KNPB GORONTALO DESAK PBB BUKA PERSOALAN DEKOLONISASI WEST PAPUA, SOROT HAM DAN NASIB PENGUNGSI
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap bernomor 0.141.I/EXTER/PS/BPP-KNPB/X/2026, yang dikeluarkan di Gorontalo pada Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pernyataannya, KNPB menilai bahwa persoalan West Papua tidak cukup dibahas melalui pendekatan pembangunan dan keamanan semata. Menurut organisasi tersebut, akar historis dan politik konflik juga perlu memperoleh perhatian serius dalam forum internasional.
🔴 KNPB: PBB HARUS MENDENGAR SUARA RAKYAT PAPUA
KNPB meminta Sekretaris Jenderal PBB agar memberikan ruang kepada masyarakat adat Papua, keluarga korban kekerasan, pengungsi internal, tokoh gereja, pembela HAM, serta berbagai unsur masyarakat sipil untuk menyampaikan pengalaman dan aspirasi mereka.
KNPB juga mendorong adanya pemantauan HAM yang independen, akses kemanusiaan yang aman bagi masyarakat terdampak konflik, serta komunikasi yang bermakna antara PBB dan berbagai representasi masyarakat West Papua.
🔴 DORONG PEMBAHASAN DEKOLONISASI DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
Dalam pernyataan yang sama, KNPB menegaskan bahwa isu hak menentukan nasib sendiri perlu dibahas dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV).
KNPB menyerukan kajian dan dialog internasional yang terbuka dengan mempertimbangkan bukti sejarah, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip internasional yang relevan.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa perlindungan HAM dan pembangunan tidak seharusnya menutup ruang pembahasan mengenai aspirasi politik rakyat Papua.
🔴 SOROT DEFINISI ORANG ASLI PAPUA DAN DUGAAN KASUS DI YAHUKIMO
Pernyataan sikap KNPB Gorontalo juga menyoroti definisi Orang Asli Papua (OAP) yang menurut organisasi tersebut berkaitan dengan persoalan hak menentukan nasib sendiri.
Selain itu, KNPB meminta Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas dugaan penghilangan paksa terhadap dua siswa di Yahukimo. Organisasi tersebut juga menuntut agar jenazah kedua siswa dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak dan manusiawi.
Catatan: Tuduhan mengenai peristiwa di Yahukimo tersebut merupakan klaim dalam pernyataan KNPB dan masih memerlukan verifikasi independen, termasuk keterangan pihak berwenang serta informasi yang dapat dikonfirmasi mengenai identitas dan kondisi kedua korban.
📢 TUJUH TUNTUTAN DAN SERUAN KNPB KEPADA PBB
KNPB menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
1. Memberikan perhatian khusus terhadap situasi HAM dan krisis kemanusiaan di West Papua.
2. Mendorong akses kemanusiaan bagi masyarakat terdampak konflik dan pengungsi internal.
3. Mendukung pemantauan HAM independen serta akses mekanisme HAM PBB yang relevan.
4. Membuka komunikasi dengan masyarakat adat dan masyarakat sipil Papua.
5. Membahas akar historis dan politik konflik West Papua.
6. Memberikan ruang bagi aspirasi rakyat Papua dalam pembahasan internasional.
7. Mendorong perhatian terhadap tuntutan hak menentukan nasib sendiri melalui proses politik yang damai dan demokratis.
KNPB juga mengajak masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, pemuda, perempuan, akademisi, serta jaringan solidaritas internasional untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi damai, dokumentasi yang dapat diverifikasi, dan jalur komunikasi internasional.
PENUTUP
KNPB menegaskan bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal PBB ke Indonesia tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan West Papua. Namun, organisasi tersebut berharap momentum diplomatik ini dapat membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai HAM, krisis kemanusiaan, sejarah konflik, dan aspirasi politik rakyat Papua.
Menurut Anda, apakah kunjungan Sekretaris Jenderal PBB ke Indonesia dapat membuka ruang pembahasan yang lebih serius mengenai persoalan West Papua? Sampaikan pendapat Anda secara bijak di kolom komentar.
📌 PAPUA AKTUAL — Mengabarkan fakta, menyuarakan informasi, dan mengawal peristiwa di Tanah Papua.
Pos Admin
Komentar
Posting Komentar