Langsung ke konten utama

Pemuda Adat Tambrauw Gustaf Baru Mempertanyakan Pernyataan PJ Bupati dan Ketua DPR Tambrauw

Oleh Gustaf Baru 
Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Tambrauw Papua Barat- Melangkah Tanpa Alas Kaki_Kami pemuda adat Tambrauw dengan ini menyikapi peristiwa Penangkapan terhadap Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang baru di bentuk.

Pasca peristiwa penangkapan terhadap 19 aktivis KNPB di distrik Bamus Bama,  kabupaten Tambrauw,.

Ada upaya negara melalui Pemda dan anggota militer di Tambrauw beberapa opopini miring dikembangkan untuk mengkambing hitamkan knpb sekaligus kriminalisasi KNPB Tambrauw.

Upaya yang dilakukan Pemda kabupaten Tambrauw untuk mengkambinghitamkan aktivis dan organisasi KNPB, sebagai kelompok kriminal bersenjata(KKB).

Hal ini dilakukan untuk pengalihan isu dan membenarkan tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan sewenang-wenang. Pada hal faktanya tidak ada aksi KKB yang mereka sebutkan.

Kemudian peralihan isu yang lain yang dikembangkan oleh TNI dan Polri bahwa  ancaman dari KKB sehingga tenagah medis di evakuasi. 

Tenaga kesehatan dievaluasi dengan adanya isu ancaman KKB mereka TNI-Polri kembangkan ada dua distrik, di kabupaten Tambrauw.

Dua distrik evakuasi tenagah medis adalah  distrik Yembun dan distrik Syujak, sehingga para tenagah kesehatan tersebut dievakusi pada Minggu dinihari (detik com).

Maka kami  meminta kepada PJ Bupati Tambrauw, Engelbert Kocu, untuk segera membuktikan bahwa KNPB adalah kelompok kriminal bersenjata. 

PJ Bupati Tambrauw harus membuktikan bahwa KNPB punya senjata dan berjuang dengan senjata mengacam warga dan tenagah medis.

Kami heran Kenapa PJ Bupati Tambrauw, bisa mengeluarkan narasi seperti demikian? Ada apa dibalik itu?,  tolong diperjelaskan!.

Dan kami juga meminta kepada Ketua DPRD kab Tambrauw, Yerimias sedik S.Ip, untuk segera mengklarifikasi pernyataan di media (Papua spirit com),  bahwa ada pihak luar yang sengaja mengacaukan kabupaten Tambrauw, siapa pihak luar yg dimaksud itu? Harus dijelaskan secara detail dan baik kepada publik.

Jangan ketua DPRD kab Tambrauw, sengaja mengelurkan bahasa yg menciptakan konflik antar orang Papua.

Perlu diketahui bahwa KNPB adalah organisasi sipil yang memperjuangkan hak politik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri/merdeka secara damai dan demokrasi. 

KNPB Juga organisasi sipil,  yang ada di seluruh teritorial pulau Papua, bukan hanya berada  di kabupaten Tambrauw dan Maybrat. 

Maka dengan ini kami menuntut kepada Pemda kabupaten Tambrauw kepala Polresta Tambrauw dan Danrem(forkopimda) kab Tambrauw bahwa;

1. Pemda kabupaten Tambrauw, kepala Polresta dan Danrem   jangan mengkambinghitamkan aktivis dan organisasi sipil KNPB.

2. Stop membangun narasi dan pernyataan yang akan membuat situasi keamanan di kab Tambrauw, PBD, menjadi terganggu.

3. Hentikan penggunaan bahasa/ dalih keamanan untuk mendirikan pos-pos militer dan penambahan personil aparat TNI-POLRI di kab Tambrauw, PBD.

4. Pemerintah Tambrauw, DPRD kab Tambrauw, akan bertanggungjawab apabila terjadi kekerasan dan penganiayaan kepada masyarakat sipil di kab Tambrauw, oleh aparat TNI-Polri.

5. Kami menolak pendirian Kodim di kab Tambrauw, dengan alasan apapun.karena akan menyebabkan kekerasan, mengganggu mental kepada masyarakat sipil di kab Tambrauw.

Pemuda Tambrauw.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya