Langsung ke konten utama

Nelson Mandela yang keras Mematikan Kejahatan Dunia

Nelson Mandela: "Kolonialisme menciptakan konflik antar suku dan mengubah saudara menjadi musuh. Misi kita sebagai pemimpin adalah membangun jembatan antar suku, memulihkan persatuan, dan menghapuskan warisan pahit yang ditinggalkan oleh kolonialisme"

Frantz Fanon: "Taktik pecah belah antar suku adalah instrumen kekuasaan yang digunakan oleh kolonialisme untuk mempertahankan hegemoni dan memperpanjang ketidakadilan. Pembebasan nyata hanya mungkin terjadi ketika semua suku bersatu melawan penjajahan."

Kwame Nkrumah: "Pecah belah antar suku adalah senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh penjajah untuk menjaga kendali mereka. Kita harus mengenali upaya ini dan bersatu melawan upaya-upaya tersebut untuk memperoleh kemerdekaan sejati."

Patrice Lumumba: "Kolonialisme menggunakan pecah belah antar suku untuk melemahkan perlawanan dan menjarah sumber daya alam negeri kita. Kita harus menyadari permainan ini dan bersatu untuk melindungi kekayaan alam kita dari eksploitasi asing"

Che Guevara: "Pecah belah antar suku adalah metode klasik yang digunakan oleh kolonialisme untuk mencuri kekayaan alam negara. Mereka mengadu domba suku-suku yang seharusnya bersatu dalam perjuangan melawan penjajahan, sehingga mereka dapat melanjutkan eksploitasi tanpa rintangan"

Kita adalah korban diatas tanah kita sendiri. "paham dan sadar"musuh kita adalah kolonialisme indo.

Salam Revolusi 

Post. Admind

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...

SEPOTONG PERAHU KERTAS

NEGERI BAJAKAN Di negeriku yang lucu ini Nelayan adalah bajak laut Petani bajak tanah Anak-anak bajak wifi Agama bajak kewarasan Pejabat bajak rakyat Di bawah hukum pemerintah bajakan Di negeri yang penuh drama ini Pencuri sandal lebih biadab dari koruptor Nyawa aktivis tak ada harganya dibandingkan sebungkus rokok yang membela tanah adat, dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam got Darah-darah mengalir, membasuh dosa siapa, membaptis anak-anak siapa? Pemuda-pemuda merancang perlawanan Dari dusun-dusun kecil, pulau-pulau terpencil Dari pendidikan-pendidikan yang kalian sebut, terbelakang Dari orang-orang yang kalian sebut miskin dengan baju diskriminasi Pemuda-pemuda jangan berhenti melakukan perlawanan Di negeri yang lebih mencintai baliho daripada rakyatnya sendiri Di negeri yang lebih mencintai investor daripada anaknya sendiri Jangan berhenti melakukan perlawanan di negeri yang sibuk membangun dinasti politik daripada membangun sekolah dan rumah sakit Sekolah baik-baik, b...

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...