Media Release KNPB
Oleh. Ones Suhuniap
Jubir Nasional KNPB Pusat.
Segera Penyelidikan dan investigasi seluruh kekerasan terhadap rakyat sipil di Papua,dua tahun terakhir ini di Papua. Semua kasus kekerasan di papua diduga keterlibatan intuisi negara TNI/Polri.
Kami KNPB mencatat sekitar 14 kasus kekerasan negara terjadi terhadap rakyat sipil di papua tahun 2021-2023 ini.
Sejumlah kasus kekerasan di papua korban adalah rakyat sipil, kami menilai sejumlah kasus tersebut Kekerasan berbasis Rasis atau (kekerasan rasialisme)
Kasus yang paling keji dan tidak manusiawi adalah kasus mutilasi Timika dan Kasus mutilasi seorang ibu di Puncak Papua diduga keterlibatan militer Indonesia.
Kami komite nasional Papua Barat KNPB mendesak segera lakukan investigasi terhadap dugaan mutilasi seorang ibu di Puncak dan pelakunya diadili.
Segera mendorong Tim investigasi dan penyelidikan Independen kasus penembakan dan Mutilasi seorang Warga Sipil di Puncak Papua Sinak 3 Maret 2023.
Dari 6 orang warga sipil yang ditembak oleh militer Indonesia salah satu ibu diduga dimutilasi tidak manusiawi.
Korban di mutilasi adalah Ibu Tarina Murib, dapat Tembak Mati Mayat Agama Kristen protestan Anggota Jemaat (KINGMI) Tabia
Militer Indonesia kembali melakukan Mutilasi terhadap Warga sipil di Sinak. An. Mama Tarina Murib(35).
Setelah terjadi pembunuhan sadis kasus Mutilasi 4 Warga Sipil di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu".
Kasus Mutilasi dan pembunuhan sadis kepada warga sipil terjadi di puncak ini kepada salah satu warga sipil mama, Tarina Murib (35). dengan cara kepalanya dipotong lalu dibuang. Sinak, (04/03/2022).
Pada 04 Maret 2023, Masyarakat setempat menemukan tubuh mama, Tarina Murib dalam keadaan sudah tak bernyawa tanpa kepala!
Kekejaman militer Indonesia di papua ini sangat tidak manusiawi, tindakan yang biadab pelaku harus diadili di Mahkamah kriminal internasional.
Kebrutalan dan Penembakan Oleh TNI Dan POLRI Indonesia, terhadap Masyarakat Sipil Di Tanah Air Papua, akhir -akhir ini sangat tidak manusiawi.
Indonesia sedang melakukan kejahatan kemanusiaan dan genosida di tanah Papua secara struktural.
Papua hari ini darurat HAM semua orang mendesak penyelidikan dan investigasi terhadap sejumlah pembunuhan dilakukan oleh TNI/Polri.
Di awal tahun selama 3 bulan,14 OAP Tewas dari 49 Warga yang menjadi Korban. Belum lagi 2 orang warga sipil dapat tembak di Yahukimo polisi sebut pelakunya OTK.
Pembunuhan di luar hukum adalah Taktik penaklukan bangsa Papua oleh Indonesia. Kematian rakyat Papua bagi Indonesia di Papua adalah halal dan hal biasa, artinya nyawa OAP tidak diperhitungkan oleh Jakarta!
Kejahatan kemanusiaan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap OAP semakin struktural dan masif. Setiap hari ada saja warga sipil Papua yang ditembak sesuka oleh aparat TNI/Polri. Baru kemarin, mama Tarina Murib dibunuh dengan cara mutilasi kepalanya. Pada,(03/03/2023).
Sejumlah kasus kekerasan negara melalui aparat kami catat adalah sekitar 14 kasus diantaranya:
1.)Penembakan furius Asso di Yahukimo 15 Maret 2021 kini satu tahun pelakunya tidak diadili
2.)Penyiksaan 3 orang warga sipil di Mappi oleh anggota TNI satu orang meninggal pelaku tidak diadili pada tanggal 29-31 Agustus tahun 2022
3.) Kasus mutilasi tidak manusiawi di Timika oleh Anggota TNI
4.) Penembakan salah satu anak sekolah di mapia kabupaten dogiyai pada Agustus 2022
5.) Penembakan 6 warga sipil di dogiyai 1 November 2022, berawal dari kasus tabrak lari
6.) Kasus penembakan 11 orang di ditembak kepolisian Yahukimo 10 april 2022 dalam aksi demonstrasi tolak DOB 2 orang meninggal 8 orang terluka pelaku tidak diadili
7.) Mappi 14 Desember 2022; TNI tembak 9 Warga Sipil, 6 diantaranya pelajar. 1 tewas.
8.)Tolikara 19 Desember 2022; TNI/Polri tembak 9 Warga sipil, 1 tewas. Pelaku tak teradili.
9.) Sentani 10 Januari 2023; TNI/Polri tembak 4 Warga Sipil, 1 tewas
10.) Mapia 21 Januari 2023; Anggota Polisi tembak 5 Warga sipil 1 tewas ditempat.
11.) Wamena 23 Februari 2023; TNI/Polri tembak 26 Warga sipil, 9 tewas di tempat.
12.) Sinak, 03 Maret 2023; TNI Mutilasi 1 Warga Sipil tewas, pelaku tidak ditemukan.
13. Pada 7 maret 2023 ada penembakan 2 warga sipil di Yahukimo polisi sebut pelakunya adalah OTK.
14. Kasus penyiksaan tiga anak di keerom pelaku diduga anggota TNI.
Sejumlah kasus ini menunjukkan pemusnahan ras Melanesia di west Papua secara sistematis, masif dan terstruktur oleh negara untuk menghabisi orang Papua.
Belum lagi kasus kriminalisasi aktivis, penegakkan hukum diskriminatif dan penangkapan warga sipil seperti yang terjadi di kuyawage dan praktek rasisme semakin subur di papua.
Dari kasus kekerasan tahun 1963 sampai hari Fakta populasi penduduk bangsa terjajah dan bangsa merdeka bisa dilihat dari perbandingan jumlah penduduk di antara West Papua dan PNG saat ini (2023). West Papua (penduduk asli Papua/OAP) saat ini berkisar 2.9 juta dan PNG sudah berkisar 17 juta penduduk.
Selisihnya hampir 6 kali lipat. Padahal, jumlah kedua wilayah yang berbagi ukuran sama ini pada tahun 1960an hampir sama yakni berkisar masing-masing 900.000 penduduk.
Data Orang Asli Papua bersumber dari data sensus Provinsi Papua per 2019, diumumkan oleh Dinas Kependudukan (Suara Papua, Edisi 24/10/2020), berjumlah 2. 386.048 jiwa.
Sementara Provinsi Papua Barat (sebelum dimekarkan) per 2022 berkisar 585.292 jiwa. Jumlah ini diprediksi menggunakan tren data OAP tahun 2010, yaitu 51,67%. Jika total jumlah penduduk Papua Barat 2022 adalah 1.134.068, maka bila diprediksi menggunakan tren kenaikan 51,67%, maka OAP di Provinsi Papua Barat berkisar 585.292. Prediksi ini bisa kurang atau lebih sebab belum ada data terakhir OAP setelah 2010 di Provinsi Papua Barat.
Sehingga, total penduduk asli Papua diatas tanah Papua berjumlah 2.971.340 jiwa. Sementara, selebihnya adalah penduduk migran pendatang dengan estimasi 2.512.071 jiwa di kedua Provinsi (sebelum pemekaran).
Menurut BPS, tren pertumbuhan penduduk di kedua Provinsi di tanah Papua adalah yang paling tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini karena jumlah arus migran dari luar Papua yang cukup besar setiap tahun menduduki tanah Papua (Surtiari, Gusti, 2021, Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya).
Sementara laju pertumbuhan penduduk PNG menurut studi terbaru PBB sudah berkisar 17 juta jiwa, sekalipun data pemerintah PNG adalah 9,4 jiwa. Pemerintah PNG telah disarankan agar ada pendataan sensus penduduk yang benar. Jadi, jika dibanding dengan jumlah OAP, maka selisihnya sekitar 15 juta.
Ini suatu hal yang mengerikan terjadi dalam 60 tahun terakhir. Artinya, sekitar 15 juta OAP yang seharusnya ada dan sama dengan PNG telah “dimusnahkan” di bawah kolonialisme Indonesia
Dari 2,9 juta penduduk West Papua ini saja menduduki urutan pertama dan kedua penduduk termiskin di indonesia dengan angka IPM yang sangat rendah di urutan terakhir di Indonesia. Artinya yang 2,9 juta ini saja tidak memiliki harapan hidup, akses sekolah kesehatan paling buruk.
Peningkatan IPM dan Kemiskinan dalam angka BPS terutama terjadi berdasarkan perhitungan standar hidup orang migran pendatang yang menguasai kota-kota san semua sektor produktif.
Jika melihat angka ini, sangat tidak diragukan lagi bahwa genosida di bawah kolonialisme Indonesia benar-benar terjadi secara masif dan terstruktur. Walau demikian, orang Papua masih memiliki harapan, dan harapan itu akan terjadi bila orang Papua diberi kemerdekaan untuk berbangsa dan bernegara sendiri.
Dengan demikian kami menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut
1.)Segera Investigasi Kasus mutilasi di Puncak dan penembakan 6 orang warga sipil lainnya termasuk anak -anak
2. Segera mendesak Dewan HAM PBB, paling merah Internasional dan masyarakat internasional secara independen melakukan penyelidikan 14 kasus kekerasan terkini dan sejumlah kasus lainnya di papua.
3. Mendesak Wartawan internasional ke papua untuk meliput di papua tanpa dibatasi
4. Segera Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di Papua
5. Mendesak Pemerintah Indonesia dan Bangsa Papua duduk dalam satu meja mendorong perundingan politik untuk akhir konflik di Papua termasuk penyanderaan pilot Selandia Baru oleh TPNPB
6. Orang Papua tidak ada jaminan hidup bersama Indonesia, oleh karena itu mendesak PBB dan masyarakat internasional mendesak Indonesia segera gelar referendum di Papua sebagai solusi demokratis secara adil dan bermartabat
Demikian Media release ini kami keluarkan demi penyelamatan manusia papua dari kepunahan secara struktural.
Post. Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar