Langsung ke konten utama

Apakah Dialog adalah Solusi, Masalah atau Sarana Penyelesaian Konflik West Papua...?

Bagian I

Banyak Pihak telah mendorong Penyelesaian Konflik West Papua. Salah satunya adalah Dialog. Dialog sendiri, bukan Wacana baru, namun itu telah didorong dan disampaikan oleh Tim 100 Papua kepada BJ. Habibie pada waktu itu. Bahkan Dialog menjadi salah satu Keputusan Bangsa Papua melalui Kongres Papua II Tahun 2000. Dialog yang dimaksudkan itu adalah Dialog Internasional. Namun, itu tidak pernah terjadi. Walaupun memang saat itu (1999 - 2001) kesatuan dan persatuan Bangsa Papua terakomodir di dalam Presidium Dewan Papua (PDP). 

Setelah mangkatnya pemimpin bangsa Papua, Alm. Dortheys Hiyo Eluay (10 November 2001), Otsus mulai diberlakukan di Papua. Frasa "Dialog" menjadi "Tabu". Bahkan oleh Pdt. Dr. Beny Giay menyatakan Dialog itu ibarat "Rebus Batu". Walaupun demikian, Alm.Pater Dr. Neles Tebay, Pr secara konsisten terus mewacanakan Dialog. Sejatinya, dimulai sejak tahun 2008, sampai pada 2010, Alm. Dr. Neles Tebay, Pr mendirikan Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Dr. Muridan. Berbagai Lokakarya dan FDG dilakukan guna menjaring pemikiran / gagasan serta aspirasi untuk menciptakan Papua Tanah Damai (PTD). 

Barulah di tahun 2011, puncak konsolidasi JDP , menyelenggarakan Konferensi Perdamaian Papua (KPP). KPP inilah melahirkan 5 juru Runding dari West Papua, misalnya Beni Wenda, Octo Mote, Leony Tanggahma, dst. Frasa "Dialog" tidak menjadi "Tabu" lagi. Walau memang ada penolakan sana-sini. 

Memang, peran yang dimainkan JDP yang dikoordinir oleh Pater. Dr. Neles Tebay dan Dr. Muridan menimbulkan "Paradoxa" tersendiri. Di sisi lain, mereka dituduh sebagai Pendukung Separatis West Papua atau Pendukung "Papua Merdeka Harga Mati". Pada lain pihak, mereka dicurigai sebagai pendukung "NKRI Harga Mati". Dalam kondisi ini, Pater Dr. Neles dan Dr. Muridan tetap konsisten mendorong Dialog. 

Barangkali yang terpenting bagi mereka (Pater Neles dan Muridan), Jakarta dan Papua mestinya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam forum Dialog. Namun, itupun mestinya ada pihak netral sebagai Fasilitator, Mediator dan Observer (Pengamat). Pemikiran ini tergambar jelas di cover buku Alm Pater Dr. Neles Tebay "Dialog Jakarta-Papua: Perspektif Papua, terbitan tahun 2010". Memang tidak tersurat atau disebut secara eksplisit pihak Netral tersebut itu Siapa....? Ini mengandaikan pihak Netral yang dimaksud adalah para pihak yang mendapat Pengakuan dan atau disetujui atau diterima oleh Indonesia maupun Papua. Dalam bahasa lainnya, Jakarta maupun Papua menerima dan menyepakati pihak netral tersebut. 

Barangkali, dalam pemikiran JDP waktu itu (Alm. Pater Neles dan Alm. Muridan) Jakarta dan Papua sama-sama memilki Satu Konsep dan atau Visi Bersama Tentang Papua Tanah Damai (PTP). Ini juga tersurat dalam buku tersebut di atas, di mana Alm. Pater Neles juga merujuk pada Hasil konsep Papua Tanah Damai (PTP) dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, yang waktu itu (tahun 2000) merumuskan hasil Lokakarya Pemimpin Agama di tanah Papua. 

Selain itu, juga merujuk pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, kini BRIN) tentang Papua Road Map (PRM, tahun 2009) yang merumuskan 4 akar masalah Papua, mendapatkan perhatian penting di mana sejumlah bagi JDP, barangkali mesti dipetakan, agar setiap Aktor Konflik terlihat jelas berdasarkan kepentingannya masing-masing.

Bersambung....

Post. Admind

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...