.
Tahun 1947 Anggota Komisi Umum PBB merumuskan draft awal DUHAM. Pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan, semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional.
Dalam DUHAM terdapat bagian pembukaan dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia. Dilansir dari laman Dirjen HAM RI, DUHAM mendapat dukungan 48 negara dari 58 negara yang hadir di Majelis Umum PBB saat itu.
Pasal 1 dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan, “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.” Dikutip laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN), inti dalam HAM adalah prinsip kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi di antara manusia.
Sebanyak 8 negara memutuskan abstain dan 2 negara tidak ikut voting. Kendati demikian, cikal bakal perlindungan HAM sudah ada sejak abad 6 masehi. Kala itu di tahun 539, pasukan Raja Cyrus yang berasal dari Persia Kuno telah menguasai daerah Babilonia. Raja Cyrus menerapkan Cyrus Cylinder yang merupakan kebijakan mengenai hak asasi manusia dan diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia.
UDHR adalah dokumen tonggak sejarah HAM dunia, yang menyatakan hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia secara internasional di seluruh dunia. Hari ini disebut juga sebagai Hari HAM Sedunia atau Hari HAM Internasional. Ini dilakukan agar kita bisa lebih mendalami makna kemanusiaan yang kemudia menjadi tindakan saling menghargai antara ras, suku, pendapat, genjer, hak politik, juga termasuk Hak Menentukan Nasip Sendiri.
Maka dari itu momentum hari HAM SEDUNIA kami Aliansi Mahasiswa Papua mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri, dan menyatakan sikap politik kami kepada pemerintah Republik Indonesia, Belanda dan PBB untuk segera:
1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua
2. Tolak Otonomi Khusus jilid II
3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua
4. Tarik militer organik dan non-organikWest papua.
5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
6. Bebaskan tapol West Papua tanpa syarat
7. Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua
8. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu
9. Usut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani
10. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM
11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri
12. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
13. Cabut Omnibus Law!
14. Tolak RKUHP
Demikian Pernyataan sikap ini kami buat, atas dukungan, partisipasi dan kerja sama dari semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.
Post. Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar