Thema:
“Tanah Papua Berdarah, Adili Pelaku Penganiayaan Warga Papua Dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua Sebagai Solusi Demokratis”
“Menyikapi Kasus Penyiksaan Dalam Video Yang Beredar pada tanggal 22 Maret 2024 Dan Berbagai kasus Kekerasaan Aparat TNI/Polri Terhadap Rakyat Diatas Tanah Papua.
Satu minggu yang lalu telah beredarnya 2 video penyiksaan terhadap 3 pemuda atas nama Warinus Murib, Arinus Murib dan Delfinus Kogoya dengan berdurasi 16 detik dan 29 detik tentang penyiksaan dan penganiyaan yang sangat keji dan tidak manusiawi terduga dilakukan olen TNI dari Yonif Rider 300/Braja Wijaya yang bertugas di Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Pada tanggal 22 Maret setelah video beredar langsung direspon oleh pangdam XVII cendrawasi melalui media Seputar Papua.Com bahwa video tersebut editan dan manipulasi gambar, namun pada tanggal 23 Maret 2024 Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar telah membenarkan bahwa video tersebut benar dilakukan oleh TNI Yonif Rider 300/Braja Wijaya di Puncak Papua dengan tuduhan berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Tuduhan TNI dibantah oleh juru bicara TPN-PB Sebby Sambom melalui media Jubi pada tanggal 23 Maret bahwa 3 orang warga Papua yang disiksa bukan bagian dari TPN-PB. Kami menilai pernyataan pangdam cendrawasi tersebut upaya untuk menutupi kasus penganiyaan dan menyembunyikan pelaku-pelaku penyiksaan, akan tetapi gagal karna telah terbantah dengan kenyataan. Video tersebut asli bukan hasil editan.
Kasus tersebut, pada tanggal 25 Maret melalui media Tempo Nasional, (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei mengungkapkan telah memeriksa sebanyak 42 Anggota TNI 13 orang tetapkan sebagai tersangka kasus penganiyaan, namun identitas dan proses penghukumannya belum jelas. TNI masih tetap menuduh korban penyiksaan adalah berafiliasi dengan TPN-PB, namun informasi versi masyarakat/keluarga korban belum ada maka argumen tersebut masih sebatas tuduhan. Jelas bahwa kasus penganiayaan tersebut perlakuan yang sangat tidak manusiawi sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apapun.
Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Yahukimo pada tanggal 22 Februari 2024 penangkapan terhadap 2 pelajar SMA inisial MH dan BGE dengan tuduhan mereka adalah anggota TPN-PB saat mencari ikan di kali Braza Yahukimo, kemudian TNI melakukan penganiyaan dan ditangkap dibawa ke polres polres Yahukimo untuk diperiksa. Setelah diperika di media Antara menyampaikan kedua remaja dipulangkan karna tidak terbukti bersalah/bukan bagian dari anggota TPN-PB, ternyata kedua anak itu secara diam-diam dibawa ke Polda Papua Jayapura tanpa mengetahui dan saat ini masih dalam tahanan.
Di Intan Jaya pada tanggal 27 Januari 2024 militer melakukan penembakan terhadap 3 orang, 2 luka-luka dan satu inisial YS meninggal dunia. Masih banyak korban kekerasaan aparat TNI/Polri dari tahun ke tahun seperti yang diungkapkan oleh berbagai lemabaga ratusan ribu jatuh korban dalam konfilk di Papua. Juga di Pegunungan bintang terjadi penganiyaan oleh seorang polisi berinisial RK terhadap Jein Urpon hingga tewas.
Konflik belum usai pemerintah/negara terus melakukan pengiriman militer tiap tahun di Papua meningkat drastis dari data Imparsial jumblah militer di Papua pasukan organik jumblah sekitar 10,500 – 13, 900 sedangkan non-organik dari 4 batalion yang ada jumblah sekitar 2.800 – 4.000 prajurit. Dan itu dapat menyebabkan korban berjatuhan, pengungsi diaman-mana, trauma berkepanjangan dan ruang demokrasi di Papua sangat tertutup serta hak aman dan bebas tidak terjamin bagi rakyat Papua. Dilain sisi pengiriman militer melakukan berbagai operasi militer dibeberapa tempat antara lain; Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Yahukimo dan Maybrat serta beberapa daerah lainnya sehingga warga sipil mengungsi dari tanah air mereka. Sampai saat ini tercatat jumblah pengungsi data dari film dokumenter Jubi dari tahun 2018 - 2021 yang berjudul “Sa Pu Nama Pengungsi” sebanyak 60.224. 757 jiwa orang meninggal, sedangkan 59.467 dalam keadaan mengungsi.
Kasus kekerasaan militer TNI/Polri terus bertambah tiap tahun mulai semenjak Papua dianeksasi kedalam NKRI dan setiap kasus tiada satupun yang tuntaskan. Realita kekerasaan aparat militer baik TNI/Polri dan penindasan rakyat papua sampai saat ini belum merasakan keadilan, kedamaian, kebebasan, kenyamanan maka tak salah jika rakyat Papua menyebut keberadaan Indonesia di Papua adalah Kolonial. Sebab dalam kehidupan tak merasakan kehidupan semestinya manusia, selalu diperlakukan bagai binatang seperti kata Filep Karma “Kitorang Seakan Setengah Binatang”.
Maka dari itu, kami menyatakan Sikap dan Tuntutan:
1. Pangdam XVII Cendrawasih segera buka identitas pelaku anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap ke tiga korban ke publik.
2. Mengecam dan mencopot Pangdam XVII Cenderawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan.
3. Pecat dan penjarahan pelaku penyiksaan terhadap warga di Puncak Papua serta adili di pengadilan umum.
4. Negara segara bertanggungjawab terhadap eksklasi konflik di tanah Papua.
5. Negara segera hentikan pengiriman militer TNI/Polri baik organik maupun non organik di tanah Papua.
6. Polda Papua segera bebaskan 2 remaja SMA dari Yahukimo yang di tahan Di Polda Papua Jayapura.
7. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Jein Korupon di Kabupaten pegunungan Bintang oleh anggota polisi berinisial RK.
8. Negara segera bertanggungjawab atas penembakan terhadap tiga orang warga, 2 luka-luka dan satunya korban meninggal di Intan Jaya, Papua.
9. Cabut Revisi UU TNI, Omnibus Law/Cipta Kerja, KUHP, Minerba, Otsus Papua Jilid 2 dan UU DOB.
10. Adili dan penjarakan semua pelaku penjahat pelanggaran HAM Di Papua Dan Indonesia.
11. Tarik Militer Organik Dan Non-organik dari Seluruh tanah Papua.
12. Berikan Hak Menentu Nasib Sendiri Bagi rakyat Papua, Sebagai Solusi Demokrasi
Demikian Pernyataan sikap, kami samapiakan atas nama kemanusiaan dan kebebasan bagi setiap orang di Bumi manusia.
Tanah Kolonial.
Yogyakarta, 30 Maret 2024
Tembusan:
#PelanggaranHAM #Militerisme #FreeWestPapua #HMNS
Post. Admind
Komentar
Posting Komentar