Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri (DPM), Jotham Napat. Dia mengatakan Pertemuan Menteri Luar Negeri MSG bulan lalu mengusulkan tanggal ini sambil menunggu konfirmasi dari masing-masing negara anggota lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Napat mengatakan mereka telah menerima konfirmasi dari pemerintah Kepulauan Solomon bahwa mereka berselisih dengan Parlemen mereka, oleh karena itu pertemuan harus dijadwal ulang kata Anita Ribet .
"Perdana Menteri Vanuatu sebagai Ketua MSG akan menulis kepada para anggota agar mereka menjadwal ulang pertemuan pada tanggal lain di mana setiap pemimpin tersedia untuk menyelesaikan masalah mereka," katanya kepada Daily Post titurnya.
"Untuk Vanuatu, Juli sudah penuh dengan kegiatan. Presiden Prancis akan segera tiba. Kami sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pertemuan pada bulan Agustus katanya.”
Diminta untuk memastikan apakah pengesahan United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) sebagai anggota penuh MSG akan menjadi agenda dalam Rapat Pimpinan kali ini, DPM menjawab hal tersebut tidak dibahas dalam Rapat Menteri Luar Negeri MSG lanjutnya dari Kizzy Kalsakau.
Dia menjelaskan, Rapat Menlu hanya membahas anggaran dan persetujuannya, namun permohonan UMLWP menjadi anggota penuh akan dibahas dalam retreat oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini katanya.
The Jakarta Globe melaporkan bahwa DPM dan Menteri Luar Negeri telah membahas kemungkinan Vanuatu membuka kedutaan besar di Indonesia dengan mitranya dari Indonesia selama kunjungannya ke sana bulan lalu lanjut pula.
Dia mengatakan dia memberi tahu mitranya tentang dorongan Vanuatu agar Papua Barat menjadi bagian dari MSG.
"Indonesia sudah sangat berterus terang soal ini. Mereka menganggap Papua Barat sebagai bagian dari mereka dan mereka mengatanya.(yegema).
Post. Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar