yang tidak di hentikan. 

Di sela-sela itu pula sebagian mahasiswa berjoget bersama. Sambil  membakar daun kering di Halaman kantor DPR Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk protes, situasinya, tetap terkendali.

Dari pagi menunggu Gubernur PAPUA Tengah Mecky Nawipa sebagai sayap dari pemerintah pusat jakarta tidak dapat datang ke kantor DPR Provinsi Papua Tengah. Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, kemudian keluar menemui massa. Ia mengatakan DPR telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Tengah, Namun gubernur tidak hadir.
Sebagai gantinya, DPR menjanjikan hearing pada pekan depan yang akan melibatkan mahasiswa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Janji itu diterima mahasiswa.

Tetapi bagi mereka, hearing bukan tujuan utama aksi hari itu.

Mereka datang dengan harapan sederhana: gubernur mendengar langsung suara mereka sebelum suara itu dibawa ke Jakarta.

Sore menjelang. Massa membubarkan diri.
Pertemuan yang mereka tunggu sejak pagi belum terjadi. 

Pos. Admin 

Dokumen:

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK Anda, KATA-KATA Anda, KISAH Anda, PUISI Anda, CINTA-NYA Anda Atau Pun SANJAK Anda TERUNGKAP DISINI

Jadwal Siaran Langsung Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Laga Pembuka Grup I.

TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Kembali Baku Tembak Dan TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel Tetapkan Wilayah Pengungsi