MILITER MENEMPATI PUSKESMAS DAN RUMAH PASTORAL, WARGA PANIAI MENGUNGSI
YLBHI– LBH PAPUA
Nomor : 33/ SP-LBH.P / XI / 2026.
MILITER MENEMPATI PUSKESMAS DAN RUMAH PASTORAL, WARGA PANIAI MENGUNGSI
“Negara Wajib Menjamin Keselamatan Warga Sipil dan Menjelaskan Mengapa Pasukan Berada di Tengah Kampung”
Sejak akhir Oktober 2026, personel militer dilaporkan hadir di sejumlah kampung di Distrik Aradide/Agadide, Aweida, Ekadide, dan Kebo, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menurut Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai dan pemberitaan media lokal, personel Satgas Habema, Koramil Komopa, dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan diduga melakukan penyisiran dan penggeledahan, menganiaya dan menembak warga sipil, mengambil panah dan peralatan kebun milik warga, serta menempati rumah pastoral dan Puskesmas Tuguwai. Warga mengungsi ke Enarotali, Madi, Dauwagu, dan wilayah perbatasan Paniai–Intan Jaya.
Peristiwa bermula pada 25 Oktober 2026 dengan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Kampung Toyaimoti. Pada 28–29 Oktober 2026, pasukan tiba di Kampung Tuguwai, bergerak ke sekitar SD YPK Tuguwai, menggeledah pastoran Gereja Katolik Santo Yosep, dan menempati Puskesmas. Sejak itu, tokoh adat, tokoh gereja, kepala distrik, dan anggota DPRK Paniai berulang kali meminta penjelasan tetapi belum mendapat jawaban. Tiga pemuda Tuguwai juga diduga ditembak karena dicurigai berdasarkan rambut gimbal. Pada 3 November 2026 dilaporkan terjadi rentetan tembakan di Tuguwai, dan pada 5 November 2026 mahasiswa asrama Paniai menyampaikan tuntutan dalam konferensi pers di Jayapura.
Pertama, dasar penugasan ketiga satuan itu belum diketahui, termasuk apakah mandatnya tempur, teritorial, atau pembangunan. Penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan terhadap warga sipil pada prinsipnya adalah kewenangan penyidik Polri berdasarkan KUHAP, bukan militer, kecuali ada kerangka perbantuan yang sah. Penempatan pasukan juga hanya sah jika bertumpu pada keputusan politik negara dan peraturan pelaksana UU Nomor 34 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2025.
Kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999). Penganiayaan, penembakan, dan pengambilan barang warga, apabila terbukti, memenuhi unsur tindak pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Rambut gimbal bukan dasar menetapkan seseorang sebagai anggota kelompok bersenjata, dan penilaian demikian berpotensi diskriminatif (UU Nomor 40 Tahun 2008).
Ketiga, penggunaan Puskesmas dan rumah pastoral oleh aparat menghambat hak warga atas layanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 12 ICESCR) serta kebebasan beragama (Pasal 28E dan 29 UUD 1945). Fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh dijadikan pos militer.
Keempat, pengungsian adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi sekarang, terlepas dari hasil pembuktian dugaan kekerasan. Pemerintah daerah wajib menjamin pangan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan anak, dan keberlanjutan pendidikan (UU Nomor 7 Tahun 2012 dan UU Nomor 35 Tahun 2014), serta memastikan pemulangan yang sukarela, aman, dan bermartabat sesuai UN Guiding Principles on Internal Displacement.
Kelima, berdasarkan data saat ini unsur pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 belum terpenuhi. Namun peristiwa ini menunjukkan indikasi dimensi struktural, yakni militerisasi permukiman sipil, penggunaan fasilitas publik, dan kesenjangan akuntabilitas aparat, yang diperkuat oleh sejarah kekerasan aparat di Paniai pada Desember 2014. Karena itu, pemantauan dan penyelidikan independen perlu dibuka sejak sekarang.
Dalam rangka melindungi warga sipil, memastikan akuntabilitas, dan memulihkan hak para pengungsi, LBH Papua menegaskan kepada:
1. Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI menjelaskan secara terbuka dasar hukum, surat perintah, satuan, dan jangka waktu penempatan pasukan di Paniai, serta mengevaluasi kehadiran pasukan di permukiman sipil;
2. TNI segera mengosongkan Puskesmas Tuguwai dan rumah pastoral dari penggunaan militer, serta menghentikan penggeledahan dan penyitaan tanpa dasar hukum;
3. Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendata dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi serta menjamin pemulangan yang aman dan sukarela;
4. Komnas HAM RI, Ombudsman RI, KPAI, dan LPSK melakukan pemantauan, penyelidikan, dan perlindungan bagi korban, saksi, dan tokoh gereja dari intimidasi;
5. Polisi Militer dan Oditurat memproses secara terbuka dan akuntabel setiap anggota yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil;
6. DPRK Paniai dan DPRP Papua Tengah memanggil pimpinan satuan dan pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat terbuka, serta semua pihak menghormati hak warga menyampaikan pendapat secara damai tanpa kriminalisasi.
Demikian siaran pers ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Jayapura, 6 November 2026
Hormat Kami,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA
Narahubung:
Reinhart Kmur, S.H.
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar