Langsung ke konten utama

MASYARAKAT SIPIL PAPUA BARAT HARUS MATI SIA-SIA

Oleh. Gemuruh
Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Papua, Melangkah Tanpa Alas Kaki_yang alami segala macam bentuk operasi militer adalah rakyat..

Yang mengungsi adalah rakyat... 

Yang selalu jadi korban salah tembak bahkan korban salah tangkap yg dituduh oleh TNI-Polri sebagai simpatisan TPNPB adalah rakyat... 

Yang alami dampak kesulitan secara ekonomis adalah rakyat... 

Rakyat yang penting atau Militer yang penting?? 

Dengan hal ini secara tidak langsung negara sedang melakukan pembiaran terhadap nasip rakyat dengan terus melakukan penderopan Militer dalam hal operasi militer dan yang selalu alami kesulitan adalah rakyat... 

Negara sama sekali tidak punya solusi untuk memutuskan mata rantai konflik di tanah Papua tetapi terus memelihara konflik dengan perang... 

Negara harus buka diri untuk berunding dengan TPNPB guna selesaikan konflikkonflik Papua. 


Terjemahan.:

What is natural for all kinds of military operations is the people...
The displaced are the people...
The people who have always been victims of wrong shots and even victims of wrong arrests accused by the TNI-Polri of being TPNPB sympathizers are the people...
Those who experience the impact of economic difficulties are the people...

Important people or important military?

With this, indirectly the state is neglecting the fate of the people by continuing to carry out military decline in terms of military operations and what always experiences difficulties are the people...

The state has absolutely no solution to break the chain of conflict in the land of Papua but continues to maintain conflict with war...

The state must be open to negotiating with the TPNPB to resolve the Papuan conflicts.


Terjemahan.

Walking Barefoot It is the people who experience all kinds of military operations. 


The displaced are the people... 


The people who have always been victims of wrong shots and even victims of wrong arrests accused by the TNI-Polri of being TPNPB sympathizers are the people... 


Those who experience the impact of economic difficulties are the people... 


Important people or important military?? 


With this, indirectly the state is neglecting the fate of the people by continuing to carry out military decline in terms of military operations and what always experiences difficulties are the people... 


The state has absolutely no solution to break the chain of conflict in the land of Papua but continues to maintain conflict with war... 


The state must be open to negotiating with the TPNPB to resolve the Papuan conflicts. 



Translation.:

WEST PAPUA CIVIL SOCIETY SHOULD DIE IN vain

What is natural for all kinds of military operations is the people... 

The displaced are the people... 

The people who have always been victims of wrong shots and even victims of wrong arrests accused by the TNI-Polri of being TPNPB sympathizers are the people... 

Those who experience the impact of economic difficulties are the people... 


Important people or important military? 


With this, indirectly the state is neglecting the fate of the people by continuing to carry out military decline in terms of military operations and what people always experience difficulties are... 


The state has absolutely no solution to break the chain of conflict in the land of Papua but continues to maintain conflict with war... 


The state must be open to negotiating with the TPNPB to resolve the Papuan conflicts. 

Post. Admind 
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SEPOTONG PERAHU KERTAS

"Tak Semua Rindu Perlu Disuarakan" Karena tak semua rindu perlu disuarakan, sebab ada yang lahir bukan untuk kembali, hanya untuk tumbuh diam-diam di antara jeda nafas dan lamunan malam hari. Aku belajar mencintai tanpa harus memiliki, seperti hujan yang jatuh tanpa bertanya: apakah tanah ingin basah? Atau langit ingin reda? Ada nama yang tak lagi kusebut, tapi selalu hadir dalam doa yang tak keras suaranya. Ia menetap di ruang yang tak kasat mata, menyatu dengan detak yang tak pernah berhenti menyebutmu dalam diam. Kita pernah berjalan beriringan, meski arah kita tak sama. Kita pernah saling menatap, meski akhirnya saling melepas dengan mata basah. Dan kini, aku tahu... cinta tak harus tinggal, rindu tak harus pulang, dan yang pergi pun tak selalu hilang. Karena ada cinta yang hanya ingin dijaga  untuk dibawa ke pelaminan, tapi cukup disimpan dalam dada sebagai bukti: aku pernah merasa sedalam itu setulus itu dan selembut ini— tanpa satu pun kau sadari. Kota 🍊 0...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya