PERNYATAAN SIKAP ALIANSI PELAJAR SE-YAHUKIMO
Pendidikan Adalah Sebuah Alat Untuk Membebaskan Manusia Dari Ketertindasan, Baik Ketertindasasan Secara Fisik Maupun Mental. Hal Ini Kemudian Dipertegas Dengan Hadirnya UUD 1945 Bahwa Negara Berkewajiban Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Sehinggapendidikan Dimasukan Dalam Konstitusi Bangsa.
Namun, Seiring Berkembangnya Zaman, Makna Pendidikan Direduksi Sampai Pada Tataran Yang Paling Meresahkan. Pada Akhirnya, Pendidikan Nasional Dari Tingat Dasar Sampai Perguruan Tinggi Kini Telah Di Kapitalisasi, Privatisasi, Komersialisasi Dan Di Liberalisasi Yang Membuat Masyarakat Berada Pada Perangkap Yang Membuat Dirinya Tidak Dapat Lagi Mengakses Pendidikan Secara Mudah Dan Gratis hal ini disampaikan dengan tegas pada 03/02/2025.
Praktek Seperti Ini Tidak Bedah Jauh Dari Program 100 Hari Kerja Persiden Terpilih PRABOWO-GIBRAN Yang Mana Telah Mengumumkan Bahwa Pemerintah Akan Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis Mulai Pada 6 Januari 2025. Dengan Alokasi Dana 20% Persen Dari Total Rp 71 Triliun Anggaran Untuk Program Tersebut Sepanjang Tahun 2025.
Sedangkan Realitanya Program Makan Gratis Tidak Sesuai Denga Adanya Ketentuan Aturan Mendis Yang Menyaatakan Bahwa Mengkonsumsi Makanan Dengan Kadar Lemak Jenuh Yang Tinggi Seperti Kentang Goreng, Burger Keju, Nugget Ayam, Makanan Manis Dan Makanan Lainnya Dapat Mengganggu Daya Ingat Dan Pembelajaran Pada Siswa. Kadar Glukosa Tinggi Ini Membuat Tubuh Mulai Mati Saat Memproses Makanan. Pola Makan Tinggi Glukosa Secara Teratur Dapat Menyebabkan Kerusakan Pada Mata, Ginjal, Pembuluh Darah, Dan Saraf. Efek Samping Lainnya Yang Akan Dirasakan Anak Adalah Mereka Cepat Marah, Lesu Dan Kurang Fokus. Hingga Berdampak Pada Prestasi Siswa Disekolah Menurun.
Sesuai UU No 23 Tahun 1992 Pasal 20 Prbaikan Gizi, Dan Pasal 21 (1) Pengamanan Makanan Dan Minuman Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Standar Atau Persyaratan Kesehatan. (2) Setiap Makanan Dan Minuman Yang Dikemas Wajib Diberi Tanda Atau Label.
Berdasarkan UU Diatas Yang Menjadi Alasan Dasar Dan Pertanyaan Adalah Menggapa Tidak Ada Rekomendasi Dari Keterlipatan Ahli Gizi Makanan, Bahkan Tidak Ada Surveiy Yang Dilakukan Oleh Keterlibatan Dinas Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dan Dalam Program Menu Makan Gizi Gratis (MGG) Tidak Ada Ijin Dari BPOM Dan Kesehatan Yang Mengijinkan Bahwa Menu Tersebut Halal. Apa Lagi Kita Lihat Dari Kematian Masal Di Jawa-Tenggah Dimana Akibat Santapan Makan Menu Gratis 40 Siswa SD Dikabarkan Telah Meninggal Dunia Sampai Isunya Menjadi Sorotan Publik Hingga Belum Ada Titik Penyelesaian.
Berangkat Dari Sini Seharusnya Pendidikan Dapat Membuka Wawasan Tentang Dunia Lebih Luas, Mengajarkan Penalaran Yang Lebih Logis-Kritis, Membangun Kepercayaan Diri Yang Lebih Kuat Sebagai Individu Maupun Sebagai Bangsa, Menumbuhkan Kemandirian Dalam Bersikap, Dan Memanusiakan Manusia, Kini Pendidikan Justru Menumbuhkan Watak Individualis, Pragmatis, Mengarah Kepada Arah Pasar Bebas, Sehingga Pendidikan Kita Menjadi Ladang Basah Bagi Kaum Modal Dengan Idelogi Neolibnya. Terus Berlanjut Dalam Memantapkan Revolusi Pendidikan Di Indonesia. Masalahnya, Bagaimana Pun Makan Bergizi Gratis Tidak Akan Menggantikan Peran Guru, Dan Interaksi Belajar Antara Pelajar Dan Pengajar. Sebab Edukasi Bukan Hanya Sekedar Memperoleh Pengetahuan Tetapi Juga Tentang Nilai, Kerja Sama, Hubungan Social Dan Kompetensi.
Pemerintah Lepas Tangan, Sistem Pendidikan Masih Menyisakan Sederet Masalah Lainnya. Lihat Saja, Di Daerah Terpencil Dan Tertinggal Seperti Yahukimo Masih Ada Bangunan Sekolah Yang Ala Kadarnya, Juga Murid-Murid Nya Yang Tidak Mampu Membeli Baju Seragam Bahkan Tidak Punya Buku Dan Alas Kaki, Tetapi Anggaran Pendidikan Dari Pusat Tidak Sampai Kepada Mereka Hingga Kali Ini Persiden Terpilih Prabowo Gibran Mengutamakan Makan Gratis, Sedangkan Pelajar Yang Ekonomi Nya Tidak Mampu Berharap Adanya Beasiswa. Tetapi Faktanya Berdampak Pada Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan. Dampak Buruk Lainnya Adalah Maraknya Celah Korupsi.
Pada Juni 2024 Lalu KPK Merilis Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Terkait Potensi Korupsi Anggaran Di Sekolah. KPK Menemukan 33% Sekolah Berpotensi Melakukannya. Dari Jumlah Tersebut, Sebanyak 13,39% Sekolah Menyatakan Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya. Lagi-Lagi Korbannya Adalah Para Guru Dan Peserta Didik Di Tingkat Akar Rumput. Kami Tetap Saja Terpojok Di Sudut Keterbatasan Karena Dana Pendidikan Dari Pemerintah Tidak Kunjung Kami Dapatkan.
Di Balik Ironi Semua Ini Ada Ketaksinkronan Kinerja Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah. Hal Ini Tentu Sedang Menimbulkan Ego Sektoral. Karena Melihat Dari Aturan Yang Berlaku Aktivitas Pemberian Makan Bergizi Gratis Seharusnya Dilakukan Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Yaitu Posyandu , Sekolah,UMKM,Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) , Akan Tetapi Di Wilayah Papua Sendiri Hal Ini Diambil Alih Dan Dilakukan Oleh Pihak Militer TNI, Akhirnya Menimbulkan Prasangka,Trauma Dan Pertanyaan Didalam Benak Masyarakat Serta Siswa Papua Bahwa Apakah Seharusnya Makanan Dibagikan Oleh TNI , Mengapa Pihak-Pihak Yang Bersangkutan Seperti Pemerintah , Dinas Kesehatan Dan Lainnya Sendiri Tidak Begitu Terlibat ? Jika Benar Papua Baik-Baik Saja Mengapa Militer Harus Mengambil Alih Program Tersebut Di Papua , Mengapa Tidak Pemerintah Dan Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Saja Yang Menjalankan Program Tersebut.
Sebenarnya Siswa Berharap Agar Ada Program Pusat Yang Bisa Terealisasi Di Daerah, Ternyata Malah Tidak Nyambung. Sebagai Contoh Adalah Pemberlakuan Pemerinta Pusat Melalui Menu Makan Gratis. Program Makan Bergizi Gratis Ini Sebenarnya Membuat Pendidikan Kehilangan Arah Karena Sejatinya, Tidak Semua Hal Dalam Pendidikan Bisa Diterapkan Menurut Konteks Peminatan Pemerinta. Ini Terutama Untuk Keahlian Dasar Seperti Membaca, Menulis, Dan Berhitung, Serta Pendidikan Agama, Jelas Tidak Bisa Diajarkan Atas Alasan Peminatan Program Pemerintah. Jika Terus Terjadi Ketaksinkronan Kinerja Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pantas Saja Target Layanan Pendidikan Yang Telah Dianggarkan Dalam APBN Sulit Tercapai. Selain Itu, Masalah Baru Terus Muncul, Tidak Hanya Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan, Tetapi Lebih Parah Dan Kompleks. Berbagai Langkah Pemerintah Sekuler Kapitalistik Saat Ini Menegaskan Abainya Mereka Dalam Pembiayaan Pendidikan Rakyat. Ini Jelas-Jelas Kezaliman Karena Telah Merampas Hak Banyak Rakyat Indonesia Untuk Bisa Mengenyam Pendidikan.
Selain Itu Menurut Kajian Mendalam Yang Tulis Oleh Dr. Agus Irianto Sumule Menemukan Berbagai Permasalahan Mendasar Terkait Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Di Wilayah Papua. Merujuk Kepada Indikator Pembangunan, Bila Dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Indonesia, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Pada 2020-2024 Berada Di Urutan Ke-33 Dan Provinsi Papua Urutan Ke-34. Provinsi Papua Memiliki Rata-Rata Kinerja Peningkatan Sebesar 0,60 Per Tahun Sedangkan Papua Barat Sebesar 0,55 Per Tahun. Dengan Nilai Tersebut Maka Perlu Waktu 30 Tahun Bagi Provinsi Papua Dan 12,5 Tahun Bagi Provinsi Papua Barat Untuk Mencapai Angka Rata-Rata IPM Nasional Yaitu Sebesar 71,94.
Mengigat Dengan Indeks Pembangunan Manusia Khusus Untuk Papua Yang Mengalami Drastis Maka Kami Menolak Adanya Program Makan Gratis Di Papua Lebih Khusus Kabupaten Yahukimo. Dan Melalui Penolakan Ini Kami Memintah Kepada Pemerintah Agar Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Sebaiknya Diberikan Kepada Orangtua Siswa, Supaya Orang Tuan Siswa Yang Dapat Mempersiapkan Menu Makan Bergizi Di Ruma, Disisi Lain Agar Orang Tua Siswa Mempersiapkan Kebutuhan Pelajar Seperti Seragam, Buku, Pena, Alas Kaki, Dan Lainya.
Dengan Demikian Dalam Momentum Hari Penolakan Menu Makan Gratis Pada 2025 Kami Yang Tergabung Dalam Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo Menuntut:
1. Kami Tolak Keras Program Menu Makan Siang Gratis
2. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Dan Demokratis
3. Kami Tolak Militerisme Didunia Pendidikan
4 . Berikan Jaminan Pendidikan,Kesehatan,Dan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
5. Hentikan Perampasan Hak-Hak Masyarakat Adat Diatas Tanah Adat { Papua }.
6. Cabut Militer Organik Dan Non-Organik Di Tanah West Papua.
.
Sekian Pernyataan Sikap Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo. Yahukimo 3 Februari 2025
KORLAP UMUM
Feron Kabak
Pnanggung Jawab
Orang Tua Siswa Dan Pengurus
Aliansi Pelajar Se-Yahukimo
DONI SIEP
KETUA
DOKUMEN:
Post. Admind
Komentar
Posting Komentar