Politik DOB di Papua: Ekonomi Politik, Militerisasi, dan Ancaman Fragmentasi Sosial dalam Wacana Pembentukan Kabupaten Moni
Dalam konteks Papua, pemekaran wilayah tidak dapat dibaca secara terpisah dari sejarah panjang konflik, penguasaan sumber daya alam, investasi skala besar, serta militerisasi. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah DOB murni untuk kepentingan rakyat, atau justru menjadi jalan pembukaan ruang-ruang baru bagi penetrasi modal dan penguatan kontrol negara?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika muncul dorongan pembentukan Kabupaten Moni yang diperjuangkan oleh sebagian elit dan intelektual lokal. Di tengah keberadaan kawasan strategis sumber daya seperti Blok Wabu, sebagian masyarakat memandang bahwa dorongan tersebut perlu dibaca secara kritis dalam kerangka ekonomi-politik.
Kerangka Teori
Teori Divide et Impera
Politik pecah belah atau divide et impera merupakan strategi kekuasaan yang telah digunakan sejak masa kolonial. Strategi ini bekerja dengan menciptakan fragmentasi sosial di antara kelompok masyarakat sehingga solidaritas melemah dan kontrol kekuasaan menjadi lebih mudah.
Dalam konteks Papua, pemekaran wilayah sering dipandang bukan hanya membagi administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi memecah basis solidaritas masyarakat berdasarkan identitas wilayah, suku, maupun kepentingan elit politik tertentu.
Hegemoni Antonio Gramsci
Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi tidak selalu dilakukan melalui kekerasan, tetapi melalui pembentukan persetujuan sosial. Intelektual memainkan peran penting dalam membangun legitimasi terhadap agenda kekuasaan.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis mengenai posisi sebagian intelektual lokal: apakah mereka menjadi representasi aspirasi masyarakat, atau justru menjadi perpanjangan narasi dominan negara dan kepentingan ekonomi?
Kekerasan Struktural Johan Galtung
Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan dapat hadir dalam bentuk struktur sosial yang secara sistematis menciptakan ketimpangan dan penderitaan.
Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk senjata atau operasi fisik. Kebijakan politik dan pembangunan juga dapat melahirkan dampak sosial yang memperbesar ketidakadilan.
DOB, Modal, dan Politik Sumber Daya Alam
Pendekatan ekonomi-politik melihat bahwa negara tidak berdiri netral dalam mengelola sumber daya. Negara sering menjadi arena pertemuan antara kepentingan birokrasi, elit politik, dan modal.
Papua memiliki posisi strategis dalam kapitalisme ekstraktif karena kaya sumber daya alam. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pemekaran wilayah dapat dipahami sebagai upaya menciptakan konfigurasi politik baru yang mempermudah tata kelola investasi.
Keberadaan Blok Wabu menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan dalam diskursus publik. Di tengah potensi ekonomi yang besar, sebagian masyarakat menaruh kekhawatiran bahwa dinamika keamanan dan perubahan struktur pemerintahan dapat berkaitan dengan kepentingan penguasaan wilayah strategis.
Meski berbagai dugaan tersebut membutuhkan pembuktian empiris yang kuat, suara masyarakat yang mencurigai keterkaitan antara pemekaran wilayah dan kepentingan modal tidak dapat diabaikan begitu saja.
Militerisasi dan Rasa Takut Sosial
Salah satu kritik yang sering muncul terhadap situasi Papua adalah meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons persoalan sosial-politik.
Sebagian masyarakat menilai bahwa kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar sering menciptakan rasa takut, perpindahan penduduk, hingga ketegangan sosial yang berkepanjangan.
Dalam perspektif kritis, militerisasi bukan sekadar soal kehadiran pasukan, tetapi juga mengenai bagaimana ruang sosial masyarakat perlahan berubah menjadi ruang pengawasan, kontrol, dan disiplin.
Situasi demikian berpotensi menciptakan kondisi yang memudahkan proyek ekonomi berjalan karena masyarakat berada dalam posisi yang lemah secara sosial maupun politik.
Kritik terhadap Peran Intelektual
Intelektual memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam masyarakat. Peran mereka bukan sekadar menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menjaga kepentingan rakyat.
Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk melakukan evaluasi kritis terhadap para intelektual yang terlibat dalam mendorong agenda politik tertentu.
Catatan merah terhadap intelektual bukan dimaksudkan sebagai serangan personal, melainkan kritik sosial-politik terhadap posisi dan keberpihakan mereka.
Pertanyaan yang perlu diajukan ialah: kepada siapa intelektual bekerja? Apakah untuk kepentingan rakyat, atau untuk kepentingan kekuasaan dan modal?
Kesimpulan
Wacana pembentukan Kabupaten Moni tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan administratif. Ia perlu dipahami dalam konteks sejarah Papua yang lebih luas: konflik, ekonomi-politik sumber daya alam, militerisasi, serta relasi kuasa antara negara dan masyarakat.
Berbagai kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan keterlibatan kepentingan modal, strategi keamanan, dan potensi fragmentasi sosial perlu diperlakukan sebagai bagian dari diskursus demokratis yang patut diperhatikan.
Papua membutuhkan pembangunan yang berangkat dari aspirasi masyarakat, bukan pembangunan yang justru melahirkan ketakutan dan perpecahan. Persatuan sosial, kesadaran politik, dan sikap kritis masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai dinamika politik di masa depan.
Daftar Pustaka
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth.
Galtung, Johan. Violence, Peace and Peace Research.
Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks.
Robinson, Geoffrey. Indonesia: The Rise of Capital.
Scott, James C. Weapons of the Weak.
Pos. Admin
Komentar
Posting Komentar