Tetesan Air Mata Ibunda, Kota Jeruk, Melangkah Tanpa Alas Kaki, Veronica Koman, mengatakan rangkuman Universal Periodic Review untuk tahun 2022 yang dilangsungkan tiga tahun sekali, merupakan ujian bagi Indonesia di Dewan HAM PBB.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Papua, mengindikasikan tingginya kekhawatiran PBB atas situasi di Papua yang dianggap semakin memburuk di Tanah Papua,” katanya, kepada Jubi, Minggu (13/11/2022).
Veronica Koman mengatakan, dari 108 negara yang memberikan rekomendasi, ada 8 negara yang menyebut langsung isu Papua seperti Marshal Island.
“Marshall Islands mengatakan negara Indonesia menghormati, memajukan, dan melindungi HAM semua orang asli di West Papua, dengan memastikan hak atas penentuan nasib sendiri mereka melalui dialog inklusif, bekerja sama dengan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB untuk kunjungan ke West Papua sesuai permintaan dari PIF dan ACP,” katanya.
Ia menambahkan ada juga Negara Republik Vanuatu yang menerima tanpa penundaan kunjungan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua, guna meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak berkumpul dan berserikat secara damai, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sementara delegasi dari Australia mengingatkan agar Indonesia perlu menyelesaikan investigasi semua pelanggaran HAM di Indonesia termasuk di Papua, dan memastikan akses termasuk oleh pengamat independen yang kredibel.
“Sementara delegasi Belanda mengingatkan untuk melanjutkan investigasi pelanggaran HAM, termasuk yang terjadi di Papua, dan bawa para pelaku ke pengadilan dengan cepat dan transparan,” katanya.
Koman mengatakan, Selandia Baru menjunjung tinggi, menghormati, dan mempromosikan kewajiban HAM di Papua, termasuk kebebasan berkumpul, berbicara, berekspresi, pers, hak perempuan dan minoritas.
“Negara Slovenia, memastikan investigasi, pertanggungjawaban dan pencegahan impunitas atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan,” katanya.
Koman menambahkan bahwa Amerika Serikat melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua tuduhan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM di lima provinsi Papua dan membuat pelaku bertanggung jawab.
“Sementara Kanada, menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua Indonesia dan memprioritaskan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak,” katanya.
Lanjutnya, banyak rekomendasi lainnya yang bisa dihubungkan ke Papua. “Meski tak menyebut langsung kata ‘Papua’ ada banyak negara yang menyinggung tentang situasi ada korelasinya dengan Papua,” katanya.
Veronica Koman mengapresiasi kerja teman-teman LSM yang berada di garis depan di Papua, yang menghimpun dan mengolah data serta mengadvokasi meski dalam hujan intimidasi.
“Salut atas kerja aktivis akar rumput di lapangan yang menghimpun data meski berbahaya,” katanya.
Kata Koman, dalam dokumen-dokumen yang ada, PBB dan negara-negara menggunakan istilah “pro-kemerdekaan” atau “penentuan nasib sendiri” bukan “separatisme” dan ini sebuah kemajuan.
“Saya harap teman-teman jurnalis perhatikan politik bahasa ini dalam peliputan Papua,” tegasnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar