Dalam pernyataan sikap terkait situasi buruknya kekerasan kemanusiaan menyebakan terjadinya pelanggaran Ham di Papua dari sejak jatuhnya Reformasi Pemerinatahan Soeharto Pada Tahun 1988 hingga kini.
Mesti Reformasi Insitusional,dan Legislatif Pemerintahan masa Soeharto telah mengakui secara resmi dalam sejarah panjang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Militer Indonesia di Aceh dan Papua serta memberikan Otonomi Khusus Bagi Kedua wilayah tersebut.
Reformasi 1988 membuka pintu pagi pengakuan terhadap HAM,termasuk kemerdekaan berpendapat dan berkumpul.
Pemerinatah telah membatalkan Undang -Undang yang digunakan untuk membungkam kritik untuk menghapus larangan mengungkung media massa,Partai Politik (Parpol),dan Lain-Lain.
Negara Kesatuan Kolonial Indoensia (NKRI) memberikan jaminan bagi kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dalam Konstitusi termasuk Undang-Undang NO.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang mengakui Hak untuk berkumpul dengan damai sebagai Hak yang tidak memerlukan izin.
Semangat lahirnya Reformasi ini kemudian berbagai elemen di Tanah Papua maupun di luar Papua menentang kedudukan kolonial Indonesia serta Perusahan Swasta milik kapitalis menguatkan kembali tuntutan untuk merdeka sebagai bangsa yang telah merdeka muncul di berbagai penjuru namun,Negara Justru menggunakan pendekatan keamanan menggunakan pola-pola Refresif di Hampir seluruh Tanah Papua.
Salah bentuk dari sekian kasus krminilasiasi terhadap aktivis demokrasi adalah Juru Bicara internasional Komite Nasional Papua Barat atau (KNPB),dan Petisi Rakyat Papua (PRP), Victor Yeimo.Yang ditangkap oleh Tim Nangkawi Polda Papua, pada 9 Agustu 2021, atas dugaan kasus makar adalah praktek -praktek Hukum yang tidak profesional dilakukan pemerintah kolonial Indonesia.
Kekerasan ini meruapakan tidak terlepas dari upaya Negara dalam rangka mempertahankan kedudukan Indoensia di Tanah Papua sebagai wilayah terjajah. Hal tersebut terbukti dari pendoropan Militer dalam skala besar di Papua.
Proses Hukum kasus makar Victor F. Yeimo atas pembelaan rasisme pada 2019 dituduh Pasal Makar dengan Pasal 106 Dan 110 merupakan ikhtiar Negara untuk Kriminalisasi makar tanpa bukti yang kuat.
Pasal Makar dan penghasutan merupakan senjata penjajah digunakan untuk membungkam ruang demokrasi,bisa membela ujaran rasisme mala dihukum penjara dan pelakunya diberi humana ringan itu berarti diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia.
Sementara rakyat Papua merasa martabat dan harga dirinya direndahkan dengan ujaran rasis,membelah denganaksi protes ditangkap atas nama pasal darurat lalu
diproses hukum,penangkapan itu terjadi di Fakfak, Manokwari, Wamena,
dan,Jayapura. Tujuh Orang pimpinan organisasi dan BEM dipenjarahakn terduga makar atau aktor dibalik aksi protes spontanitas pada 2019 lalu.Hari ini Victor Yeimo anti rasi dihukum tuduhan kasus makar yang sama di jalani 7 aktivis tadi.
Victor Yeimo ikut sebagai peserta dalam aksi protes rasisme di Papua pada 19 Agustus 2019 lalu. Victor diadili hingga 33 kali sidang tidak ada fakta dan bukti melanggar UU makar.
Pada hal saksi ahli tidak ada pada saat peristiwa 2019 di Papua memberikan keterangan tentang peristiwa aksi rasisme bukan kewenangan saksi Ahli.
dari semua kesaksian menunjukkan semua saksi palsu penuh rekayasa oleh Negara melalui kepolisian untuk kriminalisasi anti rasis Victor Yeimo dengan tuduhan makar.
Sementara tiga saksi ahli dua saksi meringankan yang dihadirkan oleh PH Victor Yeimo Tidak Bersalah.
Maka itu KNPB wilayah Balim barat akan mobilisasi massa rakyat Lanny Jaya dan Papua kembali ke jalan mendesak Pemerintah Kolonial Indonesia segera bebaskan Victor F. Yeimo dan berikan hak politik Papua melalui jalur damai dan penuh demokratis "referendum".Oleh karena itu kami KNPB wilayah Balim barat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Melawan Rasisme (RPMR) menyampaikan beberapa poin peryataan sikap tuntutan adalah:
1.Mendesak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Polda Papua,dan,Kejaksaan Tinggi Papua Segera Bebasakan Victor Yeimo tanpa syarat hukum untuk memberikan rasa keadilan terhadap rakyat Papua sebagai korban rasisme.
2.Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili Victor Yeimo, sebagai korban rasisme secara bijak memutuskan vonis bebas dari dugaan kasus makar yang tidak terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebanyak 27 kali sidang pemeriksaan saksi-saksi.
3.Hentikan kriminalisasi dan diskriminasi penegakkan Hukum, Intimidasi, teror,,penangkapan,dan pembungkaman terhadap aktivis pro demokrasi dan aktvis HAM di Indonesia dan Papua.
4.Segera bebaskan seluruh tahanan politik di Tanah Papua
5.Hentikan kriminalisasi dan pembunuhan karakter tehadap aktvis HAM Haris Aszar sama Fatimah
6.Hentikan kekerasan terhadap rakyat sipil di beberapa wilayah konflik bersenjata yakni,Kabupaten Nduga,Kabupaten Puncak Papua,Kab Intan Jaya,Kab Yahukimo,Kab Lanny Jaya,dan Kab Maybrat.
7.Segera tarik Militer baik organik dan Non Organik dari Tanah Papua.
8.Medesak Dewan HAM PBB, Palang Merah Internasional, Jurnalis Internasional Independen masuk ke Papua untuk investigasi seluruh pelanggaran HAM dan meliput realitas kekerasan ii Papua
9. Hentikan semua praktek rasisme secara struktural di Tanah Papua.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan penuh bertanggung jawab atas nama keadilan dan kemanusiaan di Tanah Papua.
Post. Ad.ons
Balim Barat,senin17 April 2023
Komentar
Posting Komentar