SIDANG PBB RICUH!! SAAT KOMISIONER HAM PBB TUDUH INDOnESIA LAKUKAN PELANGGARAN HAM BERAT Di PAPUA

Tetesan Air Mata Ibunda, kota Tua SWIS,Melangkah Tanpa Alas Kaki, Penayangan 17 Sep 2022

Sidang PBB RICUH!! Saat KOMISIONER HAM PBB Tuduh Indonesia Lakukan PELANGGARAN HAM BERAT Di Papua!!. 

Dalam sidang hari ini salah satu Pakar HAM PBB menilai penegakan hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat makin memprihatinkan.

Pelanggaran HAM terhadap penduduk disebut memperburuk situasi ini. Para ahli PBB yang melakukan investigasi masalah ini, menyerukan adanya akses darurat kemanusiaan ke Papua. 

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua. “Antara April dan November 2021, kami telah menerima laporan yang menunjukkan beberapa contoh pembunuhan di luar proses hukum, termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa, perlakuan tidak manusiawi dan pemindahan paksa setidaknya 5.000 orang asli Papua oleh pasukan keamanan,” tulis pernyataan ahli dalam sebuah keterangan yang dikeluarkan bidang HAM PBB, Kamis, 3 Maret 2022. 

 Mereka mengatakan estimasi pengungsi, sejak eskalasi kekerasan pada periode Desember 2018, adalah sekitar 60.000 hingga 100.000 orang. Mayoritas pengungsi di Papua, belum kembali ke rumah mereka karena kehadiran pasukan keamanan dan bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung di daerah konflik.

 Beberapa pengungsi tinggal di tempat penampungan atau menumpang dengan kerabat. Ribuan penduduk desa yang mengungsi juga sebagian telah melarikan diri ke hutan. 

Di sana mereka terkena iklim yang parah, di dataran tinggi, tanpa akses ke makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. 

 Menurut Komisioner Tinggi sementara PBB bidang HAM, Nada Al-Nashif, Selain pengiriman bantuan khusus, lembaga bantuan kemanusiaan – termasuk Palang Merah, memiliki akses terbatas, bahkan cenderung tidak punya kesempatan untuk menemui para pengungsi sama sekali. "Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangii oleh pihak berwenang," ujar para ahli.

PBB juga melaporkan masalah gizi yang parah di beberapa daerah, dengan kurangnya akses ke makanan dan layanan kesehatan memadai dan tepat waktu. Dalam beberapa insiden, pekerja gereja telah dicegah oleh pasukan keamanan untuk mengunjungi desa-desa tempat pengungsi mencari perlindungan. 

Mereka mengatakan situasi keamanan di dataran tinggi Papua telah memburuk secara dramatis. PBB mendesak ada tindkan lebih lanjut untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua. 

 PBB juga minta adanya penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran di muka yang terjadi. Pemerintah diharapkan tidak pandang bulu menindak pihak terlibat, termasuk jika ada pejabat tinggi yang terlibat. 

Sejauh ini Pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas tuduhan pakar HAM PBB tersebut.

Edit. Admind

https://m.youtube.com/watch?v=mg-UCmt3aL0