DPR Papua Tengah Paulus Mote, Mengatakan Atas Nama Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi Jangan Merusak Hutan yang Ada

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Jeruk 🍊 -Melangka Tanpa Alas Kaki- DPR Papua Tengah Paulus Mote: Mengatakan bahwa, Jangan Rusak Hutan Atas Nama Pembangunan Jalan!

Nabire Papua Tengah ||Suara keras mengguncang ruang publik Papua Tengah. Ketua Komisi II DPR Papua Tengah, Paulus Mote, meledak menyoroti maraknya pembongkaran dan pembukaan jalan baru di delapan kabupaten yang dinilai membabi buta dan tanpa kajian lingkungan yang jelas.

Menurutnya, aktivitas tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, tapi sudah masuk kategori penghancuran ekosistem yang mengancam masa depan Papua Tengah.

“Jangan lagi ada jalan yang dibuka sepihak, seolah tanah dan hutan ini milik pribadi! Semua pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan wajib memiliki AMDAL dan disosialisasikan secara terbuka!” tegasnya

Ia menilai, pembongkaran jalan yang dilakukan secara sporadis telah merusak hutan lindung, menggusur habitat satwa endemik, serta menimbulkan ketidakseimbangan alam yang akan berdampak panjang bagi masyarakat adat dan generasi berikutnya.

“Yang terjadi hari ini bukan pembangunan, ini pembabatan alam atas nama proyek. Kalau pemerintah tidak berhenti dan tidak belajar dari kesalahan, maka kita sedang menyiapkan bencana ekologis buatan manusia,” ujarnya tajam.

Paulus menekankan, AMDAL bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi tanggung jawab moral dan hukum yang diatur tegas dalam:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,

3. Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

“Kalau pemerintah terus berjalan tanpa AMDAL, itu artinya mereka sadar sedang merusak tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita tidak bisa diam,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Paulus Mote meminta moratorium total terhadap semua pembongkaran jalan baru sebelum kajian lingkungan dan tata ruang selesai. Ia juga menuntut transparansi publik dan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek jalan yang telah berjalan.

“Pembangunan tanpa nurani sama saja dengan kejahatan terhadap alam. Alam Papua Tengah bukan objek, tapi sumber kehidupan. Jangan tunggu hutan hilang baru menyesal!” seru Paulus menutup pernyataannya.

Pos. Admin