Dalam Jumpa Pers Pelajar dan Mahasiswa Minta Hentikan Pengiriman Militer dan Operasi Militer di Yahukimo Papua, Konflik bersenjata di Papua akan terus terjadi, selama pendekatan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pendekatan militer. Oleh sebab itu mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Provinsi Sulawesi Utara tolak Penambahan, Pengiriman dan Operasi Militer di Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua Pengunungan, kata Okto heluka.
Menurut Pelajar dan Mahasiswa konflik di Papua tidak pernah diselesaikan karena pemerintah terus melakukan pendekatan militeristik. Karena itu, “Kami Pelajar dan mahasiswa Yahukimo di Manado menolak tegas adanya penambahan pasukan TNI dan Polri serta Pendirian Pos-pos Militer di Kabupaten Yahukimo. Masalah di Papua sudah terjadi sangat lama, tetapi tidak pernah diselesaikan, ” tegas Octo Heluka Koorlap Perhimpunan Pelajar dan mahasiswa Yahukimo di Manado Sulawesi Utara.
Selain itu, Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo juga Soroti Proses Pelantikan Kepala Suku di Yahukimo Yang dilakukan Bupati tanpa Pertimbangan dan Persetujuan dari Seluruh elemen Rakyat Yahukimo, katanya.
Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo di Manado meminta pemerintah mengevaluasi cara penanganan konflik di Papua yang selama dilakukan dengan pendekatan militer dengan Pendirian Pos-pos Militer yang justru memperburuk wilayah Adat Yahukimo, Lanjut kata Okto.
“Pemerintah sudah tahu dan mengerti kalau pendekatan militer selama ini gagal menyelesaikan masalah konflik. Rakyat sipil selalu menjadi korban dari konflik TPNPB dan TNI dan Polri, tapi terus menggunakan pendekatan militer dengan cara Penambahan Pos - pos Militer dan penambahan Anggota TNI POLRI di Yahukimo adalah Kesalahan Besar yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, ” punggasnya.
Oleh Karena itu Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo menyampaikan beberapa Poin tuntutan, yaitu:
1. Negara Indonesia Segerah Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Wilayah Kab. Yahukimo Maupun seluruh Tanah Air West Papua;
2. Hentikan Tindakan Tangkap Menangkap terhadap Warga Sipil di Yahukimo tanpa Bukti yang jelas dan Stop Intimidasi Warga Sipil di Yahukimo dan Seluruh Tanah Air West Papua;
3. Negara Indonesia Segerah Membuka Jurnalis Lokal, Nasional dan Internasional di seluruh Teritory West Papua.
4. Pemerintah Yahukimo Stop membuka Ruang untuk membangun Pos-pos Mikiter di wilayah Kab. Yahukimo;
5. Kami Gugat Bapati dan Wakil Hupati Kab. Yahukimo, agar mempertimbangkan kembali Proses Pelantikan yang mana telah melantik Kepala Suku tanpa Pertimbangan dan Persetujuan dari seluruh elemen masyarakat Yahukimo;
6. Berikan Akses Perlindungan Hak-hak Anak untuk sekolah.
Demikian Tuntutan Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Yahukimo di Manado Sulawesi Utara, (yegema).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar