Pemain Nasional Indonesia Volly Putri Megawati Hangestri Pertiwi Pinda Klub Raksasa Turki, Fenerbahce

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- jakarta -Melangka Tanpa Alas _Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya membongkar alasan di balik kepindahannya ke klub raksasa Turki, Fenerbahce.

Tak hanya membuat fans Indonesia terkejut, keputusan berani sang opposite asal Jember ini juga membuat pelatih legendaris asal Brasil, Jose Roberto Gimares, nyaris tak percaya.

“Ini bukan cuma soal kontrak,” ujar Jose dalam sebuah wawancara dengan kanal Kursi Volleyball Plus.

Mega akhirnya blak-blakan mengenai keputusannya hijrah ke Liga Turki, di tengah rumor yang sempat menyebut uang sebagai alasan utama. Namun, jawaban Mega justru membuat banyak netizen terdiam dan memberikan salut.

“Aku sudah lama ingin membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara bisa bersaing di Eropa. Ini bukan soal uang, ini soal mental. Aku mau tantang diriku sendiri di liga yang jauh lebih keras,” tegas Mega.

Ia menambahkan bahwa keputusannya tidaklah mudah, namun ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk naik kelas sebagai atlet profesional.

Saat ditanya mengenai transfer Mega ke Turki, Jose hanya tertawa kecil lalu berkata, “Ini gila, dalam arti yang bagus. Banyak pemain Asia butuh waktu bertahun-tahun untuk siap secara mental di Eropa, tapi dia melompat lebih cepat dari siapapun.”

“Saya suka keberanian seperti itu,” lanjut Jose. “Saya bahkan penasaran melihat bagaimana Mega menghadapi tekanan di Liga Turki, yang dikenal dengan atmosfer fanatik dan lawan-lawan kelas dunia.”

Kini, dunia menanti kombinasi Megawati dan Melisa Vargas. Tak butuh waktu lama, netizen langsung membanjiri media sosial dengan berbagai spekulasi dan harapan.

Melisa Vargas, bintang Timnas Turki dan salah satu opposite terbaik dunia, akan berada satu tim dengan Megawati.

“Siapa yang mau jadi libero lawan kalau satu set dihujani serangan dari Mega dan Vargas?” tulis akun fanbase @volleyworld_id.

Pelatih Fenerbahce menyebut Megawati sebagai “bakat langka dari Asia.” Ia berjanji akan memaksimalkan duet Mega–Vargas sebagai bagian dari strategi rotasi yang mematikan.

Mega bukan sekadar ikut liga top. Ia datang untuk mendobrak batas. Dan ketika Jose Roberto sampai angkat topi, itu artinya Megawati bukan sekadar bintang, ia telah jadi fenomena. Megawatihangestri.

Pos. Admin 

Mimika Pecah, Siapa yang Diuntungkan??

Oleh: Laurens Minipko

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Timika -Melangka Tanpa Alas Kaki- Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mengkaji pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan membagi wilayah menjadi Mimika Barat, Mimika Timur, dan Kota Madya TimikaDi balik Nama, Tersembunyi Kuasa menahan hawa nafsu 

. Bagi sebagian kalangan birokrasi, ini adalah langkah rasional menuju pemerataan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, dan percepatan roda ekonomi. Namun, Langkah ini segera menuai penolakan keras dari Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika. Vincen Oniyoma, tokoh DAD , menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Otonomi Khusus Papua dan berpotensi menimbulkan konflik sosial jika dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat adat.

Apa yang sedang terjadi bukan semata kajian administratif. Ini adalah tindakan simbolik yang mencerminkan kuasa: siapa yang berhak menamai DOB, siapa yang diabaikan dalam proses penamaan, dan untuk siapa ruang-ruang baru ini sebenarnya diciptakan?

Nomenklatur sebagai Tindakan Simbolik

Dalam kerangka hermeneutika *Paul Ricoeur,* kita diajak membaca bahwa “simbol memberi untuk dipikir ( _dans le symbole, la pensée se donne a penser_ )”, yang berarti bahwa symbol bukan hanya membentuk, tapi pintu masuk ke dalam dunia makna yang lebih dalam. Dalam konteks DOB di Mimika, kitab isa mengurasi penerapannya sebagai berikut: DOB seperti Mimika Barat, Mimika Timur, dan Kota Madya Timika bukan sekadar label geografis. Ia adalah symbol yang mengandung proyek kuasa: siapa yang menamai, siapa yang dianggap berwenang menentukan struktur wilayah. DOB bukan hanya soal batas wilayah atau kebutuhan anggaran, tapi sebuah simbol yang memproduksi makna baru atas ruang hidup masyarakat. Ketika nama-nama baru seperti “Kota Madya Timika” diajukan tanpa partisipasi adat, kita sedang menyaksikan satu bentuk pengambilalihan tafsir atas tanah dan identitas. 

Di sinilah *Paul Ricoeur* mengajak kita tidak berhenti pada nama DOB tersebut, tapi bertanya: apa yang dikandung oleh nama itu? Siapa yang disingkirkan oleh nama itu. Maka Ketika nama baru muncul tanpa partisipasi adat, ia bukan netral. Nama menjadi symbol dominasi wacana neghara atas narasi lokal. 

Negara, melalui instrument teknokratis di tingkat daerah tidak hanya memetakan ulang ruang, tapi juga merekayasa struktur kuasa. Nomenklatur menjadi pisau ideologis yang tajam, menyayat relasi-relasi sosial lama dan menggantinya dengan sistem birokrasi yang belum tentu mengakar, dan apalagi bermanfaat.

Ketidakhadiran Adat: 

 *Kekosongan Legitimasi Lokal* 

Penolakan dari DAD bukan semata emosi adat. Ia mencerminkan satu kebenaran struktural, yaitu bahwa tanah Mimika tidak pernah netral secara sosial dan politik. Ketika negara merancang pemekaran tanpa melibatkan masyarakat adat, ia sedang melanggengkan bentuk kekerasan epistemik (Gayatri Chakravorty Spivak: pemikir pascakolonial). Spivak mendefinisikan kata tersebut sebagai Upaya penghapusan, penyingkiran, atau pengabaian pengetahuan, cara berpikir, atau suara kelompok yang termarginalkan dalam produksi waca resmi atau dominan. Dalam istilah Fanon, ini adalah invisible violence”- kekerasan yang tak terlihat tapi berdampak dalam.

Pemekaran tanpa musyawarah adat adalah pengabaian atas sejarah, hak ulayat, dan legitimasi kultural yang selama ini menopang struktur sosial Mimika. Ia menyingkirkan adat dari ruang pengambilan keputusan, seolah masyarakat adat hanyalah kerikil yang bisa dipinggirkan dari jalan pembangunan.

 *Konflik Sosial Mengintai* 

Sejarah Papua memberi pelajaran bahwa pemekaran sering kali diikuti ketegangan. Apakah ini akan mengulangi pola lama? Konflik wilayah adat, perebutan jabatan, sengketa akses dana otsus, hingga pemaksaan batas administratif di atas tanah suci berisiko meretakkan kohesi sosial.

Vincen Oniyoma benar saat menyatakan bahwa DOB bisa menciptakan konflik sosial jika prinsip partisipasi dilanggar. Bukankah keadilan sejati bukan hanya tentang pembangunan yang cepat, tetapi juga yang melibatkan dan menghormati substansi kultural setempat? 

 *Siapa yang Diuntungkan?* 

Mari bertanya lebih jujur: siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari pemekaran ini? Masyarakat adat, atau elite birokrat dan politisi yang melihat potensi kursi baru, APBD tambahan, dan proyek-proyek bernilai miliaran? Apakah ini demi rakyat atau demi perut kekuasaan?

Dalam kerangka David Harvey, proses ini dapat dibaca sebagai bentuk baru dari accumulation by dispossession- perampasan ruang kultural demi akumulasi politik dan ekonomi oleh segelintir elite.

 *Penutup: Menuju Jalan Tengah atau Jurang Baru?* 

Pemekaran bisa menjadi jalan menuju perubahan, tetapi harus dibangun di atas pondasi dialog yang setara. Adat bukan penghalang pembangunan. Ia adalah fondasi sosial yang menjaga keseimbangan. Jika DOB Mimika dipaksakan tanpa menghormati partisipasi masyarakat adat, maka pembangunan tak akan membangun – ia justru akan menggali jurang pemisah.

Kini saatnya bertanya bukan hanya soal berapa wilayah baru yang bisa dibentuk, tapi: siapa yang didengar, siapa yang hilang, dan untuk siapa tanah ini dipecah? 

Pos. Admin 

10 Negara paling Aman Jika terjadi prang Dunia Ke lll

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Jeruk 🍊 -Melangka Tanpa Alas Kaki- Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam konflik antara Iran dengan Israel menimbulkan kekhawatiran tentang Perang Dunia 3. Pemimpin tertinggi Iran memperingatkan bahwa setiap serangan AS terhadap negaranya akan memiliki konsekuensi serius. Negara itu juga tidak menerima perdamaian apa pun yang dipaksakan menggunakan kekerasan.

Saat ketegangan dan ancaman Perang Dunia 3 muncul, orang-orang di seluruh dunia mulai mempertimbangkan tempat paling aman untuk ditinggali selama berjalan nya prang.

Pakar perang nuklir telah mengungkap negara paling aman di dunia jika Perang Dunia III meletus. Namun, yang tetap mengkhawatirkan adalah fakta bahwa pakar menyebut penggunaan nuklir bisa melenyapkan 60 persen populasi dunia hanya dalam waktu 72 menit, Kutipan Kompas.Com.

Menurut pakar terkemuka di bidang iklim dan sains atmosfer Profesor Brian Toon yang disampaikan oleh jurnalis investigasi dan penulis Annie Jacobsen, dua negara paling aman dari nuklir adalah Selandia Baru dan Australia. Kedua negara itu disebut mampu bertahan berkat kemampuannya mempertahankan pertanian.

"Sebagian besar dunia, terutama di daerah lintang tengah, akan tertutup lapisan es. Tempat-tempat seperti Iowa dan Ukraina akan tertutup salju selama 10 tahun. Pertanian akan gagal, dan ketika pertanian gagal, orang-orang akan mati," kata dia, dikutip dari Express.

Lantas, mana saja negara paling aman jika Perang Dunia 3 terjadi?

Negara paling aman jika Perang Dunia 3 terjadi Selain Selandia Baru dan Australia, beberapa negara juga dinilai menjadi lokasi teraman jika Perang Dunia 3 terjadi. Salah satu negara paling aman itu adalah Indonesia. Dilihat dari sejarah negara itu, Presiden pertama Indonesia pernah mendeklarasikan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan luar negeri "bebas dan aktif".

Keputusan ini membuat Indonesia tetap berada di kawasan netral jika Perang Dunia 3 terjadi. Dilansir dari Express, berikut adalah daftar negara paling aman jika Perang Dunia 3 meletus: 1. Antartika Menurut saran pembuat peta, Antartika mungkin merupakan salah satu tempat teraman untuk dituju jika terjadi perang nuklir terjadi. Hal itu karena Antartika berada di lokasi yang terisolasi di titik paling selatan Bumi. Antartika tidak memiliki nilai strategis dan hanya berupa hamparan tanah tak tersentuh seluas 5,4 juta mil persegi yang menawarkan ruang yang cukup bagi ribuan orang untuk berlindung dari potensi konflik. Namun, tempat ini terkenal dengan kondisi es yang sulit untuk dihuni.

2. Selandia Baru Seperti yang sudah disebutkan, Selandia Baru bisa menjadi salah satu negara tempat orang berlindung dari Perang Dunia 3. Menurut Indeks Perdamaian Global, negara ini memiliki berada di posisi kedua teratas sebagai negara dengan tingkat perdamaian paling tinggi.

Selandia Baru juga jarang ikut campur dalam konflik negara lain. Di sisi lain, lokasinya yang terpencil dengan medan pegunungan yang terjal menambah lapisan pertahanan alami terhadap invasi potensial yang terjadi.

3. Swiss Dilansir dari The Economic Times, Swiss sudah lama dikaitkan dengan perdamaian dan kenetralan.

Negara ini dianggap sebagai salah satu dari sedikit negara yang mungkin mengalami konflik nuklir. Swiss juga tidak terlibat dalam Perang Dunia 3.

Dari segi topografi, negara ini juga memiliki medan pegunungan yang menawarkan pertahanan alami yang kuat.

4. Islandia Islandia secara periodik mendapat peringkat tinggi dalam Indeks Perdamaian Global.

Tidak hanya terpencil, negara ini juga kaya akan cadangan air tawar, sumber daya laut, dan sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, dampak gangguan rantai pasokan akan berkurang jika terjadi konflik global. Islandia juga tidak pernah terlibat dalam perang atau pun invasi lainnya. 5. Indonesia Indonesia pernah dengan tegas menyatakan bahwa negara ini tidak akan memihak pihak mana pun dalam konflik global. Hal itu diungkap oleh Presiden Pertama Indonesia, Ir Soekarno saat menuturkan kebijakan luar negeri Indonesia berupa bebas dan aktif. Presiden Indonesia berikutnya juga mengikuti arah kebijakan ini dengan terus menekankan pendekatan independen Indonesia terhadap hubungan Internasional dengan fokus yang kuat pada perdamaian global.

6. Afrika Selatan Afrika Selatan juga termasuk ke dalam daftar tempat paling aman jika Perang Dunia 3 terjadi.

Negara ini memiliki sumber makanan yang melimpah, tanah yang subuh, dan akses air tawar yang memadai. Afrika Selatan juga menawarkan prospek yang kuat untuk swasembada. Selain itu, infrastruktur modern di negara tersebut juga memainkan peran yang penting.

7. Argentina Para ahli mengatakan bahwa, jika bom nuklir digunakan, Argentina dapat menjadi salah satu tempat teraman di Bumi.

8. Bhutan Bhutan menyatakan negaranya sebagai negara yang netral setelah bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1971. Negara ini juga terkurung di dalam daratan yang berada di wilayah pegunungan sehingga dianggap aman jika Perang Dunia 3 terjadi.

9. Chile Chile adalah negara di Amerika Selatan yang membentang lebih dari 4.000 mil.

9. Chile Chile adalah negara di Amerika Selatan yang membentang lebih dari 4.000 mil.

Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur paling maju di benua Amerika. 10. Fiji Fiji merupakan negara kepulauan terpencil di dekat Australia. Negara ini mendapat peringkat tinggi dalam Indeks Perdamaian Global karena angkatan bersenjatanya hanya berjumlah 6.000 personel.

Di sisi lain, negara ini juga memiliki sumber daya alam yang kaya. Itulah 10 negara paling aman jika Perang Dunia 3 terjadi. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : 

Pos. admin

Kekuatan di Balik Keheningan: Mengapa Orang Berilmu Cenderung Lebih Diam.

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Jeruk 🍊 -Melangka Tanpa Alas Kaki- Kita sering melihatnya, orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, dengan gelar akademik menjulang tinggi, atau yang dikenal sebagai pakar di bidangnya, justru seringkali menjadi yang paling tidak banyak bicara dalam sebuah diskusi atau keramaian. Fenomena ini mungkin terasa kontradiktif bagi sebagian orang.

Bukankah seharusnya mereka yang paling tahu menjadi yang paling vokal? Namun, ada beberapa alasan mendalam mengapa keheningan seringkali menjadi ciri khas mereka yang berilmu.

Salah satu alasan utama adalah pemahaman mereka tentang kedalaman dan kompleksitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Semakin seseorang belajar, semakin ia menyadari betapa luasnya lautan pengetahuan yang belum dijelajahi. Mereka mengerti bahwa setiap jawaban seringkali memunculkan lebih banyak pertanyaan.

Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada suatu topik, mereka cenderung tidak terburu-buru memberikan opini atau kesimpulan instan. Mereka tahu bahwa ada banyak nuansa, sudut pandang, dan data yang perlu dipertimbangkan sebelum berbicara. Orang berilmu cenderung mendengarkan lebih banyak daripada berbicara.

Mereka menyadari bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak. Dengan mendengarkan secara saksama, mereka dapat mengumpulkan informasi, memahami perspektif yang berbeda, dan mengidentifikasi celah dalam pemahaman mereka sendiri. Proses ini membutuhkan fokus dan kesabaran, yang seringkali termanifestasi dalam sikap diam.

Ilmu pengetahuan seringkali mengajarkan kerendahan hati intelektual. Semakin banyak yang dipelajari, semakin seseorang menyadari betapa sedikitnya yang sebenarnya ia ketahui dibandingkan dengan luasnya alam semesta atau kompleksitas suatu disiplin ilmu. Rasa kerendahan hati ini membuat mereka enggan untuk menyombongkan pengetahuan atau mendominasi percakapan.

Mereka tidak merasa perlu untuk membuktikan diri atau memamerkan apa yang mereka tahu. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada pertukaran ide yang konstruktif dan eksplorasi bersama. Selain itu, orang berilmu seringkali sadar akan validitas informasi.

Di era informasi yang serba cepat ini, mudah sekali bagi seseorang untuk mengeluarkan pendapat tanpa dasar yang kuat. Namun, mereka yang terbiasa dengan metode ilmiah dan penelitian akan sangat berhati-hati dalam menyampaikan klaim.

Mereka akan memastikan bahwa apa yang mereka katakan didukung oleh bukti dan penalaran yang kuat, dan jika mereka tidak memiliki cukup informasi, mereka akan memilih untuk diam daripada menyebarkan ketidakakuratan.

Berpikir Sebelum Berbicara.

Keheningan juga bisa menjadi cerminan dari proses berpikir yang mendalam. Orang berilmu seringkali menghabiskan waktu untuk merenung, menganalisis, dan menyintesis informasi sebelum menyuarakannya. Mereka tidak sekadar merespons secara impulsif, melainkan memproses data, menimbang argumen, dan menyusun pikiran mereka dengan cermat.

Hasilnya adalah respons yang lebih terukur, bernilai, dan seringkali disampaikan dengan singkat namun padat makna. Maka, ketika kita melihat seseorang yang berpengetahuan luas namun tampak diam, itu bukanlah tanda ketidaktahuan atau kurangnya minat.

Justru sebaliknya, itu bisa jadi merupakan indikasi dari pikiran yang sedang bekerja keras, kedalaman pemahaman, kerendahan hati yang tulus, dan kesadaran akan bobot setiap kata yang diucapkan. Keheningan mereka bukanlah kehampaan, melainkan wadah bagi kebijaksanaan yang sedang berproses.

***

Pos Admin 

Penjaga Tanah Papua: Kisah Panjang Hewan-Hewan Etnis yang Menyuarakan Alam dan Identitas

Artikel 

Kisah panjang hewan -hewan Etnis Papua 

Repost, Silvanus P

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Jayawijaya Wamena-Melangkah Tanpa Alas Kaki- Tanah Papua bukan sekadar wilayah geografis. Ia adalah jantung hijau dunia, rumah bagi hutan perawan, sungai suci, gunung sakral, dan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Di antara semua kekayaan itu, hewan-hewan etnis Papua menjadi penanda sejarah alam, penjaga nilai-nilai budaya, dan lambang hubungan harmonis antara manusia dan ciptaan Tuhan. Mereka bukan hanya hewan, tetapi juga bagian dari jiwa orang Papua.

Mari kita telusuri kisah tujuh makhluk agung ini—yang masing-masing menyimpan filosofi kehidupan, ajaran spiritual, dan pesan untuk generasi mendatang.

---

1. Burung Mambruk (Goura spp.) – Sang Raja Bermahkota Biru

Burung mambruk adalah salah satu burung merpati terbesar di dunia. Mahkotanya yang indah berbentuk kipas biru dengan ujung renda putih membuatnya tampak seperti bangsawan hutan Papua.

Habitat & Cara Hidup:

Mambruk hidup di lantai hutan dataran rendah dan hutan rawa. Mereka berjalan anggun di tanah, memungut makanan sambil menjaga keheningan. Burung ini bersifat monogami, dan pasangan jantan-betina akan bergantian menjaga satu butir telur yang ditetaskan dengan setia.

Makanan:

Buah jatuh, biji-bijian, dan serangga kecil yang mereka temukan di tanah hutan.

Makna Budaya:

Dalam banyak suku di Papua, burung mambruk dianggap sebagai simbol ketenangan, kesetiaan, dan keanggunan. Mahkotanya menjadi inspirasi dalam ukiran dan motif tradisional.

---

2. Burung Cendrawasih – Burung Surga yang Menari di Langit Papua

Tidak ada yang lebih memukau dari tarian burung cendrawasih jantan di pagi hari, saat sinar matahari menembus sela pepohonan. Bulu-bulunya yang mencolok—kuning, oranye, hijau, dan putih—berkilau seperti emas.

Habitat & Cara Hidup:

Cendrawasih hidup di hutan-hutan perbukitan dan pegunungan Papua. Mereka dikenal karena perilaku kawin yang kompleks, di mana burung jantan mempersembahkan tarian untuk menarik perhatian betina.

Makanan:

Buah-buahan, nektar dari bunga, dan serangga kecil.

Makna Budaya:

Cendrawasih melambangkan keindahan ilahi. Dalam banyak upacara adat, bulu cendrawasih digunakan sebagai simbol kemuliaan dan kekuasaan—namun kini penggunaannya dibatasi demi konservasi.

---

3. Burung Kasuari – Penjaga Hutan yang Kuat dan Sunyi

Burung kasuari adalah raksasa tenang dari hutan Papua. Meski tak bisa terbang, tubuhnya besar dan kuat, dengan cakar tajam yang dapat melukai musuh. Lehernya berwarna cerah biru-merah, dan kepalanya bertanduk (helm) keras.

Habitat & Cara Hidup:

Hidup di hutan lebat, kasuari sangat soliter dan sangat menjaga wilayahnya. Ia dapat berlari hingga 50 km/jam, dan berenang menyebrangi sungai jika perlu.

Makanan:

Buah hutan yang jatuh, biji-bijian, daun, jamur, dan serangga kecil.

Makna Budaya:

Bagi suku-suku tertentu, kasuari dianggap sebagai roh penjaga hutan dan pelindung jalur sakral. Kasuari juga melambangkan keberanian, dan kadang disandingkan dengan pejuang adat.

---

4. Kanguru Pohon (Dendrolagus spp.) – Si Peloncat Pepohonan

Berbeda dari kanguru di Australia, kanguru pohon Papua beradaptasi untuk hidup di atas pepohonan. Tubuhnya lebih kecil, bulunya tebal dan ekornya panjang untuk menjaga keseimbangan di dahan.

Habitat & Cara Hidup:

Hidup di hutan pegunungan, mereka bergerak lambat dan tenang di antara dahan-dahan pohon. Mereka aktif pada malam hari (nokturnal) dan sering hidup menyendiri atau berpasangan.

Makanan:

Daun muda, bunga, kulit pohon, dan buah-buahan hutan.

Makna Budaya:

Kanguru pohon dihormati oleh masyarakat pegunungan karena kelangkaannya dan sifatnya yang jinak. Ia dianggap sebagai lambang ketenangan dan ketekunan.

---

5. Dingiso – Roh Gunung yang Misterius

Dingiso, kerabat dekat kanguru pohon, ditemukan hanya di Pegunungan Sudirman. Berbulu tebal hitam dengan dada putih, ia terlihat seperti makhluk yang keluar dari cerita rakyat.

Habitat & Cara Hidup:

Tinggal di hutan montana pada ketinggian lebih dari 2.500 meter. Ia jarang terlihat, dan sangat sensitif terhadap kehadiran manusia.

Makanan:

Daun, lumut, dan tunas pohon yang tumbuh di dataran tinggi.

Makna Budaya:

Suku Moni menganggap dingiso sebagai nenek moyang mereka. Karena itu, mereka tidak memburunya dan percaya bahwa ia membawa keberkahan. Ia adalah simbol keterhubungan antara manusia dan alam leluhur.

---

6. Kuskus Waigeo – Si Penjaga Malam yang Lembut

Kuskus Waigeo adalah marsupial nokturnal dengan wajah bulat dan mata besar yang berkilau di malam hari. Bulunya lembut, dan ekornya digunakan untuk memanjat pohon.

Habitat & Cara Hidup:

Kuskus tinggal di hutan primer dan sekunder, lebih aktif di malam hari dan tidur pada siang hari. Mereka membuat sarang di lubang pohon.

Makanan:

Buah, bunga, pucuk daun, dan kadang serangga kecil.

Makna Budaya:

Dalam dongeng rakyat, kuskus dianggap sebagai makhluk pembawa mimpi dan penjaga malam yang damai. Ia juga diasosiasikan dengan ibu yang lembut dan melindungi anaknya di dalam kantung.

---

7. Labi-labi Moncong Babi – Sang Penjelajah Sungai dan Darat

Labi-labi moncong babi adalah makhluk unik dari sungai-sungai Papua. Ia terlihat seperti campuran penyu dan babi: tubuhnya pipih dengan moncong lembut, dan kaki berselaput seperti sirip.

Habitat & Cara Hidup:

Hidup di sungai-sungai besar, rawa-rawa, dan danau air tawar. Ia menghabiskan sebagian besar waktu di air, tetapi bertelur di darat.

Makanan:

Tumbuhan air, buah yang jatuh ke sungai, dan invertebrata air seperti siput dan udang kecil.

Makna Budaya:

Dalam budaya lokal, labi-labi dianggap hewan yang “berjaga di batas”—antara air dan darat, antara dunia roh dan dunia nyata. Ia mengajarkan keseimbangan dan kesabaran.

---

Refleksi: Mewarisi dan Melindungi

Setiap makhluk ini menyimpan cerita. Mereka adalah bagian dari kehidupan spiritual, budaya, dan lingkungan orang Papua. Ketika hutan rusak, sungai tercemar, atau pemburuan berlebihan terjadi, kita bukan hanya kehilangan spesies—kita kehilangan bagian dari diri kita, bagian dari tanah leluhur.

Menjaga hewan-hewan ini adalah tindakan iman, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap Sang Pencipta yang menitipkan kehidupan di bumi Papua. Mereka adalah pewaris sejati bumi, dan kita hanya penumpang yang diberi amanah.

Pos. Atmind

Tiba-Tiba BMKG Ingatkan Soal Megathrust di RI: Bukan Menakut-nakuti.

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Jeruk 🍊 -Melangka Tanpa Alas Kaki- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi kejadian megathrust di Indonesia dikutip (Jakarta, CNBC Indonesia).

"Faktanya, Indonesia punya zona megathrust, yaitu wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Kalau energi ini lepas, bisa timbul gempa besar, bahkan tsunami. Tapi apakah bisa diprediksi kapan terjadinya?," tulis BMKG dalam unggahan di akun Instagram resmi, dikutip Selasa (24/6/2025).

"Yuk kenali apa itu megathrust, kenapa kita perlu waspada, dan fakta penting soal gempa bumi," kata BMKG.

Terpantau, hingga pukul 13.21 WIB, unggahan itu disebut sudah tayang sejak 4 hari lalu dan sudah mendapat lebih dari 13.000 tanda suka (like), 252 komentar, dan dibagikan lebih dari 3.000 kali.

Salah satu komentar yang menonjol adalah "Tiba2 keluar postingan gini lagiiii."

Komentar lain menanyakan antisipasi ketika megathrust terjadi dan apakah daerahnya terkena dampak megathrust.

"Gempa belum bisa diprediksi waktunya secara pasti. Karena itu, yang paling penting adalah meningkatkan kesiapsiagaan, mengenali tanda-tanda awal, serta mengetahui langkah penyelamatan diri saat gempa terjadi. BMKG terus memantau dan akan memberi info secepat mungkin kalau terjadi gempa. Tetap waspada, tetap tenang, dan ikuti info resmi dari BMKG ya," tulis BMKG menjawab akun yang menanyakan megathrust di Wonogiri.

Pertanyaan terkait potensi megathrust di Sawangan, Depok juga direspons BMKG.

"Gempa bumi saat ini belum dapat di prediksi dan baru bisa di teliti setelah kejadian. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Terima kasih," jawab BMKG.

BMKG menjawab senada pertanyaan mengenai potensi kejadian gempa Jawa Timur.

Saat ditanya soal sistem alarm dari aplikasi BMKG, dijelaskan bahwa sistem peringatan dari aplikasi Info BMKG saat ini untuk kategori cuaca dan tsunami saja. "Untuk gempa bumi belum tersedia karena gempa itu sendiri masih belum dapat diprediksi," jawab BMKG.

"Untuk notifikasi gempa setelah kejadian tersedia pada aplikasi BMKG yang dapat diunduh melalui playstore dan appstore," tulis BMKG merespons komentar lain soal sistem peringatan gempa.

Ada juga aku yang membandingkan dengan sistem peringatan di Jepang, di mana warga Jepang disebut warga Jepang akan menerima notifikasi bencana 1 menit sebelum gempa terjadi.

"Sistem alarm gempa di Jepang berbunyi sebelum gempa bumi utama terasa karena mendeteksi gelombang seismik awal yang merambat lebih cepat daripada gelombang yang menyebabkan getaran kuat," tulis BMKG.

"Saat ini BMKG sedang mengembangkan system EEWS atau Earthquake Early Warning System, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi sebelum dirilis ke masyarakat. Misalnya system jaringan komunikasi, keakuratan hasil peringatan dini, serta kerapatan sensor untuk menangkap sinyal gempa. Sejauh ini, Indonesia telah memiliki 504 seismometer atau sensor gempa untuk melakukan monitoring," terang BMKG.

Saat ditanya apa yang harus dilakukan jika megathrust terjadi, BMKG lalu mengimbau agar berkoordinasi dengan piihak pemerintah setempat terkait jalur evakuasi di wilayahnya.

Dalam unggahan itu, BMKG menampilkan Peta Zona Gempa Megathrust di Indonesia.

Pada bagian bawah peta ditampilkan potensi magnitudo gempa megathrust:

1. megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

2. megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

3. megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

4. megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

5. megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

6. megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

7. megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

8. megathrust Nias-Simelue denga potensi gempa M8,7

9. megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

10. megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

11. megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

12. megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

13. megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

BMKG juga menjelaskan, megathrust adalah zona di mana dua lempeng tektonik bertemu dan salah satunya menyusup ke bawah yang lain.

"Proses ini menimbulkan penumpukan energi yang suatu saat bisa dilepaskan dalam bentuk gempa besar, bahkan tsunami," terang BMKG.

BMKG mengingatkan perlu waspada karena Segmen Megathrust di Selat Sunda terakhir kali melepaskan gempa besar pada tahun 1757. Sementara itu, segmen Mentawai-Siberut belum aktif sejak gempa tahun 1797.

"Kondisi ini dikenal sebagai seismice gap, yaitu wilayah yang secara geologis menyimpan potensi ebsar karena lama tidak melepaskan energi. Jadi, meskipun belum terjadi, potensi itu nyata dan harus kita waspadai," tulis BMKG.

Lalu, apakah gempa bumi dapat diprediksi?

"Tidak bisa diprediksi," tegas BMKG.

"Hingga kini, tidak ada teknologi yang bisa memprediksi waktu, lokasi, dan kekuatan gempa secara pasti," sambung BMKG.

Terkait pernyataan "tinggal menunggu waktu", BMKG menegaskan hal itu bukan sebagai ramalan.

BMKG juga menegaskan, tidak bermaksud menakut-nakuti.

"Dalam UU No 31 tahun 2009, BMKG bertanggung jawab atas pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, termasuk gempa bumi dan tsunami," sebut BMKG.

