Langsung ke konten utama

DEWAN NEW GUINEA DAN KEABSAHANNYA, MELAHIRKAN DAN MENDONGKRAK ASPIRASI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI SEBAGAI WUJUD NYATA DALAM PERJUANGAN MEREBUT KEDAULATAN BANGSA PAPUA

Oleh: Chr'Com of OPM TPNPB.
Jeffrey Bomanak.
Tetesan Air Mata Ibunda, Kota Tua Vanuatu, Melangkah Tanpa Alas Kaki, OPM Adalah Organisasi Politik Yang SAH Dalam KESADARAN orang Papua.

Secara POLITIK legitimacy Dewan New Guinea hanya dapat diberikan oleh NEGARA Belanda, sampai saat ini DNG sudah ditelan oleh New York agreement namun Telur Dari Induk Belanda Yang melahirkan EMBRIO bangsa Papua 1 Desember 1961 ITU dibawah Keluar oleh OPM Dan dipelihara secara baik oleh OPM Dan dibenarkan didalam PROKLAMASI Dan KONSTITUSI 1 JULI 1971 Yang saat ini menjadi menifesto Negara West Papua.

Oleh sebab itu, OPM Adalah SAH BERDASARKAN ASPIRASI Dan KESADARAN Rakyat Papua untuk MEREBUT Kembali Kedaulatan Bangsa Papua.

Jika Kita bicara Dewan New Guinea atau pakai alat politik Dewan New Guinea maka pada realitas nya pemerintah Belanda tidak EKSIS Di West Papua Sampai sekarang, ini adalah POLITIK masa lampau, Yang Sulit diakui keabsahannya.

OPM Adalah Organisasi Politik Yang SAH Dalam KESADARAN orang Papua, ITU memiliki makna bahwa Orang Papua mau MERDEKA ITU bukan Karena disuruh oleh pemerintah Belanda namun orang Papua Punya KESADARAN untuk MEREBUT KEMERDEKAAN Karena MENOLAK PENJAJAHAN diatas Tanah Papua.

Secara implicit Dewan New Guinea jika dipakai saat ini Akan menjadi status quo Dalam perspective Hukum International bagi rights to self determination atau hak penentuan Nasib Sendiri.

Kami punya Hak untuk menentukan nasib SENDIRI Tanpa diboncengi atau menunggu pemerintah Belanda harus menentukan nasib Bangsa Papua???

Semoga menjadi Maklum oleh Kita sekalian.

Post. Atmind


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SEPOTONG PERAHU KERTAS

NEGERI BAJAKAN Di negeriku yang lucu ini Nelayan adalah bajak laut Petani bajak tanah Anak-anak bajak wifi Agama bajak kewarasan Pejabat bajak rakyat Di bawah hukum pemerintah bajakan Di negeri yang penuh drama ini Pencuri sandal lebih biadab dari koruptor Nyawa aktivis tak ada harganya dibandingkan sebungkus rokok yang membela tanah adat, dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam got Darah-darah mengalir, membasuh dosa siapa, membaptis anak-anak siapa? Pemuda-pemuda merancang perlawanan Dari dusun-dusun kecil, pulau-pulau terpencil Dari pendidikan-pendidikan yang kalian sebut, terbelakang Dari orang-orang yang kalian sebut miskin dengan baju diskriminasi Pemuda-pemuda jangan berhenti melakukan perlawanan Di negeri yang lebih mencintai baliho daripada rakyatnya sendiri Di negeri yang lebih mencintai investor daripada anaknya sendiri Jangan berhenti melakukan perlawanan di negeri yang sibuk membangun dinasti politik daripada membangun sekolah dan rumah sakit Sekolah baik-baik, b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya