Korban Miras Bukan Karena Kesadaran Tetapi Realita Sosial Yang Dikendalikan Kolonialisme Indonesia di Papua

Artikel.Victor Yeimo 

Orang Papua Mereka, dibesarkan dalam keluarga dengan nasihat gereja dan sekolah tetapi dikendalikan oleh Koloniasme Indonesia.

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Holandia Jayapura -Melangka Tanpa Alas Kaki- Orang Papua yang menjadi korban miras bukan berarti tidak memiliki kesadaran. Mereka dibesarkan dalam keluarga dengan nasihat gereja dan sekolah, tetapi realitas sosial yang dikendalikan kolonialisme jauh lebih kuat daripada nilai pengetahuan. 

Dalam Teori social learning Albert Bandura menegaskan bahwa perilaku manusia lebih banyak ditentukan oleh model dalam lingkungan, bukan sekadar informasi dalam otak. Di Papua, miras bukan sekadar pilihan individu, melainkan hasil rekayasa sosial yang memerangkap.

Struktur kolonial memegang kendali atas realitas sosial-ekonomi. Johan Galtung menyebutnya structural violence atau kekerasan yang tak selalu terlihat, tetapi bekerja lewat sistem yang memproduksi penderitaan. Di Papua, miras dilegalkan, distribusinya dilindungi aparat, sementara para peminum disalahkan. Kesadaran rakyat ibarat perahu kecil yang ingin ke tepian, tetapi arus deras kolonialisme menyeretnya kembali ke tengah sungai.

Sejarah memperlihatkan pola yang sama. Inggris merusak bangsa Tiongkok dengan opium, memaksa lahirnya Perang Candu. Suku Indian di Amerika dijerat dengan miras untuk menghancurkan komunitasnya. Di Afrika Selatan, sistem dop membayar buruh kulit hitam dengan alkohol agar tetap lemah. Semua ini contoh bagaimana penjajah paham psikologi bangsa terjajah: ciptakan pelarian lewat zat adiktif, maka daya juang akan padam.

Dari sisi biologi, alkohol menyerang sistem saraf pusat, meningkatkan dopamin untuk memberi rasa tenang semu, sekaligus melemahkan kontrol otak depan (prefrontal cortex). Tekanan sosial membuat bangsa terjajah lebih rentan mencari pelarian, sehingga siklus ketergantungan semakin kuat (WHO, Global Status Report on Alcohol and Health, 2018). Artinya, masalah ini bukan soal moral pribadi, melainkan kombinasi biologis, psikologis, dan sosial yang dipelihara oleh sistem kolonial.

Sebaliknya, di negara merdeka, peredaran miras tetap ada tetapi dikontrol. Skandinavia membatasi jam penjualan alkohol, Jepang membuka ruang publik untuk olahraga, seni, dan inovasi anak muda. Emile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat sehat menjaga social integration sehingga energi generasi muda tersalurkan pada aktivitas membangun, bukan pelarian destruktif.

Papua justru mengalami kebalikannya. Semua ruang sosial-ekonomi diarahkan untuk pendatang, sementara orang Papua kehilangan akses. Anak muda tidak mendapat ruang berkembang, terasing dalam negeri sendiri, dan akhirnya menemukan satu-satunya dunia sosial di lingkaran miras. Bahkan ruang ekspresi kritis untuk menyalurkan energi positif (demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi terbuka) justru ditutup dan dilarang polisi. Dengan demikian, bukan hanya ekonomi dan pendidikan yang dimatikan, tetapi juga jalur politik dan kesadaran dibungkam.

Menyalahkan orang Papua yang mabuk sama seperti menyuruh perahu melawan arus deras tanpa dayung. Kesadaran pribadi penting, tetapi tidak akan menang melawan arus sistemik. Hanya dengan menghancurkan struktur kolonial yang merekayasa realitas sosial, serta membuka ruang sehat bagi rakyat untuk berpolitik, berbudaya, dan berekspresi bebas, bangsa Papua bisa membangun kehidupan bermartabat dan keluar dari jerat miras.

Pos Atmin 

Pidato Inspiratif Presiden Finlandia, Alexander Stubb, di Majelis Umum PBB

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- New York Amerika Serikat -Melangka Tanpa Alas Kaki- Kekuatan negara kecil muncul dari kemampuannya untuk bekerja sama dengan pihak lain, kutipan pidato presiden Finlandia  periode 12- September-2025.

Tuan Presiden, Yang Mulia, para hadirin sekalian,

Dalam bentuknya yang paling sederhana, politik luar negeri sebenarnya menyangkut tiga hal: nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Saya berasal dari negara yang relatif kecil, Finlandia. Di koper kami hanya ada dua dari tiga itu, ialah nilai dan kepentingan. Kekuasaan, baik yang keras maupun yang lunak, biasanya adalah kemewahan bagi para pemain besar.

Kekuatan negara kecil muncul dari kemampuannya untuk bekerja sama dengan pihak lain. Diplomasi yang cerdas memberi negara kecil pengaruh relatif. PBB, tentu saja, adalah contohnya. Pemain besar memiliki kekuasaan melalui keanggotaan tetap di Dewan Keamanan. Tetapi kita, negara-negara yang lebih kecil, dapat memengaruhi arus naik-turun hubungan internasional dengan aktif di koridor diplomasi.

Sebagian besar pidato yang kita dengar hari ini menekankan bahwa tatanan dan keseimbangan dunia sedang berubah, sebagaimana terjadi setelah Perang Dunia II ketika PBB didirikan. Saya berpendapat bahwa tatanan pasca-Perang Dingin sudah berakhir, namun kita belum tahu tatanan baru akan seperti apa. Perlu setidaknya lima sampai sepuluh tahun sebelum semuanya benar-benar menetap. Pesan saya kepada majelis ini adalah bahwa, terlepas dari besar kecilnya negara, setiap anggota PBB memiliki peran dan suara dalam membentuk tatanan dunia yang baru. Penting bagi kita semua untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Saya sepenuhnya menyadari bahwa kepentingan kita berbeda-beda, tergantung pada lokasi geografis, sejarah, tingkat pembangunan, atau budaya. Namun ada nilai-nilai mendasar yang seharusnya kita junjung bersama. Sebagian di antaranya sudah kita rumuskan dalam Piagam PBB. Hari ini saya ingin melakukan dua hal: pertama, menganalisis di mana posisi kita saat ini; kedua, menyampaikan usulan tentang apa yang bisa kita lakukan bersama. 

Untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia, saya ingin mengangkat tiga perkembangan yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, tampaknya ada ketegangan yang semakin besar antara multilateralisme—tatanan berbasis hukum internasional—dan mereka yang berbicara dengan bahasa multipolaritas atau transaksionalisme. Saya bisa memahami godaan dan alasan para pendukung multipolaritas maupun transaksionalisme. Namun apakah mereka dapat menyelesaikan tantangan terbesar dunia, seperti perubahan iklim atau pembangunan berkelanjutan?

Kini saya melihat banyak negara, baik besar maupun kecil, menjalankan kebijakan luar negeri yang transaksional atau multivektor. Tujuannya pada dasarnya adalah mendiversifikasi hubungan dengan berbagai aktor, alih-alih bersekutu dengan satu blok tertentu. Hal ini bisa bersifat oportunis, tetapi juga bisa masuk akal, bergantung pada pilihan politik.

Kebijakan luar negeri transaksional atau multivektor didominasi oleh kepentingan. Kepentingan mendorong pilihan praktis negara, dan itu sah sepenuhnya. Kebijakan semacam ini berangkat dari pemahaman realistis tentang kekuasaan, sebab kekuasaanlah yang menentukan batas kemungkinan tiap negara. Namun nilai tetap harus menjadi landasan dari segala tindakan kita. Bahkan kebijakan luar negeri yang transaksional sekalipun harus berpijak pada nilai-nilai mendasar. Tanpa itu, politik luar negeri akhirnya akan berhadapan dengan perang. Jika nilai diabaikan demi mengejar kekuasaan dan kepentingan semata, masalah yang coba dihindari justru akan muncul kembali di hadapan kita.

Kedua, keseimbangan kekuasaan dalam tatanan dunia baru sedang bergeser ke selatan dan timur. Banyak negara, khususnya di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, sedang atau telah menjadi pemain kunci dalam menentukan arah tatanan baru. Singkatnya, mereka kini memiliki baik peran maupun kekuasaan. Mereka bukan hanya kekuatan ekonomi yang terus berkembang, melainkan juga didorong oleh pertumbuhan demografi yang tak terbendung. Ini akan menjadikan mereka kekuatan politik dan budaya, memberi mereka kekuasaan keras sekaligus lunak, dan mereka akan menggunakannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka—sebagaimana mestinya.

Kesembilan puluh tiga anggota PBB tidak harus sepakat dalam setiap detail kecil tentang nilai, tetapi kita harus memiliki pemahaman bersama tentang hal-hal mendasar. Itu mencakup kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, larangan penggunaan kekerasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Nilai-nilai ini adalah fondasi siapa kita dan apa yang kita perjuangkan sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Masyarakat internasional secara luas memiliki kepentingan besar untuk menegakkannya. Saya ingin menegaskan dengan jelas: Rusia tidak berhak melanjutkan agresinya terhadap Ukraina. Israel tidak berhak melanggar hukum internasional di Palestina. Negara mana pun tidak berhak menggunakan wilayah Sudan atau Kongo sebagai ajang perang proxy demi kepentingan ekonomi atau strategis mereka. Saya mendesak kita semua untuk memperhatikan pesan ini dari komunitas internasional dan bertindak sesuai dengannya.

Perang selalu merupakan kegagalan umat manusia. Ia adalah kegagalan kolektif terhadap nilai-nilai mendasar kita, kegagalan kita sebagai manusia.

Ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang keadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga tempat kita berada saat ini. PBB dibentuk untuk menjaga dan memajukan perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan hubungan persahabatan antarnegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan keseimbangan antara tiga unsur. Kekuasaan di tingkat tertinggi diwakili oleh Dewan Keamanan PBB. Kepentingan anggota yang lebih luas diwadahi di Majelis Umum ini. Nilai-nilai dijamin dalam Piagam PBB dan diteguhkan sebagai aturan hukum internasional.

Sayangnya, hari ini PBB kesulitan memenuhi janji utamanya untuk menghadirkan perdamaian dan stabilitas. Kita bisa saling menyalahkan, tetapi pada akhirnya keputusan itu bersifat kolektif. Negara-negara semakin berani melanggar hukum internasional, menggunakan kekerasan di wilayah negara lain, dan menindas bangsa lain.

PBB saat ini tidak cukup mencerminkan kenyataan keseimbangan kekuasaan. Terlalu sering PBB gagal berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan kepentingan, dan nilai-nilai yang menjadi inti Piagamnya terlalu sering tidak dihormati dengan sungguh-sungguh. Kita semua ingin memiliki kebebasan untuk memilih dan kesempatan memengaruhi dunia di sekitar kita. Saat ini banyak negara mencari jawaban dalam multipolaritas atau transaksionalisme. Jika PBB gagal menghadirkannya, kecenderungan ini akan semakin cepat berkembang.

Izinkan saya merangkumnya dengan tiga pilar: nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Nilai dapat memecah belah kita, namun pada dasarnya nilai seharusnya menyatukan kita pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, supremasi hukum, dan larangan agresi. Kepentingan kita memang berbeda, dan wajar bila kita memperjuangkannya. Namun setiap pilihan membawa konsekuensi. Oportunisme pada akhirnya akan dipaksa menghadapi masalah yang coba diabaikan. Kekuasaan akan terus mencari keseimbangan baru, dan kita harus mampu menyesuaikan diri. Namun jangan sampai kebangkitan kekuasaan keras membutakan kita. Kekuasaan seharusnya didasarkan pada legitimasi, integritas, dan aturan.

*

Sekarang izinkan saya masuk ke bagian kedua: dari situasi menuju solusi atau langkah yang bisa kita tempuh bersama. Belum pernah dalam sejarah umat manusia kita memiliki sarana inovasi sebesar sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak dunia. Namun arah yang kita tempuh justru salah di begitu banyak hal. Perang kini lebih banyak dibanding kapan pun sejak Perang Dunia II. Dunia semakin terpecah, begitu juga masyarakat kita. Upaya menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan masih jauh tertinggal.

Di berbagai belahan dunia, kita menyaksikan penderitaan sipil yang luar biasa dan pengabaian terang-terangan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Bagi saya sebagai orang Finlandia, agresi Rusia terhadap Ukraina bukan hanya mengingatkan masa lalu kami, tetapi juga terkait langsung dengan keamanan kawasan tempat saya tinggal. Di satu sisi, kita melihat agresi yang sepenuhnya mengabaikan kehidupan sipil dan berusaha melemahkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi tatanan internasional. Di sisi lain, kita melihat sebuah benteng kebebasan yang berjuang mempertahankan haknya untuk hidup dan membuat pilihan sendiri. Pertarungan atas konsekuensi apa yang akan kita tarik dari agresi ini belum berakhir.

Belakangan ini ada upaya serius untuk mencari solusi diplomatik atas perang tersebut melalui inisiatif Amerika Serikat. Tidak ada solusi sempurna untuk perang. Namun kita tahu bahwa keputusan apa pun terkait perang ini akan berdampak jauh, baik bagi Ukraina maupun bagi dunia. Hampir tidak ada kepentingan yang lebih menyatukan di antara anggota PBB selain penolakan terhadap perang penaklukan. Agresi tidak boleh diberi hadiah. Pertanggungjawaban atas kejahatan internasional paling serius harus ditegakkan.

Di Timur Tengah, warga sipil di Gaza mengalami penderitaan yang luar biasa. Krisis kemanusiaan yang semakin dalam telah mencapai titik yang tak tertahankan dan mencerminkan kegagalan sistem internasional. Pada saat yang sama, Hamas masih menahan sandera yang mereka culik, dan banyak di antaranya sudah kehilangan nyawa.

Gencatan senjata secepatnya di Gaza sangat diperlukan, sebagaimana berkali-kali diserukan dari mimbar ini, baik hari ini maupun kemarin. Bantuan kemanusiaan harus mendapat akses aman tanpa hambatan. Para sandera harus dibebaskan. Saya menghargai upaya yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong solusi dua negara. Negosiasi harus memenuhi kebutuhan keamanan Israel sekaligus hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk aspirasinya yang sah atas kenegaraan dan kedaulatan. Pendudukan yang dimulai tahun 1967 harus diakhiri, dan semua isu status permanen harus diselesaikan.

Sebaliknya, negara-negara yang belum mengakui Israel harus melakukannya. Pada saat yang sama, komunitas internasional harus mendukung dan memperkuat Otoritas Palestina agar mampu memerintah seluruh wilayah Palestina secara efektif. Ini satu-satunya pilihan nyata untuk mewujudkan solusi dua negara. Palestina yang stabil juga akan membawa manfaat besar bagi keamanan Israel.

Di banyak belahan dunia, konflik terus berkecamuk, menimbulkan penderitaan besar di tingkat lokal, ketidakstabilan di tingkat regional, dan dampak berantai di tingkat global. Kita telah menyaksikan kekerasan yang sangat brutal di Sudan, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Myanmar, dan Mali, antara lain. Populasi sipil terus menghadapi kelaparan dan pengungsian dalam skala besar.

Kadang saya merasa kita cenderung hanya memperhatikan konflik yang dekat dengan kita. Padahal, tugas PBB adalah menanggapi semuanya dengan tekad yang sama. Saya memuji semua pihak yang dengan tulus terus bekerja untuk perdamaian, meskipun tugas itu begitu berat. Pada bulan Juni, sebuah perjanjian damai dicapai untuk konflik di timur Republik Demokratik Kongo. Ujian sejatinya, seperti semua perjanjian damai, ada pada pelaksanaannya: apakah ia bisa bertahan? Krisis kemanusiaan yang begitu parah memaksa kita semua untuk merespons.

Proses perdamaian tidak boleh bersifat transaksional. Ia harus dipandu oleh hukum internasional. Semua negara dan pemangku kepentingan di kawasan harus terlibat dan berkomitmen untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kehadiran dan keterlibatan PBB sangatlah penting.

Saya juga ingin menekankan peran penting yang dijalankan para jurnalis di tengah konflik dan situasi sulit lainnya. Serangan terhadap awak media tidak dapat diterima. Kebebasan pers adalah landasan demokrasi dan prasyarat bagi masyarakat yang terbuka. Kemampuan pers menjalankan tugasnya penting bagi kita semua.

*

Hadirin sekalian, susunan PBB masih sangat mencerminkan dunia tahun 1945. Dunia telah berubah drastis, maka pengambilan keputusan di PBB pun harus ikut berubah. Tahun lalu di ruang ini, saya menyerukan reformasi Dewan Keamanan, dewan di mana kawasan-kawasan yang kini kurang terwakili seharusnya memiliki suara yang lebih kuat melalui kursi tetap di meja perundingan. Jumlah anggota tetap Dewan Keamanan harus ditambah. Setidaknya dua kursi baru untuk Asia, dua untuk Afrika. Saya rasa saya akan menyampaikan hal ini setiap tahun, karena hanya di sini saya mendapat tepuk tangan.

Tidak ada satu pun negara yang seharusnya memiliki hak veto. Jika ada anggota Dewan Keamanan yang melanggar Piagam PBB, hak suaranya harus ditangguhkan. Saya yakin perubahan ini perlu dilakukan agar PBB tetap memegang peran sentral dalam hubungan internasional.

Pada saat yang sama, reformasi PBB yang lebih menyeluruh juga dibutuhkan. Saya menghargai inisiatif UN8 dari Sekretaris Jenderal dan mendorongnya untuk mengambil langkah berani dan ambisius. Finlandia mendukung penuh PBB dan ingin melihatnya berhasil. Karena itu, kami menekankan perlunya reformasi sejati demi memperkuat kredibilitas, relevansi, dan efisiensi organisasi ini. Dengan demikian, PBB bisa bertindak.

PBB perlu memusatkan usahanya pada tujuan yang paling penting: mengakhiri dan mencegah perang, melindungi hak asasi manusia, dan menjadi katalis bagi pembangunan berkelanjutan. Kita juga perlu mengembalikan PBB pada peran mediasi perdamaian. Saya berpendapat, salah satu alasan mengapa saat ini begitu banyak perang adalah karena PBB absen dari mediasi perdamaian. Tidak ada organisasi lain yang bisa menawarkan legitimasi sebanding dengan PBB. Jika PBB absen, konflik tidak akan terselesaikan, dan itu jelas tidak sesuai dengan kepentingan kita bersama. PBB dibutuhkan sebagai mediator, dan negara-negara anggota harus mendukung upaya ini.

Akhirnya, Finlandia sangat terlibat dalam kerja PBB dan akan terus begitu. Karena itu, kami juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Keamanan untuk periode 2029–2030. Jika terpilih, Finlandia berjanji akan menjadi mitra yang berprinsip dan pragmatis demi perdamaian. Kami berprinsip dalam komitmen kami pada hukum internasional dengan Piagam PBB sebagai intinya. Kami pragmatis dalam mencari solusi yang benar-benar memajukan perdamaian dan keamanan internasional, dengan menyadari bahwa kemajuan sering kali bersifat bertahap.

Di awal pidato, saya mengatakan bahwa masing-masing dari kita memiliki peran dalam menentukan seperti apa tatanan dunia yang baru. Kita ingin dapat membuat pilihan sendiri dan memberi dampak pada dunia di sekitar kita. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa kebenaran dan rekonsiliasi adalah satu-satunya harapan bagi bangsa yang terpecah belah. Hal yang sama berlaku untuk hubungan antarnegara. Kita harus belajar dari sejarah, tetapi selalu menatap ke depan, dengan menyadari bahwa keputusan kita hari ini akan membentuk masa depan.

Pos. Admin 

KNPB Pusat Mengajak Kepada Rakyat Papua Barat untuk Memperingati Momentum 63 Tahun Roma Agreement Pada 30 September 2025.

Tetesan air mata ibunda- kota tua Holandia-Melangkah tanpa Alas Kaki- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Manokwara mengeluarkan himbauan umum kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk memperingati momentum 63 tahun Roma Agreement pada 30 September 2025. Dalam momentum ini, KNPB Mnukwar akan menggelar diskusi publik di Manokwari sebagai bagian dari upaya menyikapi sejarah panjang penjajahan di tanah Papua.

Juru Bicara KNPB Manokwari, Edison Iyai, dalam keterangannya menegaskan, “Kami KNPB menghimbau dan mengajak kepada seluruh rakyat pejuang Papua yang ada di wilayah Domberai—yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan serta sekitarnya—bahwa pada tanggal 30 September 2025 silakan melakukan peringatan sesuai gaya dan versi masing-masing.”

Ia menambahkan, “KNPB juga mengajak kepada rakyat pejuang, organisasi perlawanan, organisasi sosial, mahasiswa, elemen masyarakat, kelompok buruh, kelompok tani, kelompok nelayan, tukang ojek, tukang parkir, semua yang masih hidup dan bernafas di atas penindasan di tanah air ini, silakan datang karena KNPB Manokwari akan melakukan diskusi publik.”

Lebih lanjut, Edison menjelaskan bahwa Roma Agreement yang ditandatangani pada 30 September 1962 di Roma, Italia, merupakan kelanjutan dari New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. “Kedua perjanjian itu dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil rakyat Papua, padahal menyangkut keberlangsungan hidup rakyat Papua,” tegasnya.

Menurut KNPB, sudah 63 tahun berlalu namun Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat tetap keras kepala menolak meninjau kembali kesepakatan rahasia itu. “Perjanjian Roma yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sangat kontroversial. Ia memiliki 29 pasal, di mana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri berdasarkan prinsip internasional ‘one man one vote’. Namun, kenyataannya, hal itu tidak pernah dijalankan secara demokratis,” ujar Edison.

Edison juga menyinggung tentang transfer administrasi dari UNTEA kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. “Klaim Indonesia atas Papua sudah dilakukan sejak penyerahan kekuasaan dari UNTEA. Setelah itu Indonesia malah melakukan operasi militer dan penumpasan gerakan pro-kemerdekaan rakyat Papua,” jelasnya.

Ia menilai kondisi semakin ironis karena Freeport telah menandatangani kontrak pertambangan pada 7 April 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). “Kontrak Freeport dilakukan bahkan sebelum rakyat Papua diberi kesempatan menentukan nasibnya. Dari 809.337 orang Papua yang berhak suara, hanya 1.025 orang yang dipilih, dan hanya 175 yang bicara. Itu bukan demokrasi, melainkan manipulasi,” tegas Edison.

KNPB Manokwari menyebut, sejak itu hingga kini, rakyat Papua terus mengalami teror, intimidasi, penangkapan, penembakan, bahkan pembunuhan. “Hak asasi rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. Sejak DOM diberlakukan hingga kini, Papua tetap dijajah dengan cara militeristik dan sistem yang ganas,” katanya.

Ia menolak keras berbagai kebijakan politik seperti Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB). “Otsus dan DOB hanya gula-gula manis yang diberikan kepada rakyat Papua. Tidak ada kedamaian bagi rakyat Papua di hadapan kolonial Indonesia,” lanjut Edison.

Menurutnya, rakyat Papua masih menghadapi pembunuhan, penangkapan, kriminalisasi, intimidasi, dan teror, sementara eksploitasi sumber daya alam terus berlanjut. “Rakyat Papua terus menolak semua perusahaan ilegal di tanah ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, KNPB Manokwari menyerukan agar seluruh rakyat Papua di wilayah Domberai ikut memperingati momentum 63 tahun Roma Agreement. “Siapapun dia, entah bupati, gubernur, DPR, PNS, TNI, Polri, swasta, guru, dosen, pendeta, haji, sopir, petani, buruh, mahasiswa, pelajar, semua wajib memperingati sesuai profesi dan gaya masing-masing,” ujar Edison.

Dalam himbauannya, KNPB juga menekankan beberapa poin penting. Pertama, pada 30 September 2025 tidak ada pihak yang diperbolehkan mengibarkan bendera Bintang Kejora. “Siapapun sengaja maupun tidak sengaja tidak boleh kibarkan bendera Bintang Kejora,” tegas Edison.

Kedua, rakyat Papua diminta tidak mudah terpancing dengan situasi yang berkembang. “Rakyat Papua di wilayah Manokwari jangan terpancing dengan ajakan subjektif. Jangan dengar isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan sifatnya propaganda,” ujarnya.

Edison menegaskan bahwa jika ada pihak yang tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora, hal itu bukan perintah KNPB. “Kalau ada yang kedapatan mengibarkan bendera, itu di luar tanggung jawab organisasi. Maka, oknum tersebut harus bertanggung jawab sendiri,” jelasnya.

Sebagai penutup, Edison menegaskan kembali tujuan utama kegiatan ini. “Diskusi publik yang akan kami lakukan adalah ruang untuk rakyat menyadari sejarah penjajahan yang telah berlangsung 63 tahun. Kami ingin rakyat tahu bahwa perjanjian Roma ilegal, dan rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri,” pungkasnya.

Ia menutup dengan doa dan harapan. “Demikian pemberitahuan umum ini kami buat untuk diketahui oleh seluruh rakyat Papua di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Atas perhatian dan kerja samanya, kiranya Allah leluhur bangsa Papua memberkati kita sampai Papua Merdeka,” kata Edison.

Pos. Admin

Mayor Beloker Miagoni Dan Pasukan TPNPB Kodap XXIX Somatua Siapa Menjaga Jalan trans Nabire Intan jaya

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Kota Jeruk 🍊 -Melangka Tanpa Alas Kaki- Mayor Beloker Miagoni Dan Pasukan TPNPB Kodap XXIX Somatua Bertanggung Jawab Atas Penembakan Agen Militer Indonesia Di Jalan Trans Nabire-Ilaga Dan Menegaskan Kepada Presiden Prabowo Subianto Agar Mengakui Kemerdekaan Bangsa Papua Seperti Mengakui Palestina

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 29 September 2025

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Mayor Beloker Miagoni dan pasukan TPNPB Kodap XXIX Somatua Intan Jaya bahwa, kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap satu agen intelejen militer pemerintah indonesia pada hari Minggu, 28 September 2025 sekitar jam 13.00 siang di jalan Trans Nabire-Ilaga tepatnya di kilo 130 pertengahan Mapiha dan Nabire. Dan kami, TPNPB siap buka lapangan perang di Jalan Trans Nabire-Ilaga sehingga silahkan pasukan militer indonesia datang ke wilayah perang.

Mayor Beloker Miagoni juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua di forum PBB sebelum mengakui kemerdekaan Palestina dan itu bukti bahwa negara indonesia menjunjung tinggi keamanan dan perdamaian dunia. Kami juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berhenti munutupi konflik bersenjata di Tanah Papua lalu mengangkat isu-isu konflik bersenjata international lainnya jika anda masih menjajah dan menduduki bangsa Papua secara ilegal lalu membunuh warga sipil yang tak bersalah selama melakukan operasi militer.

Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menghimbau kepada semua pihak bahwa TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua akan terus melakukan perang melawan militer pemerintah indonesia demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua sampai negara indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua di forum resmi PBB sebagaimana dalam pidato presiden indonesia, Prabowo Subianto mengakui kemerdekaan Palestina di forum PBB. Jika negara indonesia masih bersihkeras menjajah bangsa Papua maka perdamaian dunia yang di inginkan oleh Pemerintah Indonesia tak akan tercapai karena negara indonesia gagal dalam penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dengan Militer Pemerintah Indonesia diatas Tanah Papua.

Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 29 September 2025 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.

Penanggung Jawab Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM

Jenderal Goliat Tabuni

Panglima Tinggi TPNPB-OPM

Letnan Jenderal Melkisedek Awom

Wakil Panglima TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Terianus Satto

Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen

Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM

Pos. Admin 

BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas hingga 37 Celcius Sepekan Terakhir, Pertanda akan Musim Hujan?

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Holandia Jayapura -Melangka Tanpa Alas Kaki- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab beberapa wilayah Indonesia mengalami cuaca panas beberapa hari terakhir.

Pihak BMKG mencatat suhu udara maksimum di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir pada 22–29 September 2025 sering melebihi 35-37 derajat Celsius.

Deputi Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani, menjelaskan kondisi panas ini berkaitan dengan musim kemarau.

Pada waktu tersebut, udara lebih kering dan langit cerah sehingga sinar matahari lebih terik pada siang hari.

Nilai suhu maksimum sering melebihi 35 derajat Celcius dan tersebar di sebagian wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan termasuk Papua. Suhu tertinggi tercatat di Makassar pada 27 September 2025 hingga mencapai 37 derajat Celcius," kata di Jakarta, Senin (29/9/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Andri, sedikitnya pembentukan awan membuat cuaca terasa lebih panas dan cukup terik.

Angin Monsun Timur dari Australia juga membawa massa udara kering yang menurunkan kelembapan

Selain faktor kemarau, kata dia, keberadaan Siklon Tropis Bualoi di utara Indonesia dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi cuaca.

Siklon tersebut menarik uap air ke sekitarnya, sehingga peluang hujan di sejumlah daerah selatan ekuator berkurang.

Menurut Andri, kondisi itu menyebabkan cuaca siang hari di sebagian wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan, terasa lebih panas dari biasanya.

Berdasarkan analisis BMKG per Senin (29/9), Siklon Tropis Bualoi terpantau di daratan Laos bagian selatan dan memberikan dampak tidak langsung berupa hujan intensitas sedang hingga lebat di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Kepulauan Riau (Kepri).

Pos Admin.

Cerita Dari Australia Tentang Koloniasme Dan Penduk Asli

Robyn 

Teyesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Australia -Melangka Tanpa Alas Kaki- Saya punya teman kelas ini namannya Greg Guoyu, asalnya dari China dan dia seorang Kristen sejati.

Dia orangnya kritis dan rasional bahkan bisa dibilang rasa kemanusiaannya sangat tinggi terhadap manusia lainnya.

Lanjut, sa menjelaskan tentang beasiswa yang anak² papua dapat ini 100% dari pemerintah (uang saku dan uang kuliah) dibayar penuh. Dia bahkan kaget dan heran bertanya "kenapa bisa?".

Sa menjelaskan langsung ke ranah otsus, dana otsus serta segala macam peristiwa yang ada kenapa sampai papua bisa dapat otsus. Singkat cerita, sa tidak menjelaskan terlalu begitu panjang ttg Papua, namun Greg ini sudah bisa langsung simpulkan kalau beasiswa yang anak² papua dapat 100% itu harus dicari tahu dulu kenapa bisa sampai seenak begitu.

Dan akhirnya dia yang simpulkan sendiri kalian dapat otsus berarti itu semacam untuk menutup mulut kalian agar tidak menyuarakan hak kalian yang sebenarnya.

Selebihnya lagi, Dia juga pernah bekerja di salah toko minuman alkohol di Darwin, Australia Utara dan dia bilang bahwa mereka disana sengaja jual alkohol dengan harga murah dari pemerintah yang suruh supaya orang asli aborigin ingin membeli terus akhirnya kecanduan alkohol.

Ini citra yang dibangun pemerintah Australia agar semua orang bilang orang Aborigin itu malas, suka mabuk²an dan target pemerintah ini berhasil orang aborigin terdistraksi dengan alkohol setiap detik.

 Dia dengan nada lembut langsung bertanya ke sa "kalian pasti juga di Papua sama kan?"

Sa dengan terheran² menjawab "ya benar sekali, bahkan tentara juga menjual alkohol ke masyarakat sendiri".

Greg langsung bilang "itu berarti mereka mau membuat kalian senyaman mungkin dengan keadaan sampai kalian hancur perlahan-lahan".

Orang² Aborigin di Australia itu dapat uang dari pemerintah secara cuma-cuma setiap minggu sekitar $1500 (Rp15 juta), dari sini kita berkesimpulan kalau pemerintah Australia sengaja buat program ini agar membuat orang Asli nyaman dan tidak mau kerja sehingga waktu yang dihabiskan tidak produktif akhirnya alkohol dan narkoba jadi jalan. 

Terakhir, kita ini bukan bodoh dan miskin, tapi sistem itu sendiri yang bikin kita seperti begitu.

Jadi apapun yang kita rasa enak dan nyaman harus cari tahu dulu kenapa bisa begitu?

Pos, admin

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres Melayangkan Surat kepada Negara-Negara anggota PBB tentang Perubahan Paradigma PBB

Oleh .Agus Wenda

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- New York Amerika Serikat -Melangka Tanpa Alas Kaki- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (18/9) merilis laporan kemajuan reformasi struktural dan penyelarasan ulang program di bawah alur kerja ketiga dalam Inisiatif UN80.

Dalam laporan yang dibagikan kepada negara-negara anggota PBB tersebut, Guterres menguraikan proposal untuk perubahan paradigma dalam struktur PBB, cara entitas-entitasnya bekerja sama, dan cara PBB beroperasi.

Laporan tersebut, yang berjudul "Menggeser Paradigma: Bersatu untuk Mewujudkan" (Shifting Paradigms: United to Deliver), menguraikan proposal untuk memperkuat pelaksanaan tugas PBB di ketiga pilar kerjanya, yaitu perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia (HAM), serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif di seluruh pilar itu, demikian menurut rilis pers yang dikeluarkan oleh Kantor Juru Bicara Sekjen PBB.

PBB meluncurkan sebuah wadah kemanusiaan baru untuk memangkas birokrasi dan mengintegrasikan miliaran dolar AS dalam rantai pasokan global, membentuk sebuah kelompok HAM di seluruh sistem guna mengoordinasikan HAM secara sistematis di semua kegiatan PBB, serta mengusulkan pembentukan UN System Data Commons dan Technology Accelerator Platform untuk mendorong modernisasi sistem tersebut, papar rilis pers itu.

Laporan tersebut melengkapi laporan-laporan sebelumnya mengenai efisiensi dan tinjauan implementasi mandat. Dikeluarkan sebelum Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB yang dijadwalkan akan dimulai pekan depan, laporan itu ditujukan untuk menginformasikan kepada musyawarah negara-negara anggota PBB mengenai cara-cara memperkuat sistem PBB, urai rilis tersebut.

"Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Negara-negara Anggota -- sebagai pelaku proses tersebut -- untuk mewujudkan ambisi kita bersama: sebuah sistem PBB yang lebih koheren, lebih efektif, dan lebih siap untuk melayani 'Kita Semua' (We the Peoples)," ujar Guterres dalam laporan itu.

Pos. Admin 

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, Bertemu Langsung Dengan Kementerian Sosial RI Membahas Penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Jakarta Melangkah Tanpa Alas Kaki- Jakarta, 24 September 2025 – Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, bertemu langsung dengan jajaran Kementerian Sosial RI untuk membahas langkah konkret penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo Pada Senin, 22 September 2025.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemulihan total secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Sosial, Wakil Menteri, Sekjen, dan Dirjen terkait, Ones Pahabol menyampaikan laporan langsung dari lapangan, termasuk hasil dialog dengan masyarakat, tokoh agama, dan kepala suku. “Kami sudah turun langsung ke Elelim, berdialog dan membulatkan satu hati bahwa konflik ini harus diakhiri. Semua pihak sepakat tidak mengulang lagi,” ujarnya.

Tiga langkah utama pemulihan yang disepakati bersama Kementerian Sosial meliputi:

1. Penanganan Tanggap Darurat

Bantuan makanan dan minuman mulai disalurkan melalui jalur Wamena menuju Yalimo. Sebanyak 15.000 ton beras dijadwalkan masuk, dan distribusinya dikawal oleh tim dari Dinas Sosial provinsi dan kabupaten. “Puji Tuhan, bantuan sudah mulai naik hari ini. Tanggap darurat sedang berjalan,” kata Ones.

2. Pemulihan Sosial dan Budaya

Sebagai simbol perdamaian, akan digelar pesta adat yang melibatkan pemotongan 100 ekor babi. Acara ini akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan tokoh adat, serta ditutup dengan penandatanganan prasasti perdamaian. “Kami ingin klaim kembali tanah ini sebagai tanah damai, demi generasi muda ke depan,” ujarnya.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan mendata dan membangun kembali aset yang rusak, termasuk rumah warga, ruko, kantor, dan kendaraan. Santunan bagi korban juga disiapkan: Rp15 juta untuk korban meninggal dan Rp5 juta untuk korban luka-luka, sebagai bentuk perhatian langsung dari Presiden RI.

Sebagai bagian dari komitmen perdamaian, Wakil Gubernur Ones Pahabol Papua Pegunungan.

Pos. Admin 

Rp168.172.682.675, Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan Sembilan orang di Tangkap polisi.

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Melangkah Tanpa Alas Kaki- Jayapura, 25 September 2025 — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua resmi menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kasus ini mencakup periode Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.

Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R. Renwarin, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai angka fantastis, yakni Rp168.172.682.675, berdasarkan hasil audit dari Aparat Pengawas Keuangan Pemerintah (APKKN).

“Total keuntungan yang diperoleh para tersangka dilaporkan lebih dari Rp168 miliar,” ujar Irjen Patrige dalam konferensi pers.

Modus utama dalam penyalahgunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah adanya surat permintaan pemindah bukuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kepada Kepala Bank Papua Cabang Tiom. Dana tersebut seharusnya disalurkan ke 354 kampung untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Era Adinata, menjelaskan bahwa dana desa dari rekening kampung dipindahbukukan ke rekening OPS P3MD tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kepala kampung dan bendahara kampung sebagai pemilik rekening.

Sementara itu, penyalahgunaan ADD yang bersumber dari APBD terjadi akibat terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Lanny Jaya Tahun 2023 dan 2024 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Berikut Peran dan Keuntungan Para Tersangka:

– Tarwi Kiwose (Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya TA 2024): Menandatangani surat pemindahbukuan Dana Desa ke rekening OPS P3MD. Keuntungan: Rp16,17 miliar.

– Yos Feri Moli (Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024): Mencairkan dan menggunakan dana desa. Keuntungan: Rp69,29 miliar.

– Charles Yigibalom (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024): Menandatangani slip penarikan bank. Keuntungan: Rp5,2 miliar.

– Amilien Sembor (Sekretaris DPMK Maret 2022–April 2023): Menguasai dan menggunakan rekening aliran dana desa. Keuntungan: Rp44,25 miliar.

– Theo Yigibalom (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bendahara ADD): Memberikan uang untuk mengubah Perbup dan mendistribusikan ADD secara tunai. Keuntungan: Rp22,26 miliar.

– Petrus Wakerkwa (Sekda TA 2022 dan Pj. Bupati TA 2022–Jan 2024): Menerbitkan Perbup yang bertentangan dengan aturan. Keuntungan: Rp11 miliar.

– Sandara Malak (Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023): Menyetujui pemindahbukuan Dana Desa/ADD senilai Rp34 miliar tanpa dasar.

– Jeane Unenor (Pgs. Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023): Menyetujui pemindahbukuan senilai Rp21 miliar tanpa dasar.

– Hengki Derek Wandosa (Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023–2024): Menyetujui pemindahbukuan dari 354 rekening kampung senilai Rp77 miliar tanpa dasar.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai lebih dari Rp14,6 miliar, empat bidang tanah dan bangunan, serta empat unit mobil.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman berkisar antara 4 tahun hingga seumur hidup penjara.

“Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tanah Papua,” tutup Irjen Patrige.

Ini pelajaran hidup yang harus kita pelajari dari bapak dan ibu diatas ini.

Pos. Admin 

Aksi Tani Nasional Bebaskan Petani, Pemilik Tanah Bercocok Tanam

Tetesan Air mata Ibunda- Melangkah Tanpa Alas Kaki- Aksi tani Nasional, pada hari ini 24 September 2025 di Abepura Jayapura Papua.

Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar rangkaian peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025 yang berlangsung di seluruh Indonesia pada 20–29 September 2025. HTN diperingati setiap 24 September.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 yang menetapkan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai tonggak perjuangan petani untuk merombak struktur penguasaan agraria warisan kolonial yang timpang dan tidak adil.

HTN bukan hanya peringatan, melainkan seruan untuk mengingat kembali bahwa cita-cita reforma agraria sejati masih jauh dari tuntas dan harus terus diperjuangkan.

Jayapura PAPUA, Kemarin, Hari ini dan besok,  selamanya manusia hidup dan  makan hanya karena Tani. Setiap hidangan yang diatas meja hasil dari Tani.

Jangan pencuri tanah, jangan pencuri kekayaan alam, jangan merampas hak hidup adat, jangan musnahkan tanah adat tanpa izin pemilik tanah.

Berhenti injak hak keturunan yang di wariskan oleh Tuhan Allah melalui leluhur moyang, masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Karena ada petani negara bisa hidup, karena hasil usaha petani pejabat di jamin, karena hasil usaha petani menghasilkan berbagai macam produksi industri yang di miliki oleh negara, Oleh sebab itu negara jangan rampas tanah adat di seluruh Papua, bebaskan petani bercocok tanam bebas diatas tanah mereka.

Hari' ini mahasiswa Papua bersama KNPB turun jalan aksi damai di jantung kota Abepura, harus berhadapan dengan moncong senjata.

Apakah TNI polri sadar?, hidup mereka setiap hari makan  hasil dari olahan tanah. Militer Indonesia jantan dikejar dan dibunuh petani hanya karena Kekayaan dirampas habis-habisan. 

TNI polri membuka ruang kebebasan sedikit kepada pendemo jangan halangi terus menerus, kapan ada ruang kebebasan dan  namanya Negara' Indonesia adalah Negara demokrasi?.

Mana kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum?.

Sadarlah alat negara anda juga manusia makan dari hasil petani dari hasil tetesan keringat petani.

Pos. Admin 

Yahukimo Tembak Mati 9 Aparat Dan Intelejen Militer Indonesia Serta Menyita Satu Unit Senjata

Tetesan air mata ibunda- Melangkah Tanpa Alas Kaki- TPNPB Kodap XVI Yahukimo Tembak Mati 9 Aparat Dan Intelejen Militer Indonesia Serta Menyita Satu Unit Senjata Dan Berhasil Tembak Satu Unit Kendaran Militer Hingga Rusak Total

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Selasa, 23 September 2025

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komanda Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka bersama pasukannya dari Batalian Yamue, Batalion Sisibia dan Batalion Kanibal dari medan perang di Yahukimo bahwa sejak tanggal 21-23 September 2025 kami telah menembak mati sembilan aparat dan agen intelejen militer pemerintah indonesia, dalam kontak senjata tersebut hanya satu orang aparat militer yang mengalami luka-luka sementara satu unit mobil aparat militer rusak parah dan belum diketahui korban jiwa dalam mobil tersebut. Kami juga telah berhasil merampas satu unit senjata milik aparat militer indonesia di Asmat dan membakar rumah korban, istri dan anaknya telah dibebaskan demi hukum humaniter.

Mayor Kopitua Heluka lebih jelas melaporkan bahwa aksi penyerangan tersebut dibagi menjadi dua regu tempur diantaranya Komandan Batalion Yamue, Hommy Heluka dan Dejang Heluka bersama pasukannya, Komandan Bataion Sisibia, Yosua Sobolim dan Kempes Matuan beserta pasukannya dan Komandan Batalion Kanibal, Kalep Morup dan Kodo Kuron bersama pasukannya.

Pada tanggal 21 dan  22, pasukan TPNPB telah eksekusi mati dua aparat militer dan anak buahnya di Korowai dan Asmat, penyerangan kedua terjadi baku tembak antara pasukan TPNPB dan Militer Pemerintah Indonesia di Kali Anum daerah Korowai, pasukan kami yang terbagi dalam dua regu berhasil menewaskan lima aparat militer indonesia satu orang lainnya luka-luka dalam aksi kontak senjata yang berlangsunug sejak jam 10.00-13.00 kemarin juga kami berhasil menembak satu unit kendaran tempur hingga rusak total sementara korban didalamnya belum di ketahui jumlahnya. 

Aksi penyerangan dan kontak senjata yang terjadi sejak 21 sampai hari ini tidak adanya jatuhnya korban jiwa dari pihak TPNPB, sementara lebih dari 9 orang aparat dan intelejen militer pemerintah indonesia telah ditembak mati dan luka-luka serta satu unit senjata, satu unit rumah aparat militer indonesia telah dibakar dan sementara mobil tempur militer rusak parah. 

Aksi penyerangan tersebut atas perintah Brigjend Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka bersama pasukan dari Batalion Sisibia, Kanibal dan Yamue siap bertanggungjawab atas tewasnya aparat militer indonesia, perampasan satu senjata dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perang demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua akan terus berlanjut hingga negara indonesia mengakuinya, dan semua aparat militer dan agen intelejennya yang ditembak mati di Yahukimo telah membuktikan kepada dunia internasional bahwa Perang melawan pendudukan ilegal pemerintah indonesia diatas Tanah Papua masih terjadi. Sehingga pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait Papua aman-aman saja adalah pernyataan Hoax. 

TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua dengan tegas menolak semua kebijakan negara kolonial indonesia diatas Tanah Papua dan siap perang merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.

Demikian Siaran  Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Selasa, 23 September 2025 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.

Penanggung Jawab Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM

Jenderal Goliat Tabuni

Panglima Tinggi TPNPB-OPM

Letnan Jenderal Melkisedek Awom

Wakil Panglima TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Terianus Satto

Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen

Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM

Pos.Admin

Benua Australia Bergeser 7 cm Menuju Indonesia Mengakibatkan Gempa Bumi

Tetesan Air Mata Ibunda-Kota Tua- Holandia Jayapura-Melangkah Tanpa Alas Kaki- Sebuah video di Instagram mengungkapkan bahwa Benua Australia bergeser menuju Indonesia 7 cm setiap tahunnya.

Dilansir dari akun @u******d, video tersebut

menampakkan ilustrasi pergerakan benua tersebut secara perlahan atau yang disebut sepanjang "ibu jari" tiap tahunnya.

"Jika terus bergerak, dalam 50 juta tahun Australia akan menabrak Papua Nugini dan Indonesia Timur, menciptakan pegunungan raksasa baru yang lebih besar dari apa pun saat ini," tulis keterangan video yang diunggah pada Rabu (3/9/2025).

Ahli Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, membenarkan unggahan tersebut.

"Ya lempeng Australia memang bergerak 7 cm per tahun," ujar Heri saat dihubungi Kompascom, Jumat (5/9/2025).

Dia pun menjelaskan dampak dari pergeseran Benua Australia menuju Indonesia

Heri mengatakan, pergeseran Benua Australia ke utara memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 50 juta tahun.

Ketika benua tersebut nantinya bertemu dengan Lempeng Eurasia di sekitar Indonesia, kata dia, akan terbentuk zona subduksi.

"Zona subduksi inilah yang menjadi sumber gempa bumi besar, atau lebih dikenal dengan istilah megathrust," ujar Heri.

Kondisi ini membuat wilayah Indonesia, terutama bagian barat dan selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia, menjadi rawan gempa bumi dan tsunami.

Senada, peneliti gempa bumi BRIN, Mudrik Rahmawan Daryono, menambahkan bahwa tabrakan tersebut membuat jalur Ring of Fire terbentuk.

"Jadi Ring of Fire, yaitu sabuk gunung api dan gempa bumi dunia," jawab Mudrik saat dihubungi Kompascom, Jumat (5/9/2025).

Pos. Admin 

MERAUKE, PAPUA SELATAN:PINTU MASUK KEHANCURAN ORANG PAPUA DAN TANAHNYA

Artikel 

Oleh:Laurensius Ndunggoma

Tetesan Air Mata Ibunda- Kota Tua Merauke Papua-Melangkah Tanpa Alas Kaki- Merauke Papua Selatan pintu masuk merusak Manusia dan Alam Papua, Kenapa saya mengatakan Merauke menjadi pintu masuk kehancuran bagi orang Papua beserta tanahnya? Jawabannya bisa kita temukan dalam empat poin penting berikut ini.

Pertama: Awal Kehancuran melalui Pepera 1969

Merauke adalah wilayah pertama di Tanah Papua yang melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969. Sejarah mencatat, dari titik inilah jalan kehancuran orang Papua dibuka lebar.

Proses Pepera di Merauke tidak pernah benar-benar melibatkan rakyat Papua secara keseluruhan. Yang diikutsertakan hanyalah segelintir orang yang dianggap bisa “diajak bicara” oleh pemerintah Indonesia. Mereka diberi janji-janji murahan: akan disediakan perempuan Jawa, beras, gula, kopi, susu, mi instan, sarden, hingga alat kerja. Semua itu hanyalah tipu daya untuk memanipulasi pilihan rakyat.

Lebih parah lagi, pelaksanaan Pepera di bawah bayang-bayang militer. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) melakukan pengawasan ketat, disertai ancaman keras: siapa pun yang tidak memilih bergabung dengan Indonesia akan dipotong lidahnya bahkan dieksekusi mati.

Cara pemilihannya juga penuh manipulasi. Satu kampung hanya diwakili kepala kampung, sehingga suara rakyat dibungkam. Lebih ironis lagi, sebagian besar peserta yang hadir justru bukan orang Papua asli. Hasil akhirnya jelas berpihak pada Indonesia.

Ini merupakan pelanggaran berat terhadap New York Agreement dan Roma Agreement. Pepera 1969 adalah sejarah penuh intimidasi, kebohongan, dan kejahatan politik. Luka ini masih membekas hingga kini, menjadi ingatan kolektif sekaligus bahan bakar perlawanan orang Papua terhadap segala bentuk penindasan.

Kedua: Merauke sebagai Basis Militer dan Kontrol Negara

Setelah Pepera, Merauke berubah menjadi salah satu basis militer terbesar di Papua Selatan. Negara menjadikan wilayah ini sebagai titik kontrol utama terhadap orang Papua. Kehadiran aparat keamanan begitu dominan, membuat masyarakat hidup dalam ketakutan.

Setiap bentuk protes atau perlawanan kecil pun langsung dicap sebagai tindakan subversif atau separatis. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasi. Penempatan pasukan di Merauke bukan hanya untuk menjaga wilayah, tetapi juga untuk membungkam suara orang Papua.

Dengan menjadikan Merauke sebagai daerah militerisasi, negara telah membuka jalan bagi praktik-praktik pelanggaran HAM: intimidasi, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan. Semua ini semakin mempertegas bahwa Merauke adalah pintu masuk kontrol represif terhadap orang Papua.

Ketiga: Merauke sebagai Gerbang Investasi Perampasan Tanah

Selain militer, Merauke juga menjadi pintu masuk proyek-proyek investasi raksasa yang merampas tanah orang Papua. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) sejak tahun 2010.

Dengan dalih ketahanan pangan nasional, lebih dari 2,5 juta hektare tanah ulayat masyarakat adat dirampas untuk perkebunan kelapa sawit, tebu, dan komoditas lainnya. Hutan-hutan adat ditebang, rawa-rawa dan ladang sagu.sumber utama kehidupan orang Papua—dihancurkan.

Rakyat kehilangan ruang hidupnya. Mereka dipaksa menjadi buruh murah di tanah sendiri, sementara keuntungan besar dibawa keluar oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Inilah bentuk penjajahan ekonomi modern yang dimulai dari Merauke.

Keempat: Merauke sebagai Simbol Pemusnahan Identitas Papua

Tidak hanya tanah dan sumber daya yang dirampas, Merauke juga menjadi pintu masuk pemusnahan identitas budaya Papua. Melalui transmigrasi besar-besaran, jumlah penduduk non-Papua semakin mendominasi.

Akibatnya, orang asli Papua perlahan menjadi minoritas di tanah leluhurnya sendiri. Bahasa, budaya, dan kearifan lokal terpinggirkan. Sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah lebih mengedepankan nilai-nilai luar, sehingga generasi muda Papua tercerabut dari akar budayanya.

Dengan demikian, Merauke tidak hanya menjadi pintu masuk secara politik dan ekonomi, tetapi juga pintu masuk kolonisasi budaya yang mengikis jati diri orang Papua.

Merauke adalah simbol luka panjang bangsa Papua. Dari Pepera 1969 yang penuh manipulasi, basis militer yang menindas, proyek investasi yang merampas tanah, hingga pemusnahan identitas melalui transmigrasi.semua bermula dari sini.

Itulah sebabnya Merauke disebut sebagai pintu masuk kehancuran orang Papua beserta tanahnya. Dan luka ini tidak boleh dilupakan, karena dari ingatan inilah lahir tekad untuk terus melawan penindasan serta memperjuangkan keadilan dan kedaulatan bagi bangsa Papua.

Pos. Admin 

BADAN PENGGURUS KNPB PUSAT SECARA RESMI MELANTIK BADAN PENGURUS KNPB WILAYAH PANIAI

Tetesan Air Mata Ibunda- Kota Tua Paniai-Melangkah Tanpa Alas Kaki- Paniai menggelar  pelantikan Badan Pengurus KNPB Wilayah paniai.

Pelantikan dilakukan oleh Pengurus KNPB Pusat Sekjen Umum,  Tuan MECKY YEIMO yang mengangkat dan melantik  badan pengurus KNPB WILAYAH PANIAI yang  baru Tuan MUSA TOBAI Sebagai ketua Umum pada Kamis 18/09/2015.

 MELPEN GOBAI Sebagai ketua I. Tuan. PETRUS TEKEGE Sebagai Sekjen. Umum. Tuan.SEMI GOBAI Sebagai Sekjen.II Dan Tuan.ELI. PIGOME Sebagai  Jubir I Tuan ABET YEIMO Sebagai Jubir II dengan  Aseluruh pengurus anggota Knpb wilayah Paniai lainnya.

 Dengan Thema pelantikan: Melalui pelantikan ini Kita Siap Melahirkan Beni-Beni Revolusioner baru menuju mogok Sipil Nasional ( MSN) untuk merebut hak penentuan Nasip Sendiri rakyat bangsa Papua Barat.

Tn. Mecky yeimo Memberikan pemahaman kesan pesan kepada pengurus maupun anggota  Dan seluruh pembasisan KNPB wilayah paniai harus Rekonsiliasi diri itu penting baik berdamaian dengan alam uang kita cintai, dan Juga berdamai dengan tuhan  merdeka itu bukan datang dari jauh, merdeka itu ada dalam kita, kita harus bersatu dalam naungannya.

Kemudian, Ketua Umum terpilih menyampaikan kami sudah lantik sebagai pengurus dan anggota, Knpb wilayah Paniai ,hanya saya pengan SK. Maka kami aktivis siap kerja dan relah berkorban demi rakyat yang tertindas di atas tanah Papua, jelas MUSA TOBAI.

Kegiatan tersebut, di hadiri puluhan aktivis KNPB Papua barat dan di tutup dengan doa serta foto bersama.

Prosesi pelantikan pengurus KNPB wilayah paniai ,berlangsung di kebo 1  berkahir sekitar pukul 12.30 dengan aman dan tertib.

Oleh: Selaku Sekjen.umum

KNPB pusat

Tn, MECKY YEIMO

Dokumen:

Pos. Admin 

Pilot Wanita Pertama Papua Nugini Beverly Putri Keturunan Darah Campur dari Provinsi Enga dan Provinsi Marobe

Tetesan air mata Ibunda- Melangkah Tanpa Alas Kaki- Pilot wanita Beverly Pakii lahir di Papua Nugini, dengan keturunan campuran dari provinsi Enga dan Morobe. Ayahnya, Kapten Ted Pakii, adalah seorang mantan pilot Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang menjadi pilot Air Niugini, menerbangkan pesawat terbang dengan pesawat pesawat terbang 767-300ERs sebelum pensiun, keterangan tertulisnya melalu live streaming pada 19/09/2025.

Dia iya menceritakan tentang dirinya yang bergabung dengan Air Niugini pada tahun 2004 sebagai kadet wanita pertamanya, menyelesaikan pelatihannya di sebuah sekolah terbang di Coffs Harbour, New South Wales.

Beverly adalah pilot wanita pertama dalam program kadet Air Niugini yang mencapai komando pada pesawat Dash 8. Dia menjadi pilot wanita pertama yang menjadi kapten pesawat jet Fokker, penerbangan rute domestik dan internasional.

Pada tahun 2015, ia menjadi kapten penerbangan dengan kru perempuan di anak perusahaan Air Niugini, Link PNG.

Dan yang paling penting, ia menjadi pilot Papua New Guinea pertama yang menerima rating tipe Airbus A220, mencapai hal ini pada November 2021.

Banyak dari kita hanya melihat operatornya sebagai pilot maskapai penerbangan dan kehilangan poin untuk melihat WOMAN POWER.

Dalam masyarakat di mana pria dipandang lebih unggul daripada wanita, saudara perempuan, ibu, dan anak perempuan kita tidak diberi kesempatan untuk memimpin. Namun, kita sudah melihat tangan penuh wanita melangkah menjadi teladan.

Jika PNG menghadapi banyak korupsi dalam politik di mana laki-laki menjadi ujung tombak dan membuat pengambilan keputusan. Kita melihat negara ini berlayar seperti Titanic.

Mengapa kita tidak bisa memilih perempuan untuk memimpin bangsa? WANITA adalah gelar rumah tangga, mengelola tanggung jawab terkecil dengan penuh perhatian.

Memilih ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan kita untuk mewakili orang-orang di parlemen tidak akan merendahkan pria lebih rendah dari wanita. Ini adalah kekuatan persatuan, kesetaraan dan rasa hormat.

Pos. Admin 

Akibat Ujaran Rasis ,pada 16 September 2025 Papua Barat, Kini Militer Indonesia Kuasai Yalimo Masih Memanas Menutupi Rasis

Tetesan Air Mata Ibunda- Kota Tua Yalimo-Mrlangkah Tanpa Alas Kaki- KNPB News : Usai Insiden Kericuhan Akibat Ujaran Rasis ,pada 16 September Kemarin , Kini Militer Indonesia Kuasai Yalimo menutupi ucapan Rasis Tersebut, Masyarakat Meminta Warga Imigran Tinggalkan Tanah Adat Kami

Laporan: Human Rights Defender

Rabu, 17 September 2025

Pada hari Rabu, 17 September 2025 sekitar pukul 09.00 aparat militer indonesia mulai melakukan penyisiran di pusat Kota Elelim dengan peralatan perang sambil memasuki halaman warga sipil. Situasi hari ini juga terlibat bahwa seluruh aktivitas kantor, sekolah-sekolah dan perekonomian telah lumpuh total akibat kerusahan yang terjadi kemarin (16/9) akibat ujaran rasial yang dilontarkan oleh seorang siswa imigran terhadap pelajar pribumi di SMA N 1 Elelim yang mengkibatkan protes yang berujung pada kerusuahan pembakaran rumah pelaku dan warga imigran.

Human Rights Defender (HRD) lebih lanjut melaporkan bahwa sejak Rabu, dini hari sekitar pukul 03.00 subuh massa masih saja melakukan pembakaran terhadap bangunan pemerintah hingga Kantor di Distrik Benawa pun tak luput dari kemarahan warga akibat disebut sebagai (Monyet) oleh warga imigran.

Seluruh warga imigran pun di evakuasi ke Wamena dan Jayapura oleh aparat militer indonesia setelah penambahan pasukan militer dari Wamena ke Yalimo. Para korban luka-luka baik dari aparat dan warga imigran telah dievakuasi ke Wamena dan Jayapura untuk penanganan medis. Sementara Sadrak Yohame warga asli setempat yang ditembak mati oleh aparat militer masih berada di rumah duka dan seluruh korban dari pelajar dan warga sipil sedang dirawat seadanya di rumah dan kerabat masing-masing.

Seorang pelajar yang tidak ingin disebut namanya bertemu dengan HRD, meminta kepada pemerintah dan kepala-kepala suku agar seluruh tanah di Papua ditarik kembali dan berstatus tanah adat dan berhenti dijual sembarang kepada warga imigran hal ini perlu kami sampaikan agar tidak adanya kasus rasial dan lainya terjadi dikemudian hari sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Pasca kerusuhan terjadi kemarin, aparat Militer Indonesia sudah mulai kuasai wilayah sehingga kami meminta kepada kepala-kepala suku dan intelektual untuk tidak mengizinkan pembentukan pos-pos militer di atas tanah adat kami karena akan menimbulkan persoalan baru dan hal-hal yang tidak di inginkan oleh kami, terlebih khususnya pemilik hak ulat, ujarnya.

Human Rights Monitor Human Rights Watch Amnesty International

Dokumen,

Pos. Admin

TPNPB Kodap XXXVIII Yambi Puncak Jaya Menegaskan Hentikan Gunakan Alutsista Perang Dari Luar Negeri Untuk Perang Di Papua

Tetesan Air Mata Ibunda- Melangkah Tanpa Alas Kaki- kota Yambi Puncak Jaya- TPNPB Kodap XXVIII Yambi Bertanggung Jawab Atas Penembakan Intelejen Militer Indonesia Di Puncak Jaya Dan Menegaskan Kepada Presiden Indonesia Untuk Hentikan Gunakan Alutsista Perang Dari Luar Negeri Untuk Perang Di Papua

Siaran Pers Ke III Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 17 September 2025

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodap XXVIII, Brigjend Tenggamati Enumbi dari medan perang di Puncak Jaya bahwa kami telah melakukan penembakan terhadap agen intelejen militer pemerintah indonesia yang berprofesi sebagai tukang ojek di Distrik Yamo pada hari Selasa, 16 September 2025 sekitar jam 4.25. 

Penembakan tersebut dilakukan atas perintah Mayjend Lekkagak Telenggen karena telah terdeteksi banyak agen intelejen militer pemerintah indonesia yang sedanh beroperasi sebagai tukang ojek, tukang bangunan dan sedang mengambil tugas sipil di wilayah perang. Sehingga kami meminta agar aparat militer indonesia untuk berhenti berpura-pura sebagai intelejen lalu mengambil alih fungsi sipil di Tanah Papua.

Mayjend Lekkagak Telenggen juga menghimbau kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua untuk wajib eksekusi seluruh aparat militer indonesia yang menyamar sebagai tukang ojek, tukang bangunan, pedagang bakso dan penjual di kios-kios dan warga sipil yang terlibat sebagai Banpol dan Komcad wajib di eksekusi mati. Karena itu hama dan bagi siapa pun yang menghambat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua harus di eksekusi sebelum meuju revolusi total merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.

Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Agus Subiato agar hentikan seluruh aktivitas militer indonesia dalam peran sipil dan hentikan gunakan warga sipil sebagai tameng aparat militer indonesia di wilayah perang demi keamanan dan jaminan perlindungan terhadap warga sipil. 

TPNPB siap melayani anda dan tetap kami semangat mengganggu penampilan kekerasan Negara Indonesia terhadap warga sipil di Papua Barat. Kami TPNPB adalah keamanan nasional Nasional di wilayah kami  di seluruh Tanah Papua, tidak bisa klaim Negara Indonesia sebagai negara pertahanan lagi di negara kami Papua.

Papua sudah merdeka sejak 1961 sebagai negara yang sah secara hukum namun Jhon F Kenedy dan Bungkarno Hatta mengklaim Papua masuk kedalam Negara Indonesia makanya kami pemilik Tanah sip lawan sebagai Nasional Independen di Tanah kami dan harus Negara Indonesia mengaku peristiwa yang terjadi tahun 1961 tersebut.

Peristiwa 1961 sebagai jiwa dan nadai kami orang Papua sejak kapan pun kami tidak akan lupa sampai kebebasan penuh harus terjadi di tanah Papua.

Pos. Admin

Buka Ruang Demokrasi Seluas-Luasnya Untuk Penyelesaian Konflik Perampasan tanah Adat Diseluruh Wilayah Papua Selatan

PERNYATAAN SIKAP

KOMITE AKSI SELAMATKAN DEMOKRASI DAN LINGKUNGAN PAPUA SELATAN

(KOMASDELING PAPSEL)

Memperingati Hari Demokrasi Internasional 15 september 2025

“Buka Ruang Demokrasi Seluas-Luasnya Untuk Penyelesaian Konflik Perampasan tanah Adat Diseluruh Wilayah Papua Selatan”

Ciri-ciri utama negara demokrasi yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum, kebebasan pers dan berpendapat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan hukum yang berlaku harus mencerminkan keadilan bagi semua. 

Realitas Papua hari ini justru tidak mencerminakan ciri-ciri demokrasi, kesadaran rakyat Papua sudah di manipulasi, rakyat mengetahui demokrasi hanya sebatas pemilihan umum setiap lima tahun sekali tetapi keseluruhan dari fungsi-fungsi demokrasi yang mengatur tentang kehidupan rakyat sama sekali dibungkam dan ditutupi oleh pemerintah dan elit-elit politik.

Jika system demokrasi berlaku di papua mengapa tidak ada perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Papua, serta mengapa rakyat papua tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan hukum? Pada hal Papua merupakan wilayah otonomi khusus yang mengutamakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat pribumi, serta transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Masifnya perampasan tanah, meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua merupakan wujud terbungkamnya ruang demokrasi untuk bebas menyuarakan pendapat sehingga membuka peluang kepada pemerintah yang bekerja demi kepentingan investor bertindak secara sepihak dan melanggar hak-hak masyarkat adat Papua untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupan.

Hari ini rakyat Papua diberikakan kado istimewa dari Jakarta yaitu kado pemusnahan etnis Genosida Etnosida, Ekosida yang bernama PSN. Pada akhir Juli 2024, kapal tongkang Liana milik Haji Isam, memuat dan menurunkan alat berat puluhan excavator bermerek Sany, bulldozer dan peralatan lainnya ke pelabuhan di Wobikel, Distrik Ilwayab. Haji Isam bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra serta pejabat tinggi militer, turut mengawasi penurunan alat berat. Hingga saat ini, sudah ada 232 unit eksavator dan peralatan lainnya beroperasi di lapangan Wanam. Selanjutnya, perusahaan membongkar dan menggusur tanah, dusun, kebun, rawa, tempat keramat dan hutan adat milik masyarakat adat Marind Maklew di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. 

Anggota militer mengawasi dan menjaga operasi penggusuran hutan, rawa dan lahan pertanian masyarakat adat untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana, dermaga, jalan tani, saluran irigasi dan cetak sawah.

Program Strategis Nasional Merauke dengan Luasan 2,3 Juta Hektar dibagi kedalam tiga proyek yakni: (1) proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioethanol yang dikelola 10 (sepuluh perusahaan) dengan lahan seluas 500.000 hektar; (2) proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI petani dan mahasiswa Polbangtan ; (3) proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.

Program Strategis Nasional atau PSN Merauke merupakan program kepentingan elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah. PSN merupakan program illegal dan cacat hukum karena tidak (partisipasi bermakna) /melibatkan, masyarakat adat untuk berpasrtisipasi sesuai peraturan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mensyaratkan pelaksanaan PSN dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan mendapat rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dari menteri (Pasal 8) ; menghasilkan studi kelayakan ; penetapan lokasi pengadaan tanah ; dokumen lingkungan hidup dan sumber pembiayaan (Pasal 19). Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 4 ayat (3), perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN yaitu (a) Penetapan Lokasi; (b) Izin Lingkungan; (c) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; (d) Izin Mendirikan Bangunan. 

PSN Merauke merupakan proyek pemusnahan masyarakat adat papua selatan karena tidak mendahului Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial, serta perizinan Persetujuan Kelayakan Lingkungan, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Demikian pula, keberadaan dan partisipasi masyarakat secara bermakna sangat diperlukan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia, sehingga gagasan program pembangunan tidak harus selalu ditentukan dan muncul dari pemegang kekuasaan saja, melainkan juga melibatkan rakyat. Pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan diatur dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tanah Papua merupakan tanah yang bertuan dimiliki secara komunal, dikelola secara berkelanjutan dari turun-temurun. Papua Selatan didiami oleh Masyarakat Adat Malind - Anim, Kanum, Maklew, Khimahima, Yei, dan sebagainya, yang sudah sejak lama mendiami daerah sepanjang Kali Digoel hingga Kondo dan daerah pedalaman sekitar Kali Fly. Kehidupan Masyarakat Adat Malind Anim, termasuk relasi Malind Anim dengan tanah yang memiliki nilai spiritualitas dan bagian dari kebudayaan.

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat ( 2007) Pasal 32, dinyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pembangunan dan penggunaan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya. Negara akan berunding dan bekerjasama dengan cara yang tulus dengan Masyarakat Adat agar dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.

PSN meruapakan Porgram iligal ,faktanya pemerintah nasional dan daerah menetapkan proyek PSN Merauke dan pemberian izin konversi hutan untuk usaha perkebunan tebu dan cetak sawah baru, yang keseluruhan berada di wilayah adat Masyarakat Adat Malind Anim, Maklew, Khimahima dan Yei, dilakukan tanpa ada perundingan, tanpa persetujuan dan tanpa partisipasi masyarakat adat. Pemerintah bersama korporasi dijaga aparat militer TNI (Tentara Nasional Indonesia) mematok tanah dan mendatangkan peralatan excavator sebanyak lebih dari 750 unit dan puluhan kendaraan proyek lainnya, serta pekerja dari luar Papua ke lokasi PSN di Wanam, Distrik Ilwayab. Dalam waktu singkat sepanjang bulan Juli sampai Desember 2024, serangan dan gerakan cepat dari excavator ini mengakibatkan ribuan hektar hutan dataran rendah, rawa, savana dan lahan gambut yang berada di daerah Wanam menjadi rusak dan hilang. Aparat militer bersenjata dan operator perusahaan terlibat menghancurkan tanda sasi adat larangan untuk memasuki tanah dan hutan adat, sebaliknya mereka menghalang-halangi dan menutupi akses Masyarakat Adat memasuki wilayah adat yang ditetapkan sebagai areal proyek PSN Merauke. 

Aparat militer dan orang pro perusahaan perkebunan tebu terlibat melakukan tekanan, intimidasi, melakukan manipulasi perjanjian dan ancaman kekerasan kepada warga yang menolak mengalihkan hak atas tanah. Perusahaan memberikan janji dan kompensasi uang di kantor pemerintah dan instansi militer. Masyarakat Adat Yei marga Kwipalo di Distrik Jagebob, berkali-kali didatangi oknum aparat militer. Orang pro perusahaan melakukan intimidasi dan kekerasan oral, ancaman pembunuhan terhadap pemimpin dan anggota marga Kwipalo. Perusahaan perkebunan tebu mengukur dan memasang patok areal konsesi tanpa ada persetujuan marga Kwipalo

Hari ini rakyat Papua telah menyadari bahwa segala macam paket undang-undang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat Papua melainkan berpihak dan tunduk kepada kepentingan kapitalis pemilik modal,bahwasannya Negara yang menganut system ekonomi kapitalis dikuasai dan dikendalikan penuh oleh swasta. Hal ini meliputi perdagangan, alat-alat produksi, dan industri, dimana proses produksi hingga distribusi dikendalikan oleh swasta dengan tujuan mendapatkan profit sebesar-besarnya dalam ekonomi pasar. Hal ini terbukti bahwa PSN Merauke bukan untuk kepentingan rakyat Papua Selatan melainkan untuk kepentingan keluarga-keluarga kapitalis yakni (1) pengusaha keluarga Fangiono, pemilik First Resources Group, Fangiono Agro Plantation (FAP) Agri Group dan Ciliandry Anky Abadi Group, yang dimiliki Wirastuty Fangiono; (2) pengusaha Martua Sitorus dan saudaranya Ganda Sitrous, pemilik dan pendiri Gama Group dan sekarang KPN Corp. Martua Sitorus merupakan salah satu pendiri Wilmar Group. Keluarga Fangiono dan Martua Sitorus merupakan miliarder yang mengontrol dan memiliki perusahaan perkebunan dan pedagang minyak kelapa sawit di dunia, mempunyai bisnis properti, perkebunan tebu dan gula2 . Di Tanah Papua, keluarga Fangiono melalui Ciliandry Anky Abadi Group juga memiliki bisnis minyak kelapa sawit dan menguasai dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni PT Inti Kebun Sejahtera (38.300 ha) dan PT Inti Kebun Sawit (37.000 ha) di Kabupaten Sorong. Selain itu, perusahaan ini memiliki izin baru usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sorong Global Lestari (16.305,16 ha) dan PT Papua Agri Mandiri (27.166 ha) keduanya di Kabupaten Sorong, serta PT Lestari Papua Perkasa yang mengakuisisi lahan PT Varia Mitra Andalan di Kabupaten Sorong Selatan seluas 19.239 ha. Sedangkan KPN Corp, memiliki dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Merauke yakni PT Agriprima Cipta Persada (34.869 ha) dan PT Agrinusa Persada Mulia (39.692 ha).

Laporan PUSAKA (2024) mengungkap terjadinya penghancuran hutan dan deforestasi seluas 27.454 hektar, akibat pengali fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, Pembangkalan Kayu di tanah Papua. Investigasi The Gecko Project dan Majalah Tempo (2023) mengungkap jejak kejahatan dan ekspansi bisnis anak perusahaan Keluarga Fangiono yang membabat hutan hingga ratusan ribu hektar di Kalimantan. Forest Peoples Programme (2022) membuat laporan aktivitas PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL), salah satu anak perusahaan yang dimiliki Fangiono, berkonflik dengan masyarakat adat Dayak Agabaq, Kalimantan Timur, terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga. Di Merauke, Papua Selatan, marga pemilik tanah adat memberikan kesaksian adanya dugaan manipulasi tandatangan dan intimidasi terhadap warga yang menolak rencana perusahaan tebu, melibatkan aparat militer setempat.

Demi menjaga stabilitas ekspolitasi sumber daya alam rakyat Papua selatan ,elit-elit kapitalis memanfaatkan Pemerintah Papua Selatan menciptakan Politik pecah belah, politik adu domba , atau divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar masyarakat adat menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan agar menghilangkan persatuan diantara masyarakat Adat marind.

Perjuangan penolakan Program Strategis Nasional merupakan perjuagan bersama bukan perjuangan suku,kampong,distrik ataupun marga karena dampak buruk PSN mengancam kehidupan semua umat manusia tanpa memandang ras,suku dan agama.musuh rakyat Papua hanya satu yaitu system yang menindas. oleh sebab itu sudah waktunya semua rakyat Papua selatan harus bersatu untuk melawan musuh bersama yaitu Kelas kapitalis pemilik modal,elit birokrat yang bekerja demi kepentingan pemilik modal dan elit-elit politik itulah musuh sejati rakyat tertindas.

Bertepatan dengan momentum hari Demokrasi internasional kami menyeruhkan bahwa hanya persatuan yang sejati dibawah payung orgasasi rakyat yang terorginsirlah yang akan membawa kita ke gerbang pembebasan yang sejati tanpa penindasan dan pengisapan.

Tuntutan Politik Komite 

Aksi Selamatkan Demokrasi Dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) :

1. Tolak Program Strategis Nasional (PSN) Seluruh Papua Selatan

2. Tolak Pembangunan Battalion Di Wilayah Papua Selatan

3. Tangkap dan Adili Budak proyek PSN

4. Mendukung gugatan korban Proyek PSN di Mahkamah Konstitusi

5. Meminta Dewan HAM PBB Mendesak Pemerintah Indonesia Memberikan Akses Pelopor Khusus PBB Tentang Masyarakat Adat Untuk Melakukan Inventigasi Pelanggaran dan Pengabaian dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat Papua

6. Tolak Pemekaran Kabupaten Kimam, Muara Digul, Muyu, Asmat Tengah, Safan, Atmi Korbai

7. Tutup Pertambangan Ilegal Di Korowai Kombai Dan Semua Pertambangan Illegal Di Papua Selatan

8. Tolak Transmigrasi Di seluruh Papua Selatan

9. Tutup Semua Peredaran Miras Di Papua Selatan

10. Segera Sediakan Pasar Khusus Bagi Pedagang Asli Papua Di Pusat Kota Merauke

11. Wujudkan Pendidikan Gratis Bagi Orang Asli Papua Selatan

12. Tutup dan Hentikan Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Di Muting, Distrik Eligobel, Ulilin, Mam, Kaliki, Wayau, Senegi dan lainnya diatas Tanah Papua Selatan 

13. Wujudkan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Orang Asli Papua Selatan 

14. Hentikan Program Makan Bergisi Gratis (MBG) Karena Hanya Menjadi Sarang Buruh Rente

15. Stop Penangkapan Illegal dan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Merauke Tanpa Prosedur Hukum Yang Jelas.

16. Naikan Gaji Buruh Harian Pelabuhan Petik Kemas Merauke

17. Wujudkan keselamatan kerja yang layak bagi buruh harian Pelabuhan Petik Emas Merauke

18. Bebaskan 4 Tahanan Politik (NRFPB) Dan Seluruh Tahanan Politik Yang Mendekam Dalam Penjarah

19. Tarik Militer Organic Dan Non Organic Dari Seluruh Wilayah Papua

20. Usut Tuntas Dan Tangkap Pelaku Penembakan Tobias Silak, Viktor Deal Dan Adili Semua Pelaku Pelanggaran HAM Di Seluruh Tanah Papua

21. Cabut Undang-Undang TNI 

22. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja

23. Turunkan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan

24. Hilangkan Tunjangan DPR Yang Menyesengsarakan Rakyat

25. Sediakan Lapangan Pekerjaan Yang Layak Bagi Orang Asli Papua Selatan

26. Pemerintah Papua Selatan Segera Sediakan Tempat Penampungan Yang Layak Bagi Anak Anak Terlantar

27. Tangkap Dan Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Semua Aktivis Prodemokrasi Di Indonesia Dan Papua

28. Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Merauke Dan Seluruh Papua

29. Hentikan Rencana Pengembangan Blok Wabu, Blog Weilan, Blok Warim Dan Rencana Pertambangan Lainnya Di Seluruh Tanah Papua

30. Tolak Dan Hentikan Kawasan Ekonomi Khusus Di Sorong Papua Barat Daya

31. Tutup Freeport

32. Segera Hentikan Operasi Militer Di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Lanni Jaya, Maybrat, Yahukimo Dan Seluruh Tanah Papua

33. Segera Buka Akses Jurnalis Independen Seluas-Luasnya Di seluruh Tanah Papua

34. Mendukung MK Membatalkan Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang Melegitimasi Perampasan Ruang Hidup Atas Nama PSN

35. Gubernur, MRP, Bupati SePapua Selatan Stop Jadi Budak PSN untuk Rampas, Mencuri Hutan Tanah Adat Rakyat Marind

36. Bubarkan MRP di seluruh Tanah Papua 

Salam Demokrasi 

Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat

Merauke, 15 September 2025

KOORDINATOR UMUM

KOMITE AKSI SELAMATKAN DEMOKRASI DAN LINGKUNGAN PAPUA SELATAN

AMBROSIUS NIT

Pos. Admin