Dalam pernyataan tersebut, Sebby menyerukan dukungan politik terhadap satu faksi dan ajakan untuk membubarkan organisasi lain. Sikap ini dinilai oleh KNPB telah menimbulkan kebingungan serta perpecahan di tengah rakyat dan seluruh spektrum perjuangan bangsa Papua.
KNPB Klarifikasi dan Tegaskan Prinsip Perjuangan Kolektif
Human & Safety
KNPB menegaskan bahwa perjuangan pembebasan bangsa Papua Barat merupakan bagian dari revolusi demokratik nasional dan hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dijalankan secara sepihak atau melalui klaim personal.
“Perjuangan kemerdekaan adalah milik kolektif seluruh rakyat Papua mencakup semua elemen perjuangan, baik politik, diplomasi, militer, adat, maupun sipil yang setara dalam cita-cita nasional untuk bebas dari kolonialisme dan membangun masa depan yang berdaulat, adil, dan demokratis,” tegas KNPB dalam pernyataannya kepada media ini, Senin (3/11).
Sebagai media gerakan perjuangan rakyat Papua, KNPB menegaskan perannya sebagai wadah rakyat untuk menyatukan pandangan dan langkah perjuangan menuju kemerdekaan sejati. Organisasi ini menolak dipolitisasi oleh pihak manapun dan menolak segala bentuk intervensi politik faksional.
“KNPB bukan lembaga kekuasaan atau alat faksi politik, melainkan wadah rakyat yang berfungsi menyatukan pandangan dan langkah perjuangan bangsa menuju kemerdekaan sejati,” lanjut pernyataan itu.
TPNPB Bukan Alat Politik
Dalam klarifikasi tersebut, KNPB juga menyoroti posisi dan peran TPNPB dalam struktur perjuangan nasional.
“TPNPB adalah pagar bangsa, bukan alat politik bagi kepentingan kelompok tertentu. Tugas TPNPB adalah menjaga keamanan nasional perjuangan, bukan menentukan arah politik atau kepemimpinan bangsa,” tegas KNPB.
KNPB menilai, pernyataan publik yang keluar tanpa mekanisme resmi Dewan Militer dan tanpa persetujuan bersama dari 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) tidak sah secara kelembagaan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah rakyat.
Seruan Disiplin Organisasi dan Mekanisme Kolektif
Sebagai tindak lanjut, KNPB telah mengirimkan surat resmi kepada Manajemen TPNPB, Dewan Militer, dan seluruh 36 Kodap di Tanah Papua. Isi surat tersebut menegaskan pentingnya disiplin organisasi serta mekanisme komunikasi kolektif dalam perjuangan nasional.
Menurut KNPB, setiap pernyataan publik yang keluar dari struktur perjuangan bersenjata harus melalui mekanisme resmi dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik tertentu.
“Perjuangan nasional harus berlandaskan disiplin, struktur, dan kesadaran kolektif. Langkah sepihak hanya akan memperdalam perpecahan dan menghilangkan legitimasi perjuangan di mata rakyat maupun dunia internasional,” tegas KNPB.
Tiga Tahapan Strategis Revolusi Demokratik, KNPB menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua harus berjalan dalam tiga tahapan strategis revolusi demokratik dan penentuan nasib sendiri, yakni:
Fase Demokrasi Terbuka — fase di mana seluruh rakyat Papua diberikan ruang berpikir kritis, berdialog, dan mengemukakan pandangan politik secara bebas dan setara.
Fase Demokrasi Terpimpin — masa untuk menyatukan arah politik nasional dan membangun kepemimpinan kolektif melalui musyawarah, bukan melalui ambisi pribadi atau tekanan eksternal.
Fase Konsensus Nasional — tahap penyatuan seluruh kekuatan perjuangan politik, diplomasi, dan militer dalam wadah politik bangsa yang sah, demokratis, dan diakui oleh rakyat.
Menurut KNPB, melangkahi proses ini dengan tindakan sepihak akan memperdalam perpecahan dan menghilangkan legitimasi perjuangan di mata rakyat dan dunia internasional. Karena itu, KNPB menyerukan agar seluruh elemen perjuangan bangsa kembali ke garis revolusi demokratik yang disiplin dan memperkuat persatuan demokratik sebagai dasar menuju pembentukan wadah nasional bangsa Papua.
Seruan Persatuan dan Kesadaran Politik Rakyat
Dalam pernyataannya, KNPB mengajak seluruh kekuatan perjuangan bangsa untuk meninggalkan ego, ambisi pribadi, dan kepentingan kelompok sempit demi menjaga arah perjuangan yang murni dan kolektif.
“Persatuan sejati bukan tunduk pada individu, tetapi tunduk pada satu cita-cita bersama: kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat,” tegas Juru Bicara KNPB, Ogram Wanimbo, yang turut menandatangani rilis resmi tersebut bersama Ketua Umum Agus Kossay.
KNPB juga mengimbau rakyat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan individu yang tidak mewakili lembaga resmi perjuangan. Masyarakat diimbau memperkuat kesadaran politik, memperluas jaringan diplomasi internasional, serta melanjutkan perjuangan melalui jalan damai, terorganisir, dan revolusioner.
“Rakyat Papua harus tetap berjuang dengan cara yang damai, disiplin, dan terarah. Hanya dengan persatuan sejati kita dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Papua Barat,” pungkas Ogram Wanimbo.
Pos. Admin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar