Beberapa Tahun terakhir eksploitasi sumber daya alam papua masif terjadi, Perampasan tanah adat, Perampasan rung hidup, masyarakat adat di kriminalisasi dan di intimidasi, di tambah lagi penggungsian besar besaran yang terus tejadi di atas tanah papua.
Setelah Negara Kolonial Indonesia mengesahkan UU Otsus serta memaksakan DOB (Daerah Otonomi Baru) kompleksitas persoalan semakin mencekik Masyarakat papua. Pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, Perampasan Lahan, masalah Buruh, operasi militer serta persoalan lainnya.
Menurut laporan keuskupan timika tahun 2025 penggungsian masyarakat puncak 4.469 jiwa dan Masyarakat intan jaya 1.231 jiwa sedangkan yang masih anak anak 216 jiwa. Belum terhitung dengan beberapa kabupaten yang sekarang lagi dalam konflik dan penggungsian. Selanjutnya 2 juta hektar tanah adat di merauke yang rebut tanah tanah adat dengan paksa oleh negara, yang saat ini masih terus di tolak oleh warga setempat. Raja ampat yang sekarang menjadi ancaman serius akibat eksploitasi oleh Pt gag nikel dan oligarki oligarki rakus negara kolonial.
Hingga akhir akhir ini, Para politikus papua dan jakarta memekarkan, pemekaran daerah, kampung, kabupaten, provinsi, yang berencana mengkotak kotakan kami rakyat papua agar mudah untuk di kendalikan serta di hilangkan atas tanah air kita sendiri. Namun Realitas penindasan ini direspon dengan perlawanan rakyat yang terpisah-pisah disetiap sector / klas masyarakat yang ditindas, oleh karena itu persatuan nasional menjadi sangat penting guna menyatukan kekuatan dan menyerang musuh bersama.
Militerisme di Papua.
Dalam kondisi yang parah seperti hari ini, namun militer indonesia masih terus di kirim tanpa kenal lelah. Walaupun dengan nyatanya jika kita melihat bahwa militer adalah dalang di balik kejahatan kemanusiaan di papua.
Pengiriman militer ilegal dan legal di papua terus berlanjut. Walaupun sebagian pemerintahan daerah di papua menolak kehadiran militer di daerah setempat yang warga mereka tinggal namum TNI PORLI selalu mengirimnya. Bahkan sekolah sekolah, rumah sakit rumah sakit di papua di jadikan pos militer.
Dalam perang pembebasan papua, antara Tni porli dan tpnpb opm terus melakukan perlawanan. Militer selalu menjadi salah satu alat yang terus di gunakan untuk melawan TPNPB OPM namun banyak rakyat juga yang trauma dan takut karena kehadiran tni melakukan penyisiran penyisiran di rumah rumah rakyat, selain itu juga tni melakukan penangkapan terhadap warga setempat lalu mengkriminalisasi sebagai opm.
Bahkan pengiriman militer di daerah investasi dan perusahan juga makin masif untuk menjaga perusahan agar tetap aman seperti Pt freeport, BLog wabu, Fostate dan PSN di merauke di jaga ketat dengan beribu militer.
Akibatnya masyarakat takut dan trauma karena kehadiran militer indonesia di merauke dan daerah selatan lainnya.
Tentang persatuan.
Rakyat adalah pelaku sejarah dalam perjuangan merebut demokrasi secara nasional di west papua atau papua merdeka dari cengkraman Kolonialisme Indonesia, Kapitalisme – Imperialisme Dunia dan Militerisme Indonesia.
Sejarah perjuangan rakyat papua telah mencatat bagaimana rakyat papua berjuang sejak 1961 hingga kini, rakyat papua sadar persatuan adalah kunci guna menyatukan kekuatan, Menyerang Musuh, dan merebut kemerdekaan. Berbagai macam alternatif persatuan yang di lahirkan untuk menggalang kekuatan rakyat dilakukan. Mulai dari Neuguinea Raad, KNP (komite Nasional Papua), OPM (Organisasi Papua Merdeka), WPNCL (West Papua National Coalition Liberation), PNWP (Parlemen Nasional West Papua), NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat), dan kini dalam Front Persatuan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua).
Untuk memahami dinamika persatuan papua, Baca ; https://suarapapua.com/2019/08/06/dari-nieuw-guinea-raad-ke-ulmwp-tentang-persatuan/
Dari berbagai model perstuan yang lahir dari kebutuhan untuk menyatukan kekuatan rakyat ada factor internal dan eksternal yang menjadi alasan kegagalannya. Factor eksternal tentu saja dilakukan oleh negara kolonial Indonesia melalui politik inviltrasi/penyusupan, propaganda kebohongan, operasi-operasi militer (penangkapan, kriminalisasi, pembunuhan) serta pembangunan kesadaran palsu dan realitas objektif penindasan yang semakin menambah komplesitas persoalan di papua.
Sedangkan factor internalnya adalah kondisi subjektif gerakan perjuangan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah ; Bagaimana setiap oraginasasi perjuangan Melihat Realitas Penindasan ?, Apa Alternatif jalan keluar yang ditawarkan ?, Apakah kita membutuhkan Persatuan ?, Bagaimana seharusnya persatuan dibangun ?, Dengan Mulai Menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini akan membawa kita (Masing-masing Organisasi) pada muara persatuan yang tepat.
Melihat Dinamika persatuan Gerakan perjuangan rakyat papua hari ini didalam (ULMWP) belum mampu menjadi rumah bersama yang menampung seluruh aspirasi dan keluhan rakyat yang lahir kerena realitas penindasan. Apalagi setelah perubahan signifikan ULMWP dari wadah koordinatif menjadi Trias Politica / semi pemerintahan yang semakin membuat kaku dan menutup habis ruang-ruang demokrasi. KTT II ULMWP (2023) pun tidak mampu Mengembalikan Marwah perstuan dengan menerima berbagai usulan gerakan rakyat dan semakin menambah perpecahan dari tingkat faksional hingga sektor gerakan di bawah.
Kritik dan sikap terbuka Kami tentang front persatuan nasional papua, Baca ;
https://146.19.24.59/2023/11/sikap-terbuka-amp-kepada-ulmwp.html?__cpo=aHR0cHM6Ly9rb3Jhbmtlam9yYS5ibG9nc3BvdC5jb20
Poin penting yang harus dijadikan Landasan dalam membangun persatuan adalah Demokrasi yang Merakyat. Hal itu tidak dapat dicapai dalam tubuh front persatuan nasional karena kepentingan kelompok/individu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kolektif, Memiliki karakter yang birokratis dan kaku, ruang kebebasan berpendapat yang minim menciptakan Jarak yang jauh antara front persatuan dan rakyat yang mengalami penindasan.
Walaupun Demikian kami percaya bahwa persatuan gerakan rakyat papua akan tercipta Baik karena kondisi objektif penindasan maupun melalui tahapan konsolidasi berkelanjutan yang tentunnya merupakan hasil dari evaluasi yang objektif & Ilmiah.
Hal yang perlu dipahami Bersama Bahwa Persatuan itu relatif dapat tercipta ataupun diciptakan namun perjuangan adalah keharusan, setiap organisasi perjuangan memiliki tugas pokok yaitu berjuang dengan setiap basis pengorganisiran dan perpektif yang yang ada. Kita tidak bisa menggantungkan harapan semu / berharap lebih tentang front persatuan yang didambakan kemudian menyepelekan kerja-kerja perjuangan (pengorganisiran, Pendidikan, Aksi, Propaganda dll) karena pada esensinya persatuan yang berwatak nasional dan kokoh dapat terbangun karena setiap organisasi yang berafiliasi memiliki basis kerja terstruktur, terdidik dan semakin meluas, maka berjuang adalah suatu keharusan.
Tugas Kita.
Dalam Menyambut Hut ke 27 AMP, kami Melihat bahwa militer di papua sangat kejam dan melalukan pemgkapan liar masif dan melakukan pembunuhan terhadap rakyat papua.
Maka hari ini gerakan perjuangan rakyat Papua sangat mendesak yang harusnya dilakukan adalah membangun Kekuatan dari dalam akar rumput, Dengan mulai malakukan pengorganisiran untuk majukan kesadaran dan melawan balik.
Kemajuan setiap individu dan organisasi dalam teori, politik , maupun organisasi tentunya akan berdampak signifikan dan dapat menjawab kebutuhan persatuan nasional yang Demokratis dan Merakyat.
Demi mengusir Militerisme dari papua dan rebut kemerdekaan yang sejati.
Untuk itu kepada kawan kawan di medan juang, kepada rakyat papua, kepada 14 komite kota AMP, sektor dan cabang untuk
Mempesiapkan diri memperingati 27 tahun AMP: Bagun Persatuan Nasional, Lawan Militerisme dan Rebut kemerdekaan bangaa west papua
Demikian, Tanah air atau mati, sekian dan terima kasih.
Tanah kolonial, 25 Juli 2025
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP-AMP
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar