Oleh: Yeti Tagi wajib baca ini sampai selesai:
Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) umumkan 5 Mei sebagai hari nasional reformasi TPNPB. Pengumuman ini dikeluarkan dibawah Pimpinan Jenderal. Goliath Tabuni melalui Kepala Staf Umum Mayjend Terianus Satto.
Tentunya sebuah organisasi memiliki hari-hari penting, sebagai hari untuk diperingati oleh organisasi tersebut pada setiap tahun mendatang. Untuk itu, adapun hari lahirnya TPNPB pada 26 Maret 1973, namun 5 Mei 2012 adalah dimana organisasi militer ini direformasikan, oleh generasi muda dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangan cita-cita rakyat West Papua untuk terwujudnya penentuan nasib sendiri, dari penjajahan pemerintah kolonial Indonesia.
Pengumuman ini dikeluarkan dari markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan Markas Pusat TPNPB dapat menjelaskan beberapa tahapan kerja yang telah berhasil dikerjakan sesuai keputusan-keputusan forum nasional khusus TPNPB. Selain itu, pada tulisan ini dapat menjelaskan sejarah secara singkat.
Perjalanan panjang dari proklamasi embrio bangsa Papua Barat, Proklamasi OPM dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Papua Barat sampai dengan TPN. Hal ini untuk diketahui oleh semua pihak, secara individu, organisasi gerakan dalam negeri, luar negeri dan seluruh rakyat Papua Barat.
1. Mengapa TPN Telah Melakukan Reformasi?
a. Proklamasi Embrio Bangsa Papua Barat
Ada pun sejarah perjuangan yang panjang, yang sering ketahui pendapat para tokoh-tokoh dalam buku sejarah Papua Barat. Namun disini dapat dijelaskan dengan singkat sebagian dari sejarah. Yaitu melalui Komite Nasional Papua yang disebut (KNP), pada 1961 telah mempersiapkan segala kelengkapan embrio bangsa Papua Barat, sebagai idenditas rakyat Papua dan bangsa Papua Barat. Komite Nasional Papua pada waktu itu, penetapan semua embrio negara terjadi setelah bentuk Dewan Papua (New Guina Raad) pada 5 April 1961. Kemudian sidang pertama diadakan pada 21Oktober 1961 adalah dengan agenda penetapan semua embrio bangsa diantaranya; Bendera, Lambang, Lagu Nasional, Nama Negara dan Semboyang.
Lima partai dibentuk oleh tokoh-tokoh Papua, untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Papua yang disebut (New Guinea Raad). Semuanya telah buat, namun tak ada proklamasi dan proklamator, keterlambatan persiapan kemerdekaan yang telah lakukan Belanda, akibatnya Papua Barat telah diinvasi oleh Militer Indonesia dengan kepentingan Politik dan ekonomi bersama keterlibatan pihak ketiga Belanda, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
b. Proklamasi OPM Awal Gerakan Kemerdekaan Papua Barat.
Akhirnya nasib rakyat Papua Barat menjadi korban, selama puluhan tahun hingga kini. Akan tetapi tokoh-tokoh Papua dengan melihat kehadiran Indonesia atas dasar hasil pepera 1969 yang palsu yang mana dimenangkan dengan penuh manipulasi, yang sebenarnya melangar perjanjian Internasional adalah “satu orang satu suara” pada waktu itu. Pemberontakan mulai muncul setelah mendirikan organisasi perlawan pada tahun 1965 di Manokwari.
Pemberontakan itu mulai muncul, setelah para tokoh-tokoh Papua berkumpul pada 26 Juli 1965 di Manokwari membentuk organisasi Perlawanan yang disebut dengan “Organisasi Pembebasan Papua Barat (OPPB)”. Namun hingga saat ini organisasi itu dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Nama ini sengaja diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dalih bahwa organ itu adalah separatis. Sebutan nama itu terjadi setelah penangkapan terjadi terhadap salah satu tokoh dan terbongkarnya rahasia semua dokumen, agenda tujuan pembentuakan (OPPB).
Organisasi itu dibentuk untuk tujuan bergerilya. Pembagian wilayah operasi dilakukan berdasarkan pembentukan 7 batalyon. Komandan-komandan batalyon terdiri dari mantan anggota dan komandan PVK-Polisi Papua didikan Belanda.
Awal gerakan kemerdekaan Papua Barat muncul ditandai penyerangan barak pasukan Indonesia di Batalyon 751 (Brawijaya). Penyerangan itu terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, adalah awal munculnya gerakan kemerdekan. Setelah peristiwa itu terjadi, gerakan kemerdekaan terus berjalan, akan tetapi setelah perlawanan itu disertai pembantaian oleh tentara Indonesia dilakukan terhadap rakyat Papua di kota-kota di daerah pesisir pantai untuk mematikan gerakan itu. Disitulah gerakan ini menjadi lemah, karena beberapa pimpinan dibunuh tentara Indonesia.
Seorang tokoh karismatik Johan Ariks memimpin gerakan ini berlangsung selama dua tahun. Adapun beberapa tokoh-tokoh militer OPM lain seperti Mandatjan, Lodewijk, Barends, Ferry Awom dan Perminas. Mereka mempertahan gerakan kemerdekaan dengan aksi gerilya waktu itu, namun kelemahan akses komunikasi guna memperluaskan gerakan di seluruh wilayah Papua Barat secara terstruktur tidak berjalan baik dan sangat terbatas atau kurang solid. Dari keadaaan ini dilihat dilematis, karena pengejaran pimpinan gerakan kemerdekaan dari tentara Indonesia telah dilancarkan disertai pembunuhan, penangkapan terhadap pucuk pimpinan. Sekalipun begitu, perjuangan kemerdekaan Papua tidak berhenti, namun masih ada lagi yang melanjutkan.
c. Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.
Empat tahun setelah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung dapat dipadamkan oleh pasukan-pasukan elit Indonesia (RPKAD) dibawah komando almarhum Sarwo Edhie Wibowo, namun "proklamasi Kemerdekaan Papua Barat" telah berhasil dilakukan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, atau yang disebut dengan nama (Markas Victoria).
Seorang tokoh proklamator Republik Papua Barat adalah mantan militer didikan Indonesia, dia adalah Seth Jafet Rumkorem. Pada 1 Juli 1971 adalah dimana hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat, Pada waktu itu susunan Kabinet Sementara dan Konstisusi Sementara Republik Papua Barat ditetapkan dan diumumkan bersamaan hari pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat secara Defakto.
Zeth Jafet Rumkorem sendiri menjadi Presiden Republik Papua Barat. Kedudukan presiden Rumkorem dengan pangkat Brigadir Jenderal. Semua kabinet sementara disusun dengan semua mentri-mentri pada waktu itu. Rumkorem dan kawan-kawan memproklamasikan kemerdekaan, bertepatan dengan pemilihan umum pertama kali rakyat Papua Barat diikutsertakan dalam pemilihan umum presiden Indonesia pada waktu itu. Proklamasi ini menyatakan menolak kehadiran Indonesia di Tanah Bangsa Papua, dengan cara invasi Militer indonesia atas pengawasan PBB.
d. Pembentukan Tentara Pembebasan Nasional
Setelah dua tahun kemudian, Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Pada tanggal 26 Maret 1973 membentuk “Tentara Pembebasan Nasional (TPN)”. TPN dibentuk berdasarkan amanat konstitusi sementara Republik Papua Barat, yang ditetapkan 1 Juli 1971. Pada Konstitusi itu BAB V tentang Pertahan dan Keamanan pada pasal 105, isi dari kutipan asli berikut ini: “Ayat 1. yang menyatakan bahwa Pembentukan Angkatan Perang Republik West Papua akan terdiri dari militer sukarela dan militer wajib ditetapkan dengan Undang-Undang, dan pada Ayat 2 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Republik West Papua adalah Army, Navy dan Air Force”. Inilah landasan berdirinya Tentara Nasional Papua barat atau sekarang kami sebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) 26 Maret 1973.
Dari semua penjelasan diatas, pada bagian ini dapat dijelaskan tiga proglamasi penting. Yang dapat membedakan adalah pertama tentang Proklamasi Embrio Bangsa Papua Barat, Kedua Proklamasi OPM adalah awal munculnya gerakan perjuangan Kemerdekaan Papua Barat dan yang ketiga adalah proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Maka disini jelas bahwa dari proklamasi pertama segala embrio bangsa Papua Barat telah klaim oleh Konstitusi Sementara Republik Papua Barat. Ketetapan pasal demi pasal tentang embrio bangsa telah termuat lengkap.
Oleh karena itu, semua embrio hak cipta dilindungi oleh undang-undang atau Konstitusi Sementara Republik Papua Barat. Siapapun dengan alasan apapun secara individu maupun organisasi, tidak bisa mengganggu gugat atas hak cipta semua embrio bangsa. Karena Konstitusi telah termuat tentang tata cara penggunaan hak cipta, pada bagian-VIII tentang peraturan peralihan, perobahan, tambahan dan penutup. Lebih khusus pada paragraf 2 dan Paragraf 3 tentang perobahan dan tambahan. Klaim ini sangat legal menurut hukum Internasional dan nasional, oleh karena itu ada kelompok yang keluar dari klaim ini jangan menggunakan atribut atau lambang-lambang Negara Republik Papua Barat.
e. Perpecahan Terjadi Antara TPN dan PMK.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan TPN, semua telah berjalan baik dimana menjalankan tugas dalam perjuangan sesuai amant konstitusi 1 Juli 1971, tetapi di antara kedua pimpinan telah muncul perbedaan pendapat antara TPN dan PMK. Dari kedua pimpinan Set Rumkorem seorang proklamator dan Jakop Prai. Disitulah akar perpecahan terjadi, dan belum pernah bersatu. Akhirnya beberapa pemimpin muncul sendiri-sendiri sebagai pimpinan gerilyawan diantaranya; Mr. Bernad Mawen, Mr. Mathias Wenda, Late Mr. Kelik Kwalik, Late Mr. Richard Yoweni, Latr Mr. Tadius Yogi, Late Mr. Ferry Awom, dan Mr. Goliath Naaman Tabuni.
Mereka memimpin perjuangan sendiri-sendiri, tidak ada garis koordinasi. Tidak ada pemimpin tunggal, sistem kemiliteran berjalan masing-masing, yang berbeda, tidak ada kesamaan hirarki kepangkatan, baris-berbaris dan struktur militer. Pemimpin yang disebutkan diatas mempertahankan pangkat yang berbeda, ada yang bintang lima Jendral Besar, Bintang Empat Jendral, Bintang satu Brigadir Jenderal dan Bintang delapan klaim sebagai jendral besar, semua kelaim panglima tinggi. Ini adalah suatu problem yang sangat sulitnya mencapai cita-cita rakyat untuk penentuan nasib sendiri. Ini juga adalah Fakta yang harus kami akui, bahwa dengan cara ini tidak bisa merdeka cepat.
Oleh karena itu, dasar pikiran fokus pada reformasi militer guna penyatuan Militer Papua Barat. Dalam satu komando, satu struktur, satu sistem dan satu pemimpin tungal untuk satu tujuan hak penentuan nasib sendiri. Bila Reformasi ini tidak terjadi maka, mengakibatkan lemahnya kekuatan Revolusi guna merebut dan menghasilkan Hak Politik Bangsa Papua untuk berdaulat penuh, sebagai bangsa-bangsa lain di muka bumi.
