Oleh. ONES SUHUNIAP.
Tetesan air Mata Ibunda, Kota tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kak_Kembalikan ULMWP sebagai wadah koordinatif berdasarkan deklarasi saralana. ULMWP milik semua orang Papua Sorong sampai Merauke dan semua orang Papua di luar negeri.
ULMWP itu didirikan sebagai wadah koordinasi para diplomat untuk kerja kerja diplomasi lobi dan kampanye papua merdeka di internasional.
Agar para diplomat jalan masing -masing bisa bersatu dalam wadah koordinatif untuk mengkoordinasikan agenda kerja diplomasi.
Berbaris bersama menyerang masing masing sesuai dengan kapasitas atau kemampuan individu yang dimiliki oleh para diplomat.
Akhirnya semua komponen mendorong proses persatuan diplomat di vanuatu pada tahun 2014.
Proses terbentuknya ULMWP berawal dari diplomasi WPNCL di wilayah regional melanesia.
Pada tahun 2013 WPNCL mengajukan aplikasi ke Melanesia Speac Grup ( MSG) untuk menjadi anggota dalam forum sub regional melanesia tersebut.
Kamudian sidang MSG menyarankan agar orang papua harus bersatu dalam satu wadah dan mengajukan aplikasi lagi di sekretariat MSG.
karena pada tahun 2013 dua aplikasi yang muncul aplikasi dari WPNCL dan aplikasi dari NFRPB sehingga para pemimpin MSG menerima agenda hak penentuan nasib sendiri (Self Determination).
Sedangkan keanggotaan West Papua dalam MSG tidak diterima dan disarankan orang papua bersatu.
Setelah melihat dinamika di MSG organisasi gerakan di dalam negeri melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi semua komponen.
Ada perdebatan dalam mendorong proses rekonsiliasi karena masing- masing organisasi memiliki agenda yang berbeda walau tujuan satu.
Dalam rekonsiliasi ada perdebatan yang sangat luar biasa karena ada beberapa organisasi punya agenda berbeda.
Organisasi tersebut adalah KNPB , GARDA P, Front PEPERA, WPNA, WPNCL NFRPB, PNWP PARJAL, DAP dan FNMPP, dan lain lain.
Khusus Komite Nasional Papua Barat KNPB Misalnya hasil keputusan kongres I ( satu ) menghasilkan resolusi tentang bagaimana alat, tenaga dalam mendorong agenda perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat.
Dalam resolusi kongres knpb menghasilkan resolusi tentang kerja organisasi kerja politik.
Dalam kerja organisasi alat dan tenaga sehingga knpb reselusikan
1. Mendorong persatuan Para Diplomat (wadah persatuan)
2. Dorong persatuan Sipil ( alat politik)
Berdasakan hasil keputusan tersebut knpb melebarkan sayap membagun struktur knpb di seluruh wilayah papua dan mendorong terbentuknya lembaga politik sebagai alat demokrasi.
Parlemen daerah daerah mendorong hingga melahirkan konferensi nasional melahirkan PNWP 5 april tahun 2012.
Selanjutnya knpb Membangun koordinasi dengan para diplomat di luar negeri untuk mencari format persatuan diplomat.
Pada waktu yang sama para pemimpin MSG menyarankan orang papua bersatu disinilah peluang untuk mendorong persatuan diplomat.
Pada tahun 2013 momentum keputusan para pemimpin MSG menyarankan orang papua bersatu akhirnya knpb berinisiatif komunikasi dengan organisasi lain untuk rekonsiliasi.
Knpb melihat dinamika di MSG ini sangat penting mendorong para diplomat harus disatukan di luar baik bersatu dalam agenda maupun bersatu melihat wadah persatuan diplomat.
Akhirnya mendorong rekonsiliasi dalam negeri sampai dengan lahirnya ULMWP pada tahun 2014.
KNPB secara organisasi melihat ULMWP itu sebagai wadah koordinasi persatuan para diplomat.
ULMWP bukan satu lembaga politik atau alat perjuangan pembebasan nasional papua barat. Namun ULMWP wadah persatuan para diplomat berdasarkan hasil keputusan atau resolusi kongres I dan dipertegas lagi dalam kongres II tahun 2018
Jadi sampai saat ini knpb melihat ULMWP sebagai wadah koordinatif bukan sebuah front persatuan atau lembaga politik, .
Namun ULMWP sebatas alat persatuan para diplomat dan agenda kerja diplomasi atau sederhana nya itu rumah untuk diplomat duduk bicara agenda perjuangan di internasional.
Kami melihat saat ini ULMWP jadi dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang pertahankan wadah koordinatif dengan trias politika.
Kelompok kedua adalah kelompok yang mendeklarasikan negara dan undang -undang dan pemerintahan sementara.
Perpecahan ini terjadi karena pada tahun 2017 dalam KTT I mengubah sistem dari koordinatif ke komando , strukturnya dipimpin oleh seorang sekjen sebelumya dirubah sistem trias politika dipimpin oleh seorang ketua.
Struktur dipimpin oleh seorang ketua dengan kepemimpinan bergilir tidak mencerminkan praktik demokrasi yang baik dan benar.
Dampak Nya ada perpecahan dan degradasi perjuangan diplomasi di internasional.
Dengan melihat dinamika seperti ini kami berharap KTT ke dua ULMWP kelompok yang deklarasi pemerintahan sementara dengan presiden Benny Wenda menjadi satu kelompok dalam ULMWP.
Jadi kawan kawan yang mendeklarasikan negara baru dan udang udang tidak bisa menggunakan nama ULMWP.
Karena proses lahirnya Negara pemerintahan, konstitusi termasuk agenda green State tidak melalui mekanisme formal di ULMWP.
Apalagi keputusan tidak demokratis dan bulan keputusan bersama dalam KTT Formal.
Keputusan tentang undang undang sementara pemerintahan dan ageda Green State di luar mekanisme telah melanggar by law.
Sedangkan kelompok yang pertahankan wadah koordinatif dengan sistem trias politika Eksekutif legislatif dan yudikatif harus mengubah sistem seperti sebelumnya.
Kami bergarap sekaligus saran kami adalah ULMWP dikembalikan roh dan semangat terbentuknya wadah koordinatif.
Sturuktunya dipimpin oleh seorang sekjen atau moderator dan bisa juga presidium.
Harus kepemimpinan kolektif, keputusan bersama konsensus menjalankan penegakan sistem demokrasi supaya semua orang punya hak yang sama dalam ULMWP.
ULMWP milik rakyat papua sorong sampai merauke yang ingin bebas dari tirani penindasan kolonialisme di west Papua.
ULMWP bukan milik tiga kelompok tiga komponen yang membentuk trias politika PNWP, WPNCL dan NFRPB.
Kami apresiasi ide atau gagasan tentang konsep negara, pemerintahan dan undang undang namun itu bukan kebutuhan saat ini.
Kebutuhan sekarang adalah persatuan dalam stratak bersama menuju revolusi demokratiknya.
Setelah pembebasan nasional dulu kita akan perdebatkan konsep dan gagasan tentang rumah idaman kita bersama.
Saya menulis ini agar Rakyat ketahui dinamika di ULMWP karena semua orang termasuk saya punya hak kritisi ULMWP.
Kami bicara karena kami punya keringat bersama dan saya punya hak bicara untuk ULMWP. Sebab kami bukan penonton atau saksi kami punya kontribusi kami yang melahirkan.
Poat . Admind
Komentar
Posting Komentar