Langsung ke konten utama

TAHUN 1961 PAPUA MEMBANGUN TEMPAT BUDAK

Artikel.
Oleh. Gemuruh
Tetesan Air Mata Ibunda, Kota Tua Holandia, Melangkah Tanpa Alas Kaki, Aktivitas militer Indonesia di wilayah West Papua, sedah berlangsung sejak 19 Desember 1961 hingga sekarang. Tidak bisa kami bayangkan betapa hancurnya sosial budaya dan adat rakyat West Papua akibat dari operasi militer yang tiada hentinya. 

Dilihat dari ganggguan psikologis dan trauma yang mendalam dari rakyat West Papua menjadi basis kami untuk menolak segala bentuk operasi kolonisasi dari Pemerintah Indonesia di West Papua lewat kekuatan Militer yang begitu beringas.

Tidak ada jaminan, bahwa rakyat West Papua hidup aman, damai dan bebas secara politik, ekonomi, sosial dan budaya ketika militer masih berkeliaran dikehidupan sipil. Maka, militerisme perlu disterilkan dari wilayah kehidupan sipil.

Segala bentuk Operasi Militer yang dilakukan di wilayah West Papua menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita semua sebagai gerakan kiri dan individu yang pro-demokrasi, karena sangat membahayakan kehidupan suatu bangsa dan aktivitas rakyat sipil. Adalah suatu kekerasan budaya dan kemanusiaan kejahatan HAM jika peran militer sampai pada memperhambat aktivitas sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi rakyat West Papua.

Operasi militer di West Papua mengakibatkan malapetaka bagi demokrasi dan kemanusiaan yang begitu banyak, OAP menumpahkan darah ribuan-jutaan tetapi juga menghancurkan budaya suku dan adat serta gangguan psikologis dalam waktu yang lama bagi rakyat West Papua. 

Sampai dengan sekarang ribuan rakyat pribumi mengungsi kedalam hutan, terusir dari kediaman mereka. Penetapan pelabelanTentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPN-PB sebagai membelah kebenaran menyebarluaskan pengaruh rasisme dan kolonialisme terhadap rakyat West Papua. 

Bukan hal yang mudah bagi rakyat West Papua hidup ditengah peperangan dan pembantaian ethnis mereka dalam setiap waktu.Hal ini, menjadi trauma yang sangat mendalam dan gangguan psikologis yang berkepanjangan.Tidak ada aktivitas sosial dan ekonomi secara bebas yang dapat dilakukan oleh rakyat West Papua.

Post. Admind

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...

SEPOTONG PERAHU KERTAS

NEGERI BAJAKAN Di negeriku yang lucu ini Nelayan adalah bajak laut Petani bajak tanah Anak-anak bajak wifi Agama bajak kewarasan Pejabat bajak rakyat Di bawah hukum pemerintah bajakan Di negeri yang penuh drama ini Pencuri sandal lebih biadab dari koruptor Nyawa aktivis tak ada harganya dibandingkan sebungkus rokok yang membela tanah adat, dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam got Darah-darah mengalir, membasuh dosa siapa, membaptis anak-anak siapa? Pemuda-pemuda merancang perlawanan Dari dusun-dusun kecil, pulau-pulau terpencil Dari pendidikan-pendidikan yang kalian sebut, terbelakang Dari orang-orang yang kalian sebut miskin dengan baju diskriminasi Pemuda-pemuda jangan berhenti melakukan perlawanan Di negeri yang lebih mencintai baliho daripada rakyatnya sendiri Di negeri yang lebih mencintai investor daripada anaknya sendiri Jangan berhenti melakukan perlawanan di negeri yang sibuk membangun dinasti politik daripada membangun sekolah dan rumah sakit Sekolah baik-baik, b...

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...