2. TPN Reformasikan dan Telah Menjadi Komando Nasional TPNPB
a. Proses Terwujudnya Reformasi TPN
Seperti alasan yang telah terungkap pada akhir bagian e, pada tulisan di atas. Jelas bahwa itu menjadi dasar pemikiran bahwa pentingnya terwujud penyatuan di kubu militer lebih khusus TPN. Mengapa? karena, sejak perpecahan itu terjadi antara TPN dan PMK, mengakibatkan tidak ada persatuan sampai lahirnya KTT TPN 2012 yang telah ................................... . Akhirnya kekuatan revolusi melwan penjajah menjadi lemah.
Karena lemahnya gerakan kemerdekaan di sayap militer, tujuan kemerdekaan tidak bisa mencapai cepat. Hal ini Fakta yang harus diakui dan segera bertindak. Adapun tujuan TPN dibentuk sesuai amanat Konstitusi, sebagai militer Republik Papua Barat. Supaya militer dengan fungsi mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang diproklamasihkan pada tanggal 1 Juli tahun 1971, menjaga jalannya amanat konstitusi, melindungi rakyat dan melindungi kabinet. Namun dengan terjadinya perpecahan, semua tidak berjalan sesuai harapan amanat konstitusi Negara Republik Papua Barat.
...................................... . Mengingat pentingnya tiga front dalam gerakan pembebasan nasional Papua Barat, adalah front sipil, front militer dan front diplomasi. Ketiga front ini berjalan bersama dalam gerakan, maka harapan rakyat untuk penentuan nasib sendiri tentu akan terwujud. Dengan dasar sehingga untuk penyatuan pertahanan dari seluruh wilayah Papua Barat, dan itu merupakan keharusan dan dengan segera dilaksanakan.
Rekomendasi untuk penyatuan itu dilaksankan bersamaan dengan penyatuan sipil, terbentuknya Parlemen Nasional Papua Barat. Pengurus Pusat KNPB memberi mandat kepada Ketua Komisariat Militan, untuk mendorong terwujudnya persatuan militer. Pada waktu itu komisariat bersangkutan dipimpin oleh Late Mr. Hubertus Mabel, sebagai Ketua Komisariat Militan.
b. Pra Konferensi Tingkat Tinggi dan Pembentukan Panitia.
Konsolidasi kurang lebih dua tahun telah dilakukan di seluruh Papua Barat, untuk penyatuan pertahanan militer Papua Barat. Selama 2010 sampai 2011 berhasil kumpulkan sebanyak 24 rekomendasi dari setiap pertahanan TPN di Papua. Maka dengan dasar itu, pada tanggal 15 Maret 2012 telah lakukan pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN di Kampung Maribu Kabupaten Jayapura, Papua Barat.
Pra KTT menetapkan jadwal KTT, membentuk Panitia dan menyusun draf pelaksanaan KTT. Kepanitiaan pelaksanaan KTT TPN, ketua panitia ditunjuk Mr. Hubertus Mabel sebagai Ketua dan Mr. Terianus Satto wakil ketua serta kelengkapan seksi lainnya, pada forum pra KTT TPN itu.
c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN.
Selanjutnya Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasioal (TPN), telah dilaksanakan di Markas Perwomi Biak dari tanggal 1-5 Mei 2012. Ratusan delegasi TPN dari setiap wilayah di Papua Barat hadir pada forum itu. Forum KTT itu berhasil memilih pimpinan TPN secara demokrasi, diantaranya Mr. Goliath Tabuni menjadi panglima Tinggi dengan Pangkat Jenderal Bintang Empat, Wakil Panglima Mr. Gabriel M. Awom dengan Letnan Jenderal dan Kepala Staf Umum Mr. Terryanus Satto dengan pangkat Mayor Jenderal. Keputusan lain dari KTT TPN, adalah membentuk “Dewan Militer”, yang representativ dari perwakilan setiap pertahanan tergabung di dalam dewan militer pusat. Dewan militer terdiri dari dewan militer pusat dan daerah sesuai Komando Daerah Pertahanan (KODAP) yang ada. Struktur nasional TPN, serta program kerja dibahas dan ditetapkan pada forum KTT TPN.
KTT TPN yang terjadi adalah terwujudnya Reformasi TPN. Maka sebutan yang sering diucapkan setiap orang atau pun tulisan seperti “TPN/OPM” telah ditiadakan. Karena alasannya, restrukturisasi yang terjadi adalah hanya TPN, dan OPM akan melakukan restrukturisasi kemudian melalui Kongres OPM, sebab TPN adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka, sesuai konstitusi sementara Republik Papua Barat. Setelah restrukturisasi ini tidak lagi disebut TPN/OPM, yang ada hanya satu, “Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat” atau singkatnya TPNPB. Sebutan ini biasanya keliru dalam tulisan maupun sebutan, maka hal ini perlu diketahui oleh semua pihak agar jangan salah.
d. Notes (Catatan Penting) Dalam Pelaksanaan KTT TPN 2012.
1. Semua Markas Pertahanan telah diberikan kesempatan untuk ikut-serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dalam perjuangan selama 50 tahun;
2. Dalam hal ini, hampir semua pertahanan TPN-OPM dari Sorong sampai Merauke telah mendelegasikan utusannya untuk mensukseskan KTT TPN-OPM di Biak Mei 2012;
3. Kecuali hanya tiga Pimpinan Pertahanan yang tidak ikut serta atau tidak mengutus delegasi ataupun tidak memberikan Rekomendasi dengan alasan yang berdasarkan Manajemen Komando pertahanan mereka, yaitu Pimpinan Gen. Mathias Wenda, Bridgen Richard Joweny, dan Bridgen Herman Abubakar Wenda.
4. Merujuk dari poin ketiga dari catatan di atas, maka dapat dijelaskan lebih kongritnya atas alasan utama dari ketiga pimpinan sebagai berikut: Gen. Mathias Wenda mengirim Delegasi dalam Pra KTT TPN-OPM dibawah pimpinan Tuan Simson Jikwa, dan menyatakan bahwa “Gen. Mathias Wenda tidak akan ikut serta dalam KTT TPN-OPM di Biak, karena Gen. Mathias Wenda telah membuat organisasi sendiri yaitu Tentara Revolusi Papua Barat. Oleh karena itu siapa saja mau bergabung ke TRWP silakan, konstitusi dan struktur organisasi sudah siap”. Pernyataan ini disapaikan langsung oleh utusan Gen. Mathias Wenda dalam pra KTT TPN-OPM di Maribu pada tanggal 15 Februari 2012;
5. Bridgen Richard Joweny tidak ikut serta dalam KTT TPN-OPM di Biak, karena pada saat pra KTT TPN-OPM di Maribu tanggal 15 Februari 2012, Bridgen Richard Joweny telah mengirim surat melalui Juru Bicaranya (Col. Jonah Wenda) dan menyatakan bahwa Bridgen Richard Joweny tidak akan ikut KTT TPN-OPM, karena Brigend Richard Joweny telah menjadi ketua WPNCL;
6. Tuan Herman Abubakar Wenda dan kelompoknya belum ada pernyataan resmi dalam pelaksanaan KTT TPN-OPM 2012;
7. Tuan Danny Kogoya dan delegasinya (dari Markas Victoria, Bewani) mengundurkan diri (wallout) dari Sidang KTT TPN-OPM pada hari kedua (tanggal 2 Mei 2012), dengan beralasan bahwa mereka sudah Pilih Danny Kogoya menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM di Victoria, Bewani, PNG dalam tahun 2011 yang lalu, melalui Kongres TPN-OPM.
Demikian, catatan penting ini dimasukan dalam laporan, agar dapat menjadi perhatian oleh semua pihak.
e. Landasan Komando Nasional TPNPB
Landasan Komando Nasional TPNPB, adalah tak terlepas dari Konstitusi Sementara Republik Papua Barat. Dasar hukumnya Bab V Tentang Pertahanan dan Keamanan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2, adalah landasan TPN. Reformasih TPN yang terjadi Komando nasional TPNPB adalah tidak merobah segalah isi dari undang-undang dasar Republik Papua Barat.
Reformasi yang terjadi adalah, intinya penyatuan, pembenahan struktur nasional, Hirarki TPN secara nasional, memilih figur nasional dan membentuk dewan militer untuk menyusun dan mengawasi segala peraturan yang tercantum pada hukum militer, juga untuk mengangkat dan memberhentikan pimpinan nasional TPNPB, apabilah melanggar dari ketentuan hukum Militer TPNPB.
3. Kerja-Kerja (Agenda Kerja) TPNPB Yang Tercapai Tahun 2012-2015.
a. Rapat Pertama Setelah Reformasi TPN Menjadi TPNPB.
Setelah melakukan reformasi TPN pada 2012. Tidak lama lagi, empat bulan kemudian telah dilaksanakan rapat pertama. Dengan thema “Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) I, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat”. Rapat ini dilaksanakan di Markas Wanum, Kabupaten Jayapura Papua.
Rapat ini telah membahas beberapa agenda, pertama untuk pembenahan setiap kodap sesuai struktur nasional, penetapan anggaran dasar dan anggara rumah tangga (ADRT) TPNPB dan pelaksanaan konferensi daerah setiap KODAP.
Tujuan konferensi untuk memilih dan menetapkan secara demokrasi setiap panglima dan wakil panglima masing-masing Komando Daerah Pertahanan (KODAP). Selain agenda diatas pada rapat pertama itu, mengagendakan untuk pelaksanaan pelantikan Panglima Tinggi TPNPB, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum. Forum RAKERNAS TPNPB I melalui Dewan militer TPNPB memberikan mandat resmi kepada Kepala Staff Umum untuk menjalankan administrasi sebelum pelantikan, karena mengingat berjalannya konferensi daerah dijalankan masing-masing KODAP, di seluruh Papua Barat, dan agenda-agenda lain sesuai ketetapan forum Rakernas.
b. Pelantikan Pimpinan Komando Nasional TPNPB
Berdasarkan keputusan rapat pertama, Rakernas TPNPB. Pentingnya pelaksanaan pelantikan pimpinan komando nasional TPNPB, maka beberapa pimpinan KODAP bersama Dewan Militer tiba di Markas Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada tanggal 9 Desember 2012.
Tujuan pelaksanaan pelantikan adalah syarat mutlak sesuai aturan organisasi di dunia. Pada acara pelantikan ini, ratusan anggota TPN dari wilayah Sinak, Yambi, Ilaga, Puncak Jaya dan perwakilan dari Intan Jaya hadir dan juga delegasi dari Markas pusat dan KODAPKODAP TPNPB. Tidak hanya anggota TPNPB yang hadir, namun simpatisan ratusan rakyat penduduk sipil setempat hadir untuk menyaksikan pelantikan pimpinan TPNPB. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, di Markas TPNPB di Tingginambut, Papua Barat.
Dewan militer melantik tiga pimpinan nasional TPNPB, yang dipilih melalui forum nasional KTT TPN di markas Perwomi Biak. Sumpa Janji militer, sesuai peraturan TPNPB, Jederal Goliath Naaman Tabuni dibacakan di hadapan dewan militer. Kemudian pengambilan sumpah perwira, yang telah disaksikan oleh seluruh utusan KODAP, anggota TPN dan simpatisan penduduk sipil setempat, pada sebuah upacara di lapangan Markas TPNPB di Tingginambut, Papua Barat.
c. Pembenahan dan Pelantikan Pimpinan KODAP Seluruh Papua.
Post. Admind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar