Langsung ke konten utama

Papuan journalist’s coverage of Minister’s visit to Dogiyai blocked by police

Liputan jurnalis Papua mengenai kunjungan Menteri ke Dogiyai diblokir polisi

Kasus, Berita Hak Asasi Manusia / Indonesia, Papua Barat / 23 Agustus 2023

Karya Bapak Aleks Waine (lihat foto, Suara Papua), jurnalis Papua yang juga Koordinator Asosiasi Jurnalis Dogiyai (AWD), meliput kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Distrik Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, pada 20Juli 2023 dihadang anggota Polda Dogiyai. 

Aleks Waine mengabarkan dilarang memasuki halaman rumah dinas Bupati Dogiyai, tempat Menteri Koordinator Muhadjir Effendy sedang menghadiri rapat. Dia ditanya oleh polisi tentang niatnya, dan Pak Waine menjawab bahwa dia adalah seorang jurnalis yang ingin meliput kunjungan tersebut, dia menunjukkan kepada polisi kartu anggota persnya. Dia tidak diizinkan masuk. Dia kemudian ditanya apakah dia mendapat undangan untuk meliput kunjungan tersebut. Pak Waine menjawab belum melakukannya karena tidak ada undangan yang dibagikan kepada pers. 

Informasi rencana kunjungan kerja Menko sudah diketahui masyarakat, termasuk jurnalis. Namun sepengetahuan Aleks Waine, belum ada panitia atau orang yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pers. Juga, tidak ada undangan yang dibagikan. Oleh karena itu, menghalangi seorang jurnalis melakukan pekerjaannya karena tidak adanya undangan adalah hal yang tidak masuk akal. Polisi mengganggu kebebasan pers. 

“Saya minta Kapolsek Dogiyai dapat memberikan arahan yang baik kepada anggotanya agar memahami isi Undang-Undang Pers yang mengatur kebebasan pers. Mereka tidak berhak membatasi jurnalis, apalagi melarang aktivitas pemberitaan,” kata Waine. 

Data Kasus Terperinci
nama lokasi: Dogiyai, POLRES sebagai referensi (-4.009035391117398, 136.03171263562166)
wilayah administratif: Indonesia, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai, Distrik Dogiyai
jumlah total korban: satu
periode kejadian: 20.07.2023
pelaku: polisi
detail pelaku: tidak diketahui
Isu: kebebasan berekspresi, masyarakat adat, kebebasan pers
Sumber:
Berita HRM Lebih Lanjut:

Pos. Admin

apuan journalist’s coverage of Minister’s visit to Dogiyai blocked by police

Case, Human Rights News / ,  / 23 August 2023

The work of Mr Aleks Waine (see photo, Suara Papua), a Papuan journalist who is also the coordinator of the Dogiyai Journalists Association (AWD), to cover the working visit of the Coordinating Minister for Human Development and Culture (Menko PMK) in Dogiyai district, Central Papua Province, on 20 July 2023 was blocked by members of the Dogiyai Regional Police.

Aleks Waine reported that he was prohibited to enter the yard of the official house of the Dogiyai regent, where the Coordinating Minister Muhadjir Effendy was attending meetings. He was asked by the police about his intentions, to which Mr Waine replied that he is a journalist wanting to cover the visit, he showed the police his press membership card. He was not allowed to enter. He was later asked if he had an invitation to cover the visit. Mr Waine replied that he has not because there were no invitations distributed to the press.

The information about the planned working visit of the Coordinating Minister has been known to the public, including journalists. However, to Aleks Waine’s knowledge, there was no committee or person appointment to coordinate with the press. Also, no invitations were distributed. Thus, blocking a journalist from doing his job, due to the lack of an invitation makes no sense. The police are interfering with press freedom.

“I ask the Dogiyai police chief to properly instruct their members so that they must understand the contents of the Press Law which regulates press freedom. They do not have the right to restrict journalists, let alone ban reporting activities,” said Mr Waine.

Detailed Case Data
name of the location: Dogiyai, POLRES as reference (-4.009035391117398, 136.03171263562166)
administrative region: Indonesia, Central Papua Province, Dogiyai Regency, Dogiyai District
total number of victims: one
period of incident: 20.07.2023
perpetrator: police
perpetrator details: unknown
Issues: freedom of expression, indigenous peoples, press freedom
Sources:
Further HRM News:

NumberName, DetailsGenderAgeGroup AffiliationViolations
1Aleks Mainemaleunknownjournalistpress freedom

Related Posts


Post. Admind
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya