Bukan Konsep, tapi Mekanisme dan Siasat Elite Mencuri Pers (Respon terhadap Konseptor FMP I)
17 Jan 2026
Siorus Ewainaibi Degei
Pencinta Media Papua
Pasca kegiatan Festival Media Papua (I) yang berlangsung di Nabire, ibu kota provinsi ilegal Papua Tengah (13 Januari-15 Januari 2026) saya sempat melayangkan sebuah tulisan dengan judul “Festival Media Papua (I) sebagai Molotov tanpa Bunyi: Catatan Kritis seputar Festival Media Papua I”. Tulisan tersebut berisi kritikan saya atas kegiatan FMP, sasaran tembak kritikan itu adalah mekanisme kegiatan FMP dan siasat elite mencuri denyut kritisisme pers atau operasi penjinakan suara-suara kritis opisisi pers di tanah Papua oleh penguasa dan pengusaha.
Tulisan tersebut saya muat pada media Nadi Papua, sebuah media yang menurut saya masih teguh menjaga marwah jurnalisme Papua, ia memang baru lahir, namun tentu tidak dengan jurnalis-jurnalisnya yang punya rekam jejak baik, kredibel, dan independen.
Tidak berselang lama ketika tulisan itu terekspos datang banyak tanggapan, termasuk dari pihak-pihak yang turut terlibat aktif di balik suksesnya kegiatan FMP I, salah satunya dari Albert Yomo, seorang jurnalis JUBI yang saya segani selaku konseptor kegiatannya (saya tidak tahu pasti apakah beliau konseptor tunggalnya atau ada lagi konseptor lainnya, sebab ada beberapa jurnalis yang juga turut memproklamir diri sebagai konseptor, sehingga rancu juga untuk menentukan apakah FMP I murni lahir dari seorang AY atau masih ada sosok lain, tapi baiklah soal ini didiamkan).
Tulisan ini saya maksudkan untuk menanggapi balik respons AY, sebab bagi saya beliau belum menangkap substansi arah tembakan kritikan saya atau sengaja membenarkan posisinya bersama tim sukses kegiatan FMP I lainnya dengan menggunakan mekanisme defensif bernama “rasionalisasi”. Ada dua hal di sini yang penting sama-sama kita perhatikan, yaitu konsep dan mekanisme. Tidak perlu saya beberkan deskripsi panjang-lebar tentang apa itu konsep dan mekanisme?
Saya sejak awal tulisan sudah mengapresiasi konsep kegiatan FMP I. Dan bagi saya ini sudah selesai, selanjutnya yang saya persoalkan adalah dan hanyalah mekanisme penyelenggaraannya dan potensi-potensi destruktif bagi insan pers tanah Papua di kemudian hari ketika menganggap pemerintah dan perusahaan sebagai mitra, fasilitator, dan akomodator yang baik tanpa kepentingan. Tulisan saya lahir bukan atas dasar kebencian, arogansi, gengsi, dan lain sebagainya, ia lahir dari sebuah keprihatinan serius dan mendalam akan nasib pers Papua di hari-hari mendatang.
Saya menamakan diri sebagai pencinta media Papua, sebuah status yang sebelumnya absen dalam tulisan-tulisan saya. Saya menulis karena merasa terpanggil sebagai orang asli Papua yang mempercayakan sebagian besar suaranya pada media-media Papua dan jurnalisnya, terutama JUBI, Suara Papua, dan Aliansi Wartawan Papua (AWP). Saya tidak menyinggung media lain, karena bagi saya mereka sudah lebih dulu “almarhum” sejak lama, corong mereka sudah ternodai kepentingan Jakarta. Tidak ada media di Papua selain JUBI dan SP yang bisa dipercaya ketika memberikan narasi tentang Papua dan segudang problematikanya.
Atas dasar kecintaan pada JUBI, SP, dan Aliansi Wartawan Papua (AWP) saya berani menulis secara keras dan tajam, target tulisan bukan pada semua insan jurnalis, melainkan sebatas hanya pada oknum-oknum tertentu yang saya namakan “jurnalis proyek”, “jurnalis an-organik”, “jurnalis istana”, “jurnalis elite”, singkatnya “Jurnalis Yudas Iskariot”. Banyaklah lebel-lebel kritis yang saya sematkan kepada tipe jurnalis yang membusukkan entitas pers pada umumnya, dan entitas pers Papua lebih khususnya dari dalam.
Untuk itu, saya mau mengajak sidang pembaca untuk mengikuti diskusi ini, saya membenci debat kusir di media sosial (Fb, WA, IG, Tiktok, X, dan lainnya), sebab hanya mendegradasikan khasana intelektual, menguras tenaga, membuang-buang energi positif, dan tentunya medsos adalah ruang bagi orang yang vakum bernalar sehat, mereka yang libur berpikir sejak android dan AI muncul, yang mempercayakan sistem kerja otaknya pada robot hingga mengalami pembusukan otak yang mematikan (brain rot). Hanya buzzer dan influencer istana yang doyan memakai platfrom itu. Saya mau menggunakan sarana saluran media resmi untuk melakukan debat intelektual yang sehat.
Membedah Tesis Konseptor FMP I
Saya hendak melampirkan isi argumen konseptor FMP I secara lengkap berdasarkan yang saya terima agar sidang pembaca dapat ikut memahaminya. Dalam hati dan pikiran sebelumnya, saya berharap tulisan saya pun dapat dibaca secara kompleks dan komprehensif tanpa menggunakan konsep baca “tebang pilih”. Baiklah berikut ini cuplikan utuh argumentasi konseptor kegiatan festival media Papua:
“Sebagai konseptor dari kegiatan ini, saya merasa perlu menanggapi kritikan ini:
(1) Perlu anda ketahui, bahwa Festival Media se-Tanah Papua 2026 menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan pers di Papua. Untuk pertama kalinya, jurnalis dari enam provinsi berkumpul dalam satu ruang bersama—berbagi pengalaman, memamerkan karya, dan mendiskusikan tantangan jurnalisme di tengah perubahan zaman. Namun sebagaimana setiap upaya kolektif yang hadir di ruang publik, festival ini juga memantik kritik. Kritik tersebut patut dibaca bukan sebagai serangan, melainkan sebagai cermin kegelisahan yang telah lama mengiringi perjalanan pers Papua.
(2) Salah satu kegelisahan paling mendasar yang melatarbelakangi lahirnya Asosiasi Wartawan Papua (AWP) adalah kritik yang terus-menerus dialamatkan kepada kualitas jurnalis Orang Asli Papua (OAP). Kritik itu datang dari berbagai arah—dari institusi negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sesama insan pers—yang mempertanyakan standar profesionalisme, kapasitas teknis, dan daya saing jurnalis OAP di tengah lanskap media yang semakin kompleks.
(3) AWP lahir bukan untuk menyangkal kritik tersebut, melainkan untuk mengakuinya secara jujur dan menjawabnya secara terhormat. Organisasi ini dibentuk dari kesadaran bahwa martabat pers Papua tidak dapat dipertahankan hanya dengan retorika identitas, tetapi harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas, etika, dan profesionalisme kerja jurnalistik. Dalam konteks inilah Festival Media se-Tanah Papua harus dipahami.
(4) Festival ini bukan perayaan diri, apalagi panggung seremonial. Ia adalah jawaban terbuka atas kritik. Pameran 150 karya jurnalistik, diskusi etika pers, pembahasan penggunaan AI dalam media, hingga penguatan kapasitas jurnalis OAP merupakan bentuk pertanggungjawaban moral AWP terhadap tuntutan mutu. Festival ini dengan sengaja membuka karya jurnalis Papua ke ruang publik—untuk dilihat, dinilai, dan diuji secara terbuka.
(5) Kekhawatiran bahwa media akan kehilangan daya kritis ketika berelasi dengan negara dan korporasi bukanlah kegelisahan baru. Dalam sejarah pers Papua, ketegangan antara independensi dan keberlanjutan selalu hadir. Karena itu, kritik terhadap relasi “mitra strategis” patut dihormati sebagai pengingat agar pers tidak tergelincir pada kooptasi. Namun, penting pula untuk membedakan antara dukungan fasilitatif dan kendali ideologis.
(6) Dalam Festival Media se-Tanah Papua, dukungan pemerintah dan mitra pendukung tidak menyentuh wilayah editorial. Tema diskusi, kurasi karya, serta sikap kritis jurnalis tetap berada sepenuhnya di tangan insan pers. Relasi yang dibangun adalah relasi ruang dan sumber daya, bukan relasi penundukan gagasan.
(7) Independensi pers tidak diuji dari absennya relasi, melainkan dari keteguhan sikap di dalam relasi tersebut. Bagi pers Papua, tantangan hari ini bukan hanya menjaga jarak dari kekuasaan, tetapi juga memastikan jurnalis OAP tidak terus-menerus dipinggirkan dari ruang pengambilan keputusan karena dianggap tidak siap atau tidak kompeten.
(8) Dalam konteks Papua yang rentan terhadap disinformasi dan konflik narasi, penguatan kapasitas jurnalis lokal adalah kebutuhan strategis. Menutup diri sepenuhnya dari ruang dialog justru berisiko menyerahkan produksi narasi Papua kepada pihak-pihak di luar Papua. Festival ini berangkat dari kesadaran bahwa jurnalis Papua harus hadir sebagai subjek yang cakap, kritis, dan setara, bukan sebagai penonton atau pelengkap.
(9) Kritik tetap diperlukan. Ia adalah mekanisme koreksi yang sehat. Namun, kritik juga perlu memberi ruang bagi upaya-upaya korektif yang sungguh-sungguh. Festival Media se-Tanah Papua adalah salah satu upaya itu—sebuah ikhtiar kolektif untuk menjawab kritik kualitas dengan kerja nyata, bukan dengan pembelaan diri.
(10) Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang mendukung festival ini, melainkan apakah pers Papua sedang bergerak ke arah yang lebih bermutu dan bertanggung jawab. Selama kendali editorial tetap berada di tangan jurnalis, dan selama kritik tetap diterima sebagai bagian dari proses pendewasaan, pers Papua masih berdiri di jalur yang benar—sebagai penjaga nalar publik dan martabat profesi.”
Demikian cuplikan lengkap argumentasi konseptor FMP I sebagai tanggapan atas kritikan yang saya layangkan. Baik saya akan mencoba merespons argumen ini satu per satu.
10 Alinea Rasionalisasi Irasional
Bila kita membaca secara saksama dan membedah satu per satu, maka argumen konseptor FMP I ini tersusun dari 10 alinea. Saya akan mencoba membedah satu per satu alinea itu dan mengonfrontasikan atau medialogkannya dengan argumentasi tulisan saya sebelumnya.
Pertama, konseptor membuka argumennya dengan mengatakan “perlu Anda ketahui”, kemudian ia memberikan sedikit gambaran tentang profil festival media Papua I. Bahwa FMP merupakan tonggak sejarah pers pertama di Tanah Papua, jurnalis dari enam provinsi ilegal hadir, memamerkan karyanya, berbagi pengalaman kerja-kerja jurnalistik, dan menata masa depan pers di tanah Papua.
Saya hanya bisa menjawab bahwa “sudah saya tahu”, sebelum penjelasan si konseptor ini sudah ada gegap-gempita dan riak-riaknya di media sosial, tetapi terima kasih sebab si konseptor sudah menambahkan.
Kedua, FMP I sebagai tanggapan atas kritikan pelbagai pihak terhadap kualitas jurnalis asli Papua. Pertanyakan kita ialah sejak kapan AWP menempati kamar birokrasi dan korporasi, apakah jaringan diplomasi AWP kurang jauh sehingga berujung pada dua “ATM Jakarta” ini, saya awalnya mengira AWP akan membangun kerja samanya dengan NGO-NGO asing di bidang jurnalisme, investigasi, HAM, ekologi, masyarakat adat, dan lainnya yang lebih dekat secara visi-misi. Saya kira kegiatan ini akan didukung oleh NGO-NGO asing, di mana mereka hadir sebagai sponsor dan donatur sehingga ruang atau celah bagi “nila setitik” bernama birokrasi dan oligarki tidak masuk menghancurkan “susu sebelanga pers Papua”, namun sayang lagi-lagi perkiraan saya kurang tepat atau ekspektasi mereka saja terlampau canggih?
Ketiga, si konseptor mengajak kita untuk memahami festival media Papua dalam konteks respon AWP atas kritikan ihwal peningkatan kualitas, etika, dan profesionalisme kerja jurnalistik. Bahwa FMP adalah jawaban terhormat dan bermartabat AWP atas semua kritikan yang ia terima. Di sinilah letak kesalahan pembacaan AWP dan kami terhadap FMP. Di mata AWP FMP I adalah kesempatan bagi mereka untuk make up dan branding diri sebagai jurnalis yang berkelas, namun saya melihat FMP sebagai “molotov tanpa bunyi”, sebuah operasi penjinakkan daya sengat kritisisme AWP. Sebab bila si konseptor mengajak kita melihat FMP sebagai kesempatan emas bagi AWP membaharui dirinya, saya justru berbeda jauh, saya melihat FMP sebagai “pembunuhan insan pers tanpa darah, kematian dalam sunyi”.
Ia justru menjadi “kesempatan emas” bagi oligarki untuk membantai AWP secara halus dan sadis dari dalam ke luar, saya menggunakan istilah “jebakan betmen mamon dan beban moral” penguasa dan pengusaha, sponsor utama kegiatan FMP adalah penjajah orang dan alam Papua, ini jelas, tidak ada bantah membantah dan di sinilah letak kemerosotan irasional konsep si konseptor.
Keempat, si konseptor kembali menegaskan lagi konsepnya bahwa FMP bukan ajang panggung diri dan seremonial belaka ia adalah jawaban atas kritikan. Ada 150 karya jurnalistik yang dipamerkan, ada topik-topik penting yang dibahas semisal etika pers, pembahasan tentang penggunaan AI dalam media, hingga penguatan kapasitas jurnalis OAP, dan tentu masih banyak lagi. Saya tidak menyalahkan kegiatan-kegiatan ini, semuanya adalah baik dan penting, bagi saya ini semua adalah “’asap” atau “hilir”, substansi kritikan saya adalah pada “bara” atau “hulu”, pada mata air atau sumber kegiatannya berlangsung, yaitu sponsor, donatur, dan terutama pada insan-insan jurnalis proyek, yang tampil bak ajudan penguasa, asisten pejabat, sekretaris elite, dan lain-lainnya.
Saya tidak menilai fenomena tampak melainkan noumena tak tampakknya, bukan busana luarnya, melainkan isi dalamnya, saya mempelajari filsafat dan saya diajarkan untuk menilai “’udang di balik batu”, menilai secara kritis aspek-aspek konspirasi di belakang semua iven/momen. Untuk itu saya tidak mungkin merasa lux dan silau dengan kemilau kamuflase atau topeng, wajah palsu, mata nalar saya selalu tertuju pada arke atau “asas dasar” di balik FMP, yaitu pada konflik kepentingan yang terselubung rapi atas nama dalil peningkatan kapasitas insan jurnalis Papua.
Kelima, si konseptor mengakui adanya konflik kepentingan dalam ketegangan relasi media dan penguasa, bahwa kritik “mitra strategis” adalah pengingat bagi media, namun pada poin selanjutnya ia menegaskan bahwa mesti dibedakan antara dukungan fasilitatif dan kendali ideologis. Si konseptor mau bilang bahwa pemerintah Provinsi Papua Tengah (juga barangkali provinsi ilegal lainnya) dan perusahaan Freeport hanya tampil sebagai fasilitator, sponsor, bukan sebagai aktor yang potensial akan mengekang dan mengendalikan pers. Jadi, tidak sama dan tidak perlu takut, media Papua akan tetap eksis. Ini cara berpikir yang langka, lucu, dan murahan, tapi baiklah tetapi kita apresiasi konsep si konseptor FMP dan kelompoknya.
Bagi saya dengan menjadikan pemerintah kolonial dan perusahan kapitalis sebagai mitra fasilitator kegiatan AWP sudah mengubur diri sendiri, AWP sudah mencemplungkan dirinya ke dalam lumpur lapindo “beban moral”, kepalanya akan dibiarkan bebas, tapi ekornya akan dipegang oleh majikan yang memberinya remah-remah makanan.
Keenam, si konseptor kembali menegaskan bahwa pemerintah dan perusahaan tidak akan mengintervensi kerja-kerja editorial, semuanya kembali kepada insan pers itu sendiri. Terdengar optimis dan super sekali. Artinya pemerintah dan perusahaan ibarat malaikat keberuntungan bagi AWP, mereka mengucurkan banyak uang tanpa sedikit pun terlintas niat apa-apa.
Pemerintah dan perusahaan membantu AWP tanpa pamrih, tanpa menuntut balas budi apa-apa dari media. Jika pemikiran kerdil dan konyol ini disampaikan kepada “publik nasi bungkus” atau “rakyat ikan mati” tidak mengapa, mereka pasti akan percaya buta-buta secara 1001 persen, beda bila argumen ini tiba pada “rakyat ilmiah yang kritis”, maka pola pembacaan dan intepretasinya akan berbeda. Sejak kapan ada istilah “makan siang gratis” dalam ekosistem ruang publik yang penuh hama kepentingan KKN, kalau gubernurnya alamarhum Lukas Enembe tidak mengapalah sebab beliau bukan tipikal pemimpin bermental penjilat bobrok Jakarta dan Freeport, sementara gubernur-gubernur 6 provinsi ilegal kini?
Sudahlah, kita bukan bocah-bocah ingusan yang tidak paham cara kerja Jakarta, atau jangan-jangan secara tidak sadar kita sudah, sedang, dan selalu secara tahu, mau, dan sadar meloloskan visi-misi dan program-program strategis Jakarta? Jangan-jangan kita adalah artikulator suksesi kepentingan destruktif Jakarta? Jangan-jangan kita sudah, sedang, dan selalu memainkan peran klandestin intelijen berkedok pers di tanah Papua?
Ketujuh, si konseptor menegaskan bahwa independensi seorang jurnalis diuji bukan dari relasi melainkan kembali pada keteguhan insan jurnalis itu sendiri. Si konseptor juga menambahkan bahwa tantangan jurnalis saat ini pun tidak serta-merta berasal dari kekuasaan, bagaimana seorang jurnalis mampu menjaga jarak dan kekuasaan, melainkan tantangan juga datang dari kompetensi dan kualitas jurnalismenya. Saya melihat si konseptor ini berupaya mengerdilkan ancaman rayuan maut iblis bernama uang dan jabatan, banyak jurnalis di Papua yang sudah dibeli dan banyak sudah media di Papua yang dikapling-kapling oleh penguasa sebagai “kloset” mereka membuang kotoran KKN-nya.
Berikutnya konsep dasar si konseptor ini sangat tercemar dengan penyakit psikis yang banyak dideritai oleh masyarakat dunia ketiga atau masyarakat pasca kolonial, yaitu inlander, atau inferiority complex (kompleks inferioritas) , perasaan rendah diri, ia merasa bahwa jurnalis Papua tidak mampu, jurnalis Papua tidak berbobot, jurnalis Papua tidak kompeten sehingga bersyukur sebab ada malaikat dan juru selamat yang datang membantu AWP untuk mengangkat harga diri jurnalis Papua lewat FMP. Jadi, mari bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan perusahaan baik yang sudah memfasilitasi terselenggaranya FMP sebagai wahana peningkatan kapasitas dan kualitas jurnalis Papua. Saya heran dengan pola pikir semacam ini, sangat miris.
Kedelapan, pikiran “rendah diri” masih tercium. Menurut si konseptor lewat FMP I dapat dipastikan bahwa jurnalis Papua tidak ada lagi yang akan tampil sebagai pelengkap dan penonton, mereka akan bangkit sebagai subjek yang cakap, kritis, dan setara. Untuk itu penguatan kapasitas jurnalis sangatlah penting dan FMP I memungkinkan hal ini. Padahal hebat saya tanpa FMP pun kualitas jurnalis Papua sudah cukup mumpuni, sudah sejak lama jurnalis Papua bersinar hingga media-media besar nasional bahkan internasional, semisal Lukas Karl Degei, Pater Neles Tebay, Obeth Badii, Okto Mote, dan masih banyak lagi tentunya.
Bahkan ada sosok seperti Oktovianus Pogau yang namanya diabadikan oleh AJI dalam penghargaan bergengsi bagi para jurnalis yang kritis dan hebat. Baru Victor Mambor yang mendapatkan penghargaan Okto Pogau, yang lainnya? Pastilah bisa, hanya saja tidak ada lagi insan jurnalis dan entitas media Papua yang se-berani dan se-tajam Okto Pogau dewasa ini dalam mengkritik Jakarta, dialah “suara Papua” ulung.
Semua jurnalis masuk dalam kubangan lumpur kepentingan politik praktis, fenomena ini saya juluki “komodifikasi intelektual dan pelacuran marwah pers di pasar gelap politik praktis”. Banyak tesis-tesis keras saya yang tidak direspon sama sekali secara berimbang oleh si konseptor FMP I ini, tapi kita maklumi saja.
Kesembilan, si konseptor mengakui pentingnya kritik, baginya FMP adalah sebuah jawaban atas kritikan demi meningkatkan mutu kualitas jurnalis Papua. Sekali perlu saya ketengahkan dan tegaskan bahwa saya sama sekali mengkritik FMP, sebagai sebuah konsep ia kita hargai dan hormati, tetapi sebagai sebuah momen ia mesti kita kritik.
Kesepuluh, terakhir si konseptor menegaskan bahwa yang menjadi pertanyaan paling penting ialah bukan siapa yang mendukung kegiatan FMP melainkan apakah pers Papua sedang bergerak ke arah yang lebih bermutu dan bertanggung jawab? Bagi saya ini pemikiran kerdil yang berbahaya. Terlihat sekali sejak awal si konseptor berusaha menyederhanakan, menyepelekan persoalan ini, ia dan timnya berusaha menyembunyikan niat jahat pemerintah dan perusahaan dalam menghegemoni, memonopoli, mempreteli, dan mengalienasi media-media dan jurnalis Papua, ia dan timnya berusaha menggiring persoalan ini hanya sebatas peningkatan kapasitas jurnalis Papua yang terhimpun dari AWP.
Ia dan timnya kira pemerintah kolonial dan perusahaan kapitalis kenal istilah “makan siang gratis”. Di mana-mana aktor intelektual dan aktor penyokong dana selalu punya andil besar sebagai “tangan-tangan bayangan”, penentu kuasa istimewa. Sekalipun kendali editorial ada di tangan insan pers, potensia ia dikekang oleh elite penguasa tidak mustahil terjadi. Bangunan argumen si konseptor FMP bisa kita terima bila aktor penyokong dananya bukan dari kalangan pihak birokrasi-korporasi oligarki, melainkan dari NGO-NGO asing yang seperjuangan.
Semua bangunan argumentasi benar dan sangat jitu bila mitra fasilitatornya adalah LSM dan NGO asing yang pro demokrasi, pro HAM, pro ekologi, kredibel, dan lainnya. Argumen si konseptor menjadi kembalikan sempurna ketika aktor utama di balik kegiatannya adalah penjajah. Sehingga bagi saya 10 alinea si konseptor ini hanyalah sebuah upaya rasionalisasi yang irasional.
Demikian barangkali respons saya atas argumentasi si konseptor FMP. Sebenarnya saya banyak setuju dengan konsep dasarnya, saya hanya keberatan dengan mekanismenya dalam rangka menyukseskan konsepnya. Padahal ia dan timnya tahu betul bahwa pemerintah dan perusahaan adalah trauma tak terobati bagi orang Papua, jika ia dan kelompoknya mau membuat kegiatan yang benar-benar mengangkat dan meningkatkan kapasitas insan jurnalis Papua, kenapa mereka justru bekerjasama dengan pihak-pihak yang potensial membungkam suara-suara kritisnya?
Kenapa mereka tidak menjadikan NGO-NGO asing bernafas pers dan HAM sebagai mitra pendukung dan mitra fasilitator, agar konsep FMP benar-benar steril dari parasit-parasit rente “beban moral” dan kepentingan ganda elite birokrasi dan korporasi kolonial?
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar