Akibat Ujaran Rasis ,pada 16 September 2025 Papua Barat, Kini Militer Indonesia Kuasai Yalimo Masih Memanas Menutupi Rasis
Tetesan Air Mata Ibunda- Kota Tua Yalimo-Mrlangkah Tanpa Alas Kaki- KNPB News : Usai Insiden Kericuhan Akibat Ujaran Rasis ,pada 16 September Kemarin , Kini Militer Indonesia Kuasai Yalimo menutupi ucapan Rasis Tersebut, Masyarakat Meminta Warga Imigran Tinggalkan Tanah Adat Kami
Laporan: Human Rights Defender
Rabu, 17 September 2025
Pada hari Rabu, 17 September 2025 sekitar pukul 09.00 aparat militer indonesia mulai melakukan penyisiran di pusat Kota Elelim dengan peralatan perang sambil memasuki halaman warga sipil. Situasi hari ini juga terlibat bahwa seluruh aktivitas kantor, sekolah-sekolah dan perekonomian telah lumpuh total akibat kerusahan yang terjadi kemarin (16/9) akibat ujaran rasial yang dilontarkan oleh seorang siswa imigran terhadap pelajar pribumi di SMA N 1 Elelim yang mengkibatkan protes yang berujung pada kerusuahan pembakaran rumah pelaku dan warga imigran.
Human Rights Defender (HRD) lebih lanjut melaporkan bahwa sejak Rabu, dini hari sekitar pukul 03.00 subuh massa masih saja melakukan pembakaran terhadap bangunan pemerintah hingga Kantor di Distrik Benawa pun tak luput dari kemarahan warga akibat disebut sebagai (Monyet) oleh warga imigran.
Seluruh warga imigran pun di evakuasi ke Wamena dan Jayapura oleh aparat militer indonesia setelah penambahan pasukan militer dari Wamena ke Yalimo. Para korban luka-luka baik dari aparat dan warga imigran telah dievakuasi ke Wamena dan Jayapura untuk penanganan medis. Sementara Sadrak Yohame warga asli setempat yang ditembak mati oleh aparat militer masih berada di rumah duka dan seluruh korban dari pelajar dan warga sipil sedang dirawat seadanya di rumah dan kerabat masing-masing.
Seorang pelajar yang tidak ingin disebut namanya bertemu dengan HRD, meminta kepada pemerintah dan kepala-kepala suku agar seluruh tanah di Papua ditarik kembali dan berstatus tanah adat dan berhenti dijual sembarang kepada warga imigran hal ini perlu kami sampaikan agar tidak adanya kasus rasial dan lainya terjadi dikemudian hari sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak.
Pasca kerusuhan terjadi kemarin, aparat Militer Indonesia sudah mulai kuasai wilayah sehingga kami meminta kepada kepala-kepala suku dan intelektual untuk tidak mengizinkan pembentukan pos-pos militer di atas tanah adat kami karena akan menimbulkan persoalan baru dan hal-hal yang tidak di inginkan oleh kami, terlebih khususnya pemilik hak ulat, ujarnya.
Human Rights Monitor Human Rights Watch Amnesty International
Dokumen,
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar