Langsung ke konten utama

SEMINAR DAN RAKERNAS ALUMNI SMA YPPK ADHI LUHUR NABIRE

Tetesan Air Mata Ibunda, Kota Jeruk, Melangkah Tanpa Alas Kaki, Kekompokan dari para Alumni SMA YPPK ADHI LUHUR Nabire ini patut dicontoh demi menjaga rasa persaudaraan sehingga pada Jumat 26 November 22, mengadakan Rakernas di Aula Asrama Teruna Karsa Nabire. 

Dalam rangka ikut memeriahkan hari istimewa sahabat alumninya,  para alumni berkumpul dan makan siang bersama Aula Asrama Putra Teruna karsa di  SMA Adih Luhur.

Kebetulan hari ini, Jumat 26  November 2022, merupakan hari istimewa atau hari Ulang Tahun Alumni Adhi Luhur Nabire. 

Teman-teman para alumni melakukan dengan  pemberian .

"Acaranya berlangsung sangat meriah, kita para Alumni kembali merajut kebersamaan lintas angkatan dan acara diisi kenangan dan penuh dengan nostalgia,” salah satu Alumni  tahun 1985 angkatan ke 5  yang juga ikut hadir dalam perayaan dan kumpul bersama Alumni SMA YPPK ADHI LUHUR Nabire Papua.

Tak lupa Ketua Ikatan Alumni Yemima You mengatakan berterima kasih kepada para alumni yang bisa hadir dalam RAKERNAS Pertama pada periode pertama  masa jabatan saya katanya.

Iya juga mengatakan, kita sebagai alumni bisa partisipasi dalam kegiatan apapun di sekolah maupun di ikartan alumni itu sendiri, karna kita sebagai tolak ukur perkembagan sekolah dan ikatan alumni di SMA YPPK ADHI LUHUR ini.

Post. Admind


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SEPOTONG PERAHU KERTAS

NEGERI BAJAKAN Di negeriku yang lucu ini Nelayan adalah bajak laut Petani bajak tanah Anak-anak bajak wifi Agama bajak kewarasan Pejabat bajak rakyat Di bawah hukum pemerintah bajakan Di negeri yang penuh drama ini Pencuri sandal lebih biadab dari koruptor Nyawa aktivis tak ada harganya dibandingkan sebungkus rokok yang membela tanah adat, dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam got Darah-darah mengalir, membasuh dosa siapa, membaptis anak-anak siapa? Pemuda-pemuda merancang perlawanan Dari dusun-dusun kecil, pulau-pulau terpencil Dari pendidikan-pendidikan yang kalian sebut, terbelakang Dari orang-orang yang kalian sebut miskin dengan baju diskriminasi Pemuda-pemuda jangan berhenti melakukan perlawanan Di negeri yang lebih mencintai baliho daripada rakyatnya sendiri Di negeri yang lebih mencintai investor daripada anaknya sendiri Jangan berhenti melakukan perlawanan di negeri yang sibuk membangun dinasti politik daripada membangun sekolah dan rumah sakit Sekolah baik-baik, b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini 11 Pernyataan Protes KNPB Mengenai New York Agreement, Apa Saja?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Menado-Melangkah Tanpa Alas kaki - Manado - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak perjanjian New York yang dilakukan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB tanpa melibatkan bangsa Papua. Pernyataan itu disampaikan KNPB memperingati perjanjian New York yang terjadi pada 15 Agustus 1962. “Kami menolak Perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri,” kata Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia pada 15 Agustus 2024. Hiskia mengatakan, perjanjian tersebut tidak memiliki legitimasi, karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua. Oleh sebab itu, KNPB menyatakan sikap bahwa ; 1. Pihaknya menolak hasil Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Pepera yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya