Langsung ke konten utama

Home Internasional Asia PasifikNegara Melanesia Singgung Isu HAM di Papua, Bagaimana Sikap RI?

CNN Indonesia
Kamis, 31 Agu 2023 01:45 WIB
Ilustrasi. Perayaan HUT ke-76 RI di Papua. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal isu hak asasi manusia (HAM) yang dibahas dalam komunike negara melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dalam komunike itu, mereka meminta ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia dilakukan.

Direktur Jenderal Asia Pasifik Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, menyebut tak bisa banyak komentar.


"Kita tidak bisa mengomentari permintaan MSG ke PIF mengenai suatu rencana yg masih dibicarakan antara Indonesia dan KTHAM [Komisi Tinggi HAM PBB]," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Organisasi internasional berulang kali menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisioner HAM PBB mengunjungi Papua Barat untuk melihat situasi di wilayah itu.

Pilihan Redaksi
China Cari Gara-gara, Rilis Peta Baru Klaim Wilayah India-Dekat RI
India 'Ngamuk' China Ngaku-ngaku Wilayah Sengketa di Peta Baru
Indonesia juga sempat mengundang Komisi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua Barat. Namun, hingga kini kunjungan itu belum terjadi.

Menyoal komunike, Abdul mengatakan dirinya menyambut baik.

"Kita menyambut baik. Karena komunike menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua," ujar dia.

Tak cuma soal HAM di Papua, komunike juga membahas pengajuan keanggotaan organisasi pimpinan Benny Wenda, Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP).

Dalam dokumen itu ULMWP dianggap tak memenuhi syarat untuk menjadi anggota berdasarkan Perjanjian Pembentukan MSG.

ULMWP selama ini menjadi observer atau pengamat dan ingin menjadi anggota MSG.

KTT MSG berlangsung di Port Vila, Vanuatu, pada 23-24 Agustus.


Pertemuan ini menjadi sorotan usai delegasi Indonesia walk out atau keluar forum saat Benny Wenda hendak pidato.

Kemlu RI menyatakan Indonesia tak bisa menerima seseorang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi kekerasan di Papua, berbicara di forum tersebut.

(isa/bac)

ARTIKEL TERKAIT
10 Poin Hasil KTT Melanesia Resmi Tolak Keanggotaan ULMWP Benny Wenda
Kepulauan Solomon Klaim Negara Melanesia Desak Selidiki HAM di Papua
Apa Alasan Negara Melanesia Tolak ULMWP Benny Wenda Jadi Anggota?
Daftar Negara Pasifik yang Pernah Nyatakan Dukung Papua Merdeka.


TOPIK TERKAIT
melanesian spearhead group ktt melanesian spearhead group ulmwp hubungan opm dan ulmwp benny wenda.

BACA JUGA
OPM Tolak Permintaan Benny Wenda Bebaskan Pilot Susi Air: Dia Siapa? 
Kronologi Penangkapan Buchtar Tabuni: 7 Ditangkap, 2 Polisi Kena Pukul 
ULMWP: Cap OPM-KKB Teroris Ciptaan Kolonial 
Gelombang Protes Otsus Papua dan Penembakan Pendeta 
OPM Bongkar Siasat Benny Wenda di ULMWP Rebut Tanah Papua
 Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur! Ternyata Cukup Lakukan Ini
 Agar Peredarah Darah 5x Lebih Lancar & Bersih, Perhatikan Ini
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA 
AWAS PANAS
LIHAT SEMUA
Awas Panas: RI Jadi Juru Damai Rusia-Ukraina, Ngadi-ngadi atau Bisa?Internasional
Awas Panas: 'Ngeri-ngeri Sedap' Ancaman Laut China Selatan, RI Gimana?Internasional
Awas Panas: Geo

Post. Admind
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya