Oleh. Jeffrey P Bomanak
the Person in Charge of the Politics of the Struggle of the Papuan Nation.
Chr'Com of OPM TPNPB.
Organisasi Papua Merdeka "OPM", Sebagai Badan Politik Resmi TPNPB, tidak Yakin jika KOMNAS Menjadi negosiator adalah Solusi Terbaik Untuk menjawab Tuntutan Kami bahwa INDONESIA HARUS MENGAKUI KEDAULATAN BANGSA PAPUA, Tuntutan Yang disampaikan oleh brigadier general Egianus Kogoya adalah Tuntutan Rakyat Papua Yang sudah Ada Didalam konstitusi 1 Juli 1971, Dan Kami Yakin KOMNAS HAM RI tidak Mampu Dan tidak tepat didalam Rana negosiator Dalam Pelepasan Penyanderahan Kapten Pilot FILLEP MARTHIN.
KOMNAS HAM RI harus melakukan advocacy PELANGGARAN HAM BERAT NKRI terhadap Rakyat Papua, sampai saat ini belum Ada Satu KASUS PELANGGARAN HAM BERAT diPapua Yang dapat diselesaikan oleh KOMNAS HAM RI, oleh Sebab Kami Sangat tidak Yakin dengan KINERJA KOMNAS HAM RI.
Alangkah baiknya KOMNAS HAM RI Dalam Membentuk Tim Untuk Melakukan advocacy HAM diwilayah Wilayah konflik Antara TPNPB OPM Dan TNI POLRI, soal Negosiasi Untuk Pelepasan Penyanderahan Kami OPM Sebagai Penanggung Jawab Politik Perjuangan Bangsa Papua Dan Penanggung Jawab penyanderahan Masih Menunggu keterbukaan pemerintah Indonesia secara terhormat Berbicara Dengan OPM Ditingkatan International Dan Kami Akan Menuju proses PERUNDINGAN diatas meja Demi Menjawab semau Tuntutan TPNPB Sebagai penyanderah.
Demikian penejalasan Kami Untuk Dipahami oleh Pihak Pihak Yang mencoba melakukan infiltrasi Guna menggagalkan Tuntutan TPNPB OPM Dalam penyanderahan ini.
Dikeluarkan Dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria, Pada 12 April 2023.
Oleh Penanggung Jawab Politik Perjuangan Bangsa Papua.
Chr'Com of OPM TPNPB.
Jeffrey P Bomanak
_________________________
OPM AS THE OFFICIAL POLITICAL BODY OF TPNPB REFUSES KOMNAS HAM TO BE A NEGOTIATOR FOR THE RELEASE OF SANDRA CONDUCTED BY BRIGADIER GENERAL EGIANUS KOGAYA!!!
KOMNAS HAM RI, It is not an international negotiator institution, KOMNAS HAM RI has one main task, namely to conduct advocacy on human rights violations in all regions of Indonesia, including Papua.
The Free Papua Organization "OPM", as the official political body of the TPNPB, is not convinced that KOMNAS being a negotiator is the best solution to answer our demands that INDONESIA MUST RECOGNIZE THE SOVEREIGNTY OF THE PAPUA NATION, The demands put forward by brigadier general Egianus Kogoya are the demands of the Papuan people that are already in constitution of July 1, 1971, and we believe that the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia is incapable and inappropriate in negotiating the release of Hostage Pilot FILLEP MARTHIN.
KOMNAS HAM RI must carry out advocacy for SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF THE UNITED STATES OF INDONESIA against the Papuan people, until now there has not been a single case of SERIOUS HAM VIOLATIONS in Papua that has been resolved by KOMNAS HAM RI, because we are very distrustful of KOMNAS HAM RI's PERFORMANCE.
It would be nice for KOMNAS HAM RI to form a team to carry out human rights advocacy in conflict areas between TPNPB OPM and TNI POLRI, regarding negotiations for the release of our hostage-taking OPM as the person in charge of the political struggle of the Papuan people and the person in charge of hostage-taking. At the international level and we will go to the negotiation process on the table in order to answer all the demands of TPNPB as hostage takers.
This is our explanation to be understood by parties who are trying to infiltrate to thwart the TPNPB OPM demands in this hostage-taking.
Issued from the Central Office of the Struggle of the Papuan Nation, OPM TPNPB Headquarters Victoria, on 12 April 2023.
Post. Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar