Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale Sebut Tiga Bangsa Dalam satu pidato, Kanaky New Caledonia Maohi Nui French Polynesia dan West Papua
Pada sidang umum PBB ke 81 pada 24 September 2026 di New York.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale sebut tiga bangsa dalam satu pidato yaitu Kanaky New Caledonia Maohi Nui French Polynesia dan West Papua tapi perlakuan hukumnya beda total Kanaky dan Maohi dibicarakan dengan jujur dalam kerangka dekolonisasi hak penentuan nasib sendiri lewat Komite Dekolonisasi PBB C dua empat yang lahir dari Resolusi lima belas empat belas tahun enam puluh sedangkan West Papua ditaruh dalam kerangka pelanggaran HAM dengan tetap hormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia artinya satu panggung dua standar tiga nasib inilah jebakan dua pintu di PBB yang harus dipahami orang Papua pintu pertama adalah pintu dekolonisasi C dua empat syaratnya wilayah masuk daftar Non Self Governing Territory kalau sudah di daftar itu penjajah wajib lapor tiap tahun ke Sekjen PBB PBB boleh kirim visiting mission dan rakyat berhak referendum diawasi PBB contohnya Kanaky masuk lagi daftar tahun delapan enam dan Maohi Nui masuk lagi tahun dua ribu tiga belas lewat Resolusi enam tujuh dua enam lima pintu kedua adalah pintu pelanggaran HAM untuk wilayah yang dianggap bagian sah negara anggota di pintu ini setiap pidato wajib tambah kalimat sakti with full respect for sovereignty and territorial integrity of Indonesia sejak satu Mei enam tiga West Papua dipaksa pindah dari pintu pertama ke pintu kedua padahal awalnya Netherlands New Guinea adalah NSGT yang dilaporkan Belanda ke PBB tapi lewat New York Agreement lima belas Agustus enam dua tanpa wakil Papua dan Rome Agreement tiga puluh September enam dua yang rahasia antara Amerika Belanda Indonesia proses dekolonisasi dibekukan dan Pepera enam sembilan yang janji one man one vote di Pasal delapan belas New York Agreement diubah jadi musyawarah seribu dua enam orang pilih militer untuk wakili delapan ratus ribu orang Papua di bawah todongan senjata tanpa pengawasan independen fakta ini dibongkar Pieter Drooglever dalam Een Daad van Vrije Keuze dua ribu lima dan John Saltford dalam The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua dua ribu tiga sejak itu West Papua dikunci di pintu kedua boleh teriak HAM tapi tidak boleh teriak merdeka boleh kritik cara membunuh tapi tidak boleh kritik kenapa Indonesia ada di Papua
Kenapa dunia perlakukan beda ada empat faktor geopolitik dua ribu dua enam faktor pertama keberhasilan lobi kolonial Indonesia hapus Papua dari daftar dekolonisasi dengan jadikan Papua komoditi dagang bantuan data Kemlu dua ribu dua empat dua ribu dua lima Indonesia kucur lebih dari lima puluh juta dolar AS untuk empat belas negara Pasifik berupa kapal patroli pembangunan masjid sekolah Islam beasiswa ke Universitas Pertahanan Indonesia renovasi kantor polisi militer di PNG dan Solomon investasi sawit tambang tujuan bukan kemanusiaan tapi politik agar negara Pasifik tidak dukung ULMWP jadi anggota penuh MSG dan tidak dukung West Papua balik ke C dua empat strategi ini berhasil sampai September dua ribu dua enam ULMWP masih observer bukan anggota penuh hanya Vanuatu yang konsisten tolak bantuan Indonesia faktor kedua perpecahan di MSG dan Pacific Islands Forum PIF MSG isi Vanuatu Solomon Fiji PNG dan Kanaky FLNKS harus konsensus jadi kalau PNG dan Fiji veto maka West Papua tidak akan pernah jadi anggota penuh Vanuatu di bawah Charlot Salwai paling keras dukung merdeka Solomon di bawah Manasseh Sogavare yang pro China lunak ke Indonesia karena utang di bawah Matthew Wale baru lebih berani tapi masih main aman pakai kerangka HAM plus kedaulatan Indonesia agar tidak marah Jakarta dan Canberra PNG punya tujuh ratus enam puluh km perbatasan darat sangat tergantung Indonesia untuk listrik jalan dan tekan gerakan West Papua di wilayahnya sendiri plus takut gerakan Papua merdeka menular ke Bougainville yang mau merdeka dari PNG Fiji ekonominya ditopang investasi pariwisata dan militer Australia China Indonesia jadi selalu netral faktor ketiga Perancis vs Indonesia dua penjajah dengan citra beda lawan Perancis di Kanaky dan Maohi mudah karena Perancis adalah kolonial kulit putih klasik lawan Perancis populer di mata Global South sedangkan lawan Indonesia sulit karena Indonesia negara Global South penduduk dua ratus delapan puluh juta muslim terbesar anggota G dua puluh anggota Dewan HAM dianggap demokrasi Islam moderat negara Afrika takut dukung West Papua nanti separatis di negaranya didukung balik negara Asia takut sama pasar besar dua ratus delapan puluh juta orang tidak mau hilang demi lima juta orang Papua jadi PBB ambil jalan aman hajar Perancis dalam kerangka dekolonisasi peluk Indonesia dalam kerangka HAM ini standar ganda kolonial faktor keempat West Papua dijadikan objek komoditi bukan subjek geopolitik Indonesia tukar diam soal Papua dengan kapal dan beasiswa tapi realitas dua ribu dua enam berubah Papua adalah garis depan perang dingin baru AS vs China pangkalan AS di Manus PNG pangkalan China di Solomon posisi West Papua kunci kontrol Selat Malaka dan Samudera Pasifik Papua adalah paru paru dunia deforestasi dua juta hektare di Merauke untuk Food Estate laporan Pusaka dan Mighty Earth dua ribu dua empat dua ribu dua lima bikin Papua jadi isu iklim global Papua juga kunci suara di PBB empat belas negara Pasifik punya empat belas suara sama dengan empat belas suara Eropa siapa menang hati Pasifik menang suara Dewan Keamanan jadi West Papua bukan objek kasihan menunggu bantuan tapi subjek penentu siapa kuasai Papua kuasai masa depan Pasifik
Bahaya pisahkan pelanggaran HAM dari akar kolonialisme inilah inti protes berhenti soalkan kemanusiaan di bawah pengakuan kedaulatan Indonesia kalau dunia hanya bicara HAM tanpa bicara kolonialisme itu bukan solusi tapi perbaikan kolonialisme agar terlihat lebih humanis ini disebut Humanitarian Colonialism atau Kolonialisme Humaniter dunia akan kirim obat dokter untuk pengungsi Nduga tapi tidak tanya kenapa ada seratus ribu lebih pengungsi internal di Nduga Intan Jaya Yahukimo Pegunungan Bintang sejak dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua enam menurut koalisi kemanusiaan Papua dunia akan kritik militer bakar honai tapi tidak tanya kenapa militer ada di honai jawabannya untuk amankan Freeport BP Tangguh Food Estate dunia akan minta Indonesia hormati HAM tapi tidak minta hormati hak tanah adat yang adalah akar semua pelanggaran HAM tidak ada pelanggaran HAM tanpa perampasan tanah tidak ada pengungsi tanpa operasi militer untuk investasi tidak ada pembungkaman jurnalis asing tanpa sesuatu yang disembunyikan memisahkan keduanya sama dengan bilang ke perampok tolong jangan pukul korban terlalu keras saat merampok tapi silakan lanjut merampok selama West Papua dibicarakan dalam kerangka pelanggaran HAM dengan penghormatan kedaulatan Indonesia solusinya hanya kurangi peluru tambah beras buka sedikit akses jurnalis tapi tanah tetap diambil hutan tetap dibabat pengungsi tetap tidak bisa pulang
Apa yang harus dilakukan dari objek menjadi subjek dunia internasional tidak buta soal Papua dunia tahu ada pelanggaran HAM tapi masih takut sebut akar masalah kolonialisme yang belum selesai pidato Matthew Wale adalah kemajuan karena West Papua disebut di Sidang Umum tapi juga kemunduran karena disebut dalam kerangka yang salah perjuangan diplomasi hari ini bukan lagi sekadar teriak HAM tapi pindahkan West Papua dari pintu pelanggaran HAM kembali ke pintu dekolonisasi C dua empat tempatnya yang sah sejak awal tuntut Vanuatu Solomon dan negara Pasifik konsisten jika Kanaky dan Maohi berhak dalam kerangka dekolonisasi maka West Papua juga berhak sama tuntut MSG tidak lagi pakai sistem konsensus yang selalu diveto PNG dan Fiji tapi pakai voting mayoritas untuk terima ULMWP sebagai anggota penuh tuntut PBB buka kembali arsip New York Agreement dan Rome Agreement enam dua dan review Pepera enam sembilan yang cacat hukum tuntut West Papua masuk kembali daftar Non Self Governing Territory di C dua empat karena proses dekolonisasinya memang belum pernah selesai secara sah menurut hukum internasional West Papua bukan objek komoditi kawasan untuk ditukar dengan kapal patroli dan beasiswa West Papua adalah subjek penentu dinamika geopolitik kawasan dan global bukan isu pinggiran yang dibahas setelah Kanaky dan Maohi tapi bangsa Melanesia yang punya hak sama untuk menentukan nasib sendiri berhenti bicarakan kemanusiaan kami di bawah bendera negara yang menjajah kami mulailah bicarakan kemerdekaan kami di atas tanah kami sendiri
Pos . Admin
Komentar
Posting Komentar