MAHASISWA PAPUA MENDEMOSTRASI ATAS TINDAKAN MILITER INDONESIA DI TANAH WEST PAPUA

Tetesan Air Mata Ibunda, Kota Tua Holandia, Melangkah Tanpa Alas Kaki, Semuanya telah dibumkam maka Aksi Nasional dilakukan di Jayapura hari ini tanggal 03/09/2022  atas pembunuhan 4 orang ndugama dan 3 orang MAPPI melalui cara multilasi di west Papua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Namun ruang demokrasi di tanah Papua selalu dibumkam dan dihadirkan hukum pembunuhan, hukum perampasan, hukum, pemerkosaan, hukum pemenjarahan yang di hadirkan di Tanah West Papua.

Melalukan demonstrasi atas selama ini pemerintah daerah tidak peruduli atas segala kejahatan Militer Indonesia sehingga organisasi- organisasi yang ada di Papua tidak bermanfaat bagi bangsa west Papua.

Mahasiswa Jayapura melakukan mendemonstrasi atas tindakan-tindakan Militer Indonesia yang menindas atas kebenaran sehingga masyarakat adat dan mahasiswa selalu memenjarakan dan mengejar sampai di hukum mati.

Hak Asasi Manusia (HAM) ditutupi secara instan pada hal HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang harus membela dan menyuarakan melalui Demokrasi. 

Beberapa jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945, Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Pemerintah daerah harap buka mata dan melihat dengan tindakan mengutamakan kemanusiaa, Karna dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 telah diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945 salah satunya UU Nomor 39 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya demokrasi di Indonesia maka undang-undang yang telah menetapkan secara jelas terwujut di tanah Papua namu undang undang Negara republik Indonesia adalah sebuah Cerita belaka dan cerita fiksi dalam Negara NKRI.

Tidak adanya ruang  Demokrasi membuat Selama ini Membungkaman seluruh masalah kemanusiaan di Tanah West Papua. 

Ditutupi  ruang demokrasi oleh polri Polda Papua melalui Kapolres kota Jayapura dan seluruh Teritori West Papua.

Aksi Mahasiswa dan masyarakat Jayapura yang dilakukan di Jayapura bukan tuntut yang lain-lain tetapi Ruang demokrasi harus di tanamkan di Tanah West Papua.

 

Sehingga tidak ada tutup menutupi kejahatan-kejahatan  di Tanah Papua lagii.

Penjajahan yang dilakukan harap untuk segera adili serta masalah perkepanjangan konflik politik di west Papua sehingga harus selesaikan lewat hukum internasional atau (PBB).

Post. Admind.