Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis Kemanusiaan ( KNPB ) dan Penangkapan Liar Terhadap Warga Sipil Di Yahukimo.
Pernyataan & Desakan KNPB menuntut Pembebasan 4 aktivis KNPB Yang Ditahan Tanpa Alasan Dan Hentikan Penangkapan Liar Di Yahukimo.
Kami Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Yahukimo sebagai media rakyat sipil meminta kepada aparat kepolisian, Brimob, Marinir dan Tim Damai Cartensz untuk menghentikan Penangkapan Aktivis dan rakyat sipil di Yahukimo.
Penangkapan dan penggerebekan serta penyisiran di lingkungan rakyat sipil terus terjadi belakangan ini di kabupaten Yahukimo.
Terutama KNPB menyesalkan tindakan militer Indonesia TNI/Polri yang melakukan penggerebekan kantor KNPB wilayah serta penangkapan terhadap ketua I KNPB wilayah Yahukimo bersama anggotanya tanpa alasan yang jelas.
Penangkapan dan penggerebekan dilakukan pada malam hari saat semua aktivitas berhenti, pada waktu istirahat adalah mengganggu kenyamanan dan mengganggu ketenangan orang lain dijamin hukum dan undang-undang.
Penangkapan sewenang-wenang dilakukan militer Indonesia pada hari Sabtu jam 11 malam di kantor KNPB, tindakan itu melanggar hukum karena penangkapan terhadap 4 aktivis KNPB tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan Surat perintah penggeledahan sesuai ketentuan kitab undang-undang KUHAP.
Selain itu akhir-akhir ini di Yahukimo kerap terjadi penangkapan Liar tanpa prosedur hukum yang merupakan penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat sipil di Yahukimo.
Hal ini bisa dilihat dari penangkapan terhadap Perinus Balingga warga sipil di Beraza pada tanggal 29 Juni 2025 dan di Kilo 5 tanggal 28 Juni 2025.
Kemudian Penangkapan terhadap 8 Orang yang diduga warga sipil yang dicurigai sebagai anggota TPNPB di Kilo Dua Yahukimo. Dari 8 ditangkap pada hari Jumat 11 juli 2025 pukul 03 subuh dini hari dibawah ke polres Yahukimo. Dari 8 Orang tersebut 5 orang dibebaskan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 pukul 15:00 WP sore hari.
Penangkapan terhadap rakyat sipil tak berdosa terus terjadi di Yahukimo pasca konflik antara TPNPB vs TNI Polri pada tahun 2021 lalu hingga sekarang ini.
Dampak dari penangkapan penggerebekan, dan penyisiran kerap dilakukan militer terutama Tim Damai Cartensz di kompleks masyarakat mengganggu kenyamanan dan mengganggu fisiologis rakyat sipil.
Penangkapan yang dilakukan oleh militer Indonesia TNI Polri di Yahukimo hampir sebagian besar adalah masyarakat sipil yang tidak berdosa.
Berdasarkan data yang dimiliki KNPB wilayah Yahukimo dalam dua bulan terakhir 14 orang rakyat sipil ditangkap termasuk 4 aktivis KNPB ditangkap sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum.
Penangkapan terhadap warga sipil aktivis dan orang yang diduga anggota TPNPB kerap mengalami pemukulan dan penyiksaan dilakukan oleh militer saat melakukan penangkapan maupun pasca penangkapan oleh militer TNI Polri.
Padahal mereka yang sering dapat pukul, diintimidasi disiksa kebanyakan rakyat sipil dan status mereka bukan tersangka atau terdakwa melainkan status mereka masih praduga tak bersalah.
Dengan demikian dalam proses penangkapan maupun pasca ditangkap diperlukan dengan pendekatan humanistik dan melindungi mereka dengan menyamai keamanan dan kenyamanan sebagai manusia.
Menyikapi Penangkapan terhadap 4 aktivis KNPB pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 23:00 WP malam Dan penangkapan liar terhadap rakyat sipil kerap dilakukan selama ini di Yahukimo KNPB sebagai media rakyat mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
1). KNPB mendesak segera Bebaskan Ketua 1 KNPB wilayah Yahukimo dan 3 anggota KNPB ditangkap secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas.
2. KNPB mendesak kepada kepolisian, Marinir, Brimob dan Tim Damai Cartensz segera hentikan penangkapan Liar terhadap rakyat sipil di Yahukimo.
3). KNPB mendesak agar Militer Indonesia TNI Polri di Yahukimo saat melakukan penangkapan dan penggerebekan harus melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila kepolisian termasuk Tim Damai Cartensz silahkan menangkap orang yang diduga sebagai anggota TPNPB atau rakyat sipil yang melanggar hukum tetapi tanpa merusak dan merampas harta benda milik rakyat.
4). Tim Damai Cartensz dan Anggota Marinir yang bertugas berkoordinasi dengan kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan dan intelijen agar tidak melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat sipil dan aktivis KNPB sewenang-wenang di Yahukimo tanpa alasan jelas.
5). Melihat kondisi objektif di Yahukimo KNPB mendesak untuk menghentikan semua kekerasan, kejahatan kemanusiaan termasuk penangkapan liar akibat konflik politik dimana TPNPB vs TNI polri berperang di Yahukimo agar segera gencatan senjata segera mendorong perundingan-perundingan politik.
6) KNPB mendesak kepada TPNPB Dan TNI Polri dalam aktivitas termasuk dalam operasi Perang untuk menghindari dari pemukiman warga sipil dan kedua belah pihak melindungi warga sipil yang tidak berdosa.
7). KNPB bersama rakyat 12 suku menolak penyesahan (KUHAP)
8). KNPB mendesak kepada Marinir Dan Tim Damai Carstensz silahkan kerja dan tangkap TPNPB di hutan atau di luar kota, jangan menyasar warga sipil dan termasuk aktivis KNPB. Apabila aktivis KNPB dan rakyat sipil yang melanggar hukum atau bersalah urusan dengan kepolisian bukan marinir TNI dan Tim Damai Carstensz. Sebab keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kewenangan kepolisian untuk itu Marin dan Tim Damai Cartensz berhenti menangkap dan menggerebek rumah rakyat sipil di malam hari membuat ketakutan terhadap rakyat sipil.
9). Rakyat Papua saat ini hidup dalam ancaman genosida Ekosida dan etnosida akibat konflik politik dan investigasi melalui program PSN dan Hilirisasi. Untuk itu KNPB mendesak pemerintah Indonesia secara buka ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Papua menentukan nasib sendiri melalui mekanisme demokratis yaitu referendum di Papua.
Hingga pernyataan desakan ini dikeluarkan kepada seluruh awak media dan rakyat Papua , menurut laporan 4 Aktivis KNPB wilayah Yahukimo telah dibebaskan dalam kondisi fisik terluka atau babak-belur karena mendapatkan kekerasan semenjak di tangkap hingga selama berada dalam sel tahanan .
Inilah wajah kolonialisme melalui kekerasan dan kejahatan yang dilakukan aparat militer dan kepolisian Indonesia di Papua, yang datang menangkap warga sipil dan aktivis kemanusiaan di rumah-rumah atau tempat tinggal mereka tanpa bukti dan indikasi kejahatan yang jelas , aparat berlaku seperti preman dan melakukan tindakan premanisme dengan alasan keamanan di Papua terutama di wilayah-wilayah konflik bersenjata.
4 Aktivis KNPB tersebut dibebaskan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 pukul 15.00 waktu Yahukimo.
Badan Pengurus KNPB Wilayah Yahukimo
NIFAL ENGGALIM
SEKRETARIS UMUM
KNPB News Yahukimo
Pos. Admin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar