Langsung ke konten utama

KEPUTUSAN MSG LEADER'S SUMMIT SUDAH FINAL BERDASARKAN REGULASI MSG BAHWA MASALAH PAPUA AKAN DITERUSKAN KE PACIFIC ISLANDS FORUM ATAU PIF DAN KALI INI APLIKASI ULMWP YANG DIAJUKAN SEJAK 2018 TIDAK MENDAPATKAN DUKUNGAN MENJADI FULL MEMBERS DI MSG

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Vanuatu, Melangkah Tanpa Alas Kaki-OPM Sebagai Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua Akan Memberikan Tanggapan RESMI Kepada Para Pemimpin Pemimpin MSG bahwa MENAGAPA Aplikasi ULMWP Tidak Diterimah Dan Tidak Jawab dengan Alasan Masalah Papua Akan DITERUSKAN Kepada Pacific Islands Forums?

Bahwa Para Pemimpin MSG Harus Menjelaskan Kepada Rakyat Papua Sebagai Rakyat MELANESIAN Yang Memiliki Hak Untuk Mengerti Dan Mengetahui BERDASARKAN REGULASI APA Keputusan Tersebut Dilakukan?
Selanjutnya Director General Dari MSG Harus Memberikan Penjelasan Resmi secara BERTANGGUNG JAWAB Kepada ULMWP Dan Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Papua.

CATATAN PENTING BAGI ULMWP SAAT INI:
PERTAMA,
ULMWP HARUS Secara Bertanggung Jawab menjelaskan Kepada Seluruh Rakyat Papua Dan Seluruh Rakyat Melanesian bahwa Mengapa Aplikasi ULMWP Tidak dijawab Oleh Para Pemimpin Pemimpin MSG???

KEDUA,
ULMWP Secara Bertanggung Jawab Harus menjelaskan Kepada Seluruh Rakyat Melanesian Bahwa Hal Hal Apa Yang Sudah Dilakukan Memenuhi Regulasi MSG Namun MSG Tidak Menjawab Aplikasi ULMWP??? Dan Hal Hal Apa Yang Tidak Dilakukan Oleh ULMWP sehingga Aplikasi ULMWP Tidak Di Jawab Dan Hal Hal Yang DILANGGAR Oleh ULMWP Berdasarkan Regulasi MSG Sehingga ULMWP Tidak Diterimah Kali ini???

KETIGA,
ULMWP Harus Memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Secara Resmi Dan Terhormat Kepada Seluruh Rakyat Papua Dan Seluruh Rakyat Melanesian Dan Masyarakat International Yang Selama ini Mendukung ULMWP Menuju MSG.

KEEMPAT,
Berdasarkan Semua Pertimbangan Diatas Maka ULMWP Harus Melakukan EVALUASI KONSTRUKTIVE Secara KOMPREHENSIVE Termasuk Kepemimpinan ULMWP Harus DIGANTI Secara Demokrasi Berdasarkan Nilai Nilai KEBENARAN, Keadilan, KASIH Dan NASIONALISME Perjuangan Bangsa Papua.

PENUTUP.
Bahwa Berdasarkan Regulasi MSG, KESEKRETARITAN MSG telah menghimpun 23 Agenda Agenda MSG Dan Semua Agenda Agenda Tersebut Telah Di Bahas oleh Kementrian Luar Negeri MSG, Dan Kementrian Luar Negeri MSG Telah MEREKOMENDASIKAN SEPULUH AGENDA UTAMA Termasuk AGENDA WEST PAPUA, Dan Atas Rekomendasi KRITERIA Oleh Director General MSG, PARA Pemimpin Pemimpin MSG Telah MEMUTUSKAN Bahwa Masalah Papua Akan DITERUSKAN KE PACIFIC ISLANDS FORUM Dan Para Pemimpin Pemimpin MSG Tidak Menjawab Aplikasi ULMWP UNTUK MENJADI FULL MEMBERS ADALAH keputusan RESMI Dan Keputusan Akan dijalankan Hingga ULMWP Dan Rakyat Papua Harus Mengubah Strategy Baru Guna mendominasi Regulasi MSG Untuk Menjawab Aplikasi Baru dengan Tuntutan Yang Sama bahwa Bangsa Papua Yang Di Wakili ULMWP Harus diterimah Sebagai Anggota Penuh Di MSG Dimasa Masa mendatang Demi Menjawab Perjuangan PANJANG BANGSA MELANESIAN West Papua Dari JAJAHAN KOLONIAL NKRI DAN KAPITALIS INTERNATIONAL.

Demikian Pandangan Remi oleh OPM Sebagai Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua Bersama Sayap Militernya TPNPB GUNA MEMBERIKAN Penjelasan Kepada Semua Pihak Pihak Yang berkompoten Mendukung Perjuangan Bangsa Papua.

TUHAN MEMBERKATI KITA SEKALIAN.
Chr'Com of OPM TPNPB.
Jeffrey P Bomanak 

https://fb.watch/mDEQUiy6FJ/ 
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Orang Sulawesi yang Mengklaim Diri Sebagai “Anak Papua”

Sebuah Mesin Perampasan yang Bekerja atas Nama Negara, Investasi, dan Kepentingan Global.  Oleh : Victor F. Yeimo  Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua Holandia-Melangkah Tanpa Alas Kaki - Bahlil   Lahadalia, orang Sulawesi yang mengklaim diri sebagai “anak Papua” memainkan peran yang secara teoritis dapat kita sebut sebagi agen apropriatif kolonial, atau individu yang melakukan klaim identitas demi legitimasi proyek hegemonik pusat atas wilayah pinggiran.  Bahlil Lahadalia, Sebagai Menteri Investasi, ia menjelma menjadi agen ideologis dan teknokratis kapitalisme kolonial. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua adalah mega-infrastruktur of dispossession, yaitu infrastruktur raksasa yang berfungsi sebagai mekanisme primitive accumulation dalam versi abad ke-21. PSN adalah wajah mutakhir dari kapitalisme kolonial, sebuah mesin perampasan yang bekerja atas nama negara, investasi, dan kepentingan global.  Di Merauke, negara merampas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fakta hari ini TPNPB/OPM adalah bukan masyarakat yang kami tinggl bersama-sama dengan masyarakat di intanjaya Dan Militer Indonesia pun Demikian Sama Dari mana mereka Datang?.

Enam Orang Asli Papua yang merupakan warga civil yang telah di tembak Militer Indonesia🇮🇩 pada 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan jaya Laporan resmi Seby Sambom dari markas pusat TPNPB OPM. Korban tewas dan korban luka-luka telah berhasil di evakuasi oleh Tim Pemerintah Dan Masyarakat, pertempuran ini masyarakat lain masih dalam pencarian apakah mereka masih hidup atau tertembak oleh Militer Indonesia.  Militer Indonesia telah lakukan kesalahan besar yang mana telah menyerang warga civil  dan membunuh  dan menyerang dengan tidak hormat tanpa memikirkan rasa kemanusiaan.  Menyerang pembrutalan militer Indonesia terhadap Masyarakat intanjaya ketika masayarakat berada di rumah, kebun, dan di pasar termasuk menyerang di gereja-gereja, pelanggaran ini merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hukum Nasional dan internasional.  Masyarakat internasional dan lembag terkait harus bersuara terkait insiden penembakan terjadi ini di Intan jaya papu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH.

BAKAT DAN TALENTA ANAK-ANAK PAPUA, BUTUH PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH. Artikel. Sian Madai Konsep Dari Seorang Pemimpin Daerah Adalah Dasar untuk Menentukan Masadepan yang Lebih Cerah.  Keahlian/ Hobi, dan Kreatif/Karier yang di miliki oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan membuka ruang dan membuka lapangan kerja untuk membantu pemerintah setempat, sebagaian juga sebagai bentuk nyata membangun dan mempersempit pengangguran di Papua. Sekali lagi, Melalui bakat/ Karier yang telah dimilikinya merupakan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai membantu pemerintah Daerah untuk itu, pemerintah perlu diperhatikan dan diolah dengan baik.  Dimana pemerintah pusat diberikan Otonomi khusus seluasnya di Papua bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia papua namun, Dana otonomi khusus Papua hilang jejak adalah cara tidak betul yang dilakukan, Dana otonomi khusus tersebut  harus digunakan dengan baik dan harus diperioritaskan Anak-anak Papua dalam ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya