Seruan Pribumi.

DOA_KU

Allah semesta alam bangsa papua barat dan tulang puti yg mendahului kita dlm perjuangan papua barat.

Yah.. Tuhan kami domba dombamu west papua datng berbodon" mengikuti yejak mu sambil berteriak suara nyari papua merde 3x. Tuhan kasihanilh domba"mu air mata air yg mengalir siang mlm terus mensucur demi negeriku sendiri.

Yah

bapa apa yg kami sllh hadapi di negeri ini, biar kami jalani hidup tertindas begini aja dan kami sllh memikir mikir demi negeriku sendir. ttpi bagi Tuhan uda rangcang bagi kami penentuhan nasip sendiri.

Yah Tuhan ku Sidang tahunan PBB/perseriktan bangsa bangsa di mulai tgl 23 sampe 29 sektember 2020.

Kami seluruh rakyat bangsa papua yg ada di lereng" gunung, di hutan rimba, rawa" pesisr pante, pulau" and hutan aspora sebagai pengungsi, dan pencari suaka yg merindukanxa, dan kmi sluruh bangsa negara papua barat sedang berdoa untk penentuaan nasip. Kebenaran tak akn di kalahkn oleh siapapun, karna se utunya

Kebenaran

itu milik Allah.

Kebenaran tanpa kebebasan adalah ke seyatraan.

 

Atmin

 

 

"Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak"

 Kutipan Atmin Nabire Tetesan Air Mata Ibunda .Com

__________________________________________

 

 

 

 

 

Oleh: Markus Haluk

__________________________________________

Presiden Jokowi Pidato di Hari Pertama Sidang Umum PBB Secara Virtual. Pidato Jokowi diputarkan pada hari pertama Sidang Umum PBB, yakni pada 22 September pukul 20.30 waktu New York atau pukul 23 September pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat.

 Tahun ini merupakan tahun pertama Jokowi berpidato di Sidang Umum PBB sejak ia menjabat Presiden pada 2014. Sejak lima tahun terakhir, Jokowi selalu mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kali ini Jokowi tidak mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo mendukung bangsa Palestina untuk Merdeka;

"Palestina adalah satu-satunya Negara yang hadir di konperensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya."

 Sejak Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno sebagai inisiator Konfensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955, Pemerintah dan Rakyat Indonesia secara konsisten mendukung Kemerdekaan rakyat dan bangsa Palestina.

 Pada waktu dan momentum yang sama melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi saat ini, Pemerintah Indonesia terus menyangkal dan membunuh hak bangsa Papua untuk Menentukan Nasib bagi Kemerdekaan Politik.

 Saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo memainkan berbagai peran strategis untuk dan demi mewujudkan hak kemerdekaan Palestina. Salah satu faktor utama Indonesia menjadi anggota Dewan keamanan PBB ialah untuk dan demi memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina. Tetapi pada saat yang sama Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bekerja keras untuk menghadang agenda Papua Merdeka masuk di Meja Dewan Keamanan PBB dan juga diberbagai forum regional dan Intenasional.

 Situasi ini bagaikan pepatah klasik;

“Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak.”

Atau bahasa Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Matius;

“Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui,” (Matius 7:3).

Fakta ini yang terjadi pada pemimpin Indonesia.

 *Penyangkalan dan Pembungkaman Ruang Demokrasi di West Papua*

 Sejak awal terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014 hingga saat dimana Presiden Jokowi Bicara di sidang Umum PBB berupaya keras menjadi pahlawan untuk rakyat bangsa Palestina Pahlestina. Tetapi sebaliknya menjadi pembunuh bagi rakyat dan bangsa Papua.

 Fakta bahwa selama 57 tahun (1963-2020) Indonesia menduduki Papua, ruang demokrasi dibungkam dengan senjata hukum dan senjata Militer. Penangkapan, pembunuhan, operasi militer, rakyat Papua dianggap hal biasa. Pembunuhan terhadap rakyat dan bangsa Papua terjadi depan mata rakyat pun selalu disangkal dan dianggap hal biasa. Nyawa manusia Papua dianggap benda yang tidak ada nilainya.

 Dalam beberapa waktu belakangan ini, Presiden Jokowi melalui aparat keamanan terus melakukan pembungkaman. Terus terjadi pengiriman pasukan non organik dari luar Papua ke Papua.

 Pemerintah juga menggerakan operasi _buzzer_ di media sosial. Kerja Tim _buzzer_ begitu sistematis dan masif. Semua fakta dan peristiwa di Papua di- _hoax-_ nisasi. Lebih dari 18 Media abal-abal beroperasi masif di Papua untuk meng-counter media cetak dan elektronik yang memberitakan fakta kejahatan negara di Papua.

 Para menterinya, saling curi star dalam merebut popularitas dan kue kekayaan Papua. Ada yang sudah menjadi menteri masih tetapi mereka masih merasa Jenderal aktif Polisi maupunTNI. Sebaliknya, ada pejabat kepolisian di daerah merasa Gubernur. Sementara Presidennya mengambil alih tugas teknis Menteri tertentu.

 *Presiden Jokowi Sering Mengungjungi Papua, Tidak Sentuh Akar Masalah*

Sejak 2014, Presiden Jokowi lebih dari 10 kali berkunjung ke Tanah Papua. Selama kunjungan di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terus bicara pembangunan. Pertanyaannya ialah pembangunan untuk siapa?

 Selama kunjungan Presiden Jokowi di tanah Papua aspirasi Politik dan HAM yang terjadi di depan mata dan kepalanya dianggap angin lalu. Pada akhir Desember 2014, saat hadiri acara Natal Bersama di Lapangan Mandala Kota Jayapura Papua, Pak Jokowi berjanji untuk menyelesaikan penembakan empat orang Siswa di Paniai pada Desember 2014. Kini sudah memasuki enam tahun tetapi tidak ada tanda-tanda penyelesaiannya.

 Dengan kata lain penyangkalan masalah Sejarah Politik dan HAM terus dilakukan rejim ini. Kekerasan, represi aparat keamanan, penangkapan, penahanan, penembakan dan pembunuhan terus kapan saja mereka ingin lakukan.

 Hanya kurang dari satu minggu ini banyak rentetan peristiwa pelanggaran terjadi di Papua. Berikut ini ada rangkumkan peristiwa penembakan, pembunuhan dan pembungkaman ruang demokrasi di Papua:

1. Pada 20 September penembakan dan pembunuhan Pdt. Yeremia Sanambani S.Th di Hitadibapa Intan Jaya.

2. Pada 19-20 September gabungan TNI/POLRI melakukan sweeping Kaertu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa terhadap mahasiswa Papua dibeberapa asrama di Sulawesi Utara: Kota Manado, Tomohon.dan Tondano.

3. Pada 21 September 2020, aparat keamanan di Sulawesi Utara (Manado) telah membungkam dan menghadang massa aksi mahasiswa Papua yang melakukan aksi mendukung Petisi Rakyat Papua penolakan Otonomi Khusus Papua di Kantor Gubenur Sulawesi Utara.

4. Pada 22 September Pdt. Alfred Degey, S. Th di temukan tak bernyawa di Kabupaten Nabire.

5. Pada 23 september juga 7 orang pemimpin aksi massa yang melakukan aksi penolakan Otsus Jilid II dan mendukung Petisi Rakyat Papua di Timika di tangkap dibubarkan di Timika.

6. Pada 24 Sept 2020 ribuan massa aksi di Nabire yg melakukan aksi menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II dan Mendukung Petisi Rakyat Papua di tangkap dan dibawa di Polres Nabire.

 7. Pada 25 September 2020, di Kota Makasar yang mendukung Petisi Rakyat Papua tolak Otonomi Khusus Jilid II di kepung dan diintimidasi oleh ormas Indonesia di Kota Maskasar.

 Melihat fakta sejarah pendudukan dan kejahatan kemanusiaan Indonesia di Tanah Papua, sudah waktunya diingat kepada Presiden Joko Widodo bahwa jangan hanya dukungan Kemerdekaan Rakyat Bangsa Palestina tetapi mulailah dengan Papua Merdeka sebelum ke Palestina Merdeka. Wiwaoo.

Kutipan Atmin Nabire Tetesan Air Mata Ibunda .Com

 

7 Aktivis Papua Yang Ditahan Porles Timika Sudah Dibebaskan

Andi Murib (ketua Korlap) Fdedy Yeimo (wakorlab),  Eman Dogopia (Jubur) Dolly Iyowau, Yoswa Nawipa, Deborius Selegani, dan Petrus Aim. 

 

Nabire Tetesan Air Mata Ibunda.COM---Sebanyak 7 aktivis Papua yang tergabung dalam Front Rakyat Papua, ditangkap dan diamankan aparat Kepolisian Resort Timika. Mereka adalah Petrus Aim, Fredy Yeimo, Ardi Murib, Dorlince Iyowau, Melvin Yogi, Penehas Nawipa, Deborius Selegani.  Kemarin ketujuh aktivis sudah di bebaskan dari polres Mimika. Kamis (24/09/2020).

 “Kami menegaskan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk segera memerintahkan Kepala Kepolisian Resor Mimika untuk membebaskan tujuh merupakan massa aksi Front Rakyat Papua. Mereka ditangkap dan ditahan tanpa mengikuti prosedur Hukum Acara Pidana,” demikian keterangan pers Koalis Papua.

 Dalam keterangan pers yang disampaikan Koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay SH MH, menyatakan pembubaran unjuk rasa menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu dilakukan dengan kekerasan. Tindakan aparat keamanan itu menyebabkan seorang pengunjuk rasa bernama Fredy Yeimo terluka (jubi.co.id).

 Edo Dogopia, Jubir KNPB Timika kepada kabarmapegaa pada Rabu (23/09/2020) dari Timika Papua menjelaskan dan membenarkan bahwa Ardi Murib (Ketua Korlap), Fredy Yeimo (Wakorlap), Eman Dogopia (Jubir), Dolli Iyowau, Yosua Nawipa Deborius Selegani dan Petrus Aim telah ditahan polisi dibebaskan. Rabu (23/09/2020) kemarin.

 “Benar kami satu hari di Polres. Lalu kita keluar pada Jam 5:15 sore 3 orang bebas lebih awal dan menyusul Jam 8:30 kami yang di tahan di Polres Timika semua telah bebas. Terimakasih Atas Doa dan Dukungan dari masyarakat Papua dan LBH Papua″ungkap edo.

 Pewarta: Yunus Eki Gobai/KM

Kutipan Atmin.

 

 

(PUISI) SATU KATA BERIKAN PAPUA MERDEKA.

PUISI MERDEKA KARYA ( G,T)

Dari detik ini? ribuan darah telah tertumpah dibawa bumi west papua. Berikan Satu kata demi papua merdeka

Hingga detik ini? Ribuan nyawa telah melayang dari bumi west papua. Berikan satu kata papua merdeka.

Dari detik ini? Ribuan juta belulang telah berserakan. berikan satu kata papua merdeka.

Semuanya ini harga yang harus dibayar

Demi terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa kami Negronesia di free west papua barat terwujud,nya. Demi satu kata, papua Merdeka.

Detik inipun kami bangsa west papua inggin bebas dari ketindisan NKRI. Hanya satu kata papua merdeka.

Dari detik ini, kami bangsa papua- pun telah mengakhiri. Demi satu kata merdeka.

Bagi Bangsa dan Negara di seluru dunia? kami bangsa papua memohon satu kata papua merdeka.

Yang telah terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata? Serta jiwa-jiwa yang penorbanannya. Demi satu kata papua merdeka.

Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela dari tanah Papua ini. Satu kata, papua merdeka

Dengan bangga jenazahmu tersenyum

Menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati Semua. hanya satu kata P A P U A merdeka. Merdeka, Merdeka, dan Merdeka.

Penulis puisi Dramick dengan berjudul SATU KATA BERIKAN PAPUA MERDEKA Olleh: (G,N

Kutipan Atmin.

 

 

PERNYATAAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PEMERINTAHAN CARETAKER

Nabire, Tetesan Air Mata Ibunda, Yaweimugu.Com- Atmin Konfirmasi melalui media Online kepda ketua OPM pusat Viktoria Yefri Bomanak menyampaikan bahwa Tetangga kita telah merdeka dan telah di lantik Presiden Bougenvile atas Nama Ismael Totounama. berita ini kami konfirmasi melalui sela-sela online media pada Jumat 25/09/2020 sore hari.

Bapak Presiden pertama ini dalalah Pemimpin perjuangan Bougenfil yang memegang senjata organisasi kiri di Hutan Bougenfile, kata Ketua OPM Pusat Viktoria.  

 

PERNYATAAN PRESIDEND

Yang Mulia, Sir Kina Bona, Anggota Terhormat Dewan Perwakilan Pemerintah Otonom Bougainville, Rakyat Bougainville saya.

Saya mencatat para pejabat asing yang juga di sini untuk menyaksikan sumpah dalam upacara pemerintahan sementara saya. Ini adalah kesenangan saya hari ini, tiga hari setelah pernyataan saya, dan mengikuti Return of Writs kemarin; Sekarang saya mengumumkan pemerintahan sementara saya sesuai dengan Pasal 82 Konstitusi Bougainville.

Pemerintahan sementara saya terdiri dari 1) diri saya sendiri, Presiden Ismael Toroama; 2) Wakil Presiden Hon. Patrick Nisira Anggota Halia; dan 3) Hon. Therese Kaetavara, Perwakilan Wanita untuk Bougainville Selatan.

Alokasi Kementerian dan Portofolio di bawah pemerintahan sementara saya adalah sebagai berikut:

1. Presiden; dan Menteri yang bertanggung jawab untuk:

• Perencanaan dan Hubungan Antar Pemerintah

• Sumber Daya Mineral dan Energi

• Pasca Referendum dan Konsultasi

• Keuangan dan Perbendaharaan

• Polisi, Layanan Pemasyarakatan dan Keadilan

2. Wakil Presiden; dan Menteri yang bertanggung jawab untuk:

• Industri Primer dan Sumber Daya Kelautan, Pertanian dan Peternakan

• Pertumbuhan ekonomi

• Layanan Teknis

• Tanah, Perencanaan Fisik, Lingkungan dan Konservasi

• Manajemen Personalia dan Layanan Administrasi

3. Menteri / Perwakilan Perempuan; dan Menteri yang bertanggung jawab untuk:

• Pendidikan

• Kesehatan

• Pemerintahan Komunitas

• Pengembangan Komunitas

Pemerintah sementara akan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan selama 14 hari ke depan. Ini akan mencakup pertemuan dan konsultasi berkelanjutan dengan Pemerintah Papua Nugini, mitra pembangunan utama dan Administrasi ABG, mesin Layanan Umum, dan lembaga pemerintah.

Pemerintahan sementara saya dalam 14 hari akan bertujuan untuk menerapkan kebijakan dan arahan yang relevan menuju persiapan pemerintahan yang lebih permanen, dengan mempertimbangkan juga implikasi keuangan dan anggaran.

Saya berterima kasih kepada Yang Mulia, Sir Kina Bona karena telah memimpin upacara ini dan disaksikan oleh Anggota Yang Terhormat dari Pemerintah Bougainville yang Otonom.

Saya percaya pemerintahan sementara saya seimbang, berpengalaman dan kami siap untuk mewujudkannya dalam 14 hari ke depan.

Saya menggunakan kesempatan ini untuk meyakinkan Anggota Yang Terhormat dan rakyat saya di Bougainville bahwa setelah 14 hari saya akan mengumumkan pemerintahan penuh saya dengan arahan dan rencana kebijakan yang jelas.

Saya juga akan meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan setiap anggota terpilih, komite regional anggota terpilih, Kaukus Partai saya, Pengurus Partai saya, dan orang Bougainville terkemuka lainnya sehingga saya memiliki pemerintahan terbaik yang dapat memberikan layanan yang diperlukan untuk rakyat Bougainville.

Pemerintahan sementara saya akan beroperasi selama 14 hari ke depan dari kemarin. Oleh karena itu, saya ingin meyakinkan rakyat saya di Bougainville dan Papua Nugini, bahwa saya sebagai Presiden yang dimandatkan siap untuk membawa Bougainville maju, dengan fokus pada hukum dan ketertiban, kebijakan anti korupsi, proses ratifikasi dan peningkatan kemandirian fiskal negara. Bougainville.

Pada peran yang lebih spesifik, saya perhatikan lagi bahwa pemerintahan sementara saya akan memfokuskan secara kritis pada tahap Dialog dan Konsultasi dengan Pemerintah Papua Nugini dalam persiapan proses Ratifikasi.

Sebagai kesimpulan, saya menyerukan kepada setiap warga Bougainville yang mampu untuk bersatu di belakang pemerintah sementara saya selama 14 hari ke depan sampai pemerintahan penuh dan permanen terbentuk.

Terima kasih Anggota yang Terhormat dan mereka yang ada di sini hari ini untuk menyaksikan acara penting ini.

God Bless Bougainville.

Hon. Ismael Toroama

Presiden

Atmin Yaweimugu.Com