Gizi adalah Jebakan dari Tambang Emas Mimika, Tambang-tambang Ilegal dan lumbung pangan di Merauke
Papua adalah tanah yang aneh. Tanahnya subur, hutannya lebat, lautnya kaya ikan. Tapi masyarakatnya kelaparan. Dan Jakarta menjawab kelaparan itu bukan dengan memberikan kail, bukan dengan memulihkan kebun yang dirampas, bukan dengan menghentikan konflik yang mengusir petani dari ladang mereka. Jakarta menjawab dengan mengirim nasi bungkus. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas Presiden Prabowo Subianto dan di kelola Badan Gizi Nasional (BGN) kini hadir di Tanah Papua dengan narasi kemanusiaan: memberi makan anak-anak yang lapar. Siapa yang berani menolak nasi untuk anak yang kelaparan? Namun justru di situlah letak jebakannya. Ketika narasi kemanusiaan menjadi tameng bagi akumulasi kekuasaan, ketika piring anak-anak menjadi alat legitimasi politik, maka apa yang tampak sebagai kemurahan hati sebenarnya adalah mekanisme kolonialisme baru yang jauh lebih halus dari penjajahan militer klasik.
Lebih parah lagi, kucuran dana MBG justru lancar setiap hari, sementara dana Otonomi Khusus yang seharusnya untuk kesejahteraan Orang Asli Papua justru kena efisiensi dan pemangkasan anggaran. Dana untuk kesejahteraan OAP dihambat, tetapi dana yang dikelola oleh militer, politisi, dan oligarki lancar mengalir tiap hari. Artikel ini menelusuri jejak anggaran, kekuasaan, dan celah di balik MBG di Tanah Papua, dan menunjukkan mengapa program ini layak disebut sebagai bentuk kolonialisme baru.
Dengan 750.000 penerima manfaat di Papua dari total 61,62 juta penerima nasional, porsi harian Papua diperkirakan mencapai Rp 36 miliar per hari. Tiga puluh enam miliar rupiah mengalir setiap hari ke Tanah Papua. Namun ke mana uang sebesar itu mengalir? Ke 179 titik SPPG yang tersebar di enam provinsi Papua, dan titik-titik itu dikelola oleh siapa? Oleh partai politik penguasa, pejabat nasional, TNI/Polri, serta oligarki pangan yang bahkan berasal dari Thailand dan keluarga peternak yang berdomisili di luar Papua.
Total populasi enam provinsi di Tanah Papua adalah 4.300.000 jiwa (BPS 2025). Target penerima manfaat MBG: 750.000 orang. Artinya, hanya 17,44 persen penduduk Papua yang menjadi sasaran program. Sisanya, 3.550.000 jiwa atau 82,56 persen, bukan sasaran MBG. Delapan puluh dua koma lima enam persen. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik angka ini ada petani subsisten yang hidup dari kebun di pedalaman, nelayan tradisional di pesisir, masyarakat adat di kampung-kampung terisolir, penganggur dan pekerja informal perkotaan, lansia tanpa jaminan sosial, penderita HIV/AIDS yang prevalensinya tertinggi nasional ada di Papua, anak-anak putus sekolah yang tidak terdaftar di satuan pendidikan, dan pengungsi internal akibat konflik bersenjata di Nduga, Paniai, dan Intan Jaya.
“Di tengah tanah yang menghasilkan emas miliaran dolar, anak-anak Orang Asli Papua justru kelaparan. MBG hanya hadir di sekolah dan ruangan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Anak-anak terlantar di jantung tambang emas tidak mendapat gizi sama sekali.” dana MBG mengalir ke yayasan yang di pimpin pengurus partai, yang kemudian mereproduksi loyalitas politik. Makanan gratis menjadi alat tukar politik.
MBG di Papua tidak hanya bermasalah dari sisi anggaran dan kekuasaan. Program ini juga merusak dari sisi substansi: ia secara sistematis menggantikan kedaulatan pangan masyarakat adat dengan ketergantungan pada bantuan pusat dan kepentingan oligarki pangan internasional. Supplier utama bahan makanan SPPG adalah perusahaan nasional seperti PT Folka Arghika Grup dan Ralali Group, namun rantai pasok yang sesungguhnya meluas lebih jauh hingga ke oligarki pangan asal Thailand dan keluarga peternak besar yang berdomisili di luar Papua. “Bahan makanan yang tiba di piring anak-anak Papua bukan dari kebun tetangga, bukan dari hutan adat, bukan dari laut yang terbentang di depan mata. Ia datang dari oligarki pangan asal Thailand dan keluarga peternak di luar Papua yang tidak pernah menginjakkan kaki di Tanah Papua.”
Masyarakat Papua tidak butuh derma dari Jakarta. Masyarakat Papua butuh kedaulatan atas tanah, pangan, dan keputusan yang menentukan hidup mereka. Selama MBG terus berjalan dalam model sentralistik yang mengabaikan Otsus, memperkuat oligarki politik, dan menggantikan kedaulatan pangan dengan ketergantungan pada oligarki pangan asal Thailand dan keluarga peternak di luar Papua, maka program ini tetap layak di sebut apa adanya: kolonialisme baru. Dan kolonialisme, dalam bentuk apapun, tidak pernah menyelesaikan kelaparan. Kolonialisme menciptakan kelaparan, lalu menggunakannya sebagai alat legitimasi. Sudah saatnya Papua berhenti menerima piring kosong dari Jakarta dan mulai menanam kembali kebun yang di rampas, menghidupkan kembali hutan yang dihancurkan, dan menegakkan kembali kedaulatan pangan yang menjadi hak setiap manusia di atas tanah leluhurnya.
Pos.Admin
Komentar
Posting Komentar