Langsung ke konten utama

1 Mey Tahun 2024 Adalah UMUR 61 Tahun Aneksasi Indonesia di West Papua, Artikel Berupa Undangan Resmi Aksi Seluruh Wilayah Indonesia

Artikel. Berupa Undangan
Oleh. Jefry Wenda (Korlap Umum)
           Kamus Bayage (Wa, korlap)
           Markus Haluk (Sekretaris Eksekutif)
   
Tetesan Air Mata ibunda-kota Tua-Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki- Undangan 61 tahun aneksasi Indonesia di West Papua awal kekerasan dan kejahatan terhadap manusia sekaligus upaya menggagalkan hak politik yang diamantakan oleh hukum internasional tentang hak dekolonisasi dan Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination ) berdasarkan Piagam PBB 73 dan amanat resolusi 1514 tahun 1960. Atas kongkalikong dan persengkongkolan Amerika Serikat, Indoneia serta Belanda melaui persetujuan 15 Agusus 1962 tanpa melibatkan Bangsa Papua sebagai Subjek hukum Internasional adalah penghianatan terhadap Bangsa Papua.

Anekssi 1 Mei 1963 berdasarkan juridiksi hukum internasional persetujuan New York 15 agustus 1962 Indonesia diberikan kewenangan sebagai perintah
sementra untuk mempesiapkan proses dekolonisasi dan Hak Penentuan Nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat. Indonesia tidak penah diberikan manadat kedaulatan seara politik dan maupun hukum sebagai pemerintah resmi bangsa Papua dan kedaulatanya
atas wilayah Papua Barat. Bangsa tidak pernah duduk dalam satu meja dengan pemerintah Indonesia dalam perundingan untuk menyepakati bahwa wlayah Bansa Papua dan wilayah West Papua berintegerasi dengan Indonesia. Maka secara de jure maupun devakto wilayah Papua Barat belum memiliki pemerintahan sendiri dan masih meiliki hak penentuan nasisb sendiri berdasarkan hukum Intenasional.

Keberadan Indonesia di Papua sebagai kolonial secara sepihak mengkolonisasi wilayah Papua Ilegal dan 1 mei 1963 adalah Ilegal. 61 tahun Indonesa mejajah bangsa Papua telah melahirkan penindasan secara sistematis massif dan terstruktur, kekerasan, penyiksaan Penagkapan pemenjarahan, rasisme, multilasi dan marginalisasi. Bangsa Papua Barat kini terancam akibat Genosida, Ekosida dan Etnosida yang dilakukan kolonialisme Indonesia dan konspirasi kapitalisi serta Imperalisme oligarki global.

Wilayah Papua dijadikan sebagai wilayah operasi militer untuk melindungi kepentigan oligarki penguasa dan imperalisme melahirkan kekerasan dan
pelanggaran HAM di Papua Barat. Oleh karena itu untuk menolak hari Aneksasi 1 Mei 2024 sekaligus menuntuk Hak Penentuan Nasib Sendiri sekaligus menoloak militerisme di Papua akan lakukan aksi demo damai Pada :

Hari/tanggal : 1 Mei 2024
Tujuan Aksi : Kantor DPRP
Waku : 08.00 Sampai Selesai

Demikian Selebaran Aksi Demo Damai 1 Mei 2024 atas peerhatian dan partisipasi seluruh komponen rakyat Papua tak lupa
kami sampaikan terima

Korlap Umum 
Jefry Wenda

Wakorlap 
Kamus Bayage

Penanggung Jawab
EKSEKUTIF COUNCIL ULMWP

MARKUS HALUK
Sekertaris Eksekutif.

Post. admin.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya