Langsung ke konten utama

𝐁𝐮𝐤𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐚𝐛𝐮𝐧𝐢,𝐁𝐚𝐳𝐨𝐜𝐚 𝐋𝐨𝐠𝐨, 𝐀𝐥𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐥𝐢𝐭𝐨𝐩𝐨 𝐝𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐢 𝐰𝐞𝐧𝐝𝐚.

𝐒𝐞𝐠𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐌𝐞𝐧𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐮𝐤𝐮 𝐖𝐚𝐥𝐥𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝.𝐓𝐞𝐫𝐠𝐚𝐢𝐭 𝐊𝐓𝐓 𝐈𝐈 𝐔𝐋𝐌𝐖𝐏 𝐃𝐢 𝐏𝐨𝐫𝐯𝐢𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐧𝐮𝐚𝐭𝐮.

𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐖𝐚𝐥𝐥𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝 𝐬𝐮𝐝𝐚 𝐛𝐢𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐚𝐫𝐚𝐡.𝐋𝐢𝐡𝐚𝐭 𝐓𝐮𝐥𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐰𝐚𝐡 𝐢𝐧𝐢.
𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐩𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐓𝐓 𝐈𝐈.

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Kota porvila Fanuatu- Melangkah Tanpa Alas Kaki-Sayang Rakyat papua dan lebih khususnya Kita rakyat suku walak menuju kehancuran dalam PERJUANGAN PEMBEBASAN BANGSA PAPUA BARAT. 

Sudah jelas KTT II ULMWP semua utusan dari delegasi masing2 ikut KTT II. ULMWP sama-sama menaksikan hasilnya .

 baru disini ada penolakan hasil KTT II ULMWP , apakah.....?disitu Mereka lakukan KTT II itu sepihak satu dua orang....?

  kebinggungan akal sehat kita bikin barang ane-ane , bawah Rakyat mu mejunu kemana...? 

 Rakyat yang terhormat PERJUANGAN papua merdeka ada dalam negeri. bukan ada di langit, inggris. America, vanuatu dan dll. papua merdeka ada di tangan Rakyat Papua itu sendri .
Rakyat jadi pejuan. 
Pejuan jadi Rakyat. 

Aktivitas Papua Merdeka bukan sepenuhnya ada di luar negeri. Seperti apa yang diajarkan selama ini kepada rakyat pejuang. Janji-janjinya PALSU atau Nyata silahkan rakyat menilai sendiri. Tetapi sesungguhnya Papua merdeka ada di tangan rakyat Papua di dalam negeri revolusi.

Ini Hasil KTT II ULMWP di port Villa VANUATU. 
Jadi, Secara Resmi dalam Forum, KTT II - ULMWP di hadapan:
1. Dewan Adat Papua (DAP )
2. Dewan Gereja Papua ( DGP ) 
3. Exsekutive ULMWP
4. Legislative ULMWP
5. Yudikative ULMWP
6. Pimpinan & Delegasi WPNCL
7. Pimpinan & Delegasi NRFPB
8. Pimpinan & Delegasi PNWP
9. Organisasi Afiliasi
10. Organ gerakan Non afiliasi
11. Utusan TRWP
12. Para pendukung dari berbagai negara (Autralia, Indonesia, PNG, dll)
13. Panitia penyelenggara KTT - II ULMWP.

Dan Senin 4 September 2023 
| | pukul 12 : 24 Waktu setempat, secara resmi telah jumpa pers terbuka dan hasil KTT II ULMWP telah di serahkan kepada Pemerintah Vanuatu oleh pimpinan EXSEKUTIVE ULMWP.

Hasil KTT II ULMWP di port Villa - Vanuatu, Telah menetapkan sbb:

1. PRESIDEN. : Tn. Kebe Menase Tabuni 
2. WAPRES. : Tn. Oktovianus Mote
3. SEKRETARIS EXSEKUTIVE : Tn. Markus Haluk 
4. Urusan Luar Negeri.: Tn. Benny Wenda 
5. YUDIKATIVE. : Tn. Apolos Sroyer 
6. LEGISLATIVE. : Tn. Buktar Tabuni 

Tidak ada lagi yang nama nya:
1. Tidak membahas Pemerintahan sementara, Namun kembali kepada TRIAS POLITIKA.
2. Tidak membahas UUDS (demokrasi kesukuan).
3. Tidak membahas Green state.

Oleh sebab itu, semua produk UUDS pemerintahan sementara secara resmi telah GUGUR. Pada hari ini, rakyat pejuang dan solidaritas internasional telah menyaksihkan, mana yang benar dan mana yang salah. 

Rakyat Pejuang tetap semangat, bersatu, bangkit dan lawan sistem penindasan kolonialisme, kapitalisme dan imperialisme global (Lawan realitas penindasan).

Waspada Desain Konflik Untuk Hancurkan Gerekan Sipil KNPB.
Orang papua harus teliti dalam membaca informasi dan mengamati baik, kelompok ini sengaja di besarkan untuk hancurkan gerakan eksis, dan hal seperti ini suda perna di lakukan di negara-negara yang perna berjuang.

𝐎𝐓𝐇𝐄𝐍 𝐆𝐎𝐌𝐁𝐎. 

Post. Admind

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...

SEPOTONG PERAHU KERTAS

NEGERI BAJAKAN Di negeriku yang lucu ini Nelayan adalah bajak laut Petani bajak tanah Anak-anak bajak wifi Agama bajak kewarasan Pejabat bajak rakyat Di bawah hukum pemerintah bajakan Di negeri yang penuh drama ini Pencuri sandal lebih biadab dari koruptor Nyawa aktivis tak ada harganya dibandingkan sebungkus rokok yang membela tanah adat, dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam got Darah-darah mengalir, membasuh dosa siapa, membaptis anak-anak siapa? Pemuda-pemuda merancang perlawanan Dari dusun-dusun kecil, pulau-pulau terpencil Dari pendidikan-pendidikan yang kalian sebut, terbelakang Dari orang-orang yang kalian sebut miskin dengan baju diskriminasi Pemuda-pemuda jangan berhenti melakukan perlawanan Di negeri yang lebih mencintai baliho daripada rakyatnya sendiri Di negeri yang lebih mencintai investor daripada anaknya sendiri Jangan berhenti melakukan perlawanan di negeri yang sibuk membangun dinasti politik daripada membangun sekolah dan rumah sakit Sekolah baik-baik, b...

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...