Pernyataan dibuka dengan upaya untuk mengingatkan masyarakat internasional bahwa pada tahun 2018, Komisioner Tinggi HAM telah diundang untuk berkunjung ke Papua oleh Presiden Joko Widodo.
“Sayangnya, kunjungan tersebut belum terpenuhi selama empat tahun berturut-turut. Kondisi HAM Papua yang tidak kian membaik, akan tetapi memburuk. Beberapa contoh kasus seperti kasus penembakan empat warga Papua di Timika serta mutilasi dari enam warga Papua oleh TNI yang sedang menjadi banyak bahan pembicaraan saat ini,” kata Yuliana Langowuyo, Selasa (20/9/2022).
Dua contoh kasus di atas kata Yuliana, kemudian berpengaruh pada 60 ribu warga Papua yang menjadi pengungsi internal.
Korban dari fenomena ini didominasi oleh perempuan dan anak kecil. Tak hanya sampai di situ, warga setempat yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai kondisi terkini juga dibungkam dalam bentuk pelecehan serta penangkapan dan penahanan secara sewenang.
Para jurnalis yang berniatan untuk menyoroti kasus-kasus di atas juga dibatasi sehingga gambaran kondisi di atas kurang mendapatkan berita yang paling kekinian.
Menanggapi hal tersebut, Langowuyo mendesak perwakilan dari Dewan HAM PBB untuk melakukan pengawasan ke Papua untuk mempercepat tindak lanjutnya terkait situasi dan kondisi yang semakin memburuk di Papua.
Sedangkan perwakilan Indonesia dari Jenewa menjelaskan bahwa perlu adanya referensi khusus terkait kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua seperti kasus mutilasi warga Papua sebagai salah satu contohnya.
Perwakilan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia ‘mengutuk’ perbuatan keji serta berjanji untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang sudah disampaikan.
“Salah satu bukti dari adanya rencana tindak lanjut dari janji tersebut adalah saat Presiden Jokowi yang memerintahkan Panglima TNI untuk menyelesaikan kasus ini dan mengadili semua pelaku,” katanya.
“Alhasil, sembilan tersangka sudah ditahan dan menjalani prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat tindakan tegas juga dari Panglima TNI yang sudah mengunjungi Papua bahwa semua tersangka menghadapi berbagai tuduhan termasuk pembunuhan berencana dan artikel terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup,” ungkapnya.
Argumen serta pelaporan di atas dilanjutkan dengan penegasan sikap Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan dari kelompok separatis di Papua bernamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang justru menyebabkan beberapa kerugian seperti penembakan dan penikaman 12 warga sipil, menewaskan 10 warga orang di Kabupaten Nduga, Papua.
Hak jawab yang diajukan perwakilan Indonesia untuk menjelaskan hal di atas justru tidak membuktikan apapun selain bahwa Indonesia masih belum dapat menyelesaikan kekerasan yang ada di Papua.
Narasi kekerasan yang diarahkan kepada kelompok separatis pun mengindikasikan ketidakmampuan, atau bahkan kegagalan Indonesia dalam menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.
“Apa yang terjadi di Papua merupakan respons dari pengabaian hak-hak orang Papua,” katanya.
Sementara, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, daripada terus menutupi kekerasan yang sebenarnya terjadi di Papua dengan berbagai narasi, pemerintah Indonesia harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat internasional, termasuk Dewan HAM PBB, untuk berkunjung ke Papua.
“Akses tersebut juga harus dibuka ke jurnalis asing, mengingat akses untuk masyarakat internasional ke Papua malah semakin sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemerintah juga bisa membuka informasi yang transparan mengenai dialog-dialog yang dicanangkan untuk menyelesaikan konflik, dan juga partisipasi orang Papua secara utuh dalam dialog tersebut,” katanya. (*)
Pos .Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar