Kekerasan negara dengan menangkap aktivis pro demokrasi, salah satunya Jubir Internasional PRP dan Kominte Nasional Papua Barat yaitu Victor Yeimo, serta aktivis lainnya yang berjuang bersama untuk mewujudkan demorkasi di Papua.
Penangkapan Victor, Melky, Kamus, Greyson, Abraham, Salmon, Yohan, Alex, Adolf, Yance, Isaskar, Hilkia, Ruth, Karolina, Erfin, Oto, Wahyudin, Karolina, Nataniel, dan Soni bersamaan dengan pengesahan pengesahaan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II.
Gerson dan Kamus adalah aktivis mahasiswa yang terlibat dalam aksi masa menolak KTT G-20 di Jayapura (November, 2022). Negara secara kongkrit merampas ruang demokrasi rakyat, dan kebebasan berpendapat di ruang umum, serta hak pendidikan bagi keduanya.
Yanwaris Sewa adalah Warga sipil yang dituduh sebagai anggota Tentara Nasional Papua Barat (2021).
Abraham Fatem, Salmon Neuseni, Yohan Janoma, Alex Bless, Adolf Nauw, Yence Kambuaya, Isaskar Isir, Hilkia Isir, Ruth Isir, Karolina Suparto, Erfin Mefana, Oto Geisler, Wahyidin Sisauta Daud Isoga, Nataniel Suprato dan Sonu Rumkeny merupakan korban salah tangkap militer Indonesia terhadap masyarakat sipil karena tidak mampu menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Maybrat, Sorong.
Tindakan tidak koperatif dan negara menunjukkan watak anti demokrasi, dan tidak koperatif dalam memperlakukan rakyat Sipil.
Victor Yeimo ditangkap atas tuduhan aktor kerusuhan di Papua (2019). Victor ditangkap pada 2021 di Jayapura. Dalam proses pemeriksaan dan persidangan Victor dikaitkan dengan identitasnya sebagai aktivis organisasi politik.
Kasus-kasus penangkapan dan dituduh melakukan tindakan pidana, menunjukan bahwa negara memiliki kepentingan politis untuk membungkam demokrasi di Papua.
PRP sebagai front persatuan rakyat yang eksis menolak kebijakan Otonomi khusus dan mendukung Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua, memanggil Solidaritas Internasional untuk terlibat dalam memberikan tekanan politik kepada Joko Widodo, selaku pemerintah Indonesia untuk membebaskan tahanan politik di Papua.
Konflik Papua dan Indonesia merupakan konflik perampasan sumber daya alam, yang berujung pada pembungkaman ruang demokrasi.
Jokowi seharusnya tidak menggunakan menangkap aktivis pro demokrasi untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Pendekatan humanis adalah bebaskan tahanan politik lalu buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.
PRP adalah demokratik front di Papua, terdiri dari 112 Organisasi dan individu yang menolak kebijakan Otonomi Khusus Jilid II dan Mendukung penetuan Nasib sendiri.
Jubir Nasional PRP
Jefry Wenda
Post. Admind
Komentar
Posting Komentar