Langsung ke konten utama

Pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Seth J. Rumkorem dan Jacop Prai dengan berani proklamirkan pemerintahan West Papua.

Dan beberapa tahun kemudian para dewan mengesahkan program politik dan rencana aksinya.

1. Maksud dan tujuan OPM adalah menghancurkan imperialisme kolonial Indonesia dan kemudian mendirikan negara Papua Barat yang merdeka, demokratis dan mandiri.

2. OPM akan membentuk pemerintahan rakyat yang akan mengambil kebijakan berdaulat untuk melindungi hak-hak demokrasi dan kepentingan rakyat.

3. OPM percaya pada demokrasi kerakyatan. Dalam hal ini, OPM menolak segala bentuk sistem birokrasi dan mengupayakan partisipasi massa yang seluas-luasnya dalam politik. OPM melayani dan melindungi kebebasan fundamental termasuk kebebasan partisipasi politik massa.

4. Angkatan bersenjata rakyat akan dibentuk untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat. Massa harus dipersenjatai dan, bersama dengan angkatan bersenjata reguler, melawan pasukan pendudukan dan mempertahankan negara dari semua agresi eksternal lainnya.

5. OPM memperjuangkan pemerataan kekayaan dan sumber daya nasional untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah satu-satunya jaminan yang sah untuk kemajuan ekonomi dan sosial serta stabilitas politik.

6. OPM menolak sistem ekonomi imperialistik dan sistem ekonomi terencana terpusat, dan memperjuangkan sistem ekonomi campuran, di mana setiap individu menikmati kebebasan ekonomi tetapi secara kolektif bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara.

7. OPM percaya bahwa semua manusia memiliki nilai dan hak yang sama di depan hukum, oleh karena itu hak-hak rakyat seperti kebebasan berekspresi, beragama, berdemonstrasi, mogok, dan bekerja harus dilindungi dan tidak akan ada diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, dan keyakinan politik.

8.OPM berkeyakinan bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, OPM akan menyediakan layanan yang memadai seperti sekolah, lembaga pendidikan dan kebudayaan untuk kebutuhan dan kesenangan masyarakat.

9. OPM akan menyediakan sarana komunikasi yang memadai dan melindungi sumber daya dan ekologi, serta merehabilitasi lahan yang dirusak oleh perusahaan kolonial dan transnasional. OPM juga akan menyita tanah dari imperialis dan kolonialis dan memberikannya kepada rakyat.

10. OPM berjuang untuk perdamaian dan keamanan dunia, untuk saling menghormati dan pengakuan yang sama atas hak-hak masyarakat adat di tempat lain, dan bekerja untuk solidaritas internasional dengan masyarakat yang tertindas dan terjajah. Untuk mencapai tujuan tersebut, OPM akan dibentuk kebijakan luar negeri independen yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip persahabatan untuk semua, tidak ada niat jahat dalam urusan internal mereka. OPM juga akan bekerja secara aktif dengan masyarakat dan pemerintah yang progresif dan demokratis yang bekerja untuk perdamaian dan keamanan dunia.

Sumber: buku One People One Soul karya Dr. Oto Ondowame

***

Hari ini, 1 Juli 2025 adalah 56 tahun kitong merayakan momentum kejayaan perjuangan rakyat Papua.

Tidak ada kemajuan tanpa persatuan. Dan tidak ada kemenangan tanpa bergerak bersama dan hancurkan musuh secara bersama-sama.

Sumber 
laolao_papua, westpapua 
1juli
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SEPOTONG PERAHU KERTAS

"Tak Semua Rindu Perlu Disuarakan" Karena tak semua rindu perlu disuarakan, sebab ada yang lahir bukan untuk kembali, hanya untuk tumbuh diam-diam di antara jeda nafas dan lamunan malam hari. Aku belajar mencintai tanpa harus memiliki, seperti hujan yang jatuh tanpa bertanya: apakah tanah ingin basah? Atau langit ingin reda? Ada nama yang tak lagi kusebut, tapi selalu hadir dalam doa yang tak keras suaranya. Ia menetap di ruang yang tak kasat mata, menyatu dengan detak yang tak pernah berhenti menyebutmu dalam diam. Kita pernah berjalan beriringan, meski arah kita tak sama. Kita pernah saling menatap, meski akhirnya saling melepas dengan mata basah. Dan kini, aku tahu... cinta tak harus tinggal, rindu tak harus pulang, dan yang pergi pun tak selalu hilang. Karena ada cinta yang hanya ingin dijaga  untuk dibawa ke pelaminan, tapi cukup disimpan dalam dada sebagai bukti: aku pernah merasa sedalam itu setulus itu dan selembut ini— tanpa satu pun kau sadari. Kota 🍊 0...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya