ULMWP Tetap Dipertahankan Sebagai Wadah kordinatif demi persatuan dan keanggotaan Penuh west Papua di Melanesia Spearhead Grup MSG.

Ones Suhuniap

(Jubir Nasional KNPB) 

Jangan mengubah dengan struktur ULMWP sebagai pemerintahan sementara dan mendorong aplikasi baru sama saya kita mulai dari nol. 

Karena perubahan struktur atau hirarki ULMWP wadah kordinatif menjadi pemerintahan sementara dan amandemen kontitusi ULMWP menjadi Undang undang sementara belum ada keputusan final melalui KTT formal ke II ULMWP. 

Kami dukung ULMWP sebagai alat perjuangan diplomasi kampanye di internasional perlu diselamatkan dari kehancuran. 

ULMWP didirikan bukan hanya sekedar menjadi anggota full member di MSG tetapi diplomasi sampai ke UN dan wilayah regional lain selama papua belum merdeka. 

Selama bangsa Papua belum menentukan nasib masa depan sendiri berdasarkan yuridiksi hukum internasional maka perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat akan terus berjalan.

Baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan non diplomasi oleh karena itu ULMWP wadah persatuan para diplomasi hierarki kepemimpinan kolektif dan wadah kordinatif harus dipertahankan sebagai alat persatuan di level internasional.

Maka perlu mendorong KTT II ULMWP untuk agar segera restrukturisasi organisasi dan kepemimpinan sesuai regulasi tahun 2017.

Konferensi tingkat tinggi KTT memiliki kewenangan pernah untuk mengamendemen kontitusi dan memilih kepemimpinan baru. 

Karena masa kepemimpinan Benny Wenda sudah berakhir masa jabatan pada tahun 2020 lalu sehingga perlu restrukturisasi dan pembenahan dan ULMWP sambil mendorong keanggotaan penuh di MSG.

Kami yang mendorong lahirnya ULMWP masih mendukung Ageda maupun wadah ULMWP sebagai wadah kordinatif demi menjaga persatuan dalam stratak perjuangan diplomasi internasional. 

Pada tahun 2017 kami masih mempertahankan ULMWP sebagai wadah kordinatif tanpa merubah hirarkinya agar semua pihak bisa berkomunikasi dan berkodinasi ageda.

Permohonan kami pada saat KTT I tahun 2017 ditolak tanpa ditimbang dan kelompok ambisius memaksakan perubahan hirarki dari kordinatif dipimpin oleh sekretaris jenderal mengubah menjadi ketua artinya dari kordinasi menjadi komando. 

Belakangan tanpa mendorong KTT II sebagai forum tertinggi pengambil keputusan organisasi, memaksakan pertumbuhan hirarki di jalan dengan undang undang sementara dan pemerintahan sementara dan agenda green state menggunakan nama ULMWP.

 

Akibatnya persatuan di ULMWP hancur karena ada kelompok oportunis yang ambisius tetapi juga ambigu ini mengumumkan undang undang dan pemerintahan sementara tanpa diputuskan secara bersama-sama dalam KTT formal berdasarkan regulasi atau konstitusi.

Mereka secara sepihak umumkan pemerintahan dan undang undang menghacurkan persatuan seakan ULMWP milik kelopaknya pada hal ULMWP milik kami semua rakyat papua yang berjuang untuk papua merdeka. 

Berdasarkan aturan organisasi ULMWP sendiri maka pengumuman Undang undang pemerintahan dan ageda green state adalah ilegal karena belum diputuskan oleh semua komponen dalam KTT sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. 

Oleh karena itu kita perlu selamatkan ULMWP sebagai alat perjuangan bersama di level internasional perlu diselamatkan dan restrukturisasi. 

Maka mendorong KTT II ULMWP adalah keharusan demi perjuangan pembebasan nasional selajutnya selama kita masih membutuhkan perjuangan diplomasi. 

Persatuan dalam perjuangan adalah kebutuhan yang harus kita jaga bersama baik persatuan stratak maupun struktur dalam alat-alat perjuangan kita bagun bersama termasuk persatuan di ULMWP. 

Oleh karena itu pejuang papua Merdeka yang menginginkan perusahaan Flatfrom organisasi ULMWP menjadi pemerintahan mapun kita yang ingin mempertahankan ULMWP sebagai wadah kordinatif sama-sama mendorong KTT dan dalam forum kita akan lihat berdasarkan kebutuhan obyektif. 

Sambil kita mendorong KTT II ULMWP kampanye dan konsolidasi bersama untuk keanggotaan ULMWP di MSG.

 Aplikasi saat ini status menjadi anggota peninjau atau observer di MSG menggunakan aplikasi yang sudah ajukan menggunakan ULMWP sebagai wadah kordinatif atau organisasi persatuan. 

Aplikasi west Papua di MSG masih ada sehingga kita terus mendorong ULMWP wadah kordinatif berdasarkan aplikasi supaya bisa diterima oleh keanggotaan penuh. 

Jika ULMWP mengubah hirarki dan platform diubah menjadi pemerintahan maka membutuhkan aplikasi baru dan kita mulai dari nol lagi. Sehingga semua pihak mendukung ULMWP sebagai wadah kordinatif bedasarkan aplikasi ada di MSG supaya bisa menjadi anggota full member tahun ini. 

Karena kami punya pengalaman tahun 2013 yang lalu di kanaki dimana dalam KTT MSG dua aplikasi west Papua masuk sekertariat MSG akhirnya para pemimpin hanya menerima agenda hak penentuan nasib sendiri namun untuk keanggotaan para pemimpin Melanesia menjarakkan kita bersatu lalu ajukan aplikasi ulang atas nama bangsa Papua. 

Hasil dari Kaledonia baru tahun 2013 ini mendorong kita bersatu dalam wadah kordinatif ULMWP lalu mengajukan aplikasi akhirnya di Salomon Honiara west Papua menjadi anggota peninjau. 

Dengan demikian kita punya tugas sekarang terus mendorong ULMWP menjadi anggota Penuh MSG dengan aplikasi yang sudah ada yaitu menggunakan nama ULMWP wadah kordinatif dan alat persatuan Perjuangan diplomasi internasional selanjutnya. 

Kepada rakyat Papua terus mendorong ULMWP wadah kordinatif dan mendukung West Papua melalui ULMWP menjadi anggota penuh MsG

Ingat Kami pendiri, Kami Masih mengawasi siapa yang kasih rusak alat persatuan diplomasi kami bangun. 

Persatuan kunci Kemenangan satu Bangsa