BMKG lalu merokmendasikan 5 langkah bersiap menghadapi potensi megathrust, yaitu:

1. Kenali potensi gempa bumi di lingkungan sekitar

2. Pahami langkah sebelum, saat, dan sesudah terjadi gempa bumi

3. Pelajari jalur dan rambu evakuasi, titik kumpul, serta dokumen rencana operasi kedaruratan

4. Bangun rumah sesuai standar/ tahan gempa

5. Ikuti informasi dari kanal resmi BMKG.

[Gambas:Instagram]

( Doc)

Menalar Tuhan lewat Jalan Budaya

*Degei Siorus Degei Siorus 

Siakah Tuhan?

Siapakah Tuhan? Setiap agama punya jawaban masing-masing ihwal siapakah Tuhan? Tanpa terpengaruh doktrin agama yang ketat, saya mau jawab begini:

Pertama, jika ditanya dengan kata siapa, itu berarti merujuk pada person, subjek, pribadi, maka jawabannya pun mesti menunjukkan letak kepribadian Tuhan. Tuhan memang ber-pribadi tetapi bukan dalam arti manusiawi atau antropomorfistis. 

Bahasa filsafat, terutama bahasa filsafat ketuhanan mengatakan Tuhan sebagai pengada yang tak diadakan, Ia sendiri tak pernah diadakan. Ia adalah ada yang sudah ada sejak sejak ada itu ada dan akan selalu ada sekalipun yang ada itu tiada lagi. Ia juga adalah sebab yang tidak disebabkan, sebab yang menyebabkan sebab-sebab lain. 

Jika menyitir pada Magniz dalam bukunya ‘Menalar Tuhan’ (2006) maka di sana secara rasional ditunjukkan tentang siapa itu Tuhan? Bahwa Ia adalah Sang Ketakterhinggaan (jalan ontologis), Sang Kemutlakan Semesta (jalan kosmologis) dan Sang Keterarahan Ajaib-Kosmik (jalan fisiko-teologis).

Tuhan itu apa?

Jika pertanyaan siapakah itu Tuhan? Menuntut jawaban yang bercorak antropologis, maka untuk pertanyaan Tuhan itu apa? Akan lebih melihat Tuhan sebagai objek, sebagai sesuatu yang melaimpaui realitas fisik. Pastor Nico Syukur Diester Ofm menulis buku ‘Bapak dan Ibu sebagai Simbol Allah’ (1983). Apakah Allah itu berjengot? Apakah Allah itu feminim atau maskulin? Dengan menggunakan studi psikologis agama Diester menunjukkan bahwa aspek atau ciri maskulinitas dan feminisitas Allah itu hanya sebagai simbol. 

Simbol terberi yang mau mengatakan bahwa Allah itu sesuatu yang sulit manusia reduksi menggunakan nalar dan kategori-kategori bahasa yang terbatas. Perkakas manusia untuk menalar Allah amat terbatas dan apa adanya. 

Kita barangkali masih ingat kisah Agustinus: Ia berjalan di pinggiran pantai, di sana ia melihat seorang anak kecil yang menggali pasir membentuk lubang kecil. Agustinus penasaran dengan apa yang sedang anak kecil itu, ia menghampiri anak itu dan bertanya kenapa anak itu menggali lubang di bibir pantai, anak itu menjawab ia hendak memindahkan air laut yang besar dan luas itu ke dalam lubang kecil yang sudah ia siapkan itu.

Agustinus merasa terkejut, baginya ini adalah hal mustahil yang baru ia dengar. Lalu Agustinus menanyakan lagi, tapi bagaimana bisa samudera yang luas ini dapat kau tampung dalam lubang yang kecil ini. Kemudian anak itu menjawab bahwa apa yang ia lakukan itu tidak ada bedanya dengan apa yang selama ini Agustinus buat. Ia kira dapat menampung konsep Allah yang mahabesar dan mahaluas itu dalam rasionya yang terbatas.

Apakah Tuhan Ada?

Apakah Tuhan ada? Jika Tuhan tidak ada, tidak mungkin pertanyaan apakah Tuhan ada itu ada, artinya bahwa sejauh pertanyaan apakah Tuhan itu ada, itu ada, maka sejauh itu pula Tuhan itu ada, Ia ada sebagai titik pusat pergumulan umat manusia. Sehingga jawaban ringkas saya ialah Tuhan itu ada, sebab sia-sialah dan terlaluh konyol kita mau sibuk-sibuk dengan satu hal yang tidak ada, makanya Tuhan itu ada karena pergumulan tentang eksistensi-Nya senantiasa relevan dari jaman ke jaman.

Jawaban lainnya meliputi tiga jalan pembuktian rasional adanya Tuhan sebagaimana dalam buku ‘Menalar Tuhan’ (2006) dari Romo Frans Magniz Suseno Sj:

Pertama, jalan ontologis. Ini adalah jalan klasik, jalan ini menunjukkan eksistensi Tuhan sebagai ‘maha segala’. Konsep jalan ontologis berasal dari salah satu bapa Gereja dan bapa skolatisisme, Anselmus Canterbury (1033–1109). Menurut Anselmus, Tuhan adalah ‘Pengada sesuatu yang lebih besar daripadanya tidak dapat dipikirkan lagi’. Kata-kata Anselmus ini mau menegaskan satu ontologi dasar tentang keberadaan Tuhan. Bahwa eksistensi Tuhan itu melampaui eksistensi lainnya, ia adalah ‘Sang Ketak-terhinggaan’.

Kedua, jalan kosmologis. Adalah jalan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat kita jumpai melalui alam semesta yang indah dan teratur ini. Salah satu teolog terkemuka yang Romo Magnis rujuk adalah  Henri-Marie Joseph Sonier de Lubac SJ (1896-1991) yang mengatakan ‘sesuatu itu ada, jadi Allah itu ada’  bagi Lubac, Allah adalah manifestasi konkret dari kehadiran Allah. Sebab ada relasi ketat antara realitas terbatas dengan realitas tak terbatas. Ada hubungan kuat antara ciptaan dan penciptanya, misalnya untuk mengenal seorang pelukis dapat kita kenal lewat karya lukisannya. Tuhan yang mahasuci dan Sang Ketak-terhinggaan itu dapat kita resapi kehadiran dan keberadaan-Nya melalui semesta alam. 

Singkatnya, Allah itu alam dan alam itu Allah.

Ketiga, jalan fisiko-teologis. Adalah jalan keterarahan. Dalam semesta jni ada suatu efek yang menjadi energi, daya, dan roh yang selalu hadir dalam proses, siklus, dan evolusi. Manusia laki-laki dan perempuan membangun relasi badan yang intim, kemudian lahirnya kehidupan manusia baru, ia melewati proses biologis-alami sejak dalam masa pembuaan, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia, dan fase pasca kehidupan (tubuh menjadi debu dalam angin, roh melayang-layang).

Semua entitas yang hidup tidak abadi. Selalu ada dinamika alam yang mereka lewati menuju suatu kemenjadian yang absolut. Jalan fisiko-teologis ini mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah ‘asal dan tujuan keter-arahan kosmik’. Ia adalah alfa sekaligus omega dari semua entitas fisik yang ada.

Lima Jalan Pembuktian Aquinas

Thomas Aquinas mengusulkan lima jalan (Quinque Viae) untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yang didasarkan pada pengamatan dunia alami dan logika. Kelima jalan tersebut adalah: jalan penggerak pertama (motion): jalan sebab akibat (causation): jalan kemungkinan dan keniscayaan (contingency): jalan tingkatan kesempurnaan (degrees of perfection): dan Jalan tata tertib (design). 

Jalan Penggerak Pertama (Motus). Segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Namun, tidak mungkin ada rangkaian sebab-akibat yang tak terhingga. Oleh karena itu, harus ada Penggerak Pertama yang tidak digerakkan oleh apapun, dan Penggerak Pertama inilah yang disebut Tuhan. 

Jalan Sebab Akibat (Causation). Setiap akibat pasti memiliki sebab. Tidak mungkin ada rangkaian sebab-akibat yang tak terhingga. Oleh karena itu, harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, dan sebab pertama inilah yang disebut Tuhan. 

Jalan Kemungkinan dan Keniscayaan (Contingency). Segala sesuatu di dunia ini bersifat mungkin, bisa ada atau tidak ada. Jika segala sesuatu hanya bersifat mungkin, maka pada suatu waktu tidak akan ada sesuatu pun. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang niscaya, yang keberadaannya tidak bergantung pada yang lain, dan sesuatu yang niscaya inilah yang disebut Tuhan. 

Jalan Tingkatan Kesempurnaan (Degrees of Perfection). Kita melihat adanya tingkatan kesempurnaan pada berbagai hal di dunia ini. Ada yang lebih baik, lebih indah, lebih benar, dll. Kesempurnaan ini pasti memiliki standar pembanding, yaitu sesuatu yang paling sempurna. Sesuatu yang paling sempurna inilah yang disebut Tuhan. 

Jalan Tata Tertib (Design). Alam semesta ini menunjukkan adanya keteraturan dan tujuan. Benda-benda mati pun menunjukkan adanya tujuan. Keteraturan dan tujuan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan pasti ada perancang yang cerdas. Perancang yang cerdas inilah yang disebut Tuhan. 

Kelima jalan ini menunjukkan bahwa keberadaan 

Tuhan dapat dibuktikan melalui pengamatan dan penalaran rasional berdasarkan pengalaman terhadap dunia dan segala isinya. 

Budaya sebagai Jalan Pembuktian Hakiki

Bagaimana saya mempertanggung-jawabkan iman saya tentang keberadaan Tuhan?

Pertama, sebagai anak adat, saya meyakini bahqa sebelum menganut agama Katolik,Tuhan sudah lebih dulu hadir dalam kebudayaan saya. Budaya saya meyakini adanya ‘Sosok Transenden’, Daya Ilahi, Energi Dasar yang menyelenggarakan kehidupan ini.

Kami atau suku saya menyapa ‘sang transenden’ ini dengan sebutab sakral, seperti ‘ugatame’ (pencipta), ‘poyame’ (pemilik nilai-nilai baik), ‘wadome’ (yang di atas), dan lainnya. Dalam keyakinan, atau religiositas lokal saya, saya tidak menemukan debat kusir antara teisme, ateisme, dan agnotisisme.

Saya tidak perlu mempersoalkan atau meributkan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Saya tidak perlu tampil bak ‘pahlawan kesiangan’ untuk membela Tuhan dalam budayaku. Sehingga bagi saya, orang berbudaya dan beriman’, soal-soal kusir seperti apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, bagaimana mempertanggung-jawabkan iman itu tidak begitu relevan, sebab sekali lagi, saya sangat mengalami dan merasakan kehadiran dan keberadaan Tuhan dalam realitas historis ‘budayaku’.

Budayaku adalah agamaku, di sana Tuhan tidak perlu saya cari seakan-akan ia bersemayam di tempat yang jauh. Dalam agama budayaku Tuhan itu transenden sekaligus imanen, ia dekat tapi jauh, ia ada tapi seakan-akan tidak ada. Jadi, cara saya mempertanggung-jawabkan iman saya, yaitu dengan jalan ‘mengimani Tuhan dengan Jalan Budayaku’. (*)

🌺🌸

Pos. Admin

TPNPB Kodap III Ndugama Derakma Serang Pos Militer Indonesia Di Yuguru, Satu Aparat Militer Indonesia Tewas Dan Lainnya Luka-luka

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Holandia Jayapura -Melangka Tanpa Alas Kaki- Siaran Pers Ke II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 20 Juni 2025

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB dari Batalion Yuguru, Mayor Soa-soa Karunggu pada hari Jumat, 20 Juni 2025 dari medan perang di Nduga bahwa; Komandan TPNPB Batalion Yuguru, Mayor Ibet Gwijangge bersama pasukannya telah melakukan penyerangan terhadap Pos II Kuid milik militer indonesia di Yuguru sehingga menewaskan satu aparat militer indonesia dan lainnya luka-luka pada hari Jumat, 20 Juni 2025 sekitar jam 09.00.

Penyerangan pos Militer Indonesia di Kuid Daerah Yuguru dilaporkan langsung melalui Telepon Seluler oleh Komandan Operasi Batalion Yuguru, Mayor Soa-soa Karunggu bahwa pukul 09.00 Wit pagi kami TPNPB-OPM kodap lll Ndugama Derakma Batalion Yuguru telah menyerang pos Militer Indonesia ll daerah Yuguru di Kuid dan dalam penyerangan pos Teroris Indonesia kami tewaskan satu anggota Tentara Indonesia Teroris yang dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto dan anggota teroris Indonesia lain luka-luka tembakan. Sedangkan kami pimpinan Batalyon Yuguru Ibet Gwijangge dan pasukan saya tidak ada yang kena dalam baku tembak dengan tentara Teroris Indonesia di Yuguru. Atas penembakan dan penyerangan terhadap pos ll Militer Indonesia di Kuid Daerah Yuguru, Saya Ibet Gwijangge Komandan Batalyon Yuguru bertanggung jawab atas penyerangan dan penembakan anggota Tentara Indonesia di Kuid daerah Yuguru. 

Beberapa alasan kenapa kami batalyon Yuguru menyerang pos ll Militer Indonesia di Kuid daerah Yuguru ? Karena 

Pertama, Daerah Yuguru adalah daerah tempat tinggal warga sipil tapi militer Indonesia masuk di Yuguru mulai tanggal 18 Januari 2025 dan tentara Indonesia membangun pos militer Indonesia dua yaitu; pos l di lapangan terbang Yuguru dan pos ll di Kuid daerah Yuguru. 

Kedua, kami batalyon Yuguru sudah menghimbaukan kepada Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan militer Indonesia bahwa daerah Yuguru adalah tempat tinggal warga sipil jadi, militer Indonesia menarik diri dari Yuguru.Dalam peringatan ini, kami sudah ingatkan 3 kali namun militer Indonesia pos titik kuat Yuguru tidak indahkan peringatan kami kodap lll Ndugama Derakma batalyon Yuguru bulan Februari-Maret 2025 lalu. 

Ketiga, Kepala distrik Mebarok, Masyarakat Yuguru dan Pos militer Indonesia sepakat pada tanggal 11 Februari 2025 bahwa militer Indonesia tidak keluar dari kali Merame dan kali Waru tapi pada tanggal 22 Maret 2025 Militer Indonesia menangkap dan mutilasi warga sipil yang bernama Abral Wandikbo. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2025,Militer Indonesia dibawah pimpinan komandan Jonathan gerebek rumah dan menangkap warga sipil di Yimiri satu dan Yimiri di daerah Yuguru. 

Keempat, Tentara Indonesia dan bersama kepala distrik Mebarok, daerah Yuguru sepakat pada tanggal 11 Februari bahwa tentara Indonesia tidak keluar dari kali Merame Namun, Militer Indonesia keluar dari kali Merame dan mereka bakar rumah warga Kuid, bongkar Gereja KINGMI kuid dan bongkar puskesmas Induk daerah Yuguru dan bangun pos ll di Kuid. 

Kelima, militer Indonesia di Yuguru mereka rampas barang-barang milik warga sipil Yuguru, seperti uang, senapan angin, parang, kapan, sensor, anak panah dan membunuh babi pelihara warga Yuguru dirampas oleh militer perampok Indonesia di Yuguru. 

Dengan kelima alasan ini, kami TPNPB-OPM kodap lll Ndugama Derakma dibawah Pimpinan Batalyon Yuguru pada hari ini, Jumat, 20 Juni 2025 kami penyerangan pos ll Kuid dan tewaskan satu angota tentara Indonesia dan yang lain luka-luka. 

Presiden RI Prabowo Subianto dan militer Indonesia yang menamakan pos titik kuat Yuguru telah melanggar hukum Humaniter Internasional dan mereka telah melanggar hukum perang Konvensi Jenewa 1949 yang dimana hukum Humaniter Internasional melarang menembak rakyat sipil, dilarang membakar rumah sakit dan Gereja akan tetapi Tentara Indonesia telah melanggar hukum Humaniter Internasional maka kami TPNPB-OPM kodap lll Ndugama Derakma batalyon Yuguru menyerang dan penembak teroris Militer Indonesia. 

Penanggungjawab perang dan penyerangan dan penembakan anggota Tentara Indonesia di Pos ll Kuid daerah Yuguru adalah Tuan Mayor Ibet Gwijangge Komandan Batalyon Yuguru, oleh karena itu komandan Chris, Dila dan Jonatan pencuri, perampok dan tamu kalian jangan kejar warga sipil yang tidak punya senjata tapi silahkan kejar saya dan pasukan saya batalyon Yuguru karena kami tidak lari dari anda karena Yuguru ini rumah kita, daerah kita, wilayah kita dan istana kita. 

Demikian Siaran Pers Ke II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 20 Juni 2025 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.

Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.

Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM. 

Jenderal Goliath Tabuni

Panglima Tinggi TPNPB-OPM 

Letnan Jenderal Melkisedek Awom

Wakil Panglima TPNPB-OPM 

Mayor Jenderal Terianus Satto

Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen

Komandan Operasi Umum TPNPB

Pos. Admin

LBH PAPUA KRITIK KERAS PERNYATAAN WALI KOTA JAYAPURA YANG ANTI DEMOKRASI DAN DISKRIMINATIF TERHADAP ORANG GUNUNG DI JAYAPURA

Siaran Pers

Nomor : 008/SP-LBH.P/VI/2025

 

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Holandia Jayapura -Melangkah Tanpa Alas Kaki- Walikota Jayapura yang Anti Demokrasi dan Diskriminatif terhadap orang Gunung di Jayapura, Pada prinsipnya pernyataan tersebut dinilai LBH Papua sebagai bentuk diskriminasi, rasisme, dan ancaman serius terhadap hak-hak warga negara. Intinya pernyataan tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Ombusmen Republik Indonesia Perwakilan Papua mengirimkan Surat Teguran Kepada Walikota Jayapura sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran AUPB”

 

Pada prinsipnya Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3), Undang Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, semua tindakan dan pernyataan seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang dan jabatannya wajib tunduk terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan penghormatan, permajuan, penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Negara Melalui Pemerintah sesuai perintah Pasal 28i ayat (4), Undang Undang Dasar 1945. 

Atas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengecam keras pernyataan Wali Kota Jayapura yang mengancam akan “mengembalikan” masyarakat pegunungan ke kampung halaman mereka jika kembali melakukan aksi demonstrasi di Kota Jayapura. Pada prinsipnya pernyataan tersebut dinilai LBH Papua sebagai bentuk diskriminasi, rasisme, dan ancaman serius terhadap hak-hak warga negara. Intinya pernyataan tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk diketahui bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif" sebagaimana diatur pada Pasal 28i ayat (2), Undang Undang Dasar 1945. Ancaman tersebut, menurut LBH Papua, menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan berdemonstrasi secara damai.  

Kota Jayapura adalah bagian integral dari Provinsi Papua, dan semua warganya memiliki hak yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk melakukan demonstrasi sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

LBH Papua menilai pernyataan Wali Kota Jayapura tersebut sebagai bentuk penghasutan dan provokasi yang dapat memicu konflik horisontal dan kekerasan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan sikap arogan dan otoriter yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu UU Nomor 28 Tahun 1999 Tetang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korusi, kolusi dan nepotisme yang berkaitan dengan konsep konsep pemerintahan yang baik.

Dengan berpatokan pada fakta pelanggaran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Asas Perlindungan HAM atas pernyataan Walikota Jayapura jelas-jelas masuk dalam kategiru Tindakan Mal Atministrasi sehingga sudah sewajibnya Ombusmen Republik Indonesia Perwakilan Papua mengirimkan Surat Teguran Kepada Walikota Jayapura sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran AUPB diatas.  

Berdasarkan uraian diatas Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai Lembaga Advkasi Hak Asasi Manusia mendesak Wali Kota Jayapura untuk :

1. Segera cabut pernyataannya yang dianggap provokatif dan diskriminatif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Segera minta maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan yang merasa tersinggung oleh pernyataannya.

3. Wajib Menjamin perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan demonstrasi secara damai sesuai perintah Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Segera membuka ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang profokatif.

Demikian siaran pers ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

Jayapura, 17 Juni 2025

Hormat kami

Lembaga Bantuan Hukum Papua

Festus Ngoranmele, S.H

(Direktur)

Pos. Admin

Yan Mandenas Minta Masyarakat Laporkan Oknum Aparat yang Bekingi Tambang Ilegal di Seluruh Papua

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- jakarta -Melangka Tanpa Alas Kaki- Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, menyambut baik pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi yang mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Polisi Militer apabila memiliki bukti atas keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas tambang ilegal di Papua.

“Ini hal positif yang sangat baik dan membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk bersuara secara lantang,” kata Mandenas, Senin, 9 Juni 2025.

Tak ayal, Mandenas meminta masyarakat melaporkan secara tulisan maupun lisan terkait identitas oknum-oknum aparat yang yang diketahui membekingi tambang-tambang ilegal di seluruh Papua.

“Demikian, jika ada temuan langsung di lapangan, maka saya berharap masyarakat laporkan hal tersebut secara tertulis maupun lisan, baik kepada DPR, pemerintah, Polisi Militer, maupun Provost Polri,” ujarnya.

“Sehingga proses ini bisa kita buka secara transparan dan terang benderang,” lanjutnya.

Mandenas menilai, ini sangat positif untuk semua pihak bergandengan tangan menjaga lingkungan dan kekayaan alam, terutama di seluruh Papua, agar dapat diwariskan kepada generasi penerus dan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Dengan adanya kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang terbuka ke publik, mari kita sama-sama menyuarakan secara transparan dan terbuka kepada pemerintah, dengan mendukung Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi,”

Sebelumnya, TNI buka suara terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas tambang ilegal di Papua. 

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan untuk melapor ke Polisi Militer apabila memiliki bukti atas keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas tambang ilegal di Papua.

Dengan demikian dapat diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku.  Kaya mandenas.

Pos. Admin

Masyarakat Adat Bakar Alat Berat Perusahaan Nikel di Raja Ampat: Tuntut Penutupan Tambang Tersebut

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Papua Barat Raja Ampat-Melangkah Tanpa Alas Kaki-Papua Barat Daya  Pada Minggu, 8 Juni 2025, sekitar pukul 12:00 Waktu Papua, masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat melakukan aksi pembakaran terhadap alat berat ekskavator milik salah satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah adat mereka.

Pembaruan Berita Kepulauan Raja Ampat 7 Juni 2025 Aksi yang Dipimpin Penduduk Asli Melawan Tambang Nikel di Raja Ampat: Seruan untuk Pelestari Lingkungan dan Budaya

Pada tanggal 8 Juni 2025, sebuah peristiwa penting terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Komunitas adat, didorong untuk bertindak oleh praktik destruktif perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di tanah leluhur mereka, membakar peralatan berat milik perusahaan. Tindakan perlawanan dramatis ini menyoroti konflik jangka panjang antara mengejar pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dan hak-hak penduduk asli.

Masyarakat adat Raja Ampat telah menyuarakan keprihatinan yang konsisten dan meningkat mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang nikel. Keluhan mereka meliputi meluasnya kerusakan hutan, pencemaran sungai yang parah, dan penghancuran desa-desa mereka—semua terjadi di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ketidakpedulian yang terang-terangan terhadap lingkungan dan cara hidup masyarakat adat ini telah memicu frustrasi mereka dan akhirnya menyebabkan tindakan pembakaran peralatan pertambangan.

Pusat protes masyarakat adat adalah tidak adanya persetujuan bebas, prior, dan informasi (FPIC). Mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujui operasi pertambangan di tanah leluhur mereka. Kurangnya persetujuan ini menekankan pelanggaran mendasar terhadap hak-hak mereka dan semakin meningkatkan oposisi mereka terhadap operasi lanjutan tambang. Kaya keragaman hayati Raja Ampat, sebuah situs Warisan Dunia yang diakui secara global, secara langsung terancam oleh kegiatan ini, menambahkan lapisan urgensi lain untuk tuntutan mereka.

Para pemimpin masyarakat menyampaikan pesan yang kuat di lokasi protes: "Kami telah cukup sabar. Wilayah kita adalah kawasan konservasi, namun perusahaan ini terus menghancurkan hutan kita, mencemarkan sungai kita, dan menghancurkan desa-desa kita. Kami menuntut tambang ini segera ditutup! " Tekad mereka tak tergoyahkan, dan mereka telah menjelaskan bahwa tindakan lebih lanjut akan diambil sampai pemerintah campur tangan.

Meskipun tidak ada cedera yang dilaporkan pada saat laporan ini, situasinya tetap tegang. Masyarakat adat mempertahankan kehadiran yang kuat, menandakan komitmen mereka untuk melanjutkan protes mereka sampai pemerintah pusat dan daerah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan operasi perusahaan pertambangan nikel di Raja Ampat. Kejadian ini beresonansi dengan protes serupa di seluruh Papua, menyatukan suara-suara pribumi dalam perjuangan kolektif mereka melawan industri ekstraktif yang mengancam warisan lingkungan dan budaya mereka. Kejadian di Raja Ampat berfungsi sebagai pengingat nyata akan perlunya praktik pembangunan yang bertanggung jawab yang menghormati hak dan mata pencarian masyarakat adat dan melindungi keindahan alam Papua yang tak tergantikan. 

Aksi ini merupakan bentuk kemarahan dan penolakan masyarakat terhadap kehadiran industri ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan, mengancam ruang hidup, dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Tuntutan Tegas: Tutup Perusahaan Nikel di Tanah Adat

Dalam orasi yang disampaikan di lokasi kejadian, tokoh masyarakat adat menyatakan:

“Kami sudah cukup bersabar. Wilayah kami adalah kawasan konservasi, tapi perusahaan ini justru menghancurkan hutan, mencemari sungai, dan merusak kampung kami. Kami minta tambang ini ditutup sekarang juga!”

Masyarakat juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) atas masuknya aktivitas tambang di wilayah adat mereka. Mereka menilai kehadiran perusahaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat adat dan kelestarian alam Raja Ampat yang dikenal sebagai warisan dunia.

Situasi Masih Tegang, Pemerintah Diminta Bertindak

Hingga berita ini diterbitkan, situasi di lapangan masih dalam pengawasan ketat masyarakat. Tidak ada laporan korban jiwa, namun masyarakat adat menyatakan akan terus melakukan aksi penolakan hingga pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas untuk menghentikan operasional perusahaan nikel di wilayah Raja Ampat.

Aksi ini memperkuat suara masyarakat adat dari Sorong sampai Samarai yang selama ini menolak tambang, perkebunan skala besar, dan proyek-proyek ekstraktif lainnya yang mengancam masa depan ekologis dan budaya Papua.

Pos. admin 

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua

Siaran Pers

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua

Nomor : 002/SP-KPHHP/VI/2025

Tetrsan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Raja' Ampat-Melangkah Tanpa Aas Kaki-MENTRI ESDM RI, GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA DAN BUPATI RAJA AMPAT DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN MALATMINISTRASI ATAS KEWENAGAN POLSUS PWP3K

“Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Segera Proses Hukum PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining”

Aktifitas pertambang nikel oleh PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manura, PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan PT Kawei Sejahtera Mining yang beroperasi di Pulau Kawe jelas-jelas melanggar ketentuan “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya” sebagaimana diatur pada Pasal 35 huruf k, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Sebagai responnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Sementara itu, sebagai tindaklanjutnya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa telah menerjunkan tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) untuk mengtambangecek dugaan kerusakan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya akibat pertambangan nikel. Ia juga mengatakan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP akan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya untuk menangani dugaan kerusakan ekosistem pariwisata di wilayah tersebut akibat nikel (Baca : https://www.antaranews.com/berita/4881941/kkp-terjunkan-tim-polisi-khusus-soal-dugaan-kerusakan-raja-ampat). 

Sejak tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) diturunkan pada tanggal 5 Juni 2025 sampai saat ini belum ada informasi terkait hasil penyelidikan yang dilakukan namun aneh pada hari Sabtu, 7 Juni 2025 Mentri ESDM RI bersama Gubernur Papua Barat Daya serta Bupati Raja Ampat yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kerusakan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya akibat pertambangan nikel yang dilakukan oleh keempat Perusahaan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) selanjutnya memberikan pernyataan atas apa yang mereka lihat saat melihat tempat kejadian perkara khususnya di Pulau Gag.  

Pada prinsipnya seluruh keterangan yang disampaikan oleh Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan anggota MRP terkait kunjungannya ke Pulau Gag di Raja Ampat sebagaimana terlihat dalam video viral adalah bagian dari argumentasi subjektif yang terkesan ingin melindungi PT. Gag Nikel yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 35 huruf k, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk diketahui bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Polsus PWP3K bukan Mentri ESDM RI atau Gubernur Papua Barat Daya atau Bupati Raja Ampat atau anggota MRP atas dasar itu sudah dapat disimpulkan bahwa sehingga seluru keterangan Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan anggota MRP terkait persoalan Tambang Nikel di Raja Ampat yang wajib diabaikan karena mereka tidak berwenang menilai dan menyimpulkan apapun terkait persoalan nikel yang bermasalah di Kawasan Raja Ampat. 

Tindakan Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat yang terkesan merampas tugas pokok Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) menunjukan bukti pelanggaran ketentuan “Hubungan antar Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpegang teguh pada asas-asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya "Asas Profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana diatur pada Pasal 3 angka 6 dan Pasal 7, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 

Atas dasar itu sudah dapat disimpulkan bahwa sikap dan tindakan Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan anggota MRP sebagai Pejabat Publik jelas-jelas melanggar "Asas Profesionalitas". Melaluinya secara langsung membuktikan bahwa Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan anggota MRP jelas-jelas melakukan tindakan Malatministrasi sehingga sudah sewajibnya Ombudsmen Republik Indonesia menyurati Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat dan anggota MRP dalam rangka melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public sesuai perintah Pasal 7 huruf g, Undang Undang Nomor  37  Tahun  2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka kami koalisi penegak hukum dan HAM Papua menegaskan kepada :

1. Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya Dan Bupati Raja Ampat Dilarang Melakukan Tindakan Malatministrasi Atas Kewenagan Polsus PWP3K;

2. Ketua Ombudsmen Republik Indonesia segera surati Mentri ESDM RI, Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat dalam rangka melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public;

3. Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Segera Proses Hukum PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining;

4. Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat wajib mendorong penegakan hukum terhadap PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 8 Juni 2025

Hormat Kami

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA

(LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKP KC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan, Elsam Papua, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, Kontras Papua)

pos. Admin

EGIANUS KOGEYA LEBIH BAIK DARI BAHLIL LAHALADIA

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Raja Ampat- Melangkah Tanpa Aas Kaki-Sekarang baru saya sadar. Egianus lebih baik daripada Bahlil. Kogeya berjuang di hutan untuk menjaga tanah Papua. Sedangkan Bahlil berusaha di kota–Jakarta untuk merusak alam Papua (Raja Ampat).

Kogeya adalah orang asli Papua. Sedangkan Bahlil adalah orang non-Papua yang lahir di luar Papua, tapi besar di Papua (Fakfak). Kemudian kerap mengaku diri anak Papua juga. 

Arah perjuangan kedua tokoh ini sangat menarik. Coba kita baca sampai habis.

Egianus berusaha agar bisa menjaga keutuhan alam dan segala satwa ciptaan Allah di Tanah Papua, yang menjadi sumber kehidupan bagi orang Papua. Sedangkan Bahlil dengan kekuatan aparat keamanan dan militer berusaha merebut, menguasai secara paksa dan mengeksploitasi Tanah Papua secara sistematis.

Kogeya angkat senjata untuk mempertahankan harkat dan martabat orang Papua. Tetapi Lahaladia mengaku diri orang/anak Papua [dengan modal pernah tinggal di Fakfak], lalu menginjak-injak harga diri orang Papua dengan kekuasaanya.

Egianus berjuang keras dengan mempertaruhkan nyawanya di hutan agar generasi penerus Papua kedepan tidak kehilangan masa depan dan kekayaan alamnya. Beda dengan Bahlil, ia berusaha keras di Jakarta dengan mempertaruhkan manusia dan tanah Papua sebagai modal komoditas politik dan ekonominya.

Hampir sebagian besar wilayah adat Ndugama itu daerah potensial, yang mengandung emas, uranium dan lainnya. Wilayah itu berdekatan dengan Freeport. Perusahaan raksasa itu bisa saja masuk melakukan operasi pertambangan dari atas permukaan. 

Namun, selama 60-an tahun ini, keberadaan orang tua Kogeya hingga dirinya berhasil memperlemah hasrat para penguasa dan pengusahan besar. Bahkan laki-laki berusia 20-an tahun itu mampu mempertahankan tanah adatnya dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawa.

Sementara itu, Bahlil ini orang baru. Tidak hanya di Papua. Leluhur dan nenek moyang kami tidak mengenalnya. Memang demikian karena tidak punya relasi apapun. Kecuali relasi dalam kepentingan politik edeologis dan prakris yang sarat dengan kepentingan ekonomi pula.

Karirnya nampak pada 15 tahun terakhir. Pernah menjadi Menteri Investasi Indonesi, Koordinator Penanaman Modal. Sekarang menjadi Menteri ESDM Indonesia. Lalu berusaha sekuat tenaga agar menguasai seluruh wilayah pertambangan emas, uranium, nikel dan lainnya di Papua dengan berbagai macam dalil. 

Dulu saya mengatakan bahwa Egianus Kogeya itu penjahat, teroris dan pengacau. Hanya karena dia pegang senjata dengan kaki kosong/sepatu lumpur, rambut lingkar, kumis panjang, pakaian kotor, kalung di leher, gelang di tangan, dan busana di kepala. Tapi ini saya keliru besar.

Sekarang baru saya sadar, bahwa apa yang saya katakan pada Egianus itu, benar-benar salah. Saya terlalu bodoh. Saya terlalu cepat ambil kesimpulan dan keputusan. Bahkan terlalu dini memberi "cap atau stigma" yang buruk kepada Egi dan kelompoknya.

Saya menjadi korban atas pemberitaan di media masa. Saya mungkin terlalu mudah percaya apa kata orang, kabaar angin dan burung. Karena itu saya cepat sekali termakan isu hoax.

Sekarang baru saya makin tahu, bahwa apa yang Egianus perjuangkan selama ini mempunyai niat yang tulus dan ikhlas. Dia dan rekan-rekannya berusaha melawan penjahat, pencuri, pengacau dan perusak alam Papua, termasuk Raja Ampat ini.

Sekali lagi mereka melawan penjahat, pencuri dan perusak alam yang pakai pakaian rapi, jas, celana panjang, sepatu, kaca mata riben, dasi, mobil, dan lainnya. Mereka lawan keserakahan manusia yang mencari uang atas nama agama, Tuhan, kemanusiaan, kesejahteraan, pembangunan, kemajuan dan lainnya di samping meningkatkan pemanasan global itu.

Selain tadi, dulu juga saya pikir Egianus penjahat dan teroris yang sandera pilot asal Selandia Baru. Tapi pada akhirnya ia serahkan dengan cara yang baik dan sangat manusiawi tanpa melukai sedikitpun. Padahal sebumnya mengancam akan membunuh orang asing itu.

Berbeda dengan yang dimainka Bahlil hari ini. Dia membuka saham di sejumlah tempat. Kemudian sandera para pemilik dengan janji-janji manis. Katanya akan kasih uang, mobil, peremouan, rumah, jamin pendidikan, kesehatan dan lainnya. Tapi setelah jadi buang jauh-jauh seperti sampah.

Sebenarnya tidak masalah. Bahlil sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk membangun investasi berkelanjutan. Tapi kalau dengan cara: mengeluarkan ijin untuk merebut tanah dengan cara yang tidak benar: menyingkirkan hak-hak masyarakat adat, membatasi partisipasi masyaramat adat, menghilangkan kendali hidup masyaramat dan lainnya tidak dapat dibenarkan atas nama apapun.

Saya percaya Tuhan Allah sekalipun tidak akan menerima cara-cara Bahlil di Papua ini. Jangankan Yesus Kristus, Muhamad SAW sekalipun tidak akan merestui kejahatan berbalut kebaikan.

Dulu saya benar-benar menolak jalan yang ditempuh Egianus Kogeya. Tapi setelah menyadari saya mengakui ini. Lihat saja: dalam 5-10 tahun terakhir, Kogeya berhasil menjaga tanah dan hutan adat di Ndugama, teemasuk di Hugulama, Juyawage, Mumugi, dekat Asmat dan Yahumimo dengan kekuatan senjata. 

Sedangkan pada saat yang sama, Bahlil membangun sejumlah perusahaan dan terus berusaha menganggu keutuhan alam di Tanah Papua demi meraup keuntungan semata.

Dulu saya juga sempat marah Egianus Kogeya telah membunuh pekerja jalan trans, tukang bangunan dan masyarakat sipil atas nama nasib dan masa depan manusia dan tanah Papua. 

Namun, setelah merefleksikan dan membandingkan dengan blusukan-blusukan Bahlil pada belakangan ini untuk merusak tanha Papua, saya lebih menghormati Egianus kerimbang Bahlil.

Saya kira Bahlil p*****t besar di Indonesia, termasuk Papua ini. Karena IUP yang ia keluarkan menghilangkan sumber mata pencaharian hidup, menimbulkan pencemaran lingkungan, membuat masyaramat terjangkit penyakit, sakit dan meninggal dunia. Sampai pada gilirannya harus jatuh miskin di atas tanah leluhur yang kaya raya. 

Akhirnya, kita haru jujur katakan: Egianus lebih baik daripada Bahlil. Bahkan lebih bermoral daripada dia. Lebih beradab dari anak yang menjual nama Papua. Lebih bermartabat daripada Lahaladia. 

Niscaya, Kogeya dkk lawan perusahaan dan pengusaha yang merusak alam Papua–menjaga keutuhannya. Tetapi Bahlil hadir untuk merebut dan menguasai tanah supaya mendapatkan keuntungan dari hasil kerusakan alam Papua.

Egianus tidak membunuh orang, hewan dan binatang serta merusak alamnya sembarangan. Kecuali melawan aparat keamanan dan militer, pekerja di perusahaan serta mata-matanya. 

Sedangkan Bahlil dkk kasih keluar IUP hingga mengancam nasib dan masa depan manusia, alam semesta serta segala satwa yang ada di Tanah Papua. Tak peduli kedeoan orang rasakan apa.

Dari sini, setidaknya sebagai manusia yang berakal budi, kita bisa membandingkan: siapa yang lebih jahat; penjahat berdarah dingin atau panas.

Kogeya rupanya memberi harapan pada masa depan orang Papua dan non Papua yang lama hidup serta berkarya di Tanah Papua, walaupun jalan itu sangat berat. 

Beda dengan pace satu itu. Ia membangun trauma: kita pikir anak-anak lahir besar Papua tidak akan menyakiti orang Papua, ternyata peran Bahlil hari ini memberi catatan khusus bagi orang Papua untuk direfleksikan kedepannya.

Semoga kedepan ada jalan bagi Tanah Papua, khususnya Raja Ampat. Kita tunggu kehendak dan kesadaran baik Bahlil sebagai "anak Papua": apakah dia hentikan sementara waktu saja, setelah sunyi akan perintahkan PT. Gag Nikel untuk melanjutkan aktivitas pengerusakan basis Global Geopark dan Cagar Biosfer UNESCO di Raja Ampat? Atau dalam waktu dekat akan mencabut IUP yang dikeluarkan dari Kementerian ESDM yang dia sendiri pimpin saat ini?

POS. Raja Ampat

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global. 

Oleh : Victor F. Yeimo 

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki -Bahlil Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran. 

Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial.

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global. 

Di Merauke, negara merampas 2,3 juta hektare lahan adat untuk klaster pangan dan energi. Di klaster 2 (Wogikel–Wanam, 283.000 ha) dan klaster 3 (Tanah Miring–Jagebob, 39.579 ha), mesin-mesin Jhonlin Group menggunduli hutan adat dengan kekuatan represif negara sebagai pelindungnya. Sementara di Fakfak, dibangun Kawasan Industri Pupuk seluas 2.000 hektar. Ini adalah ekosida yang dilegalkan, di mana aparat dan undang2 hanya menjadi alat pendukung bagi korporasi.

Oligarki2 seperti Jhonlin Group adalah aktor predatorik dalam struktur kapitalisme Indonesia. Mereka adalah corporate raiders, bukan investor. Mereka tidak membangun, mereka menjarah. Istilah yang lebih tepat bagi mereka adalah perampok ekologis (ecological looters) dan kapitalis parasit (parasitic capitalists), yang menciptakan surplus bukan dari inovasi, melainkan dari perampasan wilayah hidup rakyat kecil.

Dalam paradigma accumulation by dispossession (Harvey, 2005), tanah adat, hutan, dan kehidupan masyarakat dikomodifikasi, diubah menjadi nilai tukar, dan dimasukkan ke dalam sirkuit kapital. Dalam proses ini, yang dihancurkan bukan hanya ekologi, tapi juga ontologi hidup masyarakat adat Papua, atau cara hidup, sistem makna, dan spiritualitas yang berakar dalam tanah dan ruang.

Lebih jauh, proyek ini menunjukkan logika necropolitik (Mbembe, 2003): negara menciptakan kondisi di mana kehidupan rakyat Papua tidak layak hidup, sambil memberikan legitimasi kekerasan atas nama “pembangunan nasional”. Di sini, teknokrasi pembangunan beraliansi dengan militerisme, menciptakan apa yang bisa disebut sebagai rezim militer-kapitalis: suatu tatanan politik di mana kekuatan senjata dan uang bekerja simultan dalam menduduki dan menguasai ruang-ruang rakyat.

Dalam konteks ini, proyek-proyek PSN bukan kebijakan pembangunan, tapi alat kolonisasi ekonomi. Elite seperti Bahlil tidak bisa lagi disebut sebagai pejabat negara biasa, tetapi sebagai manajer kapitalisme kolonial, sekaligus pencuri identitas politik rakyat Papua. Dengan menyamar sebagai “anak Papua”, ia melakukan apropriasi politik identitas, sebuah bentuk kekerasan simbolik yg menyamarkan kolonialisme sebagai representasi.

Sementara, bupati, gubernur, DPRP, MRP, dan elite adat adalah kolaborator lokal dalam proyek kolonialisme neoliberal. Mereka adalah bagian dari apa yang Frantz Fanon (1961) sebut sebagai “kelas menengah terjajah yang bermimpi menjadi penjajah”, mereka meniru gaya, retorika, dan brutalitas kolonialisme yang menindas bangsanya sendiri demi sedikit kekuasaan dan akses pada meja makan para tuan besar. Mereka adalah klas kolaborator, pelumas mesin penghancur yang bernama PSN.

Dalam logika Gramscian, mereka adalah agen hegemonik, yang mereproduksi kekuasaan kapitalis dari dalam struktur lokal. Mereka menyulap eksklusi menjadi “partisipasi”, menyamarkan perampasan menjadi “kemajuan”. Tapi di balik semua itu, mereka adalah pengkhianat kelas, penjilat kuasa pusat yg rela menjadi pemandu jalan bagi kolonialisme baru yang membunuh hutan, merampok tanah, dan membungkam perlawanan.

Mereka juga datang dengan jubah intelektual dan kitab suci di tangan, menyelipkan kekuasaan dalam wacana "pengetahuan" dan "kebenaran rohani". Maka lahirlah satu lapisan pengkhianat baru: kaum intelektual penjinak dan pemuka iman kooptatif. Mereka adalah apa yang Edward Said sebut sebagai “intelektual organik kekuasaan kolonial”, mereka tidak netral, mereka berpihak, dan keberpihakan mereka adalah kepada penindas.

Para akademisi penjinak dan pemuka agama kooptatif adalah ideolog kekuasaan, penjaga narasi resmi kolonialisme. Mereka menabur kebingungan dalam benak rakyat, menekan kesadaran kritis, dan menyamarkan perlawanan sebagai dosa atau irasionalitas. 

Mereka adalah bagian dari blok historis hegemonik: aparatus ideologis yang diproduksi untuk menjinakkan radikalisme, melucuti semangat pembebasan, dan mengamankan proyek kolonialisme dan kapitalisme ekstraktif di Papua. Mereka bukan sekadar penonton pasif; mereka adalah koordinator ilusi, plindung moral palsu bagi penguasa.

Jadi, mari bongkar dan lawan para elite komprador yang menjadi perpanjangan tangan Jakarta. Ungkap dan hadapi pemuka agama dan akademisi kooptatif sebagai bagian dari mesin pembius rakyat. Tunjuk para pengusaha dan investor predatorik sebagai penjarah ruang hidup dan musuh rakyat. 

Bangsa Papua harus keluar dari jebakan kolonialisme pembangunan dan ilusi negara kesejahteraan. Jalan kita adalah jalan pembebasan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kesadaran. Tidak ada pembebasan tanpa perlawanan. Dan tidak ada perlawanan yang menang tanpa organisasi rakyat yang ideologis dan revolusioner.

Pos. Admin 

Pemerintah Kota Jayapura Memberikan 724 SK Kepada Sejumlah CPNS dan P3K

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Kota Jayapura –Melangkah Tanpa Alas Kaki- Pemerintah Kota (Pemkot)  Jayapura resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada lebih dari 724 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam apel pagi yang digelar, Senin, 2 Juni 2025.

Penyerahan SK ini merupakan bagian dari total 724 pegawai yang terdiri dari CPNS sebanyak 159 dan P3K sebanyak 565. “Penyerahan SK sempat ada penundaan dua minggu, guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan bebas praktik titipan yang tak jelas,” kata Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo usai memimpin apel.

Abisai menegaskan, hanya pegawai yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai honorer yang berhak menerima SK, bukan orang yang baru. Abisai juga menegaskan, bagi CPNS yang baru menerima SK, harus bekerja rajin dan penuh tanggung jawab.

Selain itu, kata Abisai, Pemkot Jayapura telah melakukan verifikasi ketat untuk memastikan keadilan dalam perekrutan. Sehingga dari hasil pemeriksaan, lebih dari 100 nama yang diduga sebagai “titipan” telah dikeluarkan dari daftar penerima SK.

“Saya berharap ke depan tidak ada lagi titipan yang datang. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang memang sudah lama bekerja dan mengabdi,” ujar Abisai.

Dengan penyerahan SK ini, kata Abisai, jumlah pegawai di Pemkot Jayapura mengalami peningkatan signifikan. Sebelumnya, jumlah pegawai tercatat lebih dari 4.000 orang, dan dengan tambahan 2.000 lebih CPNS dan P3K, kini total pegawai mencapai hampir 8.000 orang.

“Kami menyadari bahwa penambahan ini akan meningkatkan beban APBD, tetapi ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.

Abisai mengungkapkan, sebagian besar CPNS telah melalui perjuangan panjang sejak masa pendaftaran hingga akhirnya menerima SK.

“Saya berharap seluruh CPNS yang baru diberikan SK dapat berkarya untuk masyarakat dan menjadi harapan bagi Pemkot Jayapura dalam melayani warga dengan baik,” tutupnya. ***(Imelda).

Pos. Admin

BUPATI TOLIKARA DAN KEBIJAKAN PANGAN LOKAL

Artikel 

Oleh: Benyamin Lagowan

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Tolikara Melangkah Tanpa Alas Kaki- Tolikara- (Penulis Buku Ubi Jalar Lembah Baliem '1 Sehat 1 sempurna': Historis, fitokimia dan Manfaat Bagi Kesehatan Menuju Kedaulatan Pangan Rakyat Papua,2024)

-------

MUNGKIN bupati Tolikara yang baru, bapak Welem Wandik, S.Sos adalah bupati kedua dari 8 kepala daerah di Papua Pegunungan yg terlihat menaru atensi pada eksistensi pangan lokal saat ini, selain bupati pegunungan bintang-ketika hampir sebagian masyarakat terancam beralih konsumsi ke pangan nasional, impor.

Kunjungan bupati Tolikara ke beberapa pasar lokal setempat pada 27 Mei-Minggu lalu- menarik perhatian publik. Tidak hanya masyarakat Toli tapi juga masyarakat Papua Pegunungan secara umum. 

Kunjungan tersebut memberi sinyal baiknya perhatian pemerintah terhadap eksistensi pangan lokal yang 'kian kemari-makin ke sana'. Bupati mengunjungi pasar dalam rangka memantau dan mengontrol harga bapok.

Uniknya, beliau membahas bagimana kebijakan yang perlu diambil dalam rangka memastikan harga-harga tetap stabil- dengan merencanakan kebijakan proteksi produksi pangan lokal. 

Wacana pangan lokal terlihat 'makin ke sini makin ke sana'. Artinya makin redup- terutama di wilayah2 kota dengan tingkat heterogenitas penduduk yg tinggi. Misalnya Kota Jayapura, Sorong, Merauke hingga Timika. 

Wajah pangan impor mendominasi pola konsumsi kota-kota ini. Berbagai kebijakan yang dapat diambil terkendala karena penduduk asli menjadi minoritas. Di sisi lain, jalur transaksi ekonomi-perdagangan dikuasai kaum migran. Akibatnya kebutuhan dominan yg dijual di pasaran sesuai pola pangan kaum dominan.

Dalam posisi itu, pemerintah kerepotan melakukan kebijakan kontrol atas pasar terutama, untuk memproteksi keberadaan pangan lokal. Masyarakat OAP, jadi ikut arus dalam irama konsumsi pangan kaum - dominan. Ini realitas di mana-mana saat ini.

Kepedulian bupati Wandik, patut diapresiasi. wilayah-wilayah pedalaman yg secara kuantitas masih didominasi OAP, salah satunya kabupaten Tolikara perlu mendapatkan perhatian penuh Pemda khususnya dalam sektor produksi, distribusi dan pemasaran pangan lokalnya.

Dulu, karubaga dikenal sebagai kota jeruk dan nenas. Mulai dari pasar Nayak Wamena yang telah dibongkar hingga pasar baru (Jibama) Wamena hari ini (bahkan pasar misi), mama Toli kendalikan perdagangan jeruk dan nanas. Eksistensi mereka kini, seakan mulai melesuh, karena ada jeruk dan nenas impor. 

Belum lagi, cabe, bawang, ubi dll yang diimpor. Hal itu, menyebabkan mama OAP mengalami tekanan karena praktek monopoli yang tak didukung kebijakan protektif atas pangan lokal. Mereka terancam gulung tikar ke depan. Ini jelas dan pasti.

Salah satu contoh yg cukup mengernyitkan dahi adalah masuknya ubi jalar (hipere) import yang dijual di mall contoh kasus adalah mall Mega, Waena Kota Jayapura. Di sini harga ubi dijual perkilo dgn jumlah yg tak sebanyak satu tumpuk harga jualan mama2 OAP di pasar. Terlihat perbedaan harga yang cukup besar.

Padahal, ubi jalar itu adalah makanan pokok OAP terutama di wilayah Pedalaman dan Pegunungan. Sayang sekali, lebih menyedihkan adalah Provinsi Papua pada 10 tahun lalu menjadi provinsi dgn tingkat produksi dan luas lahan ubi jalar tertinggi di Indonesia 2018 (Lagowan, 2024:16). Paniai dan Jayawijaya sebagai kabupaten dengan produksi ubi jalar tertinggi saat itu.

Oleh karena, itu, dalam kerangka mengendalikan harga bapok di pasaran, perlu diambil kebijakan berani dan inovatif oleh para kepala daerah di tanah ini. Peralihan pangan, adalah masalah eksistensial manusia. Tidak hanya masyarakat Toli, OAP secara umum akan rentan mengalami musibah kelaparan, kesakitan dan mal nutrisi, bila perihal pangan pokok ini diabaikan. Bila fenomena ketergantungan akut yang tercipta tak dipahami.

Kebijakan dengan regulasi berpihak penting diambil, agar harga bapok terjangkau oleh karena ketersediaan bapok lokal yg memadai. Tentu juga disertai perhatian yang menyeluruh mulai dari proses pembuatan lahan, penanaman, perawatan hingga panen dan sirkulasi pasca panen termasuk pemasaran.

Bagian-bagian ini yang sebenarnya terpenting dilakukan di samping mengambil kebijakan memproduksi regulasi yang protektif. Semuanya itu semata-mata demi mencapai cita-cita bersama: masyarakat OAP berdiri pada kaki sendiri (Berdikari).

Pos. Admin