Oleh. Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRD) | Nabre, 20 Februari 2024
Tetesan Air Mata Ibunda-Kot Tua Kota Jeruk Melangkah Tanpa Alas Kaki-Kedepan setiap bacaleg sebelum caleg harus diuji Intelektualitas, Etikabilitas dan Elektabilitas dari tingkat kelompok, lokal, desa dan distrik dengan musyawarah mufakat.
Setiap caleg harus dicalonkan bukan ajukan diri jadi caleg apalagi tiba-tiba jadi caleg dan muncul baliho dimana2, karena kita tidak tau yang suruh dia caleg siapa?, basis massanya seperti apa?, kekuatan politik seperti apa?, atasi kekurangan dan acaman politiknya seperti apa?, kemampuan baca peluang seperti apa? tapi ketika tiba waktu pemilu, tiba2 bacaleg2 karbitan ini datang sujud di kita dan ngaku ada modal suara dari desa ini sudah ikat suara, dari desa itu sudah ada modal suara, dari tokoh ini sudah nyatakan sikap, dari tokoh itu sudah janji. iii ujung ujungnya saat pemuli teriak2 minta suara paksa, main kekerasan, main fisik, marah2, kecewa, dengki, benci2 politikanitas dan kekuatan perlawanan musuh politik.
Misalnya semakin banyak caleg di 1 dapil, suaranya pas-pasang, maka akan semakin tinggi konflik politik akibat perebutan suara dan kalo terjadi konflik politik yang jadi korban mayoritas adalah kita masyarakat bukan mereka (caleg2) bahkan nyatanya setelah kalah atau menang, mereka tetap berpegian euforia di kota2 besar dan kami masyarakat yang hadapi kenyataan permusuhan politik yang dibuat akibat perjuangan suara mereka.
Kita bisa amati sekarang, hanya karena makan /minum kopi seharian (/dalam waktu singkat) bersama dengan mereka dengan bercandaan, "sepertinya kk cocok caleg / kk besok maju dpr, siapa lagi kalo bukan kk /desa /daerah ini harus ada yang maju dpr dan lain sebagainya cerita buyaran". iii besoknya benaran dia caleg, astaga ini orang gila atau stress ini, orang bercandaan kok ngaku /ajukan diri jadi caleg, katanya dorongan rakyat padahal bukan!
Jadinya intinya bahwa setelah menguji Intelektualitas, Etikabilitas dan Elektabilitas, harus lakukan pemilihan lokal setiap desa /kelurahan /kelompok /wadah sebelum resmi menjadi dicalegkan dari partai dan memiliki nomor urut caleg. Pemahaman, sosialisasi dan tindakan ini mesti dilakukan agar konflik horizontal atas perebutan suara berlebihan itu tidak terjadi.
Ini tugas tanggungjawab kita bersama dalam melakukan dan mewujudkan demokrasi lebih baik, kalo cara2 demokrasi dengan politik uang, politik babi, politik kekerasan maka jangan harap Papua menuju visi besar kita yakni menciptakan kehidupan yang merdeka akan kemandirian, kecerdasan dan kesejahteraan. (wone.id) @pengikut.https://www.facebook.com/share/p/zw6BLkP4YzHLXpUN/?mibextid=Nif5oz
Post. Admind
Komentar
Posting Komentar